Izin Penjualan Mikol Hypermart Dipertanyakan, GENAM NTB: Jangan Jadikan Izin Tameng!

Izin Penjualan Mikol Hypermart Dipertanyakan, GENAM NTB: Jangan Jadikan Izin Tameng!

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Gerakan Nasionalis Anti Miras Nusa Tenggara Barat (GENAM NTB) melontarkan sorotan keras terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol (mikol) Golongan A di Hypermart yang berada di kawasan Epicentrum Mall Mataram.

GENAM NTB menduga terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut dasar hukum, proses perizinan, lokasi penjualan, hingga pemenuhan seluruh persyaratan yang diwajibkan bagi pengecer minuman beralkohol Golongan A.

Sorotan tersebut diarahkan kepada Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai instansi yang dipertanyakan terkait dasar penerbitan izin kegiatan usaha tersebut.

GENAM NTB menilai persoalannya bukan sekadar apakah Hypermart memiliki izin atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah izin tersebut diterbitkan berdasarkan seluruh ketentuan yang berlaku dan apakah praktik penjualan di lapangan benar-benar sesuai dengan izin yang diberikan?

“Kami tidak sedang memvonis Hypermart melakukan pelanggaran hukum. Kami meminta pemerintah membuka dan memeriksa seluruh dasar perizinannya. Jangan sampai keberadaan izin kemudian dianggap sebagai tameng untuk mengabaikan ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi,” tegas GENAM NTB.

Menurut GENAM NTB, Pemerintah Kota Mataram tidak cukup hanya menunjukkan adanya dokumen perizinan. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan, bagaimana proses verifikasinya, serta apakah lokasi dan praktik penjualan mikol tersebut telah memenuhi ketentuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Mataram.

Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi salah satu regulasi yang menurut GENAM NTB perlu dijadikan rujukan dalam pemeriksaan.

Di sisi lain, GENAM NTB juga menyoroti ketentuan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 33 Tahun 2025.

Karena itu, GENAM NTB meminta pemerintah tidak berhenti pada jawaban normatif seperti “sudah berizin”.

“Yang kami minta adalah pembuktian. Kalau izinnya benar, buka dasar hukumnya. Tunjukkan persyaratannya. Jelaskan kesesuaian lokasi dan mekanisme pengawasannya. Jangan publik hanya disuguhi jawaban bahwa semuanya legal tanpa penjelasan yang transparan,” tegasnya.

GENAM NTB turut mempertanyakan aspek lokasi penjualan mikol Golongan A yang berada di dalam kawasan Epicentrum Mall Mataram.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terang mengenai dasar hukum yang memungkinkan kegiatan penjualan mikol tersebut dilakukan di lokasi itu, termasuk persyaratan dan mekanisme pengawasan yang diberlakukan.

Pertanyaan tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa sebuah izin dapat diterbitkan hanya karena pemohon memenuhi persyaratan administratif, sementara aspek pengendalian lokasi dan ketentuan daerah luput dari perhatian.

GENAM NTB meminta DPMPTSP Kota Mataram membuka dasar penerbitan izin, sementara Dinas Perdagangan dan Satpol PP diminta turun melakukan pemeriksaan terhadap praktik penjualan di lapangan.

Jangan sampai pemerintah sibuk menerbitkan izin, tetapi lengah melakukan pengawasan.

GENAM NTB Siap “Adu Data” di DPRD

Tidak berhenti pada kritik di ruang publik, GENAM NTB memastikan persoalan tersebut akan dibawa melalui hearing/Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Mataram.

GENAM NTB meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Sedikitnya ada lima hal yang akan dipersoalkan, yakni:

1. Dasar hukum penjualan mikol Golongan A di Hypermart Epicentrum Mataram;

2. Dasar dan proses penerbitan izin oleh DPMPTSP Kota Mataram;

3. Kesesuaian izin dengan lokasi penjualan;

4. Pemenuhan seluruh persyaratan sebagai pengecer mikol Golongan A; dan

5. Mekanisme pengawasan Pemerintah Kota Mataram terhadap kegiatan tersebut.

“Kami akan bawa persoalan ini ke DPRD Kota Mataram. Kami ingin adu data, bukan adu opini. Kalau pemerintah menyatakan semuanya sesuai aturan, silakan jelaskan dasar hukumnya secara terbuka. Tetapi kalau dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, jangan ada pembiaran,” tegas GENAM NTB.

GENAM NTB menegaskan pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, mereka meminta pemerintah serius menjawab pertanyaan publik mengenai legalitas dan kesesuaian aktivitas penjualan mikol tersebut.

Bola kini berada di tangan Pemerintah Kota Mataram.

Jika seluruh perizinan dan praktik penjualan memang telah sesuai ketentuan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, pemerintah juga tidak boleh menutup mata.

Sebab, bagi GENAM NTB, izin bukanlah akhir dari pengawasan. Izin justru harus menjadi awal dari tanggung jawab pemerintah memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan.

GENAM NTB memastikan akan mengawal persoalan tersebut melalui jalur kelembagaan dan konstitusional hingga terdapat kejelasan mengenai dasar hukum, perizinan, lokasi, serta praktik penjualan mikol Golongan A di Hypermart Epicentrum Mataram.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi sehingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Dari Adelaide, Tiga Srikandi NTB Bawa Kekayaan Budaya Mendunia

Dari Adelaide, Tiga Srikandi NTB Bawa Kekayaan Budaya Mendunia

Media Dinamika Global      

Australia, Media Dinamika Global -Tiga perempuan yang mewakili kekuatan eksekutif, kebudayaan dan legislatif Nusa Tenggara Barat membawa kekayaan budaya NTB ke panggung internasional. Di Art Gallery of South Australia (AGSA), Adelaide, mereka tidak hanya melihat wastra Lombok yang menjadi bagian dari koleksi museum Australia, tetapi juga menemukan jejak budaya Bima dan manuskrip Lombok yang membuka kembali cerita panjang perjalanan kebudayaan NTB ke dunia.

Mereka adalah Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia, dan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Ketiganya didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB dan Kepala Museum Negeri NTB, bersama tim, dalam rangkaian kegiatan di AGSA pada 11–12 September 2026.

Bagi Wagub, perjalanan tersebut harus menghasilkan pengetahuan dan jejaring yang dapat dibawa pulang untuk memperkuat kebudayaan NTB.

“Yang kita bawa ke panggung dunia bukan hanya benda budaya. Yang harus kita bawa adalah cerita, pengetahuan, nilai dan sejarah yang ada di balik setiap benda itu. Karena itu perjalanan ini harus menjadi bagian dari upaya kita menjadikan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan NTB untuk mendunia,” pesannya.

Di AGSA, delegasi menelusuri koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali dan Bima. Di antaranya kekombong, kain ritual dari Lombok Utara, kampuh atau leang dari Lombok Tengah, tekstil songket dan teknik supplementary weft. Koleksi tersebut menunjukkan bahwa wastra bukan sekadar motif dan warna, tetapi menyimpan pengetahuan tentang kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun, ritual, struktur sosial dan hubungan antardaerah.

Perhatian kemudian tertuju pada keris kerajaan asal Bima, yang dalam katalog AGSA tercatat berasal dari Bima, NTB, dan diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18.

Keberadaan pusaka itu membuka pertanyaan lebih besar tentang berapa banyak lagi warisan budaya NTB yang tersimpan di luar negeri.

“Kita harus mulai mengetahui, mendata dan membangun komunikasi dengan institusi yang menyimpannya. Tidak selalu harus berbicara tentang mengembalikan benda. Yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dokumentasi dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat NTB,” ujar Wagub.

Jejak lain ditemukan melalui Hikayat Nabi Yusuf yang ditulis pada daun lontar, memperlihatkan bahwa kekayaan budaya NTB mencakup manuskrip, sastra, bahasa, arsitektur, senjata tradisional, ritus dan pengetahuan tentang alam.

Pengalaman AGSA sekaligus memberi referensi bagi pengembangan Museum Negeri NTB sebagai pusat pengetahuan, penelitian, pendidikan, konservasi dan diplomasi budaya. Kerja sama ke depan dapat diarahkan pada katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian provenance, publikasi, pertukaran pameran dan penguatan kapasitas kurator.

Cerita tentang Lombok kemudian dibawa ke forum internasional melalui peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections. Forum tersebut mempertemukan peneliti, kolektor, kurator dan pemerhati tekstil, serta dihadiri sejumlah tokoh Australia, termasuk Senator The Hon Don Farrell, Minister for Trade and Tourism Australia, pimpinan AGSA dan Michael Abbott AO KC.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia menilai buku tersebut tidak membandingkan mana tekstil yang lebih baik antara Lombok dan Bali, tetapi memperlihatkan hubungan, persahabatan dan pertukaran budaya kedua pulau. Motif rangrang menjadi salah satu contoh bagaimana budaya berkembang melalui interaksi tanpa kehilangan identitasnya.

Sinta juga mengapresiasi Michael Abbott yang mengumpulkan dan mendokumentasikan ratusan tekstil Indonesia, termasuk Lombok dan Sumbawa. Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap penenun sekaligus menginspirasi generasi muda.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menilai diplomasi budaya membutuhkan dukungan berkelanjutan. Selain membangun reputasi dan kepercayaan internasional, diplomasi tersebut harus bermuara pada pelindungan dan manfaat bagi penenun, perajin, seniman, budayawan dan generasi muda.

Bagi Wagub, pariwisata dan kebudayaan harus berjalan beriringan. “Pariwisata membawa orang datang. Kebudayaan membuat orang memahami siapa kita. Dua hal ini harus saling menguatkan.”

Pesan itu juga dibawa kepada diaspora NTB di Adelaide. Para mahasiswa dan generasi muda didorong memanfaatkan pengalaman internasional untuk membangun ilmu dan jaringan, kemudian mengembalikannya bagi daerah.

“Belajarlah setinggi mungkin. Kuasai ilmu yang sedang dipelajari. Bangun pengalaman dan jaringan seluas-luasnya. Tetapi pada waktunya, ilmu dan pengalaman itu harus ikut memberi manfaat kepada NTB,” pesan Wagub.

Diaspora juga dipandang sebagai jembatan bagi pendidikan, investasi, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan. Aspirasi mengenai konektivitas langsung Adelaide–Lombok pun dibuka untuk dikaji lebih lanjut.

Pada akhirnya, perjalanan Adelaide diarahkan menjadi kerja lanjutan: memetakan koleksi NTB di luar negeri, memperkuat museum, mendokumentasikan pengetahuan penenun, memperluas penelitian dan publikasi internasional.

Mendunia tidak berarti meninggalkan akar. Dari kain Lombok, lontar hingga keris Bima yang kini berada di Adelaide, jejak itu menunjukkan bahwa kebudayaan NTB telah lama melintasi batas geografis.

Kini tugasnya adalah menyambungkan kembali jejak tersebut menjadi pengetahuan, jejaring, kerja sama dan manfaat bagi masyarakat, sebagai bagian dari perjalanan menuju NTB Makmur Mendunia.

Redaksi |

MotoGP Mandalika 2026: NTB Siap, Lebih Baik, Lebih Berdampak

MotoGP Mandalika 2026: NTB Siap, Lebih Baik, Lebih Berdampak

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan optimisme tinggi. Seluruh unsur penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, transportasi hingga sektor pariwisata terus memastikan kesiapan masing-masing, dengan satu target yang sama: MotoGP Mandalika 2026 harus terselenggara lebih baik dari tahun sebelumnya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat NTB.

Target tersebut menjadi perhatian Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam mengawal persiapan penyelenggaraan MotoGP 2026. Saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (14/9/2026), Gubernur menekankan agar pengalaman penyelenggaraan sebelumnya menjadi pijakan untuk menghadirkan gelaran yang lebih baik, sekaligus semakin memberi ruang bagi masyarakat NTB untuk mengambil manfaat dari event internasional tersebut.

“Harapan kita MotoGP tahun ini menjadi penyelenggaraan yang lebih baik, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat, volunteer lokal, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi,” ujar Miq Iqbal.

Karena itu, berbagai aspek terus disempurnakan, mulai dari kesiapan sirkuit dan infrastruktur pendukung, kelistrikan, keamanan, transportasi, akomodasi, distribusi tiket hingga kesiapan penonton, khususnya masyarakat NTB. Seluruh sektor diarahkan bergerak dalam satu koordinasi agar penyelenggaraan tidak hanya berlangsung aman dan lancar, tetapi juga semakin memberikan pengalaman yang baik bagi penonton dan wisatawan.

Dari sisi penyelenggara, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka menyampaikan kesiapan MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 80 persen. Sejumlah pekerjaan yang masih disempurnakan meliputi fasilitas sirkuit, infrastruktur pendukung, kelistrikan, akomodasi, keamanan dan transportasi.

Troy juga memastikan seluruh pembalap yang dijadwalkan tampil di Mandalika 2026 akan hadir, termasuk para pembalap yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan semakin meningkatkan antusiasme penonton sekaligus memperkuat Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Penyelenggaraan tahun ini juga membawa pesan yang lebih spesifik. Jika sebelumnya mengusung semangat “Dari Indonesia Mendunia”, MotoGP 2026 diarahkan dengan semangat “Dari Mandalika Mendunia.”

“Kalau tahun sebelumnya kita membawa semangat ‘Dari Indonesia Mendunia’, tahun ini kita ingin lebih spesifik: ‘Dari Mandalika Mendunia’,” ujar Troy.

Semangat tersebut menempatkan Mandalika bukan sekadar lokasi balapan, tetapi sebagai pintu yang membawa potensi NTB ke panggung global. MotoGP menjadi kesempatan memperkenalkan pariwisata, produk lokal, ekonomi kreatif dan berbagai potensi daerah kepada dunia. Pesan itu sekaligus sejalan dengan visi pembangunan NTB “Makmur Mendunia.”

Di luar sirkuit, ketersediaan akomodasi menjadi perhatian penting. Pemprov NTB bersama pelaku industri pariwisata terus memastikan kesiapan hotel, penginapan dan berbagai pilihan akomodasi lainnya untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan wisatawan dan penonton. Koordinasi dilakukan agar kapasitas dan pelayanan akomodasi mampu mengikuti peningkatan kunjungan selama MotoGP.

Terkait tarif akomodasi, Gubernur menyampaikan bahwa setelah dilakukan evaluasi bersama pelaku pariwisata, perkembangan pariwisata Mandalika yang semakin baik membuat mekanisme pasar dinilai telah berjalan sehingga regulasi khusus mengenai tarif akomodasi tidak lagi diperlukan. Pemerintah tetap melakukan koordinasi dan pengawasan, termasuk terhadap penjualan tiket melalui pihak ketiga, agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun wisatawan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada UMKM lokal. Gubernur meminta ruang partisipasi yang lebih besar agar MotoGP tidak hanya menghadirkan wisatawan, tetapi sekaligus menjadi pasar bagi produk NTB. Kuliner, kerajinan, produk kreatif dan berbagai produk unggulan daerah diharapkan memperoleh ruang optimal selama rangkaian event, sehingga perputaran ekonomi dari MotoGP semakin banyak dirasakan masyarakat.

Dari sisi keamanan, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho menyampaikan bahwa seluruh unsur terkait telah mempersiapkan pengamanan secara terpadu, mencakup kawasan sirkuit, akses, transportasi, akomodasi, pelayanan dan protokol. Persiapan juga mengantisipasi kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia.

“Seluruh unsur harus bersinergi memastikan kesiapan pengamanan, transportasi, akomodasi, pelayanan, dan protokol,” ujarnya.

Bagi NTB, kemungkinan kehadiran Presiden dalam ajang internasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Karena itu, kesiapan MotoGP tidak hanya menyangkut kelancaran balapan, tetapi juga bagaimana NTB menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga dunia.

Dengan seluruh persiapan yang terus disempurnakan tersebut, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda balap tahunan. NTB ingin menunjukkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya telah menjadi modal untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih tertata dan lebih inklusif, sekaligus menjadikan panggung dunia di Mandalika sebagai penggerak pariwisata, pasar bagi UMKM, dan sumber pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Redaksi |

Widyaiswara dan Masa Depan ASN: Dari Jamnas NTB, Inovasi Jadi Kekuatan Birokrasi

Widyaiswara dan Masa Depan ASN: Dari Jamnas NTB, Inovasi Jadi Kekuatan Birokrasi

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan aparatur untuk terus belajar dan beradaptasi ketika cara kerja berubah. Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), Widyaiswara dituntut bergeser dari sekadar mentransfer pengetahuan menjadi penggerak inovasi dan kinerja ASN.

Gagasan itu akan dibawa ke Nusa Tenggara Barat melalui Jambore Nasional Widyaiswara Indonesia (JAMNAS WI) ke-4 Tahun 2026, 19–21 September 2026. Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPP APWI), forum bertema “Widyaiswara sebagai Penggerak Inovasi dan Kinerja ASN Unggul untuk Birokrasi Digital dan Berdaya Saing Global menuju Indonesia Emas 2045” ini mempertemukan Widyaiswara dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Bagi Panitia Daerah JAMNAS WI ke-4, Drs. Cukup Wibowo, M.M.Pd., forum ini tidak sekadar menjadi pertemuan profesi. JAMNAS dirancang sebagai ruang bertemunya gagasan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik Widyaiswara dari berbagai penjuru Indonesia, sekaligus memperkuat jejaring dan kontribusi profesi dalam meningkatkan kualitas ASN.

Kebutuhan terhadap ASN pun ikut berubah. Aparatur tidak cukup hanya menguasai regulasi dan prosedur, tetapi harus mampu membaca perubahan, memanfaatkan teknologi, memecahkan persoalan, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi kinerja, terangnya.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik pelaksanaan JAMNAS WI di NTB. Kehadiran para Widyaiswara diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pengembangan kapasitas ASN, penguatan budaya inovasi, dan percepatan transformasi birokrasi.

Arah tersebut, kata Aka sejalan dengan kebutuhan NTB untuk membangun birokrasi yang tidak hanya mampu menjalankan sistem, tetapi juga membaca perubahan, menggunakan teknologi secara tepat, dan menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Pengembangan kompetensi ASN, dalam perspektif tersebut, menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Semetara Panitia Daerah lainnya, Dr. Tuti Aprianti, S.Sos., M.M., melihat perkembangan AI semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Pembelajaran ASN, menurut dia, perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif, digital, dan berorientasi pada kebutuhan nyata organisasi.

Karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan setelah pelatihan, tetapi pada apa yang berubah ketika pengetahuan itu kembali ke tempat kerja. Widyaiswara pun tidak lagi cukup diposisikan sebagai pengajar, melainkan sebagai penggerak budaya belajar dan inovasi di lingkungan birokrasi.

Perspektif tersebut tercermin dalam agenda JAMNAS yang tidak hanya membahas AI dan transformasi pembelajaran, tetapi juga digital learning, metode pembelajaran digital, serta inovasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara, daerah dan desa, penanggulangan stunting, perubahan iklim, kebencanaan, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, hingga kedaulatan pangan.

Keragaman tema itu, menurut Tuti Aprianti, penting agar pembelajaran ASN tetap terhubung dengan persoalan nyata pemerintahan. Karena itu, JAMNAS menghadirkan Lomba Karya Inovasi Widyaiswara, gelar karya, dan pameran virtual, sehingga gagasan yang lahir dari proses pembelajaran dapat ditampilkan, dipertukarkan, dan dikembangkan melalui kolaborasi.

Ruang pertukaran tersebut diperkuat melalui Plenary Session dan Community of Practice (CoP) pada 20 September dengan tema “Masa Depan Pembelajaran ASN: Peran WI di Era AI dan Ekosistem Digital.” Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dan Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dijadwalkan menjadi narasumber.

Pada forum tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga dijadwalkan memberikan orasi ilmiah sekaligus menerima Piagam Widyaiswara Kehormatan.

Lebih lanjut Cukup Wibowo menilai kehadiran para pengambil kebijakan nasional tersebut memberi ruang bagi Widyaiswara untuk mempertemukan perspektif kebijakan dengan pengalaman dan praktik pembelajaran di lapangan. Bagi NTB, JAMNAS sekaligus menjadi kesempatan memperkuat jejaring profesional dan memperkenalkan potensi daerah kepada para Widyaiswara dari seluruh Indonesia.

Rangkaian JAMNAS akan memadukan agenda ilmiah dengan pengenalan daerah melalui Widyawisata Widyaiswara Indonesia serta berbagai kegiatan budaya di NTB. Namun, nilai terpenting forum ini bukan sekadar rangkaian acara selama tiga hari, melainkan jejaring dan gagasan yang dapat terus berkembang setelah peserta kembali ke institusinya masing-masing.

Pada akhirnya, tantangan birokrasi di era AI bukan semata bagaimana menggunakan teknologi, tetapi bagaimana membangun manusia yang mampu belajar, beradaptasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan persoalan publik.

Dari NTB, para Widyaiswara diharapkan tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi gagasan yang siap diolah menjadi inovasi. Dari inovasi itulah diharapkan tumbuh perubahan yang memperkuat birokrasi Indonesia semakin adaptif, berintegritas, berkinerja, dan siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045, pungkas Cukup Wibowo.

Redaksi |

DPRD Terima Penjelasan Pemprov Tentang Perubahan APBD 2026

DPRD Terima Penjelasan Pemprov Tentang Perubahan APBD 2026

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Setelah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rapat paripurna pertama tentang nota keuangan dan perubahan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menyerahkan dokumen penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di ruang sidang DPRD kantor Gubernur, Jumat (11/09/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal atau Miq Iqbal, dalam penjelasannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Abul Chair menyampaikan, berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah menuntut perubahan kebijakan anggaran yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan fiskal, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan daerah. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” jelas Sekda.

Dalam postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp5,68 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5,62 triliun lebih.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,52 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp319 miliar lebih dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Adapun dalam rancangan perubahan tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp399 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pemprov menegaskan, kebijakan anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

"Perubahan ini untuk tujuan bersama dalam akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengembangan destinasi wisata berkualitas berkelanjutan", tambahnya.

Saat ini, lanjutnya pembenahan tata kelola pemerintahan dalam mitigasi korupsi akibat kelemahan sistem dilakukan berbasis risiko.

Redaksi |

Bang Rauf Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Hadiri Ta'ziyah Mengenang 7 Hari Meninggal Ibrahim Bin Ahmad di Woha Kab, Bima

Bang Rauf Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Hadiri Ta'ziyah Mengenang 7 Hari Meninggal Ibrahim Bin Ahmad di Woha Kab, Bima

Media Dinamika Global      

Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kali pertama Bertatap Muka Dengan Ibu Mahdalena Anggota DPR RI dari Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Ternyata Beliau Asik kalau di ajak diskusi, apa Lagi Tema Diskusinya Soal penataan tata Kota wilayah Kabupaten Bima Seputar Woha. 

Di samping itu juga Ada Bang Rauf Sebagai Anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekarang Menjabat 2 Periode dalam gagasan besar beliau berdua Memiliki kesamaan ide Terutama tentang Arah pembanguna kabupaten Bima Kedepan. 

dalam acara ta'ziyah atau tahlilan untuk mengenang 7 hari meninggalnya seseorang merupakan bentuk empati, panggilan kemanusiaan, serta silaturahmi yang kuat antara wakil rakyat dan masyarakat atau sesama pejabat. 

Secara umum, kegiatan takziah dan tahlilan 7 hari yang dihadiri oleh jajaran DPRD mencakup beberapa poin penting berikut:1. Tujuan Kehadiran Bentuk Belasungkawa: Menyampaikan duka cita mendalam secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan kekuatan. 

Dukungan Moril: Memberikan penguatan iman bagi keluarga, karena hari ke-7 sering kali dianggap sebagai salah satu momen krusial masa berkabung dalam tradisi tahlilan masyarakat woha kabupaten bima. 

Penghormatan Terakhir: Mendoakan almarhum/almarhumah agar seluruh amal ibadahnya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Warga Masyarakat Donggo Blokade Jalan Karena Belum di Aspal Oleh Pemkab Bima

Warga Masyarakat Donggo Blokade Jalan Karena Belum di Aspal Oleh Pemkab Bima

Media Dinamika Global      

Donggo, Media Dinamika Global.id.-- Blokade jalan kembali terjadi di Kabupaten Bima, Senin (14/9/2026). Kali ini, aksi unjuk rasa dengan memblokir arus lalu lintas di jalan lintas donggo Kabupaten bima. Aksi ini memicu kemacetan setelah massa menutup jalan dengan simpan palang motor di tengah jalan.

Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan kekecewaan terhadap pihak DPRD kabupaten Bima, PUPR. Mereka menilai pihak DPRD dan PUPR Kabupaten Bima belum Aspal jalan lintas dari Donggo setempat. Massa menuntut transparansi dan keadilan, serta mendesak DPRD dapil Donggo, PUPR, dan OPD pemkab bima untuk segera hadir menemui mereka di lokasi.

Menanggapi situasi tersebut, personil Polsek Donggo belum langsung turun ke lapangan guna mengamankan situasi. Pihak Polsek donggo saat ini tengah melakukan langkah negosiasi dengan masyarakat donggo agar bersedia memindahkan titik palang motor ke tempat yang lebih steril. Langkah ini diambil guna mengurai kemacetan sekaligus memastikan aktivitas pengguna jalan umum tidak terganggu total.

 pemblokiran jalan di donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), sering dilakukan oleh warga untuk menyampaikan protes, Aspirasi dan transparan namun tindakan ini melumpuhkan lalu lintas dan merugikan masyarakat luas.

Kasus Hukum: Warga masyarakat donggo menutup jalan karena kecewa dengan jalan belum di aspal oleh Pemkab Bima.

Tuntutan Sosial: Beberapa tuntutan masyarakat donggo juga dipicu oleh tuntutan kebijakan, seperti jalan diwilayah Donggo terkait jalan lintas donggo yang belum di aspal.

Titik Rawan: Aksi penutupan jalur sering terjadi di jalur utama seperti Desa O'o Donggo yang menghubungkan ke kecamatan soromandi.(Sekjend MDG)