Berkat Kepedulian Berbagai Pihak, PMI Juwiati Asal Desa Boro Kabupaten Bima NTB Akan Dipulangkan

Berkat Kepedulian Berbagai Pihak, PMI Juwiati Asal Desa Boro Kabupaten Bima NTB Akan Dipulangkan

Media Dinamika Global      

Bima NTB, Media Dinamika Global.id Menindak lanjuti kabar yang viral di Media Sosial, dan marak di beritakan oleh beberapa Media, tentang PMI Juwiati asal Desa Boro, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang fisiknya sangat memperihatinkan, pasalnya Juwita mengalami Stroke sehingga menjadi perhatian serius semua pihak. Rabu, (07/04/26)

"Namun, pihak yang peduli terhadap keadaan nya Juwiati, meminta agar proses penanganan nya itu dapat diselesaikan dengan cepat. Sementara Keterlibatan pihak yang peduli serta ikut andil dan berusaha lakukan konfirmasi dengan pemerintah serta beberapa instansi lainnya. Dengan tujuan membantu agar persoalan ini segera ditangani.

"Salah satu pegiat sosial kemanusiaan yang enggan disebutkan namanya, berupaya mencari informasi. Bagaimana langkah pasti tentang cara agar proses pemulangan PMI itu tertuang dalam agenda dan atensi khusus pemerintah daerah kabupaten Bima serta provinsi NTB yang mungkin akan ditindak lanjuti untuk kordinasi bersama Kementerian llLuar Negeri, dan pejabat KBRI Negara setempat, sehingga proses kepengurusan nya itu akan lebih mudah. Menurut pendapat yang disampaikan nya.

"Kemudian setelah itu, berawal dari kordinasi dan konsultasi dengan Ketua APJATI Bima Dompu di Kantor APJATI Kota Bima, dia menyarankan agar dibuatkan proses laporannya dulu, ditujukan kepada pihak KP2MI sebagai dasar agar PMI tersebut tercatat dalam agenda sesuai tugasnya mereka. 

"Beberapa saat kemudian, laporan yang dimaksud telah diajukan secara Online oleh (MUHRIM, S.H) Ketua APJATI Bima Dompu dengan beberapa lampiran data milik PMI Juwiati yang sudah disiapkan sebelumnya

"Langkah itulah yang menjadi patokan utama awal perjuangan dalam urusan tersebut diatas. Sehingga kemauan besar tumbuh dengan sendirinya demi tugas sebagai Pegiat Sosial kemanusiaan dan harus dilakukan dengan keyakinan. Sehingga cara berinteraksi menjadi penghubung lintas kordinasi dan komunikasi dengan semua Pihak mulai dari Keluarga PMI, Para jurnalis, pemerintah daerah kabupaten Bima, Pemprov, sampai dengan pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia. Demi memperjuangkan HAK KEMANUSIAAN PMI Juwiati untuk segera diproses kepulangan nya dengan alasan tertentu.

"Selanjutnya diteruskan konfirmasi terhadap Kadis Disnaker kabupaten Bima, saat itu dilakukan komunikasi lewat via WhatsApp. Dan disampaikan bahwa PMI Juwiati yang sedang mengalami stroke berat dengan kondisi badan tidak bisa digerakkan, sehingga dengan langkah ini kami konfirmasi secara langsung, besar harapan kami agar kiranya dapat dipertimbangkan.

"Setelah itu, dia menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan, dalam perihal seperti ini komunikasi serta konfirmasi adalah langkah yang tepat sehingga akan menjadi atensi dan di prioritaskan. Kemudian katanya hal ini akan segera kami tindak lanjuti sebagai bahan laporan kepada Pimpinan Daerah beserta Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Selanjutnya akan diinformasikan apabila ada petunjuk Kadis Disnaker kabupaten Bima. Tandanya 

"Jelang beberapa hari, saat itu bertepatan kami berkunjungan di kantor Disnaker kabupaten Bima, untuk menanyakan update informasi terbaru. Disampaikan secara langsung oleh Kadis Disnaker kabupaten Bima bahwa status laporan nya itu sudah menjadi Atensi khusus oleh kedua Pimpinan daerah kabupaten Bima dan provinsi NTB. dan tinggal menunggu proses yang akan dilaksanakan oleh pihak KBRI negara setempat, kemudian Kami sudah sampaikan kepada pihak keluarga juwiati lewat perwakilan yang diutus, agar mereka bisa lebih tenang dan tidak terlalu berpikir dan ada juga beberapa hal lainnya tentang tahapan dalam urusan proses pemulangan nya nanti.

"Setelah itu, tugas selanjutnya mencari informasi tentang keadaan dan kondisi kesehatan PMI Juwiati,, dengan bantuan akses dibawah garis komando MUHRIM, S.H ketua APJATI Bima Dompu, melalui jalur lintas kordinasi dan komunikasi antar negara bersama pihak NGO/LSM di Kuala Lumpur,Malaisya beserta Agensi yang sudah menjadi mitra APJATI Bima Dompu. untuk melaksanakan tugas pengawalan dan pendampingan terhadap Juwiati. (Tim)

Audiensi IMBI dengan Dishub NTB: Harga Tiket Bus Mataram–Bima Dinilai Terlalu Tinggi Saat Mudik

Audiensi IMBI dengan Dishub NTB: Harga Tiket Bus Mataram–Bima Dinilai Terlalu Tinggi Saat Mudik

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan mahasiswa terkait kenaikan harga tiket bus rute Mataram–Bima yang melonjak signifikan menjelang momentum mudik.

Dalam audiensi tersebut, pihak Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan, Sobri, menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar kenaikan harga tiket bus pada rute tersebut.

Sobri menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi kenaikan tarif. Pertama, adanya kebijakan tarif angkutan pada masa Lebaran yang berlaku sejak H-10 hingga H+10. Pada periode tersebut, harga tiket yang sebelumnya sekitar Rp250.000 mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp330.000 hingga Rp350.000.

Kedua, adanya kenaikan biaya penyeberangan kapal dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano yang turut mempengaruhi biaya operasional transportasi darat.

Ketiga, pihak perusahaan bus menyampaikan bahwa ketika kendaraan kembali dari Bima menuju Mataram, jumlah penumpang relatif sedikit sehingga berdampak pada keseimbangan biaya operasional perjalanan.

Namun dalam forum audiensi tersebut, IMBI Mataram melalui Ketua Umum Formateur, Arif Rizal Muhaimin, menyampaikan bahwa alasan-alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk membebankan kenaikan harga yang tinggi kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam praktik usaha tentu terdapat risiko keuntungan maupun kerugian, sehingga tidak tepat apabila seluruh beban operasional dialihkan kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai pengguna transportasi.

“Transportasi publik seharusnya berpijak pada nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata-mata pada pertimbangan keuntungan ekonomi,” ujarnya dalam audiensi tersebut.

IMBI Mataram juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan transportasi tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya pada momentum mudik yang menjadi kebutuhan sosial bagi banyak orang.

Selain itu, dalam audiensi tersebut juga terungkap adanya ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan oleh Dishub dengan harga yang terjadi di lapangan. Pihak Dinas Perhubungan NTB menyampaikan bahwa tarif resmi rute Mataram–Bima berada di kisaran Rp330.000.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian operator bus menjual tiket hingga Rp350.000.

Menanggapi hal tersebut, Arif Rizal Muhaimin secara tegas menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak Dishub NTB terhadap operator transportasi.

Bahkan dalam forum audiensi tersebut, Ketua IMBI Mataram menelpon langsung salah satu pihak perusahaan bus di hadapan Kabid Angkutan Dishub NTB untuk menanyakan harga tiket yang sedang berlaku. Dari percakapan tersebut, baik pihak Dishub maupun peserta audiensi mendengar bahwa harga tiket yang diterapkan di lapangan memang tidak sepenuhnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.

Peristiwa tersebut semakin memperjelas adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, IMBI Mataram menilai Dishub NTB tidak cukup hanya menetapkan tarif, tetapi juga harus memastikan pengawasan serta pengendalian terhadap operator transportasi agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten.

Menanggapi temuan tersebut, pihak Dinas Perhubungan NTB menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan evaluasi terhadap operator bus yang menjual tiket di atas tarif yang telah ditetapkan.

Bagi IMBI Mataram, persoalan ini bukan sekadar mengenai angka harga tiket, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik tarif yang tidak terkontrol.

IMBI Mataram menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara serius agar kebijakan transportasi di NTB dapat berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Bima yang sangat bergantung pada jalur transportasi Mataram–Bima.

Redaksi |

Kades Wadukopa Emosi Saat Hadapi Sejumlah Mahasiswa Demonstrasi di Depan Kantor Desanya

Kades Wadukopa Emosi Saat Hadapi Sejumlah Mahasiswa Demonstrasi di Depan Kantor Desanya

Media Dinamika Global      

Soromandi NTB, Media Dinamika Global.id.-- Sebuah video yang memperlihatkan Kepala Desa (Kades) Wadu Kopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menantang mahasiswa berkelahi saat aksi unjuk rasa viral di media sosial. 

Dalam video yang beredar luas tersebut, Kades Wadu Kopa bernama Budi terlihat emosi saat menghadapi sejumlah mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Desa Wadu Kopa, Senin (9/3/2026).

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan dugaan penggelapan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nilainya disebut mencapai puluhan juta rupiah.

Salah seorang mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut, Izul, mengatakan peristiwa itu terjadi pada pagi hari saat massa aksi sedang melakukan orasi secara bergantian. Ini kejadian tadi pagi,” kata Izul, Senin (9/3/2026). 

Menurut Izul, situasi awalnya berjalan normal saat para mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait dugaan kejanggalan pengelolaan dana BUMDes Wadu Kopa. Namun situasi berubah memanas setelah Kades keluar dari kantor desa dan menghampiri massa aksi. 

Ia menyebut Kades terlihat emosi dan melontarkan kata-kata bernada menantang kepada para mahasiswa yang sedang berorasi.(Sekjend MDG)

BMWI Perkuat Ekosistem Wirausaha di NTB, Buka Bersama Jadi Momentum Kolaborasi Pengusaha dan UMKM

BMWI Perkuat Ekosistem Wirausaha di NTB, Buka Bersama Jadi Momentum Kolaborasi Pengusaha dan UMKM

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.– Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat jaringan kewirausahaan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) menghadiri langsung kegiatan buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW BMWI NTB) di Rumah Makan Sukma Rasa, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus BMWI, para pelaku usaha muda, serta sejumlah tokoh masyarakat. Suasana penuh keakraban terasa saat para pengusaha dan aktivis kewirausahaan berkumpul untuk memperkuat komitmen membangun ekosistem usaha yang produktif di Nusa Tenggara Barat.

Ketua DPP BMWI, Syamsul Hidayat, menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung dalam kegiatan yang digagas DPW BMWI NTB tersebut. Menurutnya, bulan Ramadhan menjadi momen yang tepat untuk mempererat hubungan antar pengusaha sekaligus memperluas jejaring kolaborasi.

“Alhamdulillah saya bisa menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh DPW BMWI NTB. Selain itu, saya juga menghadiri beberapa agenda buka bersama dengan para alumni saya semasa S1 serta para Dandim di Pulau Lombok,” ujarnya.

Syamsul menegaskan, mulai tahun 2026 BMWI NTB akan semakin aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan pengembangan kewirausahaan. Salah satunya melalui program pembagian sembako bagi masyarakat kurang mampu di Pulau Lombok.

Program tersebut, lanjutnya, akan dijalankan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk kepolisian dan TNI di wilayah NTB.

“Ke depan kita akan berkolaborasi dengan Polresta, Polres di bawah Polda NTB serta para Dandim di NTB. Tidak hanya kegiatan sosial, kita juga akan mengadakan jalan sehat, seminar kewirausahaan, dan berbagai kegiatan yang mendorong semangat usaha masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu, BMWI juga berkomitmen untuk lebih fokus pada penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB. Program yang akan dijalankan meliputi verifikasi UMKM, pendampingan perizinan usaha, pelatihan, hingga pengembangan pasar agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas.

Syamsul mencontohkan pengalaman BMWI di Jawa Timur yang telah melakukan verifikasi UMKM untuk dipersiapkan masuk ke pasar ekspor.

“Ke depan kita ingin melakukan hal yang sama di NTB. Tugas ini bukan hanya milik BMWI, tetapi akan kita jalankan bersama stakeholder kabupaten/kota di NTB agar UMKM kita bisa naik kelas,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa BMWI yang telah berdiri sejak tiga tahun lalu kini terus memperluas jaringan, bahkan hingga ke luar negeri. Oleh karena itu, koordinasi antar anggota menjadi penting agar potensi usaha yang dimiliki dapat dikolaborasikan secara maksimal.

“Kita perlu mengadakan Rapat Kerja Nasional agar kita mengetahui potensi usaha anggota di berbagai daerah. Dari situ kita bisa melihat peluang kolaborasi, termasuk peluang ekspor. Misalnya jika di luar negeri membutuhkan komoditas seperti cengkeh atau produk lainnya, kita bisa menyiapkannya dari daerah,” tambahnya.

Mulai tahun ini, BMWI juga akan memprioritaskan pelatihan bagi pelaku usaha pemula di NTB. Program tersebut akan mencakup pendampingan perizinan, strategi pemasaran, hingga pengembangan bisnis agar para pelaku usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Teman-teman yang baru memulai usaha akan kita dampingi. Kita ajarkan mulai dari pengurusan izin, strategi pemasaran hingga pengembangan usaha. Target kami, BMWI di NTB akan terus kita besarkan bersama,” tegas Syamsul.

Dalam memperkuat perannya di daerah, BMWI juga terus menjalin silaturahmi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi NTB, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi NTB.

“Silahturahmi ini penting agar semua pihak mengetahui bahwa BMWI sudah lama hadir dan siap berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan wirausaha di NTB,” pungkasnya.

Redaksi ||

Aktivis NTB Desak Kejati Tetapkan Marga Harun Harun Tersangka Kasus Gratifikasi Dana Pokir “Siluman”

Aktivis NTB Desak Kejati Tetapkan Marga Harun Harun Tersangka Kasus Gratifikasi Dana Pokir “Siluman”

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam dugaan kasus gratifikasi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB semakin menguat. Aktivis NTB, Hendriawan, secara terbuka meminta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) segera menetapkan anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Marga Harun, sebagai tersangka atas pengembalian uang dalam perkara yang belakangan ramai disebut sebagai skandal dana Pokir “siluman”.

Menurut Hendrawan, adanya pengembalian uang sejumlah oknum anggota DPRD NTB dalam kasus tersebut justru menjadi indikasi kuat adanya dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan sejumlah oknum anggota legislator.

“Jika memang tidak ada persoalan, mengapa ada pengembalian uang? Ini menjadi sinyal kuat bahwa ada dugaan transaksi yang tidak wajar dalam pengelolaan dana Pokir. Ia meminta Kejati NTB tidak ragu untuk segera menetapkan tersangka,” tegas Hendriawan.

Hendri—sapaan akrabnya—menilai penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada tahap penyelidikan atau sekadar menjadi isu yang menguap tanpa kepastian hukum. Ia meminta aparat penegak hukum berani membongkar secara terang benderang alur dugaan praktik pengendalian proyek yang selama ini disebut-sebut menjadi “rahasia umum” dalam pengelolaan dana aspirasi DPRD.

Menurut Hendri, apabila kasus tersebut tidak ditangani secara serius dan transparan, maka akan menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika bukti sudah mengarah, Kejati NTB harus berani menetapkan tersangka tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Hendriawan juga menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi apabila aparat penegak hukum dinilai lamban atau tidak transparan dalam menuntaskan perkara yang kini menjadi sorotan publik itu.

“Ini menyangkut integritas lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka dana aspirasi rakyat hanya akan menjadi bancakan segelintir elite,” pungkasnya.

Sementara itu, sorotan terhadap perkara ini juga datang dari terdakwa dalam kasus dugaan suap dana Pokir DPRD NTB, M. Nasib Ikroman. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (27/2/2026), ia menyatakan keberatan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Nasib Ikroman menilai penanganan perkara tersebut tidak adil karena dirinya didakwa sebagai pihak pemberi suap, sementara pihak yang disebut menerima uang tidak diproses dalam perkara yang sama.

Keberatan itu disampaikan langsung di hadapan majelis hakim saat pembacaan dakwaan. Ia mempertanyakan logika hukum yang menurutnya terkesan timpang.

“Saya baru tahu kalau anggota DPRD itu kalau pemberi uang bisa didakwa, tetapi penerima tidak,” ujar Nasib Ikroman dalam persidangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Tinggi NTB belum memberikan keterangan resmi terkait desakan penetapan tersangka terhadap Marga Harun dalam kasus yang kini menjadi perhatian publik tersebut.

Redaksi ||

Pengisian Sekda NTB Tuai Kritik, PW SEMMI Sebut Gubernur Berpotensi Langgar Perpres No.3/2018

Pengisian Sekda NTB Tuai Kritik, PW SEMMI Sebut Gubernur Berpotensi Langgar Perpres No.3/2018

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Pergantian Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai sorotan publik. Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB, Rizal, menilai kebijakan Gubernur NTB yang mengganti Plh Sekda dengan Plh yang baru patut dipertanyakan karena diduga tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, jabatan Plh Sekda NTB yang sebelumnya dijabat oleh H. Lalu Mohammad Faozal sejak 10 Juli 2025 diganti pada akhir Februari 2026. Pergantian tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno. Posisi Plh Sekda NTB kini dipercayakan kepada Budi Herman yang juga menjabat sebagai Inspektur Provinsi NTB.

Menanggapi hal tersebut, Rizal menilai penggantian Plh dengan Plh kembali menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya dalam mekanisme pengisian jabatan Sekda di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Menurutnya, ketentuan mengenai pengisian jabatan Sekretaris Daerah telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Sekda atau pejabat definitif berhalangan, maka pengisian jabatan dilakukan melalui penunjukan Penjabat (Pj) Sekda dengan masa jabatan paling lama tiga bulan dan melalui mekanisme pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Jika jabatan Sekda kosong dalam waktu tertentu, mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah pengangkatan Penjabat Sekda sesuai prosedur yang diatur dalam Perpres, bukan dengan mengganti Pelaksana Harian dengan Pelaksana Harian yang baru,” ujar Rizal dalam keterangannya.

Selain itu, Rizal juga merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa Pelaksana Harian hanya melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa pejabat yang menjalankan tugas rutin terdiri atas Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dengan kewenangan yang terbatas.

Rizal menilai, jabatan Plh Sekda yang berlangsung cukup lama hingga berbulan-bulan menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Status Plh yang berlangsung dalam waktu cukup lama, bahkan hingga terjadi pergantian Plh dengan Plh yang baru, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola birokrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar pengisian jabatan strategis seperti Sekda tetap sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku,” tegasnya.

PW SEMMI NTB pun mendorong Pemerintah Provinsi NTB agar segera menempuh mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik melalui pengusulan Penjabat Sekda kepada pemerintah pusat maupun percepatan proses pengisian Sekda definitif.

Menurut Rizal, langkah tersebut penting untuk memastikan stabilitas birokrasi serta menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi NTB.

Redaksi ||

Pembina FMPH Desak Polda dan Polres Bima Tangkap Bandar Narkoba Inisial U di Sanggar, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum

Pembina FMPH Desak Polda dan Polres Bima Tangkap Bandar Narkoba Inisial U di Sanggar, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum

Media Dinamika Global      

Bima NTB, Media Dinamika Global.Id.– Hendriawan, Pembina Forum Mahasiswa Pemerhati Hukum (FMPH), mendesak Kapolda NTB dan Polres Bima untuk segera menangkap seorang bandar narkoba berinisial U yang diduga kuat mengendalikan peredaran narkotika di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

Menurut Hendri sapaan akrabnya, peredaran narkoba di wilayah Sanggar sudah sangat meresahkan masyarakat. Ia menyebut aktivitas transaksi diduga dilakukan secara terang-terangan oleh sejumlah oknum bandar, dan salah satu penyuplai terbesar diduga berasal dari Desa Piong, Kecamatan Sanggar.

“Bandar berinisial U diduga menjadi salah satu pengendali utama peredaran narkoba di dua wilayah di Sanggar. Dampaknya sudah sangat terasa. Masyarakat resah karena efek narkoba memicu meningkatnya kasus kriminalitas,” tegas Hendri.

Ia mencontohkan kasus pencurian yang terjadi di Desa Taloko yang berujung pada dugaan tindak penganiayaan terhadap korban. Menurutnya, tindakan tersebut diduga dipicu oleh pengaruh konsumsi narkoba.

Hendriawan menegaskan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan harus diperangi demi menyelamatkan generasi muda serta menjaga keamanan tanah kelahiran.

Tak hanya mendesak penangkapan bandar berinisial U, Hendri juga meminta Kapolda NTB serta jajaran melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Bima sampai Polsek setempat. Ia menyoroti isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya setoran kepada oknum tertentu demi melancarkan bisnis haram tersebut.

FMPH mendesak evaluasi terhadap kinerja Kasat Narkoba Polres Bima serta meminta pemeriksaan transparan terhadap jajaran yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus narkotika di wilayah hukum setempat.

“Kami meminta Kapolda NTB dan Kapolres Bima bertindak tegas dan transparan. Jika tidak ada langkah konkret, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa semakin tergerus,” ujarnya.

Hendri menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan secara resmi dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan dan pembuktian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hendri berharap aparat penegak hukum bekerja profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bima.

Kasat Narkoba Polres Bima belum memberikan keterangan resmi dan pihak-pihak terkait belum juga memberikan keterangan resmi hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

BCW Pasang Badan, Pastikan Pengembangan Kasus Tak Mandek hingga Inkrah

BCW Pasang Badan, Pastikan Pengembangan Kasus Tak Mandek hingga Inkrah

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Bima Corruption Watch (BCW) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah ditangani Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

Pengembangan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan Bcw yang telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan nomor: Sp. Gas/18/I/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus, tertanggal 20 Januari 2026. Kasus tersebut yang menyeret Inisial IR selaku Kepala Bidang PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Kini kasusnya telah memasuki tahap pendalaman dan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

Direktur Eksekutif BCW, Andriansyah, S.H., menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah profesional aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pihak lain yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka baru.

“Kami memastikan akan terus mengawal proses pengembangan perkara ini sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika dalam proses penyidikan ditemukan dua alat bukti yang cukup dan mengarah pada pihak lain, maka sudah sepatutnya ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Andriansyah dalam keterangan persnya, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, pengembangan perkara merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada satu pihak saja, melainkan mampu mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara serta aliran tanggung jawab hukum yang ada.

BCW menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar penyidik tetap bekerja secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Selain itu, BCW juga mengingatkan agar seluruh pihak yang dipanggil dalam proses pemeriksaan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Komitmen kami jelas, tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Kami ingin memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, BCW menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di NTB.

Pihak Polda NTB memberikan keterangan resmi, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

SAMUDRA NTB Kritik Pola Komunikasi Bank NTB Syariah, Desak Transparansi dan Ruang Dialog Dibuka

SAMUDRA NTB Kritik Pola Komunikasi Bank NTB Syariah, Desak Transparansi dan Ruang Dialog Dibuka

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada manajemen Bank NTB Syariah terkait sikap dan pola komunikasi publik yang dinilai semakin menjauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga keuangan milik daerah.

Dalam pernyataan tertulisnya, SAMUDRA NTB menegaskan bahwa sebagai bank daerah yang membawa label “Syariah” serta merepresentasikan marwah Nusa Tenggara Barat, Bank NTB Syariah bukan sekadar institusi bisnis. Lembaga tersebut dinilai sebagai simbol kepercayaan publik, wajah integritas pemerintah daerah di sektor keuangan, serta representasi tata kelola yang beretika.

“Kami memandang setiap kebijakan, sikap, dan respons terhadap kritik publik semestinya mencerminkan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas kepada masyarakat, transparansi terhadap kontrol sosial, serta etika komunikasi yang dewasa dan profesional,” tegas Hendrawan perwakilan SAMUDRA NTB.

Namun, mereka menilai terdapat kontradiksi serius dalam praktiknya. Menurut SAMUDRA, ruang komunikasi disebut terbuka ketika institusi mendapat pujian, namun menyempit bahkan tertutup ketika muncul kritik. Mereka juga menyoroti dugaan pemblokiran akses komunikasi terhadap elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.

“Kritik bukan serangan. Kritik adalah partisipasi. Kritik adalah kontrol sosial. Jika benar ada pembungkaman komunikasi, ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola lembaga publik,” terang pria dikenal murah senyum.

SAMUDRA NTB mempertanyakan apakah lembaga milik daerah berhak memilah aspirasi publik yang boleh disuarakan dan mana yang harus dibungkam. Mereka juga mempertanyakan apakah kritik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi, bukan sebagai bahan evaluasi.

Sebagai mahasiswa dan pemuda NTB, SAMUDRA menegaskan posisi mereka bukan sebagai oposisi yang ingin menjatuhkan, melainkan sebagai mitra kritis pembangunan daerah. Mereka mengingatkan bahwa mahasiswa juga merupakan bagian dari masyarakat dan nasabah yang memiliki hak untuk bertanya.

Lebih jauh, SAMUDRA menyinggung nilai-nilai yang melekat pada label syariah seperti shiddiq (kejujuran), amanah, tabligh (transparansi), dan fathanah (profesionalitas). Mereka mempertanyakan konsistensi nilai-nilai tersebut jika ruang kritik ditutup.

Dalam pernyataan sikapnya, SAMUDRA NTB menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi dan manajemen respons publik Bank NTB Syariah.

2. Menolak segala bentuk praktik anti-kritik dan tebang pilih komunikasi.

3. Menuntut dibukanya kembali ruang dialog yang sehat, terbuka, dan demokratis antara Bank NTB Syariah dengan mahasiswa serta pemuda NTB.

“Mendesak evaluasi bukan berarti memusuhi. Jika kritik dibalas dengan pembungkaman, maka yang perlu dievaluasi bukan mahasiswanya, melainkan komitmen transparansi institusinya,” tegas Hendrawan sosok aktivis tak asing dikenal di mimbar jalan.

Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa demokrasi di NTB tidak boleh mengalami kemunduran, dan bank daerah tidak boleh kehilangan arah dalam etika publik.

Pihak NTB belum bisa dikonfirmasi awak media ini, hingga berita dipublikasikan.

Redaksi ||

HMI MPO Cabang Mataram Perkuat Konsolidasi Lewat Bukber dan Silaturahmi Akbar

HMI MPO Cabang Mataram Perkuat Konsolidasi Lewat Bukber dan Silaturahmi Akbar

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Mataram menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan silaturahmi kader dan senior, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan keorganisasian.

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi awal kepengurusan baru sekaligus refleksi perjalanan organisasi yang digelar di Aula Museum NTB, Jum’at (27/2/26).

Ketua Umum Formatur HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum awal untuk membangun konsolidasi internal. Menurutnya, HMI akan maju apabila hubungan internal kuat dan solid.

“Jadi tema besar kami itu Mercusuar HMI. Ini adalah simbol cahaya dan penunjuk arah,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya mempererat hubungan antara kader, senior, dan alumni guna memperkuat fondasi nilai-nilai Islam dalam setiap gerakan organisasi, terutama di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.

“Harapan kami, HMI MPO Cabang Mataram dapat kembali menjadi pusat pergerakan dan rujukan kaderisasi di wilayah Bali-Nusra,” ujar Hakim.

Sejumlah senior dan alumni HMI MPO turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Museum NTB, Dr. Ahmad Nuralam; anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB, Marga Harun; Sekretaris Desa Sesela, Saipul Bahri; serta Ketua Umum Cabang Mataram periode 2018–2019, Saiful Bahri.

Dalam kesempatan itu, Dr. Ahmad Nuralam menegaskan pentingnya konsistensi perjuangan bagi setiap kader. Menurutnya, perjalanan panjang HMI MPO Cabang Mataram yang telah berusia 20 tahun sejak dirintis pada 2006 merupakan bukti semangat belajar dan komitmen memperjuangkan nilai-nilai keislaman serta independensi berpikir.

“Kita lahir dari kesederhanaan. HMI MPO Cabang Mataram dibangun oleh mahasiswa yang bukan siapa-siapa, tetapi memiliki cita-cita besar. Tradisi kajian, diskusi, dan kemandirian itulah yang harus terus dijaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Marga Harun mengajak kader HMI untuk kembali pada khittah perjuangan sebagai landasan gerakan organisasi dalam membentuk tatanan masyarakat yang diridai Allah SWT.

Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan agar kepengurusan HMI MPO Cabang Mataram periode 2026–2027 mampu melahirkan kader-kader yang berintegritas, kritis, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Redaksi

HMI MPO Komsat Bulan Sabit dan Komsat Hijau Hitam Bagi-bagi Takjil di Bulan Ramadhan

HMI MPO Komsat Bulan Sabit dan Komsat Hijau Hitam Bagi-bagi Takjil di Bulan Ramadhan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan kembali ditunjukkan oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) melalui Komisariat (Komsat) Bulan Sabit dan Komsat Hijau Hitam cabang Mataram. Keduanya turun langsung ke jalan membagikan ratusan paket takjil kepada para pengguna jalan.

Aksi keperdulian ini bertempat di simpang empat, tempatnya di depan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat). Minggu, (22/2/26).

Kegiatan sosial tersebut menyasar pengendara roda dua, roda empat, hingga pejalan kaki yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, khususnya mereka yang masih berada di perjalanan saat adzan Maghrib berkumandang.

Ketua HMI Komisariat Bulan Sabit, M. Adam Ikbal menyampaikan bahwa pembagian takjil ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen kader HMI MPO untuk terus hadir di tengah masyarakat. “Ramadhan adalah momentum memperkuat solidaritas dan nilai kemanusiaan. Kami ingin berbagi kebahagiaan, walau sederhana,” ujarnya.

Pantauan di lokasi, para pengguna jalan tampak antusias menerima takjil yang dibagikan. Senyum dan ucapan terima kasih dari masyarakat menjadi energi tersendiri bagi para kader yang terlibat.

Selain berbagi takjil, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar kader Komsat Bulan Sabit dan Komsat Hijau Hitam. Mereka berharap, aksi sosial seperti ini dapat memperkuat citra mahasiswa sebagai agen perubahan yang tidak hanya kritis terhadap kebijakan, tetapi juga peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

Sementara, Ketua HMI Komisariat Hijau Hitam, Yakin Nur Imam, mengatakan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial kader HMI kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.

Momentum bulan suci Ramadhan mengajarkan kita tentang arti berbagi, solidaritas, dan kepekaan terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan serta mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat.

Berbagi takjil bukan sekadar memberikan makanan untuk berbuka, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa HMI hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan pengabdian.

Kami berharap kegiatan sederhana ini dapat menjadi ladang amal, memperkuat ukhuwah, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk terus menebar kebaikan di bulan yang penuh berkah ini.

Dengan semangat hijau hitam yang membara, HMI MPO Komsat Bulan Sabit dan Komsat Hijau Hitam berkomitmen untuk terus menebar manfaat, menjadikan Ramadhan sebagai ruang pengabdian dan ladang amal bagi seluruh kader.

Redaksi ||

NTBCare Bersama MIO NTB Tebar Berkah Ramadhan, Ratusan Takjil Dibagikan di RSUP untuk Keluarga Pasien dan Petugas

NTBCare Bersama MIO NTB Tebar Berkah Ramadhan, Ratusan Takjil Dibagikan di RSUP untuk Keluarga Pasien dan Petugas

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali ditunjukkan oleh NTBCare bersama MIO NTB. Keduanya turun langsung membagikan ratusan takjil kepada keluarga pasien dan petugas jaga di RSUD Provinsi NTB, Jumat (21/2/2026).

Kegiatan sosial tersebut menyasar para penjaga pasien yang tengah mendampingi anggota keluarganya menjalani perawatan. Takjil dibagikan dari satu ruangan ke ruangan lain, memastikan setiap keluarga pasien yang sedang menunggu mendapatkan bagian untuk berbuka puasa.

Tidak hanya keluarga pasien, para petugas keamanan dan tenaga jaga rumah sakit juga turut menerima takjil.

Suasana hangat dan penuh keakraban terasa saat relawan menyapa satu per satu warga yang berada di ruang rawat.

Direktur NTBCare, Yuni Bourhani, usai kegiatan menyampaikan rasa syukurnya karena dapat berbagi langsung dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami memilih RSUD Provinsi NTB karena banyak keluarga pasien yang tidak bisa keluar mencari makanan untuk berbuka puasa. Mereka harus tetap menjaga anggota keluarganya yang sedang dirawat. Takjil ini mungkin tidak banyak, tetapi sangat membantu mereka untuk sekadar berbuka tanpa harus membeli di luar,” ujarnya.

Menurut Yuni, Ramadan menjadi momentum memperkuat empati sosial, terutama kepada warga yang sedang menghadapi ujian kesehatan keluarga.

Sementara itu, Ketua MIO NTB, Feryal MP, mengungkapkan bahwa ratusan cup takjil yang disiapkan ludes dalam waktu singkat. Bahkan, masih banyak warga yang datang dan berharap mendapatkan bagian.

“Alhamdulillah semuanya habis dibagikan. Bahkan masih ada yang meminta. Ini bagian dari cara kami berbagi dengan warga yang sedang dalam kesulitan. Semoga menjadi keberkahan bagi semua,” kata Feryal.

Relawan NTBCare dan MIO NTB tampak menyusuri lorong demi lorong rumah sakit, mengetuk pintu ruang rawat dengan penuh sopan santun sebelum menyerahkan takjil kepada keluarga pasien. 

Kegiatan ini bukan sekadar berbagi makanan berbuka, tetapi juga menyampaikan pesan kepedulian dan kebersamaan di bulan penuh rahmat.

Aksi sosial ini menjadi bukti bahwa Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas sosial. Di tengah kesibukan dan kecemasan keluarga pasien menunggu kabar kesembuhan, kehadiran takjil sederhana tersebut menjadi penguat semangat dan pengingat bahwa mereka tidak sendiri.

NTBCare dan MIO NTB berharap kegiatan berbagi seperti ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, terutama di ruang-ruang sunyi seperti rumah sakit, tempat banyak orang berjuang dalam diam.

Redaksi ||

Bela Pemkab Lobar di Medsos, Feryal MP: Akses Informasi Bukan Hadiah, Itu Kewajiban Negara

Bela Pemkab Lobar di Medsos, Feryal MP: Akses Informasi Bukan Hadiah, Itu Kewajiban Negara

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id– Polemik dugaan diskriminasi wartawan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) rupanya belum mereda. Setelah sebelumnya ada pemberitaan soal pembatasan undangan dan akses liputan terhadap sejumlah media, kini muncul status media sosial yang justru membela Pemkab Lobar dan menyebut tidak ada diskriminasi karena adanya program “Jumat Wartawan”.

Status tersebut memantik respons dari kalangan organisasi pers. Ketua MIO NTB, Feryal MP, menegaskan bahwa substansi persoalan bukan pada ada atau tidaknya forum diskusi informal, melainkan pada prinsip kesetaraan akses dalam kegiatan resmi pemerintahan.

“Jangan digeser seolah-olah ini cuma soal bisa ngopi atau tidak. Ini soal hak konstitusional pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas menjamin hak wartawan memperoleh informasi. Informasi publik itu bukan hadiah dari pejabat, melainkan kewajiban negara kepada rakyat,” tegas Feryal.

Menurutnya, jika memang semua media memiliki akses yang sama, maka tidak mungkin muncul keluhan dari berbagai organisasi wartawan. Ia menilai persoalan ini harus dijawab secara sistemik, bukan dengan narasi pembelaan di media sosial.

“Kalau ada media yang sudah bertahun-tahun meliput Pemkab, lalu tiba-tiba tidak lagi mendapat undangan agenda resmi, atau akses wawancaranya dipersulit, itu bukan persepsi. Itu fakta yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Feryal juga menekankan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh memilah akses berdasarkan kedekatan, afiliasi, atau sikap kritis media.

“Transparansi tidak boleh selektif. Pemerintah tidak boleh memilih media yang dianggap ramah, lalu menutup ruang bagi yang kritis. Pers punya fungsi kontrol sosial. Kalau akses dibatasi, itu preseden buruk bagi demokrasi lokal,” katanya.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak membelokkan isu menjadi konflik personal di media sosial seperti status di Facebook yang beredar. 

Menurutnya, yang diperjuangkan adalah sistem yang adil dan setara bagi seluruh media yang memenuhi standar jurnalistik.

“Kita ini bukan minta perlakuan khusus. Kita minta perlakuan yang sama. Kalau memang tidak ada diskriminasi, mari duduk bersama, buka data undangan kegiatan resmi, dan buat mekanisme yang transparan. Selesai,” tegas Feryal.

Polemik ini dinilai penting untuk segera diselesaikan agar tidak merusak iklim jurnalisme di Lombok Barat. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya relasi pemerintah dan media, melainkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh dan tanpa filter.

“Pers bukan lawan pemerintah. Tapi pers juga bukan alat pemerintah. Demokrasi sehat lahir dari keterbukaan yang adil, bukan dari akses yang disaring,” tutup Feryal MP.

Redaksi ||

Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik

Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) kini menjadi sorotan tajam dari pemilik media dan organisasi wartawan. Tuduhan serius dilayangkan: Pemda diduga sengaja memilih-milah undangan jurnalis untuk liputan acara resmi, bahkan diduga mengkotak-kotakkan profesi pers hingga menolak wawancara bagi yang dianggap "bukan wartawan mereka sendiri", padahal ada beberapa media yang tidak diundang sudah puluhan tahun ngetem di pemkab Lobar. 

Praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk diskriminasi yang melanggar etika jurnalisme dan hak publik atas informasi transparan, ini perseden buruk kedepannya, mestinya semua media online dan lainnya dirangkul dan diajak berdiskusi terkait banyak hal tentang kemajuan Lobar.

Keluhan ini mencuat nyata setelah serangkaian acara Pemda Lobar—like peresmian proyek infrastruktur dan rapat koordinasi—hanya mengundang media tertentu yang dianggap "ramah". 

Ketua SMSI Lombok Barat, Idrus Jalmonandi menegaskan, "Ini bukan soal akses informasi, tapi diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Pers. Sejak pertengahan 2025, undangan dibatasi berdasarkan afiliasi, bukan kredensial jurnalistik. Akibatnya, wartawan independen seperti kami kesulitan wawancara pejabat.

"Data dari Gabungan Jurnalis Investigasi NTB memperkuat tudingan  ini. Pembina GJI NTB Aminuddin (Babe Amin) mengungkapkan, "Kami terima pengaduan dari 15 anggota soal penolakan liputan. Ini berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial media, kita sayangkan hal ini terjadi di era Kadis Kominfitik Lobar saat ini." 

Sementara Biro Humas Pemda Lobar belum merespons resmi, sumber internal hanya berdalih "efisiensi acara"—alasan klise yang tak bisa menutupi niat memfilter suara kritis.

Kasus serupa pernah bergulir di Lombok Tengah, yang berujung mediasi Dewan Pers. Ironisnya, praktik ini justru merusak iklim jurnalisme lokal, melemahkan pengawasan publik terhadap proyek pemerintah, dan membuka celah korupsi.

Transparansi Pemda harus untuk semua media, bukan elite yang patuh. GJI NTB dan Ketua SMSI Lobar  mendesak Gubernur NTB dan Dewan Pers segera investigasi. Hentikan diskriminasi dan pembatasan akses liputan sebelum meracuni demokrasi lokal. Publik Lombok Barat berhak tahu—tanpa filter!, Tandas Babe Amin.

Redaksi ||

Mahasiswa Pemberani Pasti Banyak Yang Pendukungmu

Mahasiswa Pemberani Pasti Banyak Yang Pendukungmu

Media Dinamika Global      

NTT, Media Dinamika Global.id.// Mantap mahasiswa pemberani Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyatakan tragedi meninggalnya siswa SD di Ngada NTT meruntuhkan seluruh pencapaian statistik pemerintah Indonesia yang dipamerkan Presiden Prabowo.

Hal itu diungkpakan melalui sebuah surat yang ditujukannya kepada UNICEF, badan PBB yang menangani perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia.

Tiyo menulis, pemerintah gagal menentukan prioritas kemanusiaan ketika ada seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki uang untuk membeli pulpen dan buku demi bersekolah.

Surat itu juga menyebutkan anggaran pendidikan dirampas untuk kebijakan populis tanpa arah yang potensial jadi ladang korupsi, Makan Bergizi Gratis setiap hari yang menggerogoti Rp 1,2 triliun uang rakyat.

BEM UGM juga menilai Prabowo buta pada realitas dan tidak mau belajar. Dengan tegas, melalui surat itu, Tiyo menyampaikan pesan kepada UNICEF, “Help us to tell Prabowo how stupid he is as a president (Bantu kami beri tahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai presiden)."

Aliansi Masyarakat Mbawa Gelar Demonstrasi di Kantor Desa Mbawa Kec, Donggo

Aliansi Masyarakat Mbawa Gelar Demonstrasi di Kantor Desa Mbawa Kec, Donggo

Media Dinamika Global      

Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.--Aliansi masyarakat Mbawa Menggugat melakukan aksi demonstrasi damai di depan kantor Desa Mbawa dengan tuntutan.

1. ‎transparansi informasi anggaran proyek deker 3 titik yang merasa di Desa Mbawa.

2. ‎kejelasan terkait anggaran BUMDES yang di pinjam oleh pemerintah desa mbawa.

‎ 1. berdasarkan peryataan PJ kepala desa mbawa H. Fahrudin, S.Sos bahwa anggaran yang di keluarkan untuk proyek deker di jalur tani so mudu dusun salere desa mbawa sebesar Rp. 42.000.000 dan pemerintah desa mbawa sendiri menilia Proyek tersebut belum layak pakai.

2. ‎terkait anggran BUMDES desa mbawa untuk pencairan pertama tahun 2025 sebanyak 100. 000.000, dan di potong oleh pemerintah desa mbawa sebanyak 40.000.000 untuk biaya MTQ tingkat kecamatan donggo, sedangkan untuk pencairan dana operasional yang kedua sebanyak 145.000.000 yang seharusnya anggaran di cairkan semua untuk BUMDES desa Mbawa Tapi di pinjam kembali oleh pemerintah desa mbawa untuk biaya honor. lembaga posyandu, guru ngaji, Marbot, rt ,rw Desa Mbawa.

‎setelah mendengar pernyataan dan tanggapan dari pemerintah desa mbawa, masa aksi menilai tidak ada titik terang yang di sampaikan oleh Pj kepala desa, dan RAB Proyek Dekker yang diminta oleh massa aksi tidak diberikan oleh pemdes, sehingga masa aksi melakukan penyegelan paksa kantor desa mbawa.(Sekjend MDG)

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB), Kombes Pol Dr. Gede Suyasa, S.Si., S.H., M.H, menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Dr. Gede Suyasa menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“HPN 2026: Mari perkuat sinergi antara pers dan BNN RI untuk Indonesia Bersinar, bersih dari narkoba,” ujar Kombes Pol Dr. Gede Suyasa.

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa, mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini aktif mendukung program-program BNN melalui pemberitaan yang konstruktif dan bertanggung jawab. 

"Kolaborasi yang solid antara pers dan BNN merupakan kunci penting dalam membangun kesadaran publik akan bahaya narkoba," terang Kombes Pol Dr. Gede Suyasa.

Di momentum Hari Pers Nasional 2026 ini, semoga sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum semakin kokoh dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkotika, demi terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing.

“Silaturahmi BNNP dan insan pers akan terus diperkuat, karena BNNP dan pers adalah mitra strategis,” pungkas Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB.

Redaksi | Media Dinamika Global

Panglima Manggelewa Desak Pemdes Doromelo Transparan DD dan ADD

Panglima Manggelewa Desak Pemdes Doromelo Transparan DD dan ADD

Media Dinamika Global      

Dompu, Media Dinamika Global.Id.— Pemerintah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu didesak untuk membuka secara transparan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024–2025. Desakan keras itu disampaikan Aktivis NTB Panglima Manggelewa.

Panglima menilai hingga kini Pemdes Doromelo terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran desa. Transparansi adalah kewajiban mutlak yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

“Dana Desa dan ADD itu uang rakyat. Pemdes wajib terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi anggaran. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Syuriadin kepada Media Dinamika Global, Selasa (3/2/26).

Kata Syuriadin disapa Panglima Manggelewa, di lapangan banyak warga mempertanyakan realisasi sejumlah program desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) melalui DD dan ADD, namun tidak mendapatkan penjelasan memadai dari pemerintah desa. Kondisi ini memicu kecurigaan publik terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran.

Panglima Manggelewa juga menyoroti minimnya laporan realisasi kegiatan program Desa sesuai dengan penetapan APBDesa yang seharusnya terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat.

“Kalau pengelolaan anggaran bersih dan sesuai aturan, kenapa harus takut transparan? Ini justru memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya dengan nada keras.

Lebih lanjut Panglima Manggelewa, dugaan tersebut program desa terkait peningkatan jalan tani, Drenase, pengadaan, biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas. Kendaraan dinas Desa akhir-akhir ini menjadi perbincangan oleh masyarakat.

"Salah satu kendaraan dinas Desa diduga digelapkan, sekarang baru muncul kembali kalau tidak ada desak masyarakat," jelasnya.

Panglima menegaskan, jika dalam waktu dekat Pemdes Doromelo tidak segera membuka data dan laporan penggunaan DD dan ADD secara terbuka, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat, DPMD, hingga aparat penegak hukum.

“Ini peringatan serius. Jangan main-main dengan uang rakyat,” tutup Panglima.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Doromelo belum bisa hubungi. (*).

Surat Kesiapan Rampung, KNPI NTB Nyatakan Sikap Dukung Penuh PON 2028 NTB–NTT

Surat Kesiapan Rampung, KNPI NTB Nyatakan Sikap Dukung Penuh PON 2028 NTB–NTT

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Ketua DPD KNPI NTB, Daud, mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTT yang telah menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Penandatanganan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan dilakukan bersamaan dengan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/01).

Daud menilai penandatanganan surat kesiapan tersebut menjadi bukti keseriusan dan komitmen kuat kedua daerah dalam menyukseskan agenda olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Ia menyatakan optimistis pelaksanaan PON 2028 akan berjalan sukses di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Menurutnya, Gubernur NTB memiliki visi yang jelas serta komitmen kuat dalam mendorong pembangunan olahraga dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Kami di KNPI NTB sangat optimistis PON 2028 akan sukses digelar di NTB dan NTT. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, kami melihat adanya komitmen yang kuat dan keseriusan dalam mempersiapkan seluruh aspek penyelenggaraan PON,” ujar Daud, Kamis (29/01).

Lebih lanjut, Daud menegaskan bahwa KNPI NTB siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PON 2028.

Ia menilai keterlibatan pemuda menjadi faktor penting dalam menyukseskan PON, baik dalam aspek kepanitiaan, penguatan sumber daya manusia, maupun dalam menjaga kondusivitas daerah selama perhelatan berlangsung.

“KNPI NTB siap terlibat dan mengambil peran strategis. PON 2028 bukan hanya ajang olahraga, tetapi momentum kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan prestasi pemuda NTB. Kami siap bersinergi demi menyukseskan PON 2028,” tegasnya.

Daud berharap penyelenggaraan PON 2028 dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjadi sarana memperkuat persatuan dan kebanggaan daerah di tingkat nasional. (red).

Dikritik Aktivis, Bank NTB Syariah Cabang Tente Bongkar Sepihak WC Umum di Tente

Dikritik Aktivis, Bank NTB Syariah Cabang Tente Bongkar Sepihak WC Umum di Tente

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global.Id. –  Pemuda dan Masyarakat Desa Tente, kecamatan Woha, Kabupaten Bima menyoroti keras Bank NTB Syariah Cabang Tente sepihak melakukan pembongkaran WC Umum di Desa Tente. Dengan adanya tindakan tersebut masyarakat merasa risih atas tindakan itu yang sewena-wena, tidak menghargai masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) Tente.

Aditya Bima Saputra salah satu pemuda Tente menegaskan bahwa tindakan sepihak para oknum-oknum Pegawai Bank NTB diduga melakukan pembongkaran WC Umum Desa Tente tanpa mengendepankan asas musyawarah dan mufakat serta tidak menghormati, menghargai Pemdes dan masyarakat Tente.

“WC Umum ini merupakan fasilitas yang dibutuhakan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat Tente dan masyarakat di luar desa Tente,” tegas Aditya Bima Saputra pada Media Dinamika Global.Id. sabtu (24/1/26).

Menurut Aditya, Pembongkaran sepihak WC Umum tersebut merupakan tindakan yang tidak baik di tunjukan oleh para oknum-oknum pegawai bank NTB dan diduga melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) .

“Kami mempertanyakan kepada pihak bank, kok berani sekali pihak bank membongkar sepihak WC Umum itu?, dan apa urusan bank dengan WC Umum tersebut,” kata Aditya, putra desa Desa Tente.

Lebih lanjut Aditya, saya mewakili masyarakat, menyayangkan sikap serakah pihak Bank NTB terhadap fasilitas umum masyarakat sehingga kenyamanan warga terganggu dan masyarakat masih bingung terkait masalah ini.

“Ironisnya lagi, masyarakat merasa heran Pihak Bank NTB Bongkar WC Umum, sepengetahuan kami, bahwa bank berkaitan dengan deposit simpan pinjim kepada nasabah, terkesan pihak bank diduga pelaku pembongkaran/pengerusakan WC Umum, ini kan aneh dan lucu sekali,” heran Aditya, pria dikenal murah senyum.

Kami mendesak Direktur Bank NTB Syariah Cabang Bima dan Provinsi NTB segera memberikan pernyataan resmi, memanggil, dan memproses para oknum-oknum pegawai yang terlibat dalam pembongkaran WC Umum di desa Tente diduga melanggar SOP Perbankan.

“Dan juga kami mendesak Direktur Bank NTB Syariah untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Bank NTB Unit Woha sekaligus mencopot dari jabatannyan,” tegas Aditya, menjabat sebagai Kabid PTKP HMI Komsariat Bulan Sabit.

Tak hanya itu, kami mendesak Pemdes Tente dan Camat Woha agar segera turun tangan langsung di Lokasi obyek tanah bermasalah sekaligus untuk memberikan tanggapan resmi kepada masyarakat atas persoalan yang dihadapi warga Tente.

“Kepastian atas lahan dan bangunan WC Umum tersebut agar terang benerang ditengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi risih dan terganggu,” desak Arif dan juga salah satu aktivis.(Surya Gempar MDG)