Puluhan ASN PPPK di Kabupaten Dompu Diduga Gunakan Ijazah Palsu
DOMPU, Media Dinamika Global.id.– Puluhan ASN PPPK di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftar pada penerimaan ASN di lingkup Pemkab Dompu.
Dugaan itu muncul berdasarkan hasil investigasi LSM Rumah Demokrasi. Di pangkalan data LLDIKTI Wilayah VII, tidak ditemukan kecocokan data, baik nomor seri ijazah, nama kampus, maupun catatan akademik sejumlah pemilik ijazah tersebut.
“Kami sudah cek di PDDikti, tetapi tidak ditemukan catatan apa pun terkait puluhan oknum pemilik ijazah itu,” ungkap aktivis Rumah Demokrasi berinisial J kepada media, Kamis (12/11/2026) sore.
Ijazah yang dipersoalkan tersebut diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya, Jawa Timur. Perguruan tinggi ini, kata J, pernah membuka program perkuliahan jarak jauh di Kabupaten Bima melalui kerja sama dengan Yayasan UBS.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Yayasan UBS Kabupaten Bima menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Tritunggal Surabaya sekitar Maret 2010.
Program tersebut menjaring mahasiswa dari kalangan tenaga pendidik dan masyarakat umum di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, termasuk Kecamatan Pekat, hingga Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, proses wisuda dan penerbitan ratusan ijazah disebut telah berlangsung sejak 2009.
Persoalan legalitas penyelenggaraan pendidikan tersebut sebelumnya juga pernah berujung pada proses hukum.
Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Putusan Nomor 210/Pid.B/2011/PN.RBI tertanggal 16 Juni 2011, pernah menjatuhkan putusan pidana terhadap pengelola yayasan berinisial S terkait penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin resmi pemerintah.
Tidak hanya itu, pada 2012, Pengadilan Negeri Waingapu, Nusa Tenggara Timur, melalui Putusan Nomor 139/Pid.B/2012/PN.WNP, juga menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda terhadap dua pengguna ijazah asal Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dari program kelas jauh tersebut saat mengikuti seleksi CPNS.
Dalam perkara itu, dokumen ijazah dinyatakan tidak sah berdasarkan keterangan Kopertis Wilayah VII.
Catatan lainnya, Universitas Tritunggal Surabaya ternyata mengalami pencabutan izin dan penutupan pada kisaran 2015-2016. Bahkan, terdapat laporan mengenai sejumlah ijazah terbitan 2009 hingga 2017 yang mencantumkan tanda tangan rektor yang diduga telah meninggal dunia pada 2007.
J menyebutkan, jumlah guru berstatus PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang diduga terkait dengan persoalan ijazah tersebut mencapai lebih dari 20 orang di Kecamatan Pekat saja.
“Iya, ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu, lebih dari 20 orang di Kecamatan Pekat,” bebernya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, J bersama rekan-rekannya dari LSM Rumah Demokrasi pada Selasa (10/11/2026) telah mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu.
Mereka secara khusus meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap ijazah yang digunakan para ASN PPPK tersebut dalam proses seleksi maupun pengangkatan.
“Iya, betul. Dua hari lalu kami sudah menghadap ke BKD dan PSDM, meminta untuk diperiksa,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak, termasuk BKD dan PSDM Dompu serta Dikpora Dompu, guna mendapatkan keterangan dan informasi yang berimbang.(Sekjend MDG)
