Media Dinamika Global: HAM
Tampilkan postingan dengan label HAM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label HAM. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 Februari 2026

Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik


Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) kini menjadi sorotan tajam dari pemilik media dan organisasi wartawan. Tuduhan serius dilayangkan: Pemda diduga sengaja memilih-milah undangan jurnalis untuk liputan acara resmi, bahkan diduga mengkotak-kotakkan profesi pers hingga menolak wawancara bagi yang dianggap "bukan wartawan mereka sendiri", padahal ada beberapa media yang tidak diundang sudah puluhan tahun ngetem di pemkab Lobar. 

Praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk diskriminasi yang melanggar etika jurnalisme dan hak publik atas informasi transparan, ini perseden buruk kedepannya, mestinya semua media online dan lainnya dirangkul dan diajak berdiskusi terkait banyak hal tentang kemajuan Lobar.

Keluhan ini mencuat nyata setelah serangkaian acara Pemda Lobar—like peresmian proyek infrastruktur dan rapat koordinasi—hanya mengundang media tertentu yang dianggap "ramah". 

Ketua SMSI Lombok Barat, Idrus Jalmonandi menegaskan, "Ini bukan soal akses informasi, tapi diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Pers. Sejak pertengahan 2025, undangan dibatasi berdasarkan afiliasi, bukan kredensial jurnalistik. Akibatnya, wartawan independen seperti kami kesulitan wawancara pejabat.

"Data dari Gabungan Jurnalis Investigasi NTB memperkuat tudingan  ini. Pembina GJI NTB Aminuddin (Babe Amin) mengungkapkan, "Kami terima pengaduan dari 15 anggota soal penolakan liputan. Ini berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial media, kita sayangkan hal ini terjadi di era Kadis Kominfitik Lobar saat ini." 

Sementara Biro Humas Pemda Lobar belum merespons resmi, sumber internal hanya berdalih "efisiensi acara"—alasan klise yang tak bisa menutupi niat memfilter suara kritis.

Kasus serupa pernah bergulir di Lombok Tengah, yang berujung mediasi Dewan Pers. Ironisnya, praktik ini justru merusak iklim jurnalisme lokal, melemahkan pengawasan publik terhadap proyek pemerintah, dan membuka celah korupsi.

Transparansi Pemda harus untuk semua media, bukan elite yang patuh. GJI NTB dan Ketua SMSI Lobar  mendesak Gubernur NTB dan Dewan Pers segera investigasi. Hentikan diskriminasi dan pembatasan akses liputan sebelum meracuni demokrasi lokal. Publik Lombok Barat berhak tahu—tanpa filter!, Tandas Babe Amin.

Redaksi ||

Minggu, 15 Februari 2026

Mahasiswa Pemberani Pasti Banyak Yang Pendukungmu


NTT, Media Dinamika Global.id.// Mantap mahasiswa pemberani Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyatakan tragedi meninggalnya siswa SD di Ngada NTT meruntuhkan seluruh pencapaian statistik pemerintah Indonesia yang dipamerkan Presiden Prabowo.

Hal itu diungkpakan melalui sebuah surat yang ditujukannya kepada UNICEF, badan PBB yang menangani perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia.

Tiyo menulis, pemerintah gagal menentukan prioritas kemanusiaan ketika ada seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki uang untuk membeli pulpen dan buku demi bersekolah.

Surat itu juga menyebutkan anggaran pendidikan dirampas untuk kebijakan populis tanpa arah yang potensial jadi ladang korupsi, Makan Bergizi Gratis setiap hari yang menggerogoti Rp 1,2 triliun uang rakyat.

BEM UGM juga menilai Prabowo buta pada realitas dan tidak mau belajar. Dengan tegas, melalui surat itu, Tiyo menyampaikan pesan kepada UNICEF, “Help us to tell Prabowo how stupid he is as a president (Bantu kami beri tahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai presiden)."

Kamis, 12 Februari 2026

Aliansi Masyarakat Mbawa Gelar Demonstrasi di Kantor Desa Mbawa Kec, Donggo


Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.--Aliansi masyarakat Mbawa Menggugat melakukan aksi demonstrasi damai di depan kantor Desa Mbawa dengan tuntutan.

1. ‎transparansi informasi anggaran proyek deker 3 titik yang merasa di Desa Mbawa.

2. ‎kejelasan terkait anggaran BUMDES yang di pinjam oleh pemerintah desa mbawa.

‎ 1. berdasarkan peryataan PJ kepala desa mbawa H. Fahrudin, S.Sos bahwa anggaran yang di keluarkan untuk proyek deker di jalur tani so mudu dusun salere desa mbawa sebesar Rp. 42.000.000 dan pemerintah desa mbawa sendiri menilia Proyek tersebut belum layak pakai.

2. ‎terkait anggran BUMDES desa mbawa untuk pencairan pertama tahun 2025 sebanyak 100. 000.000, dan di potong oleh pemerintah desa mbawa sebanyak 40.000.000 untuk biaya MTQ tingkat kecamatan donggo, sedangkan untuk pencairan dana operasional yang kedua sebanyak 145.000.000 yang seharusnya anggaran di cairkan semua untuk BUMDES desa Mbawa Tapi di pinjam kembali oleh pemerintah desa mbawa untuk biaya honor. lembaga posyandu, guru ngaji, Marbot, rt ,rw Desa Mbawa.

‎setelah mendengar pernyataan dan tanggapan dari pemerintah desa mbawa, masa aksi menilai tidak ada titik terang yang di sampaikan oleh Pj kepala desa, dan RAB Proyek Dekker yang diminta oleh massa aksi tidak diberikan oleh pemdes, sehingga masa aksi melakukan penyegelan paksa kantor desa mbawa.(Sekjend MDG)

Minggu, 08 Februari 2026

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026


Mataram, Media Dinamika Global – Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB), Kombes Pol Dr. Gede Suyasa, S.Si., S.H., M.H, menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Dr. Gede Suyasa menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“HPN 2026: Mari perkuat sinergi antara pers dan BNN RI untuk Indonesia Bersinar, bersih dari narkoba,” ujar Kombes Pol Dr. Gede Suyasa.

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa, mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini aktif mendukung program-program BNN melalui pemberitaan yang konstruktif dan bertanggung jawab. 

"Kolaborasi yang solid antara pers dan BNN merupakan kunci penting dalam membangun kesadaran publik akan bahaya narkoba," terang Kombes Pol Dr. Gede Suyasa.

Di momentum Hari Pers Nasional 2026 ini, semoga sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum semakin kokoh dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkotika, demi terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing.

“Silaturahmi BNNP dan insan pers akan terus diperkuat, karena BNNP dan pers adalah mitra strategis,” pungkas Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB.

Redaksi | Media Dinamika Global

Senin, 02 Februari 2026

Panglima Manggelewa Desak Pemdes Doromelo Transparan DD dan ADD


Dompu, Media Dinamika Global.Id.— Pemerintah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu didesak untuk membuka secara transparan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024–2025. Desakan keras itu disampaikan Aktivis NTB Panglima Manggelewa.

Panglima menilai hingga kini Pemdes Doromelo terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran desa. Transparansi adalah kewajiban mutlak yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

“Dana Desa dan ADD itu uang rakyat. Pemdes wajib terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi anggaran. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Syuriadin kepada Media Dinamika Global, Selasa (3/2/26).

Kata Syuriadin disapa Panglima Manggelewa, di lapangan banyak warga mempertanyakan realisasi sejumlah program desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) melalui DD dan ADD, namun tidak mendapatkan penjelasan memadai dari pemerintah desa. Kondisi ini memicu kecurigaan publik terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran.

Panglima Manggelewa juga menyoroti minimnya laporan realisasi kegiatan program Desa sesuai dengan penetapan APBDesa yang seharusnya terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat.

“Kalau pengelolaan anggaran bersih dan sesuai aturan, kenapa harus takut transparan? Ini justru memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya dengan nada keras.

Lebih lanjut Panglima Manggelewa, dugaan tersebut program desa terkait peningkatan jalan tani, Drenase, pengadaan, biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas. Kendaraan dinas Desa akhir-akhir ini menjadi perbincangan oleh masyarakat.

"Salah satu kendaraan dinas Desa diduga digelapkan, sekarang baru muncul kembali kalau tidak ada desak masyarakat," jelasnya.

Panglima menegaskan, jika dalam waktu dekat Pemdes Doromelo tidak segera membuka data dan laporan penggunaan DD dan ADD secara terbuka, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat, DPMD, hingga aparat penegak hukum.

“Ini peringatan serius. Jangan main-main dengan uang rakyat,” tutup Panglima.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Doromelo belum bisa hubungi. (*).

Kamis, 29 Januari 2026

Surat Kesiapan Rampung, KNPI NTB Nyatakan Sikap Dukung Penuh PON 2028 NTB–NTT


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Ketua DPD KNPI NTB, Daud, mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTT yang telah menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Penandatanganan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan dilakukan bersamaan dengan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/01).

Daud menilai penandatanganan surat kesiapan tersebut menjadi bukti keseriusan dan komitmen kuat kedua daerah dalam menyukseskan agenda olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Ia menyatakan optimistis pelaksanaan PON 2028 akan berjalan sukses di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Menurutnya, Gubernur NTB memiliki visi yang jelas serta komitmen kuat dalam mendorong pembangunan olahraga dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Kami di KNPI NTB sangat optimistis PON 2028 akan sukses digelar di NTB dan NTT. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, kami melihat adanya komitmen yang kuat dan keseriusan dalam mempersiapkan seluruh aspek penyelenggaraan PON,” ujar Daud, Kamis (29/01).

Lebih lanjut, Daud menegaskan bahwa KNPI NTB siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PON 2028.

Ia menilai keterlibatan pemuda menjadi faktor penting dalam menyukseskan PON, baik dalam aspek kepanitiaan, penguatan sumber daya manusia, maupun dalam menjaga kondusivitas daerah selama perhelatan berlangsung.

“KNPI NTB siap terlibat dan mengambil peran strategis. PON 2028 bukan hanya ajang olahraga, tetapi momentum kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan prestasi pemuda NTB. Kami siap bersinergi demi menyukseskan PON 2028,” tegasnya.

Daud berharap penyelenggaraan PON 2028 dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjadi sarana memperkuat persatuan dan kebanggaan daerah di tingkat nasional. (red).

Sabtu, 24 Januari 2026

Dikritik Aktivis, Bank NTB Syariah Cabang Tente Bongkar Sepihak WC Umum di Tente


Kabupaten Bima, Media Dinamika Global.Id. –  Pemuda dan Masyarakat Desa Tente, kecamatan Woha, Kabupaten Bima menyoroti keras Bank NTB Syariah Cabang Tente sepihak melakukan pembongkaran WC Umum di Desa Tente. Dengan adanya tindakan tersebut masyarakat merasa risih atas tindakan itu yang sewena-wena, tidak menghargai masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) Tente.

Aditya Bima Saputra salah satu pemuda Tente menegaskan bahwa tindakan sepihak para oknum-oknum Pegawai Bank NTB diduga melakukan pembongkaran WC Umum Desa Tente tanpa mengendepankan asas musyawarah dan mufakat serta tidak menghormati, menghargai Pemdes dan masyarakat Tente.

“WC Umum ini merupakan fasilitas yang dibutuhakan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat Tente dan masyarakat di luar desa Tente,” tegas Aditya Bima Saputra pada Media Dinamika Global.Id. sabtu (24/1/26).

Menurut Aditya, Pembongkaran sepihak WC Umum tersebut merupakan tindakan yang tidak baik di tunjukan oleh para oknum-oknum pegawai bank NTB dan diduga melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) .

“Kami mempertanyakan kepada pihak bank, kok berani sekali pihak bank membongkar sepihak WC Umum itu?, dan apa urusan bank dengan WC Umum tersebut,” kata Aditya, putra desa Desa Tente.

Lebih lanjut Aditya, saya mewakili masyarakat, menyayangkan sikap serakah pihak Bank NTB terhadap fasilitas umum masyarakat sehingga kenyamanan warga terganggu dan masyarakat masih bingung terkait masalah ini.

“Ironisnya lagi, masyarakat merasa heran Pihak Bank NTB Bongkar WC Umum, sepengetahuan kami, bahwa bank berkaitan dengan deposit simpan pinjim kepada nasabah, terkesan pihak bank diduga pelaku pembongkaran/pengerusakan WC Umum, ini kan aneh dan lucu sekali,” heran Aditya, pria dikenal murah senyum.

Kami mendesak Direktur Bank NTB Syariah Cabang Bima dan Provinsi NTB segera memberikan pernyataan resmi, memanggil, dan memproses para oknum-oknum pegawai yang terlibat dalam pembongkaran WC Umum di desa Tente diduga melanggar SOP Perbankan.

“Dan juga kami mendesak Direktur Bank NTB Syariah untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Bank NTB Unit Woha sekaligus mencopot dari jabatannyan,” tegas Aditya, menjabat sebagai Kabid PTKP HMI Komsariat Bulan Sabit.

Tak hanya itu, kami mendesak Pemdes Tente dan Camat Woha agar segera turun tangan langsung di Lokasi obyek tanah bermasalah sekaligus untuk memberikan tanggapan resmi kepada masyarakat atas persoalan yang dihadapi warga Tente.

“Kepastian atas lahan dan bangunan WC Umum tersebut agar terang benerang ditengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi risih dan terganggu,” desak Arif dan juga salah satu aktivis.(Surya Gempar MDG)

Kamis, 22 Januari 2026

Armannul HaQim Ketua Harian LSM DG NTB Gelar Audensi dengan Pemerintah Kelurahan Ule Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Dalam audensi kami ada beberapa tuntutan dari LSM Lembaga swadaya masyarakat dinamika global ntb/aliansi mahasiswa dan pemuda kedo, Jumat 23 Januari 2026.

1. Mempertanyakan hasil laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun anggaran 2024-2025 

2. Bagaimana solusi dari pemerintah kelurahan Ule kota bima terhadap sampah yang berserakan.

Lewat audensi kami belum mampu untuk menjawab dan tidak dapat mencari solusi tentang pembuangan sampah yang berserakan maka dari itu saya selalu ketua harian LSM Lembaga swadaya masyarakat dinamika global ntb memberikan solusi terhadap pemerintah kelurahan dan di jawab oleh pemerintah kelurahan di sepakati bersama oleh pemerintah kelurahan Ule kota bima dan saya memanfaatkan adanya tiga roda yang ada di kelurahan uleh untuk membuang sampah.

Dan jadwal operasional sampah tiga roda 3 x seminggu untuk mengangkut sampah.

Dan pemerintah kelurahan akan mengadakan Jum'at kebersihan setiap hari. Tetapi pemerintah kelurahan Ule masih memikirkan tentang di mana untuk pembuangan sampah dan pemerintah kelurahan Ule menjawab angkut ke DLH, Tutup. Sadam masa audensi, ARMANNUL HAQIM Ketua Harian Lembaga Swadaya Masyarakat media dinamika global.(Sekjend MDG)

Jumat, 26 Desember 2025

Sultan : Dua LSM Telah Resmi Didaftarkan Di Kesbangpol Kota Bima


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Salah satu Direktur Eksekutif LSM Ryan Ardhiyath Alias Sultan beberapa saat yang lalu telah mendatangi Kantor Kesbangpol Kota Bima bersama Beberapa Sahabatnya. Kedatangannya tentu saja untuk mendaftarkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna memastikan bahwa LSM tersebut bisa memiliki Legalitas Formil berdasarkan Peraturan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Kedatangan beberapa Anggota Masyarakat yang mengatasnamakan Diri sebagai Pengurus LSM yang akan menjelajah Untuk Wilayah Kota/Kabupaten Bima bahkan seluruh Wilayah Indonesia. Mendaftarkan LSM ini merupakan Cikal Bakal Seseorang untuk melegalkan Kepengurusan baru sehingga dalam Prakteknya bisa di akui oleh Pemerintah sebagai Agent of Change dan LSM sebagai Agent of Control.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Eksekutif LSM Detektif Investigasi Indonesia dan Solidaritas Pers Indonesia Ryan Ardhiyath-Sultan pada Media ini Usai mendaftarkan Kedua Organisasi/Lembaga ini mengatakan rasa syukurnya kepada Allah SWT karena telah mendaftarkan LSM nya ke Kesbangpol Kota Bima. Ini juga bagian dari Cara kami untuk taat Asas dan Kerjasama yang baik antara Masyarakat dengan Pemerintah yang ada di Wilayah Kota Bima.


Ya, sangatlah benar sekali LSM itu harus terdaftar dan/atau terverifikasi oleh Kesbangpol sebab selama ini banyak sekali Lembaga/Organisasi yang seliweran, yang berdirinya tidak memenuhi ketentuan dan Regulasi yang telah di atur oleh Pemerintah Daerah setempat.

Sultan juga sangat percaya bahwa dengan adanya LSM yang ia dirikan ini, akan mendapatkan Dukungan dari semua kalangan, baik Masyarakat sebagai Civil society maupun Pemerintah sebagai Mitra kerja dalam rangka pemenuhan Pembangunan Daerah yang lebih baik ( Good Government dan Clean Government). Ucapnya.

Selain itu, Sultan juga mengajak kepada Para Sahabat nya untuk Bergabung di LSM yang ia dirikan ini, tujuannya adalah Menyampaikan secara langsung Aspirasi Masyarakat, baik berkaitan Sosial Budaya, Politik, Hukum, Keamanan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat yang ada Wilayah Kota Bima bahkan seluruh Indonesia. Pungkasnya.


Hal senada disampaikan pula oleh Sekjen Eksekutif DPD SPI Kota Bima dan LSM Detektif Investigasi Indonesia Gufran JMLD pun menuturkan bahwa kami sangat berterimakasih kepada Pengurus LSM/Organisasi yang sudah membantu menyelesaikan masalah Pendaftaran ini, sehingga apapun Aspirasi kami pasti di dengarkan oleh Pemerintah Wilayah Kota Bima dan sebagainya.

Selain itu, Ghevon sapaan akrabnya berharap kepada Masyarakat agar setiap masalah yang terjadi secara Universal, maka kami bersedia untuk menerima Pengaduannya dan insyaallah kami akan salurkan aspirasi tersebut kepada Pemerintah sebagai Agent of Change. Ujarnya Usai mendaftar. (Team).

Sabtu, 20 Desember 2025

Fatimah Zulkarnain,SH Sampaikan Meteri Dalam Diskusi Publik Liga Mahasiswa Nasional Kab.Bima


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sape Lambu Ibu Fatimah Zulkarnain,SH Memberikan kata sambutan sekaligus menyampaikan Materi dalam Diskusi Publik oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Ek-LMND Kabupaten Bima dengan tema Strategi Penanganan dalam upaya perlawanan kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung mulai pukul 08:30 Wita bertempat di Ruangan Beradab Kampus STKIP Taman Siswa Bima.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya kemudian Mars LMND dan Himne LMND (Darah Juang), Selanjutnya Laporan Ketua Panitia oleh Saudari Nur Dwi Cahyani.


Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua satgas PPTKPT kampus STKIP Kab.Bima,  Taufik Firmanto.sh.mh..haji delian Lubis.kawan lama LMND.s.sos .sekaligus membuka. Acara.H.Rifaid.M ap .dari. Dpa3p2kb.  Ketua EK-LMND Kab Bima (Adi Sofiadin,S.Pd),Para Narasumber Salah Satunya Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sape Lambu (Ibu Fatimah Zulkarnain,SH)

Pada Acara Diskusi Publik ini,Nampak Terlihat Fatimah Zulkarnain,SH (Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Sape-Lambu) memberikan kata sambutan sekaligus Membawakan Materi dengan Judul " Membangun Keluarga Harmonis adalah Kunci Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)





Menurutnya Bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik,seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkungan rumah tangga.

Fatimah Zulkarnain,SH Juga Memaparkan mengapa Pencegahan KDRT Penting dilakukan,apa saja Hak-hak Perempuan,apa saja fungsi keluarga, pentingnya Komunikasi,Penguatan Pendidikan dan pengetahuan dan perencanaan keluarga yang sehat.

Kegiatan Diskusi Publik berlangsung dengan lancar tertib dan sukses kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

(Team.MDG.03)

Kamis, 18 Desember 2025

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE Menerima Silaturrahmi DWP KPK Independen NTB di Ruang Kerjanya


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menerima silaturrahmi DWP KPK Independen NTB di ruang kerjanya, pada Kamis (18/12).

Wali Kota didampingi oleh Asisten III Setda Kota Bima, Drs. H. M. Saleh, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima, Muh. Natsir, M.Pd, serta dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketua DWP KPK Independen NTB, Drs. Syafrudin menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan menjalin kerjasama dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah yang bermanfaat positif bagi masyarakat.

Ia menyebut KPK Independen NTB konsen terhadap kebijakan publik terkait dengan arah kebijakan pembangunan.

"Kami siap bermitra dengan Pemerintah Kota Bima," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin mengapresiasi DWP KPK Independen.

Wali Kota menegaskan Pemerintah Kota Bima dengan tangan terbuka menerima siapapun sepanjang tujuannya positif bersama-sama membangun daerah.

"Kami (Pemkot Bima) terbuka, dan kami tidak anti terhadap kritik sepanjang kritikan itu membangun. Kami butuh mitra untuk membangun daerah ini," pungkasnya.(Team).

Senin, 30 Juni 2025

Tradisi Belajar Mahasiswa Bima & Dompu di Makassar

Foto: Dr. H. M. Dahlan Abubakar setelah membina dan memberikan ilmu pengetahuan kepada Ikatan Mahasiswa Parado (IMPAR Makassar)

Makassar. Media Dinamika Global.Id.-Mahasiswa Bima & Dompu Makassar masing-masing memiliki Oganisasi Daerah (Organda) baik skala Kabupaten, Kota, dan Kecamatan yang menghimpun. 

Antusias masyarakat Bima-Dompu menyekolahkan anak-anaknya sangat tinggi, begitu juga para anak-anak itu sendiri memiliki semangat juang menuntut ilmu melebihi keinginannya dari keinginan yang lain. 

Menuntut Ilmu adalah tujuan utama mereka, orang Bima-Dompu selalu berpegang teguh dengan Al_Qur'an dan Hadist, seperti di bawah ini: 

Al-Qur'an: Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra'd : 11

Hadist: Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai keliang lahat

Hadist: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan

Hadist: Menuntut ilmu sampai ke Negeri Cina

Dari Al-Qur'an dan Hadist tersebut menjadi rujukan dan motivasi yang membuat semangat para generasi Bima-Dompu sampai-sampai mereka berani pergi menuntut ilmu dengan modal yang cukup dan juga pas-pasan demi mencapai tujuan menuntut ilmu, karna kebanyakan masyarakat Bima-Dompu pendapatannya kebanyakan dari hasil Bertani, Berkebun dan Berternak, sebagian kecil yang Aparatur Sipil Negara. 

Ketika selesai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan melanjutkan study ke Makassar sebagai salah satu contoh, generasi Bima-Dompu kebayakan suka naik kapal laut, seperti Tilong Kabila, Binaiya, Sirimau, Wilis, dll, sesampainya di Makassar, ada senior-seniornya dari organda yang akan menjemput di Pelabuhan, sehingga memudahkan adik-adiknya yang baru datang mengenal wilayah baru dengan damai, tenang tanpa membuatnya bingung. 

Diajak tinggal bersama dulu sementara waktu yang perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki untuk menyesuaikan keadaan, dibekali dengan Organda untuk keberanian, kedisiplinan, ilmu pengetahuan, sebelum mengenal dunia kampus serta organisasi internal maupun eksternal kampus.

       Materi Sedang Berlangsung

Hal tersebut yang membuat mahasiswa Bima-Dompu tidak kaku dan ragu ketika berhadapan dengan lingkungan sekitar. 

Organda membuat mereka hidup layaknya seperti saudara kandung yang hidup dalam satu atap rumah, makan minum, senang dan susah di pikul bersama ketika di rantauan, saling melengkapi.

     Dokumentasi Saat Makan Bersama

Struktur organda layaknya seperti struktur organisasi lain, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga (AD-ART) lengkap, bahkan tidak beda jauh dengan struktur organisasi pemerintahan, melihat dan merasakan itu semua ketika selesai jadi sarjana dan berada di manapun tidaklah kaget menjalankan kewajiban yang ada. 

Bekal-bekal ilmu pengetahuan yang ada di organda lebih melekat pada kepribadian generasi Bima-Dompu. 

Keberhasilannya karna ketekunan untuk mengubah keadaan dari yang dianggap oleh sebagian orang tidak bisa dan membuktikan dengan usaha, do'a, tawaqal bahwa apapun itu bisa terjadi jika Tuhan berkata Kun Fa Ya Kun.

Tradisi Belajar Dimanapun Bisa Dilaksanakan

Sumber yang menjadi rujukan penulisan ini ialah tidak lain dari pengalaman-pengalaman penulis ketika berada di organda Bima-Dompu, lebih-lebih IMPAR Makassar dan bahkan ketika di Jawa pun terjadi kegiatan yang serupa dilakukan oleh mahasiswa Bima-Dompu serta wilayah-wilayah lainnya di Indonesia penulis dengar. 

Pesan beberapa orang tua mahasiswa Bima-Dompu, tujuan menuntut ilmu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk buat pribadi, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara supaya tidak salah melangkah dalam kehidupan, sehingga ketika berjalan di muka bumi senantiasa berhati-hati saat berbuat sesuatu. 

Urusan pekerjaan adalah urusan belakangan yang terpenting menuntut ilmu, karna kerja apapun ada dan bisa dilaksanakan pada waktunya. 

Oleh karena itu kebanyakan orang tua mahasiswa Bima-Dompu jarang mengatur anak-anaknya untuk memilih jurusan apa yang harus di ambil melainkan anaknya yang menentukan pilihan hidupnya, yang terpenting kuliah, tidak pernah menuntut anaknya harus jadi ini itu. 

Terimakasih kepada para orang tua-orang tua yang baik, wakil Tuhan di muka bumi, karna ridho kalian sehingga Allah pun ridho kepada anak-anak yang kalian sayangi, kasihi dan cintai. 

Semoga jasa kalian Allah balas berlipat ganda dan anak-anak kalian pada saatnya nanti maupun sekarang bisa membalas kebaikan kalian dengan do'a, kesuksesan dan materi walaupun tidak bisa membalas semuanya seperti yang kalian persebahkan mulai dari mengandung sampai besar mengenal dunia. 

Adapun keringat kalian yang membasahi sekujur tubuh setiap hari, tenaga fisik dan batin yang begitu kuat mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tujuan yang baik untuk generasi masa depan serta pikiran yang tetap tenang walaupun banyak masalah yang tidak pernah di ungkapkan secara jujur, kalian tetap tabah, sungguh mulia orang tua.

Ubahlah nasib kalian untuk jadi sarjana agar tidak seperti kami yang tak mampu menyelesaikan sekolah, suksesnya kalian adalah mewakili keinginan kami yang belum tercapai (pesan wakil Tuhan di muka bumi)

Setelah Kegiatan Selesai

Dimana bumi dipijak disitu langit di junjung, Masjid bagi sebagian mahasiswa Bima-Dompu adalah rumah ternyaman buat urusan dunia dan akhirat, banyak yang menetap di masjid saat kuliah.

ilmu pengetahuan dan pengalaman pada lingkungan rantauan yang didapat, akan dimanfaatkan sebagai pengajaran, pengabdian pada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Oleh: Kader IMPAR Makassar

Selasa, 24 Juni 2025

Badko HMI Bali Nusra Siap Laporkan Dugaan Penambangan Emas Ilegal di Dompu ke Polda NTB


Dompu NTB, Media Dinamika Global.id.– Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Bali Nusra menyatakan akan melaporkan dugaan aktivitas Penambangan emas ilegal di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, ke Mapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Desa HMI BADKO Bali Nusra, Muhammad, menegaskan bahwa aktivitas penambangan yang terjadi di wilayah tersebut melanggar aturan karena dilakukan tanpa izin resmi. 

Ia menyebutkan bahwa Desa Dorebara merupakan kawasan pemukiman, bukan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan secara hukum. Fortuner Seruduk Kios dan Tewaskan Pejalan Kaki di Dompu “Desa Dorebara bukan wilayah tambang. 

Untuk bisa mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), wilayah tersebut harus lebih dulu ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah,” jelas Muhammad, Selasa (24/6/2025). 

Menurutnya, sebagian warga setempat telah melakukan penggalian emas secara liar tanpa mengantongi IPR. Aktivitas ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan secara serius. 

“Penambangan emas ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem, mengancam potensi banjir bandang, dan menimbulkan risiko pencemaran bahan kimia yang membahayakan keselamatan hewan ternak dan petani,” ujarnya. 

Tepatnya pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu, pemerintah Desa Dorebara menggelar musyawarah dengan para penambang liar dan menghasilkan kesepakatan dalam bentuk berita acara, yang menyatakan bahwa aktivitas penambangan hanya boleh dilanjutkan jika pelaku sudah mengantongi izin resmi.(Sekjend MDG)

Rabu, 04 Juni 2025

Kurban Simbolik Dan Realitas: Antara Janji Politik Dan Pengorbanan Nyata


Opini. Media Dinamika Global.Id.- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha sebagai momentum spiritual yang sarat makna: ketulusan, pengorbanan, dan keikhlasan. Ibadah kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan, melainkan simbol dari kerelaan melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai demi tujuan yang lebih besar. Namun, ketika momen suci ini bersinggungan dengan arena politik, nilai-nilai itu sering kali hanya menjadi simbol—hampa makna dan manfaat nyata.

Dalam dunia politik Indonesia, narasi “pengorbanan” kerap dilontarkan para elite: rela mundur demi partai, menunda ambisi demi rakyat, atau berjuang tanpa pamrih demi negara. Namun, publik pun makin jeli: apakah itu betul-betul bentuk pengorbanan, atau sekadar strategi pencitraan yang dikemas dalam narasi religius?

*Kurban sebagai Nilai, Bukan Seremonial*

Kisah Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya atas perintah Tuhan adalah representasi puncak keikhlasan dan ketaatan. Ia bukan simbol politik, bukan panggung kampanye. Dalam konteks ini, kurban adalah tindakan konkret, berisiko, dan penuh konsekuensi. Maka, jika para pemimpin negeri mengklaim dirinya sebagai "pejuang rakyat", pengorbanan mereka seharusnya terlihat dalam sikap: memotong anggaran perjalanan mewah, memangkas birokrasi yang menyusahkan, atau bahkan mundur saat gagal menjalankan amanat.

Sayangnya, yang kerap terjadi justru sebaliknya. Idul Adha menjadi ajang bagi politisi untuk membagikan daging kurban sambil berswafoto, menyampaikan pesan-pesan “keikhlasan” melalui baliho, atau mengaitkan kurban dengan loyalitas politik. Di sini, makna kurban direduksi menjadi simbol seremonial semata—terlihat, tapi tidak menyentuh esensinya.

*Janji Politik: Di Mana Letak Pengorbanannya?*

Janji politik, pada dasarnya, adalah komitmen terhadap kepentingan publik. Ketika seseorang berjanji akan memperbaiki pendidikan, membangun jalan, atau menurunkan harga bahan pokok, maka dia sedang menyiapkan dirinya untuk berkorban: waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi. Namun jika setelah terpilih, janji itu dilupakan dan kepentingan pribadi yang dikedepankan, maka sejatinya tidak ada “kurban”—yang ada hanyalah transaksi.

Pengorbanan sejati tidak membutuhkan sorotan kamera. Ia hadir dalam bentuk kebijakan yang tidak populer tapi menyelamatkan rakyat, dalam keputusan sulit demi keadilan, atau dalam sikap diam saat difitnah tapi tetap bekerja dengan tulus. Ini jauh berbeda dengan kurban simbolik yang hanya menyentuh permukaan.

*Refleksi Idul Adha untuk Pemimpin*

Idul Adha adalah waktu yang tepat untuk para pemimpin, baik yang sedang menjabat maupun yang sedang mempersiapkan diri menuju kekuasaan, untuk merenung: apakah mereka benar-benar rela berkorban demi rakyat? Apakah jabatan dipandang sebagai amanah atau semata-mata kendaraan kekuasaan? Apakah janji kampanye benar-benar diniatkan untuk ditepati, atau sekadar umpan elektoral?

Jika makna kurban dipahami dengan sungguh-sungguh, maka bangsa ini akan memiliki pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga rela melepaskan kepentingannya demi kebaikan bersama. Inilah wujud nyata dari pengorbanan: diam-diam, dalam, dan berdampak luas.

Sebagai Penutup Penulis Ingin Mengatakan

Di tengah krisis kepercayaan terhadap elite politik, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar simbol kurban. Yang dibutuhkan adalah pengorbanan nyata—seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim: berani melepas, ikhlas memberi, dan taat pada nilai moral tertinggi. Karena hanya dengan itu, bangsa ini bisa benar-benar bangkit dan bersatu.

Oleh: Muhammad Fakhrur Rodzi, S.IP., M.IP

(Lingkar Pinggir Bima)


Desa Kalampa, Kamis 05 Juni 2025

Minggu, 01 Juni 2025

Semmi Bima Bersama Aliansi Masyarakat Kembali Menggelar Demo Unjuk Rasa di Depan Kantor Perum Bulog Cabang Bima


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.— Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat kembali turun ke jalan, menggelar aksi di depan Kantor Perum Bulog Cabang Bima sebagai bentuk kemarahan terhadap carut-marut kebijakan Bulog yang dinilai tidak berpihak pada petani dan rakyat kecil.

Namun ironis, ketika massa aksi datang membawa suara-suara jeritan petani dan rakyat, yang muncul hanya Kepala Gudang, bukan penanggung jawab utama di balik keputusan kebijakan. Pernyataan yang diberikan pun tidak menyentuh subtansi persoalan, tidak menjawab keluhan massa aksi, dan semakin mempertegas bahwa Bulog hari ini sedang lumpuh dalam fungsi pelayanan publik dan perlindungan petani.

Ketua Umum SEMMI Cabang Bima, Bung Irul Ambalawi, menyatakan sikap keras terhadap sikap tidak kooperatif dan tidak seriusnya pihak Bulog dalam menangani persoalan pangan di Bima.

“Kami tidak datang untuk bersalaman, kami datang membawa keringat dan tangisan petani yang hasil panennya ditolak! Jika Bulog tidak bisa menyerap jagung rakyat, maka jangan duduki kantor itu! Kami akan bersurat secara resmi ke legislatif dan pimpinan Bulog pusat untuk melakukan audiensi terbuka. Ini bukan akhir, tapi awal dari perlawanan,” tegas Bung Irul dalam pernyataannya di lokasi aksi.

Lebih lanjut, SEMMI Cabang Bima menyampaikan 5 tuntutan utama:

1. Mendesak Perum Bulog Cabang Bima untuk membuka akses maksimal dalam penyerapan jagung petani—jangan lagi ada alasan soal gudang penuh atau kualitas, karena itu tanggung jawab Bulog, bukan petani.

2. Menuntut Bulog mengambil langkah konkret dan cepat dalam menyelesaikan kelebihan stok, sebab hingga kini banyak jagung petani membusuk karena tidak terakses.

3. Meminta Bulog segera membayar seluruh hasil panen yang sudah dibongkar oleh petani. Penundaan pembayaran adalah bentuk pelecehan terhadap jerih payah petani.

4. Menuntut Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima segera memecat Kepala Bulog Cabang Bima, yang terbukti tidak efisien dan sering menolak hasil panen petani. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara.

5. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan ketat—jangan sampai jagung yang terserap hanya milik orang-orang yang punya bekingan kekuasaan. Jika ini terjadi, maka ini bukan hanya gagal, tapi sudah mengarah ke tindak pidana korupsi dan kolusi.


SEMMI Cabang Bima menegaskan bahwa bila tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat, maka gelombang perlawanan akan diperluas hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Bung Irul juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi rakyat, petani, dan mahasiswa untuk membangun gerakan rakyat yang lebih besar dalam melawan sistem distribusi pangan yang timpang dan diskriminatif.

“Kami tidak akan diam melihat rakyat kami diinjak oleh sistem yang dikelola untuk kepentingan segelintir elite,” tutup Bung Irul dengan penuh semangat perlawanan.(Sekjend MDG)

Biro Kecamatan Donggo MengUcapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2025


Bima NTB, Media Dinamika Global.id. — Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025, pimpinan redaksi media cetak dan online, biro kecamatan donggo, beserta seluruh jajaran redaksi menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan mendalam atas momen bersejarah lahirnya dasar ideologi bangsa Indonesia.

Dalam keterangannya kepada redaksi pada Sabtu (1/6/2025), firman biro donggo mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai refleksi bersama dalam memperkuat semangat persatuan, kebhinekaan, dan cinta tanah air.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga fondasi moral dan kebangsaan yang harus terus kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap firman biro donggo.

Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menyampaikan pidato monumental di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. 

Dalam pidatonya tersebut, Soekarno menyampaikan lima butir gagasan yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, dan kelak menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila terdiri dari lima sila utama, yakni:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Biro kecamatan donggo menambahkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi yang kerap membawa disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Sebagai jurnalis, kita punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, menolak segala bentuk intoleransi, serta terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap karya jurnalistik yang kita sajikan kepada publik,” tegasnya.

Ucapan selamat Hari Lahir Pancasila dari redaksi media dinamika global.id. ini juga disampaikan melalui berbagai platform digital media sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan nasionalisme di ruang publik, khususnya dalam ekosistem media siber.

Dengan memperingati Hari Lahir Pancasila, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat memperkuat kembali jati diri dan identitas kebangsaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan beradab.

( Wartawan biro kecamatan donggo Dinamika Global.id.)

Respon Laporan Pejabat Pemkab Bima, Korlap Aksi Pemekaran Pulau Sumbawa di Bima Jadi Tersangka


Foto Pembacaan Pernyataan Sikap Cipayung Plus Tentang Pemekaran Pulau Sumbawa

Bima, Media Dinamika Global.id.-- Polres Bima resmi menetapkan koordinator lapangan (korlap) aksi Cipayung Plus, M. Alfiansyah (24) sebagai tersangka. Aktivis HMI asal Bolo itu dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP (kekerasan terhadap barang) Jo. Pasal 212 KUHP (kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang menjalankan tugas). Dia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

Penetapan Sekertaris Umum HMI Cabang Bima itu sebagai tersangka, buntut aksi besar-besaran Cipayung Plus (HMI, IMM, PMII, KAMMI DAN GMNI). Menuntut percepatan Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) yang dilakukan di Depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Rabu 28 Mei 2025.

Informasi yang diterima media ini, Alfiansyah dan sejumlah mahasiswa dilaporkan oleh Plt Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Joko Agus Guyanto, di Polres Bima Rabu 28 Mei lalu.

Pejabat Pemkab Bima itu keberatan dengan pengerusakan Mobil Dinas dan dugaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dinamainya saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut. Dia kemudian melaporkan insiden itu ke Sat Reskrim Polres Bima di hari yang sama. Tak berselang lama Alfiansyah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan dia sebagai tersangka tertuang melalui surat nomor S.Tap/59/V/2025/Reskrim tentang Surat Ketetapan Penetapan Tersangka, tertanggal 29 Mei 2025.

Kasat Reskrim Polres Bima dikonfirmasi  media ini belum merespon. Pesan yang dikirimi belum terbalaskan, hingga berita ini diturunkan.(Sekjend MDG)

Sabtu, 31 Mei 2025

Sekjend MDG Ucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2025


Bima NTB, Media Dinamika Global.id. — Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025, pimpinan redaksi media cetak dan online, sekjend MDG, beserta seluruh jajaran redaksi menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan mendalam atas momen bersejarah lahirnya dasar ideologi bangsa Indonesia.

Dalam keterangannya kepada redaksi pada Sabtu (1/6/2025), sekjend MDG mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai refleksi bersama dalam memperkuat semangat persatuan, kebhinekaan, dan cinta tanah air.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga fondasi moral dan kebangsaan yang harus terus kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap sekjend MDG

Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menyampaikan pidato monumental di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. 

Dalam pidatonya tersebut, Soekarno menyampaikan lima butir gagasan yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, dan kelak menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila terdiri dari lima sila utama, yakni:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sekjend MDG menambahkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi yang kerap membawa disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Sebagai jurnalis, kita punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, menolak segala bentuk intoleransi, serta terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap karya jurnalistik yang kita sajikan kepada publik,” tegasnya.

Ucapan selamat Hari Lahir Pancasila dari redaksi media dinamika global.id. ini juga disampaikan melalui berbagai platform digital media sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan nasionalisme di ruang publik, khususnya dalam ekosistem media siber.

Dengan memperingati Hari Lahir Pancasila, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat memperkuat kembali jati diri dan identitas kebangsaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan beradab.

( Sekjend Media Dinamika Global.id.)

Demokrasi Dilecehkan! Ketua IMM Dompu Desak Kapolres Bima Bebaskan 6 Aktivis DOB Cipayung Plus Tanpa Syarat


Dompu, Media Dinamika Global.id.–
 Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu, Hafi Darmawan, menyampaikan kecaman keras atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran Cipayung Bima dalam aksi menuntut pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.

Menurut Hafi, kekerasan yang dilakukan aparat bukan hanya melukai mahasiswa sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi, namun juga mencerminkan bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi.

“Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran Cipayung Bima dalam aksi pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi,” tegas Hafi.

IMM Dompu, lanjut Hafi, mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa yang menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menilai tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena menciptakan iklim ketakutan dan mempersempit ruang demokrasi di tengah masyarakat.

“Pembungkaman demokrasi seperti ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat luas yang kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” jelasnya.

IMM Dompu mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan enam aktivis yang ditahan tanpa syarat. Penahanan tersebut dianggap sebagai langkah represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis.

“Tindakan represif ini juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk kegagalan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tambah Hafi.

IMM Dompu, kata Hafi, tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial di wilayah Bima dan Dompu, serta seluruh Bumi Sumbawa.

“IMM Dompu akan terus mengawal demokrasi dan keadilan sosial di Bumi Sumbawa. Kami tidak akan diam melihat tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran,”bebernya.

Hafi menegaskan, pembebasan enam aktivis yang ditahan adalah tuntutan rakyat, bukan hanya IMM Dompu. Ia menilai demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika aparat penegak hukum berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan.

“Pembebasan 6 aktivis yang ditahan bukanlah hanya tuntutan IMM Dompu, tetapi juga tuntutan rakyat yang ingin hidup dalam demokrasi yang sehat dan bebas. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan mereka tanpa syarat dan mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” pungkasnya.(Sekjend MDG)

Politisi Asal Sumbawa Rauf Dapil VI NTB Angkat Bicara Terkait Dukungan Moral dan Apresiasi Mendalam Kepada Para Mahasiswa Yang di Anggapnya Sebagai Representasi Suara Rakyat


Bima, Media Dinamika Global.id.--
 Di tengah sorotan publik terhadap proses hukum yang menimpa sejumlah aktivis Pergerakan Pemuda Sumbawa (PPS), Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Rauf angkat suara. Melalui sebuah pernyataan tertulis berjudul Catatan untuk Pejuang PPS, politisi asal Sumbawa Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) tersebut memberikan dukungan moral dan apresiasi mendalam kepada para mahasiswa yang dianggapnya sebagai representasi suara rakyat.

“Jalan juang memang tidak selalu mulus. Terkadang ia berduri, kadang juga membuat luka. Tapi ingatlah, kalian tidak sedang berjalan sendirian,” tulis Rauf, seraya menegaskan bahwa perjuangan PPS lahir dari keresahan masyarakat Sumbawa yang selama ini terpinggirkan. Jum’at (30/05).

Rauf menyebut bahwa proses hukum yang kini menjerat beberapa kader PPS tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari perjuangan, melainkan sebagai bagian dari risiko dalam menyuarakan kebenaran. Menurutnya, sejarah perubahan besar di negeri ini justru kerap lahir dari keberanian anak muda yang menolak untuk diam.

“Ditersangkakan bukan berarti akhir dari perjalanan PPS. Itu adalah risiko dari keberanian menyuarakan cita-cita mulia,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberanian PPS akan tercatat dalam sejarah Sumbawa, sebagai sekelompok pemuda yang memilih berdiri tegak demi tanah kelahiran mereka.

“Pulau Sumbawa tidak akan lupa bahwa pernah ada sekelompok mahasiswa yang berdiri tegak demi tanah kelahirannya,” tulisnya.(Sekjend MDG)