Media Dinamika Global

Rabu, 22 Juli 2026

GPM Hadir di Kebon Sari, Pemprov NTB Jaga Daya Beli Warga dengan Pangan Murah

     


Mataram, Media Dinamika Global -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang menjadi titik pelaksanaan ke-11 sepanjang tahun 2026 ini disambut antusias masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah B, SP., MM., mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.

"Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau," ujarnya.

Menurut Mirza, lokasi pelaksanaan GPM diprioritaskan pada wilayah yang mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok dan memiliki jumlah penduduk yang padat. Hal itu dilakukan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kami melihat daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga. Di situlah pemerintah akan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan tingginya antusiasme warga terlihat dari ramainya pembelian berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, hingga lainnya. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang paling banyak dicari masyarakat.

"Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal selalu mengingatkan kami agar terus hadir memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah," tambahnya.

Mirza memastikan kegiatan GPM akan terus dilaksanakan hingga Desember 2026. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menentukan lokasi-lokasi yang membutuhkan intervensi pemerintah.

"Kami akan terus melaksanakan Gerakan Pangan Murah sampai Desember. Daerah yang mengalami lonjakan harga dan memiliki kebutuhan tinggi akan menjadi prioritas pelaksanaan berikutnya," jelasnya.

Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan memanfaatkan kebutuhan pokok sesuai keperluan.

Sementara itu, Lurah Kebun Sari, Drs. H. Mustaal, mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan GPM. Menurutnya, Kebun Sari merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga program tersebut sangat dibutuhkan.

"Alhamdulillah, ada program ini dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penunjukan Kebun Sari sangat tepat karena menyasar wilayah dengan jumlah penduduk yang padat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Kelurahan Kebun Sari saat ini dihuni sekitar 2.300 kepala keluarga atau sekitar 8.000 jiwa. Karena itu, keberadaan GPM dinilai mampu membantu masyarakat menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Menurut Mustaal, sejumlah komoditas dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah satunya bahan pokok yang dijual seharga Rp16.000, sementara di pasar mencapai sekitar Rp20.000.

"Selisih harga ini sangat membantu masyarakat. Warga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pengeluaran yang lebih ringan," katanya.

Pihaknya berharap Gerakan Pangan Murah dapat dilaksanakan lebih sering di wilayah Kebun Sari.

"Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya sekali atau dua kali. Jika memungkinkan, frekuensinya bisa ditambah menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," tutupnya.

Redaksi |

Hadiri Hut Ke 18 KLU, Wagub NTB Ingatkan Warisan Budaya Terus di Lestarikan

     


Lombok Utara, Media Dinamika Global - Keterbukaan masyarakat terhadap hadirnya pariwisata sangat diutamakan. Tetapi juga tidak melupakan adat dan budaya yang telah diwariskan.

Penegasan itu diungkapkan Wakil gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat menghadiri perayaan hari jadi ke 18 Kabupaten Lombok Utara, yang diselenggarakan di halaman kantor bupati pada Selasa, (21/7/2026).

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa Lombok Utara memiliki keistimewaan dan modal besar dengan memiliki gili yang menjadi ikon dunia, yang menjadi magnet bagi semua orang untuk datang dan melihat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat untuk terus bahu-membahu menjaga alam dan melestarikan budaya yang ada.

“Karena semua budaya dan alam yang indah, menjadi warisan yang paling berharga bagi anak cucu kita ke depan,” ujarnya.

Wagub juga mengibaratkan bahwa di Usia 18 tahun adalah tanda kedewasaan. Ibarat seorang pemuda, Lombok Utara kini sedang berada di usia yang paling bertenaga, penuh semangat dan siap berlari kencang. Istilah semangat “keruan bagus”, semangat kolektif untuk berbuat yang terbaik bagi Gumi Paer harus dirawat.

“Kita semua harus menjadi saksi bagaimana Gumi Dayan Gunung ini bangkit dari segala ujian, tegak berdiri dengan fondasi gotong royong,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi tasyakuran yang dilaksanakan karena dirangkai dengan begitu indah dengan hadirnya parade budaya dan parade desa. Wagub menilai Parade ini adalah cerminan dari jiwa kita, ketika alat musik gendang belek bertalu-talu, ketika kain tenun sesek bermotif indah dipakai dengan bangga, dan pada saat yang sama, setiap desa unjuk kebolehan, disitulah kita melihat jati diri Lombok Utara yang sesungguhnya.

Di balik kebudayaan Dayan Gunung yang kaya nilai-nilai luhur, kearifan lokal dalam menjaga alam, serta yang paling membanggakan bagi masyarakat Lombok Utara, tersimpan keharmonisan antara umat beragama, menjadi modal sosial terbesar yang tidak ternilai harganya.

“Desa-desa di Lombok Utara adalah ujung tombak pembangunan jika desanya mandiri, budayanya lestari, maka daerahnya Insya Allah akan mancapai kemakmuran,” jelas Wagub Ummi Dinda.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengungkapkan, bahwa 18 tahun bukan sekedar perjalanan usia Melainkan perjalanan tentang mimpi, harapan serta perjuangan yang harus terus di bangun bersama. Oleh karena itu, peringatan hari jadi ini bukan hanya menjadi ruang untuk mengenang perjalanan yang telah dilalui, tapi juga menjadi momentum Untuk memperteguh tekat melanjutkan pembangunan demi kabupaten Lombok Utara yang semakin sejahtera.

“Ini menjadi momentum dan semangat inilah yang harus kita rawat sebagai landasan kita Menuju kabupaten Lombok utara yang terus berkembang mandiri dan sejahtera, tegas Najmul.

Untuk diketahui, perayaan hari jadi ke 18 kabupaten Lombok Utara tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun ini Pemkab KLU menghadirkan Parade Budaya Parade Desa dengan berbagai produk unggulan serta kerajinan lokal dari Gumi Tata Tioq Tunaq.

Redaksi |

Gubernur NTB: Bangun Sistem, Bukan Ketergantungan pada Pemimpin

     


Mataram, Media Dinamika Global – Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpinnya, melainkan pada sistem yang mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik, bekerja secara efektif, dan terus berkembang meski kepemimpinan berganti. Pesan itu ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7).

Di hadapan 60 peserta PKN yang diproyeksikan menjadi pemimpin birokrasi masa depan, Gubernur menekankan bahwa tantangan terbesar birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program-program yang populer, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, berkelanjutan, serta mampu tetap berjalan tanpa bergantung pada figur tertentu.

Menurutnya, pergantian kepala daerah merupakan konsekuensi yang melekat dalam sistem demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem," tegas Gubernur.

Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, Gubernur menilai salah satu tantangan mendasar yang masih dihadapi Indonesia adalah belum kokohnya sistem tata kelola pemerintahan. Akibatnya, tidak sedikit proses pembangunan berjalan secara alamiah atau autopilot, tanpa didukung perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.

Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih banyak berorientasi pada penanganan limbah, tetapi belum membangun sistem pengelolaan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Hal serupa juga terjadi pada pengembangan sektor pariwisata di sejumlah daerah yang berkembang pesat, namun belum sepenuhnya ditopang oleh master plan yang komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dipandang sebagai solusi atas seluruh persoalan birokrasi. Menurutnya, digitalisasi hanya akan menghasilkan perubahan apabila didahului dengan pembenahan sistem yang benar.

"Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan," ujarnya.

Iqbal menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memegang peran strategis sebagai penjaga memori kelembagaan (institutional memory) yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan. Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, menjunjung integritas, dan tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

"Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem," katanya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa sistem demokrasi sering kali mendorong lahirnya kebijakan yang bersifat populis karena hasilnya cepat terlihat dan memberikan keuntungan politik dalam jangka pendek. Sebaliknya, membangun sistem membutuhkan keberanian, konsistensi, serta komitmen jangka panjang yang hasilnya mungkin baru dirasakan oleh generasi berikutnya.

Selain membahas reformasi birokrasi, Gubernur juga mengajak para peserta memahami bahwa kepemimpinan saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, seorang pemimpin birokrasi harus mampu membaca keterkaitan antara dinamika global, nasional, dan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan penguasaan rantai nilai (value chain) agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam percaturan ekonomi global.

Menutup pemaparannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kehebatan individu, melainkan oleh kekuatan sistem yang dibangun.

"Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik," ujarnya.

Gubernur kemudian mengajak seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II menjadikan pembangunan sistem sebagai warisan terbaik yang dapat ditinggalkan birokrasi bagi generasi mendatang.

"Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat," pungkasnya.

Redaksi |

Propov ke-XII, GAKADA BIDOM: Atlet Dompu Saat Prestasi Tersingkir, Politik Diduga Menguasai Arena Olahraga

     


MATARAM, Media Dinamika Global - Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB yang semestinya menjadi ajang pembuktian kualitas pembinaan olahraga daerah, justru memunculkan potret buram yang menyelimuti dunia olahraga Kabupaten Dompu. Di tengah semangat kompetisi dan perebutan prestasi, publik dikejutkan oleh fenomena eksodus atlet-atlet berprestasi asal Bumi Nggahi Rawi Pahu yang memilih membela daerah lain.

Gabungan Kalawu Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok menilai fenomena tersebut bukan sekadar perpindahan atlet biasa. Gelombang hengkangnya para atlet dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola olahraga daerah yang selama ini luput dari perhatian.

Koordinator Kabupaten Dompu GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Aba Toi, menyebut keberhasilan para atlet Dompu di daerah lain seharusnya menjadi bahan evaluasi besar bagi seluruh pemangku kebijakan olahraga di Dompu.

"Ketika atlet-atlet yang tidak mendapat ruang di daerah sendiri justru mampu meraih prestasi dan menyumbangkan medali emas untuk daerah lain, maka ada yang salah dengan sistem yang berjalan. Ini bukan lagi soal kalah atau menang, tetapi soal bagaimana atlet diperlakukan," ujarnya.

Fenomena ini semakin ironis ketika sejumlah atlet yang kini menjadi andalan daerah lain sebelumnya dikabarkan tidak memperoleh kepastian pembinaan, kesejahteraan, maupun dukungan yang memadai. Namun setelah bergabung dengan daerah baru, mereka justru menjelma menjadi mesin prestasi dan naik ke podium tertinggi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Mengapa atlet yang dianggap biasa di rumah sendiri justru mampu menjadi juara di tempat lain? Jawaban yang berkembang di tengah masyarakat mengarah pada dugaan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kualitas atlet, melainkan pada sistem yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada prestasi.

Sorotan semakin menguat setelah mencuatnya polemik yang menimpa atlet Wushu Dompu, Dika Ardiansyah. Atlet kelas 52 kilogram itu disebut telah tercantum dalam Surat Keputusan resmi sebagai peserta Porprov. Namun setelah proses penimbangan berat badan dan Technical Meeting berlangsung, namanya dikabarkan dicoret dari daftar pertandingan.

Peristiwa tersebut memicu perdebatan di internal olahraga Dompu dan menimbulkan kekecewaan mendalam dari keluarga atlet. Mereka mengaku telah mengeluarkan biaya pribadi, bahkan berutang, demi mendukung keberangkatan dan kebutuhan atlet selama mengikuti agenda Porprov di Mataram.

Kasus ini kemudian menjadi simbol keresahan yang lebih luas. Di kalangan atlet dan pemerhati olahraga, muncul pertanyaan mengenai transparansi, objektivitas, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib atlet.

Jika dugaan adanya intervensi kepentingan non-teknis dalam proses pembinaan dan seleksi benar terjadi, maka yang menjadi korban bukan hanya satu atau dua atlet. Yang dipertaruhkan adalah masa depan olahraga Dompu secara keseluruhan.

Sementara itu, daerah-daerah lain justru menikmati hasil dari talenta-talenta yang lahir dan dibesarkan melalui proses pembinaan di Dompu. Dengan dukungan fasilitas yang lebih baik, kepastian program latihan, dan lingkungan yang lebih kondusif, para atlet mampu menunjukkan kapasitas terbaik mereka tanpa dibayangi konflik internal maupun ketidakpastian kebijakan.

Keberhasilan mereka menjadi tamparan keras bagi tata kelola olahraga daerah. Sebab setiap medali emas yang diraih atlet asal Dompu di bawah bendera daerah lain sesungguhnya menyimpan pesan yang tidak bisa diabaikan: talenta tidak pernah kurang, tetapi ruang untuk berkembang diduga semakin sempit.

Porprov XII NTB pada akhirnya bukan hanya menjadi ajang perebutan medali. Perhelatan ini juga membuka tabir persoalan yang selama ini beredar di kalangan atlet dan masyarakat. Ketika prestasi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran, maka kepercayaan terhadap sistem akan perlahan runtuh.

Kini publik menunggu langkah konkret dari para pemangku kepentingan olahraga di Dompu. Sebab jika pembenahan tidak segera dilakukan, Kabupaten Dompu berisiko terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya dan hanya menjadi tempat lahirnya juara yang kemudian mengharumkan nama daerah lain.

Redaksi |

Oknum ASN Suami Anggota DPRD NTB Terciduk Saat Razia di Tempat Hiburan Malam, Ini Klarifikasinya

     

Ilustrasi, (Al)

Mataram, Media Dinamika Global - Keberadaan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial AA yang juga merupakan suami anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) serta menjabat sebagai pengurus GP Ansor NTB menjadi sorotan publik setelah dikabarkan berada di salah satu tempat hiburan malam di Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, saat berlangsung operasi aparat keamanan.

Peristiwa tersebut memicu perhatian masyarakat dan mendapat tanggapan dari kalangan aktivis di NTB. Mereka menilai keberadaan seorang ASN di lokasi hiburan malam, terlebih saat razia berlangsung, patut mendapat penjelasan terbuka kepada publik.

Salah seorang aktivis NTB mengatakan, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, melainkan juga menyangkut etika dan kepatutan seorang aparatur negara yang menjadi representasi pemerintah di tengah masyarakat.

"Yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya ada atau tidaknya pelanggaran hukum, tetapi juga soal etika dan kepantasan seorang ASN berada di lokasi seperti itu saat razia berlangsung," ujarnya, enggan menyebut nama, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi pemerintah. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.

Aktivis tersebut juga mendesak Gubernur NTB untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari yang bersangkutan guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah apabila tidak ada penjelasan yang jelas dan terbuka," tegasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait maupun aparat mengenai hasil operasi yang dilakukan pada malam tersebut. Kondisi itu, menurutnya, membuat berbagai pertanyaan terus berkembang di tengah masyarakat.

Menanggapi polemik tersebut, AA membantah berbagai dugaan yang berkembang. Ia menjelaskan bahwa dirinya berada di lokasi karaoke untuk menemani tamu dari Jakarta yang menginap di hotel tersebut. Menurutnya, mereka masuk ke ruang karaoke bersama dan tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum.

AA juga menegaskan dirinya tidak dikenakan tindakan apa pun saat operasi berlangsung.

"Alhamdulillah karena tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, saya tidak dilakukan penindakan oleh aparat," ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun aparat terkait hasil operasi yang berlangsung di lokasi tersebut.

Redaksi |

Kunjungan dan Pembinaan Kerohanian bagi Murid Non-Muslim di SDN 21 Tolomundu Kota Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- SDN 21 Tolomundu menerima kunjungan dari Penyelenggara Kristen/Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Kristen Kementerian Agama Kota Bima dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penguatan nilai-nilai kerohanian bagi peserta didik non-Muslim, selasa 21 juli 2026.

Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pemenuhan hak setiap peserta didik untuk memperoleh pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Melalui penyampaian materi dan pembinaan yang interaktif, peserta didik diajak untuk memperdalam nilai-nilai keimanan, membangun karakter yang baik, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dalam keberagaman.

Selain memperkuat aspek spiritual, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan hidup berdampingan secara harmonis di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Penyelenggara Kristen/Kasi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Bima atas kunjungan, pembinaan, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat serta semakin memperkuat karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman.

Keberagaman adalah kekuatan. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita membangun lingkungan sekolah yang damai, inklusif, dan penuh persaudaraan.(Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Imbau Warga Jaga Kamtibmas

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 22 Juli 2026 – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Desa Parangina, Serda Aladin bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Rabu (22/7/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 Wita tersebut bertujuan untuk memantau situasi wilayah serta mengantisipasi perkembangan kondisi keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli melibatkan dua personel Koramil 1608-03/Sape, satu aparat desa, dan dua orang masyarakat. Sasaran patroli meliputi kawasan permukiman warga serta lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul anak-anak muda.

Rangkaian kegiatan diawali pada pukul 20.10 Wita dengan keberangkatan personel menuju Desa Naru, Kecamatan Sape. Lima menit kemudian, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, personel Koramil memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Warga juga diingatkan untuk menghindari perselisihan yang dapat berujung pada perkelahian, terutama yang dipicu oleh konsumsi minuman keras dan ketidakmampuan mengendalikan emosi.



Selain itu, masyarakat, khususnya para pemuda, diimbau untuk tidak berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Setelah melakukan pemantauan lanjutan di desa binaan, seluruh rangkaian patroli Siskamling berakhir pada pukul 21.15 Wita. Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Patroli Siskamling ini merupakan bagian dari upaya Koramil 1608-03/Sape dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif di wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Patroli Kongkow-Kongkow, Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, 22 Juli 2026 – Personel Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli dan komunikasi sosial (kongkow-kongkow) di desa binaan pada Rabu (22/7/2026) malam. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mengajak warga menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta mencegah berbagai tindakan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Di Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Serka Bambang melaksanakan komunikasi sosial bersama para pemuda pada pukul 19.30 WITA. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan pembinaan dan mengimbau generasi muda agar menghindari berbagai aktivitas negatif, seperti mengonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, tetapi juga melanggar hukum.




Sementara itu, pada pukul 19.45 WITA, Sertu Wahyudin selaku Babinsa Desa Rato menggelar patroli kongkow-kongkow dengan warga. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, karena terciptanya situasi yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Di Desa Rai Oi, Serka Sahlan melaksanakan kegiatan serupa pada pukul 20.00 WITA. Ia mengingatkan warga, khususnya kalangan generasi muda, agar selalu menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba serta zat adiktif lainnya. Selain itu, Babinsa juga menekankan pentingnya menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas wilayah binaan.

Selanjutnya, pada pukul 20.25 WITA, Sertu Sahfundi, Babinsa Desa Kowo, melaksanakan patroli kongkow-kongkow bersama masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, ia mengimbau warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban, terutama pada malam hari. Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pemerintah desa, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas agar dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan warga agar tidak bertindak main hakim sendiri karena dapat menimbulkan dampak hukum dan kerugian bagi semua pihak.

Selain menyampaikan pesan kamtibmas, Sertu Sahfundi turut mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit.

Melalui kegiatan kongkow-kongkow yang rutin dilaksanakan, Koramil 1608-03/Sape berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan di wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Koramil 1608-03/Sape dan Polsek Sape Jamin Keamanan, Proses Belajar Mengajar di SDN 4 Sape Tetap Berjalan Normal

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, 22 Juli 2026 – Koramil 1608-03/Sape bersama Polsek Sape memastikan keamanan proses belajar mengajar di SDN 4 Sape tetap terjaga pasca terjadinya penyegelan sekolah pada Rabu (22/7) siang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga situasi tetap kondusif, personel TNI dan Polri hadir untuk mengamankan lingkungan sekolah serta memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa gangguan.



Kehadiran aparat juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para siswa, tenaga pendidik, serta orang tua atau wali murid agar aktivitas pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Koramil 1608-03/Sape dan Polsek Sape mengimbau kepada seluruh siswa dan wali murid agar tidak perlu merasa khawatir.

Aparat memastikan bahwa proses belajar mengajar di SDN 4 Sape akan tetap berlangsung sesuai jadwal, sementara persoalan yang melatarbelakangi penyegelan akan diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya jaminan keamanan dari aparat TNI dan Polri, diharapkan seluruh aktivitas pendidikan di SDN 4 Sape dapat terus berjalan normal. Para siswa diharapkan tetap fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar, sementara semua pihak diimbau untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif demi kelancaran dunia pendidikan.(Team.MDG.03)

Utang Bibit Jagung Rp155 Juta Tak Kunjung Dibayar, Kades Mbuju Dilaporkan ke Polres Dompu

     


DOMPU, Media Dinamika Global - Kepala Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dilaporkan ke Polres Dompu terkait dugaan tunggakan pembayaran bibit jagung senilai Rp155,4 juta yang hingga kini belum tuntas diselesaikan.

Pelapor, Taajudin, mengaku telah menunggu hampir dua tahun untuk mendapatkan pelunasan atas 74 dus bibit jagung merek Maxima Sumo yang diambil oleh Kepala Desa Mbuju berdasarkan kesepakatan pembayaran setelah panen.

"Awalnya Kades datang mengambil 74 dus bibit jagung dengan nilai Rp155.400.000. Saat itu disepakati pembayaran dilakukan setelah panen," kata Taajudin kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, setelah musim panen berakhir, ia mulai melakukan penagihan sesuai kesepakatan. Namun, Kepala Desa Mbuju beralasan pembayaran belum dapat dilakukan karena para petani yang menerima bibit belum melunasi kewajibannya.

Seiring berjalannya waktu, pembayaran yang dijanjikan tak kunjung direalisasikan. Merasa dirugikan, Taajudin akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polres Dompu.

Dalam proses penyelesaian yang difasilitasi aparat penegak hukum, Kepala Desa Mbuju disebut telah membayar sebagian utang sebesar Rp27 juta. Sementara sisa kewajiban dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam surat tersebut, Kepala Desa Mbuju berkomitmen membayar Rp5 juta pada 6 Desember 2025 dan melunasi sisa tunggakan pada Maret 2026.

"Surat pernyataan itu ditandatangani langsung oleh Kades dan disaksikan oleh Arif," ujar Taajudin.

Namun hingga pertengahan tahun 2026, Taajudin mengaku pembayaran sesuai isi surat pernyataan tersebut belum juga dipenuhi. Ia menilai tidak ada itikad baik dari pihak terlapor untuk menyelesaikan kewajibannya.

Lebih lanjut, Taajudin mengaku heran lantaran dalam proses penyelidikan dirinya diminta menghadirkan para petani penerima bibit untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

"Saya diminta membawa para petani yang menerima bibit dari Kades ke Polres Dompu untuk dimintai keterangan," katanya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Dompu yang dikonfirmasi terkait laporan tersebut menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Satreskrim Polres Dompu.

Di sisi lain, Kepala Desa Mbuju belum memberikan tanggapan atas tudingan yang dialamatkan kepadanya. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum mendapat respons.

Redaksi |