HMI Cabang Bima Silaturahmi ke Polsek Wawo, Bahas Krisis Sosial Generasi Muda

HMI Cabang Bima Silaturahmi ke Polsek Wawo, Bahas Krisis Sosial Generasi Muda

Media Dinamika Global      

BIMA, Mediadinamikaglobal.id — Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Markas Polsek Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (19/9/2026).

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 10.54 Wita tersebut diterima langsung oleh PS. Kapolsek Wawo IPTU Eka Farman, S.H., M.H. Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara organisasi kemahasiswaan dengan kepolisian dalam menyikapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, pengurus HMI Cabang Bima sekaligus menyerahkan undangan kepada jajaran Polsek Wawo untuk menghadiri kegiatan Dialog Publik yang mengangkat tema “Menakar Krisis Sosial Generasi Muda Bima: Antara Disrupsi Digital, Kekerasan Seksual dan Penyalahgunaan Narkoba.”

Dialog publik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 September 2026, mulai pukul 08.30 Wita, bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Wawo.

IPTU Eka Farman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran HMI Cabang Bima yang telah melakukan kunjungan sekaligus membangun komunikasi dengan Polsek Wawo.

Menurutnya, rencana dialog publik tersebut merupakan kegiatan positif karena dapat menjadi ruang diskusi dan edukasi bagi generasi muda dalam memahami berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

“Polri siap mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan mahasiswa, khususnya kegiatan yang memberikan edukasi, membangun kesadaran masyarakat, serta turut menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar IPTU Eka Farman.

Ia juga berharap HMI dapat terus membangun sinergi dengan Polri maupun seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, serta dampak negatif perkembangan teknologi dan media digital.

Selain membahas agenda dialog publik, pertemuan tersebut juga memperkuat hubungan komunikasi antara HMI dan Polsek Wawo dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

HMI Cabang Bima turut menyampaikan komitmennya untuk berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

Kegiatan kunjungan dan silaturahmi tersebut berlangsung aman dan lancar. Pertemuan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara mahasiswa, kepolisian, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda di Kabupaten Bima.

(MDG05)  

Sat Lantas Polres Bima Kota Pengaturan Pagi, Ciptakan Kamseltibcarlantas yang Aman dan Lancar

Sat Lantas Polres Bima Kota Pengaturan Pagi, Ciptakan Kamseltibcarlantas yang Aman dan Lancar

Media Dinamika Global      

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bima Kota terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan lalu lintas pada pagi hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 06.30 Wita.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasat Lantas IPTU Pulung Anggara S. P., S.Tr.K., menjelaskan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pada jam meningkatnya aktivitas pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan pada titik-titik yang membutuhkan kehadiran petugas untuk membantu kelancaran arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kasat Lantas menambahkan, kegiatan pengaturan pagi juga merupakan bagian dari upaya Sat Lantas Polres Bima Kota dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas yang lancar dan berkeselamatan.

Sat Lantas Polres Bima Kota mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta tetap berhati-hati selama berkendara.

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat pada pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta terciptanya situasi Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah hukum Polres Bima Kota.(Sekjend MDG)

DPN AMBI: Leni Marlina TKW Asal Simpasai Monta Kabupaten Bima Terlantar di Jeddah Arab Saudi Diduga Jadi Korban Lemah Mentalnya

DPN AMBI: Leni Marlina TKW Asal Simpasai Monta Kabupaten Bima Terlantar di Jeddah Arab Saudi Diduga Jadi Korban Lemah Mentalnya

Media Dinamika Global      

Arab Saudi, Media Dinamika Global.id.-- melakukan penyelidikan terkait kasus seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal desa simpasai, Kabupaten bima NTB yang dilaporkan terlantar di Arab Saudi karena diduga menjadi korban lemah mental oleh agen penyalur kerja. Hal tersebut dibenarkan Prihatin media sosial Dan warga net, Sabtu 19 September 2026.

Fakta :

1. PMI Atas nama leni Marlina asal simpasai kecamatan monta kabupaten Bima dan sebelum diberangkatkan pindah domisili ke kelurahan Oimbo Rasanae timur kota Bima.

2. PMI leni Marlina diberangkatkan secara non prosedural menuju arab Saudi oleh sponsor di Dompu tahun 2024.

3. Saat ini kondisi PMI sangat mengkhawatirkan karena mengalami gangguan mental, sering tidur ditaman, dan kadang tidur di rm tokoh.

4. Pada hari Jum'at sekitar pukul 16.30 dihubungi oleh keluarga PMI yang meminta tolong agar anaknya bisa dipulangkan ke Indonesia.

DPN AMBI menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan laporan resmi pengaduan dari pihak keluarga TKW terkait dugaan lemah mental penyaluran tenaga kerja ke luar negeri yang menyebabkan korban saat ini terlantar di Jeddah Arab Saudi.

“Kami sudah mendapatkan laporan dan saat ini sedang melakukan penyelidikan,” katanya.

 kasus tersebut belum ditangani serius oleh jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima NTB.

"Kami akan terlebih dahulu mencari tahu legal atau tidaknya dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri tersebut, apabila jalur legal maka ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi pihak penyalurnya," sebutnya.

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima belum berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk membantu proses pemulangan seorang Leni Marlina TKW asal simpasai Kabupaten Bima yang terlantar di Arab Saudi setelah diduga sakit keras/mentalnya rusak.

PMI seorang leni Marlina asal warga simpasai kabupaten Bima sebelum diberangkatkan pindah domisili di Oimbo kota Bima oleh sponsor Dompu yang terlantar di Arab Saudi itu muncul setelah beredar di media sosial yang meminta bantuan kepada pemerintah untuk membantu proses pemulangannya ke Indonesia. Dini menceritakan bahwa ia dijanjikan oleh penyalur tenaga kerja akan ditempatkan bekerja sebagai petugas TKW, namun sejak Dari berangkat sampai saat ini belum dipulangkan Atau tidak juga mendapatkan pekerjaan.(Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Keamanan Desa

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Keamanan Desa

Media Dinamika Global      

BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) bersama warga di sejumlah desa binaan, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat sekaligus mengajak warga bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan di lingkungan masing-masing.

Di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Serka Masykur selaku Babinsa Desa Soro melaksanakan Komsos bersama warga sekitar pukul 08.30 Wita. Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau masyarakat agar menjaga hubungan baik dan menghindari terjadinya kerenggangan antarsesama warga.

Serka Masykur juga mengajak masyarakat membangun komunikasi yang baik serta menyatukan pandangan, gagasan dan ide demi menciptakan perubahan positif di desa. Menurutnya, hubungan silaturahmi yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Sementara itu, di Desa Jia, Kecamatan Sape, Serma Nasruddin melaksanakan Komsos dengan warga binaannya sekitar pukul 09.00 Wita. Ia mengajak masyarakat untuk senantiasa hidup rukun, saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bertetangga.

Babinsa juga mengingatkan para orang tua agar memberikan perhatian dan nasihat kepada putra-putrinya supaya tidak terjerumus dalam berbagai kegiatan negatif, seperti mengonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, maupun perjudian daring yang dapat mengganggu masa depan generasi muda.

Di Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, Serka Abdul Hafit melaksanakan Komsos sekitar pukul 09.30 Wita. Ia mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah, khususnya ketika hendak bepergian jauh atau meninggalkan rumah.

Warga diingatkan untuk memastikan pintu, jendela dan bagian rumah lainnya telah terkunci dengan baik guna mencegah terjadinya pencurian. Serka Abdul Hafit juga meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri apabila menghadapi suatu permasalahan, melainkan segera melaporkannya kepada pihak terkait agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Kegiatan Komsos juga dilakukan Sertu Syaifullah bersama warga Desa Sangia sekitar pukul 09.45 Wita. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca musim kemarau.

Warga diminta berhati-hati dalam menggunakan peralatan rumah tangga, termasuk kompor dan tabung gas, baik saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Kewaspadaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga lingkungan tetap aman dan nyaman.

Melalui kegiatan Komsos yang dilaksanakan secara rutin, Babinsa Koramil 1608-03/Sape terus mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan imbauan terkait keamanan, ketertiban, kerukunan, serta berbagai potensi gangguan di lingkungan desa.(Team.MDG.03).

ANGGOTA DPD RI PROVINSI NTB, MIRAH MIDADAN FAHMID

ANGGOTA DPD RI PROVINSI NTB, MIRAH MIDADAN FAHMID

Media Dinamika Global      

Senator Mirah Minta DTSEN Lebih Adaptif, Pastikan Perubahan Kondisi Warga NTB Tak Terlewat.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.— Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama pemerintah merupakan langkah penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, menurutnya, kualitas DTSEN harus terus dijaga agar mampu mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis, 18 September 2026.

“DTSEN harus menjadi instrumen yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jangan sampai data menjadi lebih lambat daripada perubahan kehidupan warga. Ketika satu sistem data digunakan sebagai rujukan berbagai program, akurasinya menjadi sangat menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan akses terhadap intervensi pemerintah,” ujar Mirah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa DTSEN kini menjadi rujukan bersama untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program pemerintah. DTSEN dibangun dari integrasi DTKS, P3KE, Regsosek, serta berbagai data administratif dan data kependudukan. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. 

Mirah menekankan perhatian khusus perlu diberikan kepada NTB. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin NTB pada Maret 2026 mencapai 628,50 ribu orang atau 11,17 persen. 

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas data bukan sekadar persoalan administrasi. Bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan, perubahan pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal, atau komposisi keluarga dapat berpengaruh terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, pembaruan data harus mampu menangkap perubahan tersebut secara cepat dan akurat,” katanya.

Menurut Mirah, mekanisme pemutakhiran DTSEN yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, pendamping sosial, hingga masyarakat harus diperkuat. BPS menyebut pemutakhiran dilakukan melalui data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta partisipasi masyarakat. 

“Jangan hanya menunggu data administratif berubah. Pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki pengetahuan paling dekat mengenai dinamika masyarakat. RT, RW, kader, pendamping sosial, dan masyarakat sendiri juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan perubahan kondisi secara mudah dan terukur,” ujar Mirah.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat memahami bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal kemiskinan maupun jaminan otomatis menerima bantuan. BPS menjelaskan bahwa penentuan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama dan setiap program pemerintah memiliki kriteria penerima masing-masing. 

Karena itu, Mirah mendorong pemerintah memastikan mekanisme usul dan sanggah berjalan efektif, mudah diakses, serta memberikan kepastian proses kepada masyarakat.

“Ketika warga merasa data keluarganya tidak sesuai, harus tersedia jalur koreksi yang jelas. Masyarakat perlu tahu ke mana menyampaikan keberatan, dokumen apa yang diperlukan, dan bagaimana proses verifikasinya. Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.

Mirah menambahkan, penguatan DTSEN perlu diarahkan pada prinsip akurasi, keterbaruan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, data tidak berhenti sebagai basis administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kondisi faktual di lapangan.

“Bagi NTB, DTSEN harus menjadi alat untuk memastikan tidak ada keluarga rentan yang terlewat dan tidak ada intervensi yang diberikan tanpa dasar data yang memadai. Data yang akurat pada akhirnya harus bermuara pada kebijakan yang tepat dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat,” pungkas mirah Midadan Fahmi.(Sekjend MDG)

ANGGOTA DPD RI PROVINSI NTB, MIRAH MIDADAN FAHMID

ANGGOTA DPD RI PROVINSI NTB, MIRAH MIDADAN FAHMID

Media Dinamika Global      

Senator Mirah Minta DTSEN Lebih Adaptif, Pastikan Perubahan Kondisi Warga NTB Tak Terlewat.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.— Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama pemerintah merupakan langkah penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, menurutnya, kualitas DTSEN harus terus dijaga agar mampu mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis, 18 September 2026.

“DTSEN harus menjadi instrumen yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jangan sampai data menjadi lebih lambat daripada perubahan kehidupan warga. Ketika satu sistem data digunakan sebagai rujukan berbagai program, akurasinya menjadi sangat menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan akses terhadap intervensi pemerintah,” ujar Mirah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa DTSEN kini menjadi rujukan bersama untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program pemerintah. DTSEN dibangun dari integrasi DTKS, P3KE, Regsosek, serta berbagai data administratif dan data kependudukan. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. 

Mirah menekankan perhatian khusus perlu diberikan kepada NTB. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin NTB pada Maret 2026 mencapai 628,50 ribu orang atau 11,17 persen. 

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas data bukan sekadar persoalan administrasi. Bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan, perubahan pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal, atau komposisi keluarga dapat berpengaruh terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, pembaruan data harus mampu menangkap perubahan tersebut secara cepat dan akurat,” katanya.

Menurut Mirah, mekanisme pemutakhiran DTSEN yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, pendamping sosial, hingga masyarakat harus diperkuat. BPS menyebut pemutakhiran dilakukan melalui data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta partisipasi masyarakat. 

“Jangan hanya menunggu data administratif berubah. Pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki pengetahuan paling dekat mengenai dinamika masyarakat. RT, RW, kader, pendamping sosial, dan masyarakat sendiri juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan perubahan kondisi secara mudah dan terukur,” ujar Mirah.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat memahami bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal kemiskinan maupun jaminan otomatis menerima bantuan. BPS menjelaskan bahwa penentuan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama dan setiap program pemerintah memiliki kriteria penerima masing-masing. 

Karena itu, Mirah mendorong pemerintah memastikan mekanisme usul dan sanggah berjalan efektif, mudah diakses, serta memberikan kepastian proses kepada masyarakat.

“Ketika warga merasa data keluarganya tidak sesuai, harus tersedia jalur koreksi yang jelas. Masyarakat perlu tahu ke mana menyampaikan keberatan, dokumen apa yang diperlukan, dan bagaimana proses verifikasinya. Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.

Mirah menambahkan, penguatan DTSEN perlu diarahkan pada prinsip akurasi, keterbaruan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, data tidak berhenti sebagai basis administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kondisi faktual di lapangan.

“Bagi NTB, DTSEN harus menjadi alat untuk memastikan tidak ada keluarga rentan yang terlewat dan tidak ada intervensi yang diberikan tanpa dasar data yang memadai. Data yang akurat pada akhirnya harus bermuara pada kebijakan yang tepat dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat,” pungkas mirah Midadan Fahmi.(Sekjend MDG)

Perkuat Deteksi Dini, Rutan Pekanbaru Gelar Razia Gabungan Bersama Kanwil Ditjenpas Riau dan APH

Perkuat Deteksi Dini, Rutan Pekanbaru Gelar Razia Gabungan Bersama Kanwil Ditjenpas Riau dan APH

Media Dinamika Global      

Pekanbaru — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan razia gabungan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau dan Aparat Penegak Hukum (APH), Jumat (18/9). Kegiatan ini menjadi langkah preventif sekaligus bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan.

Razia gabungan tersebut dihadiri oleh Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Riau, Muhammad Lukman, serta Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal, Nimrot Sihotang. Kegiatan turut melibatkan personel Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru, Brimob, Polsek Kulim, dan Koramil Tenayan Raya. Dari jajaran Rutan Pekanbaru, kegiatan dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR), Boni Hasiholan Manullang, bersama jajaran petugas pengamanan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada sejumlah kamar hunian dan area yang menjadi sasaran razia. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti untuk memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang maupun benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, terukur, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ka.KPR Boni Hasiholan Manullang menyampaikan bahwa razia gabungan merupakan salah satu langkah konkret dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini di lingkungan Rutan. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur APH menjadi kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

“Razia ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Pekanbaru. Sinergi bersama Kanwil Ditjenpas Riau dan APH menjadi langkah penting dalam memperkuat pengawasan serta mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam Rutan,” ungkap Boni.

Melalui pelaksanaan razia secara berkala dan sinergi lintas instansi, Rutan Kelas I Pekanbaru terus berupaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam menciptakan kondisi yang mendukung proses pembinaan warga binaan secara optimal.