Media Dinamika Global

Jumat, 17 Juli 2026

PMII Mataram Desak Integritas Penegakan Hukum, Soroti Eks Jampidsus dan Kasus Korupsi Mangkrak di NTB

     

Ketua Cabang PMII Kota Mataram, Lalu Rizki Hidayat, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), kembali menguji kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bagi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Mataram, perkara tersebut tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menjadi cermin untuk mengevaluasi penyelesaian sejumlah perkara dugaan korupsi yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti di Nusa Tenggara Barat (NTB).

PC PMII Kota Mataram menilai setiap perkara besar yang menyita perhatian publik harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah perkara, melainkan kredibilitas lembaga penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Perhatian publik terhadap perkara eks Jampidsus menguat setelah penyidikannya dikaitkan dengan dugaan penyimpangan pada sejumlah sektor strategis nasional, mulai dari tata kelola pasokan batu bara untuk PLTU PLN, investasi PT Asabri, hingga proyek pabrik mangkrak PT Krakatau Steel. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum juga mengungkap penyitaan barang bukti berupa puluhan kilogram emas batangan dan uang tunai dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Dinamika tersebut, menurut PMII, menjadi momentum bagi seluruh institusi penegak hukum untuk menunjukkan komitmennya terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

Ketua Cabang PMII Kota Mataram, Lalu Rizki Hidayat, mengatakan bahwa yang sedang diuji hari ini bukan sekadar keberhasilan mengungkap sebuah perkara, tetapi keberanian negara menjaga integritas sistem penegakan hukum.

"Yang dipersoalkan publik hari ini bukan cuma siapa yang diperiksa atau siapa yang menjadi tersangka. Publik ingin melihat apakah hukum benar-benar bekerja dengan ukuran yang sama untuk semua orang. Kepercayaan itu tidak lahir dari konferensi pers, tetapi dari keberanian menuntaskan setiap perkara secara terbuka dan profesional," ujar Rizki.

Menurut PMII, refleksi terhadap perkara eks Jampidsus semestinya tidak berhenti pada perdebatan di tingkat nasional. Daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap perkara dugaan korupsi diproses secara konsisten dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Atas dasar itu, PMII Kota Mataram menyoroti sejumlah perkara dugaan korupsi di NTB yang hingga kini masih menjadi perhatian publik karena belum menunjukkan perkembangan penyelesaian yang signifikan.

Salah satunya ialah penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition (LSMC) Tahun 2023 dengan nilai anggaran sekitar Rp24 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp2,6 miliar. PMII menilai perkembangan penyidikan perkara tersebut perlu disampaikan secara berkala kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas penegakan hukum.

Selain itu, PMII juga menyoroti penanganan dugaan korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Bima sejak tahun 2016 dengan estimasi kerugian negara sekitar, Rp2,53 miliar, serta dugaan korupsi pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bima senilai sekitar Rp11,2 miliar yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan penyelesaian yang berarti.

Bagi PMII, persoalan utamanya bukan semata-mata lamanya proses penyidikan, melainkan kepastian hukum. Ketika perkembangan perkara tidak tersampaikan secara terbuka, ruang spekulasi akan tumbuh dan perlahan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Kasus eks Jampidsus seharusnya menjadi pengingat bagi semua penegak hukum, termasuk Kejati NTB dan Polda NTB. Jangan sampai masyarakat melihat ada perkara yang bergerak cepat, sementara perkara lain bertahun-tahun belum memberi kepastian. Di situlah integritas lembaga sedang diuji," tegas Rizki.

PMII menegaskan bahwa sikap tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum ataupun mendahului kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa sebagai elemen masyarakat sipil dalam mengawal tegaknya prinsip negara hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sebagai tindak lanjut, PC PMII Kota Mataram akan menggelar "Kajian Strategis dan Konsolidasi Internal" yang melibatkan seluruh komisariat dan rayon se-Kota Mataram. Forum tersebut akan menghimpun data, analisis, serta masukan dari berbagai pihak sebelum merumuskan rekomendasi resmi organisasi terkait penguatan penegakan hukum di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil kajian tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong penguatan sistem penegakan hukum. Dalam kajian itu, PMII Kota Mataram akan menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain:

1. Mendorong "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" menjalankan fungsi supervisi atau mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila terdapat dasar hukum yang memadai dalam penanganan perkara eks Jampidsus.

2. Mendesak "Kejaksaan Tinggi NTB" mempercepat penyelesaian penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan LSMC Tahun 2023 secara profesional, transparan, dan akuntabel.

3. Mendesak "Ditreskrimsus Polda NTB" menyampaikan perkembangan penanganan perkara-perkara dugaan korupsi yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

4. Mendorong seluruh institusi penegak hukum memperkuat keterbukaan informasi publik agar proses penegakan hukum tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat.

PMII Kota Mataram menegaskan akan terus mengawal isu penegakan hukum melalui jalur konstitusional, dialog kebijakan, serta pengawasan publik. Organisasi tersebut meyakini bahwa penegakan hukum yang berintegritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memastikan pemberantasan korupsi berjalan secara adil, konsisten, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. (Redaksi).

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gelar Kongkow-Kongkow Bersama Warga, Perkuat Kamtibmas di Desa Binaan

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 17 Juli 2026 — Dalam rangka memperkuat komunikasi sosial (Komsos) serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), para Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan kongkow-kongkow bersama warga di masing-masing desa binaan, Jumat malam (17/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pendekatan TNI kepada masyarakat melalui dialog langsung guna memantau perkembangan situasi wilayah, sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

Babinsa Desa Jia, Kecamatan Sape, Serma Nasruddin melaksanakan patroli kongkow-kongkow sekitar pukul 19.47 Wita bersama warga. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta mengoptimalkan kegiatan ronda malam sebagai langkah pencegahan terhadap tindak kriminal yang dapat merugikan masyarakat.




Sementara itu, Babinsa Desa Mangge, Kecamatan Lambu, Koptu Makmun melaksanakan kegiatan serupa pada pukul 20.00 Wita. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas dan menjauhi berbagai bentuk penyalahgunaan barang terlarang seperti minuman keras, narkoba, maupun zat berbahaya lainnya. Warga juga diimbau agar tidak mengambil tindakan sendiri apabila terjadi permasalahan, melainkan segera melaporkan kepada pihak berwenang.

Di Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Serka Bambang melaksanakan komunikasi bersama warga sekitar pukul 20.30 Wita. Dalam kegiatan tersebut, ia memberikan pemahaman kepada para orang tua agar terus memberikan arahan dan pengawasan kepada anak-anaknya untuk menghindari perbuatan negatif. Menurutnya, peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik.

Serka Bambang juga mengajak masyarakat agar peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Apabila menemukan hal-hal mencurigakan, warga diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait agar dapat dilakukan langkah antisipasi.

Selain itu, Babinsa Desa Boke, Kecamatan Sape, Serda Asnaidin melaksanakan patroli kongkow-kongkow pada pukul 20.40 Wita. Dalam dialog bersama warga, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta memberikan perhatian khusus kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang melanggar hukum, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maupun minuman keras.

Melalui kegiatan kongkow-kongkow tersebut, Koramil 1608-03/Sape berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat, serta tercipta lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif.(Team.MDG.03)

Mensesneg Hadiri Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta

     


Jakarta Media Dinamika Global.id.-- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (15/07/2026).

Rapat kerja tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Mensesneg menyampaikan bahwa LKPP Kemensetneg Tahun 2025 merupakan laporan konsolidasi dari 17 satuan kerja di lingkungan Kemensetneg. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja Kemensetneg mencapai 92,12% dari total alokasi anggaran sebesar Rp6,8 triliun. Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,062 triliun atau 144,38 persen dari target sebesar Rp736,07 miliar.

Hadir mendampingi Mensesneg dalam rapat kerja tersebut yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Kemensetneg, Direktur Utama PPK Kemayoran, Direktur Utama PPK Gelora Bung Karno, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemensetneg.

Sumber: Biro Humas Setneg

Kapolda NTB Hadiri Penilaian Lomba Tiga Pilar Kamtibmas 2026 di Desa Meninting

     

 


Mataram, Media Dinamika Global - Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. menghadiri pembukaan Penilaian Lomba Tiga Pilar Kamtibmas Tahun 2026, Kamis (16/7/2026), di Kantor Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran Kapolda didampingi Kapolres Lombok Barat AKBP Mellysa Amalia, S.H., S.I.K., M.Si., M.Tr.S.O.U., jajaran PJU Polda NTB, unsur TNI, pemerintah daerah, serta perangkat desa. Semangat kebersamaan terlihat kuat selama rangkaian pembukaan berlangsung, selaras dengan tujuan membangun keamanan berbasis kolaborasi di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menilai sinergi tiga pilar, menjadi fondasi penting menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

"Lomba ini bukan sekadar ajang penilaian. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa agar terus hadir memberikan rasa aman, nyaman, serta solusi bagi masyarakat," ungkapnya.

Pati Polri lulusan Akpol tahun 1992 itu mengapresiasi kerja sama seluruh unsur di Desa Meninting, hingga mampu tampil sebagai wakil Polres Lombok Barat. Menurutnya, kekompakan antarlembaga menjadi modal besar menghadapi berbagai tantangan di tingkat desa.

"Saya berharap sinergi yang sudah terbangun terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kehadiran tiga pilar harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan, penyelesaian persoalan secara cepat, serta upaya menjaga persatuan di lingkungan masing-masing," katanya.

Jenderal bintang dua kelahiran Surakarta, 2 November 1970 itu juga mengajak seluruh peserta menjadikan penilaian tersebut sebagai sarana evaluasi, sekaligus motivasi untuk menghadirkan inovasi dalam pembinaan keamanan lingkungan.

"Prestasi tentu penting, namun yang lebih utama hadirnya manfaat bagi masyarakat. Jika tiga pilar solid, keamanan terjaga, pembangunan berjalan, dan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara akan semakin kuat," tutup Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.

Redaksi |

Babinsa Desa Sangga Koramil 1608-03/Sape Bersama Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling Jaga Keamanan Wilayah

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, Jumat (17/7/2026) — Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi perkembangan situasi wilayah, Babinsa Desa Sangga, Serka Jamaludin bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Kegiatan patroli yang dilaksanakan mulai pukul 20.00 Wita tersebut melibatkan personel Koramil sebanyak 2 orang, aparat desa 3 orang, serta masyarakat sebanyak 6 orang. Adapun sasaran patroli meliputi pemukiman warga dan sejumlah tempat yang sering menjadi lokasi berkumpulnya anak muda.

Dalam pelaksanaan kegiatan, anggota Koramil 1608-03/Sape terlebih dahulu menuju Desa Sangga, Kecamatan Lambu, dan tiba sekitar pukul 20.10 Wita. Selanjutnya, personel melakukan pemantauan situasi wilayah guna memastikan kondisi keamanan tetap berjalan aman dan kondusif.



Pada kesempatan tersebut, anggota Koramil juga memberikan imbauan kepada masyarakat Desa Sangga agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Warga diingatkan untuk menghindari perselisihan yang dapat memicu pertengkaran, terutama akibat pengaruh minuman keras yang kerap menjadi penyebab terjadinya perkelahian di kalangan anak muda.

Selain itu, masyarakat juga diimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara, tidak melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya, serta menghormati pengguna jalan lainnya demi terciptanya keselamatan bersama.

Setelah melakukan pemantauan di wilayah desa binaan, kegiatan patroli Siskamling dilanjutkan hingga selesai pada pukul 21.10 Wita. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan patroli rutin ini, Koramil 1608-03/Sape berharap sinergi antara TNI, aparat desa, dan masyarakat terus terjalin dalam menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga.(Team.MDG.03)

Pembinaan Iman dan Takwa (IMTA)Q Pekan Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027

     


Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- SMAN 4 Kota Bima kembali melaksanakan kegiatan rutin Pembinaan Iman dan Takwa (IMTAQ) sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik pada pekan pertama Tahun Pelajaran 2026/2027.

Kegiatan IMTAQ diikuti oleh seluruh peserta didik dan dipusatkan di tiga lokasi di lingkungan sekolah. Peserta didik kelas X, yang juga merupakan keluarga baru SMAN 4 Kota Bima, mengikuti pembinaan di Aula Sekolah. Peserta didik kelas XI melaksanakan kegiatan di kelas masing-masing, sedangkan peserta didik kelas XII mengikuti pembinaan di Masjid Nurul Ilmi SMAN 4 Kota Bima.

Dalam kegiatan bersama peserta didik kelas X, Kepala SMAN 4 Kota Bima, Bapak Imran, S.Pd., M.M., menyampaikan tausiah singkat yang mengangkat tema pentingnya membentengi diri dari berbagai pengaruh negatif di era digitalisasi. Beliau mengajak para peserta didik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana, menjaga akhlak, memperkuat iman, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mudah terjerumus pada perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sementara itu, di Masjid Nurul Ilmi, peserta didik kelas XII mendapatkan siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz Firman, S.Pd.I. dengan materi Penguatan Karakter. Dalam ceramahnya, beliau menekankan pentingnya membangun karakter yang berlandaskan keimanan, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi.

Melalui kegiatan IMTAQ ini, SMAN 4 Kota Bima terus berkomitmen menanamkan nilai-nilai religius dan karakter positif sebagai fondasi dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan siap menghadapi perkembangan zaman dengan sikap yang bijaksana.

Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam mengawali Tahun Pelajaran 2026/2027 serta menjadi ikhtiar bersama untuk melahirkan generasi SMAN 4 Kota Bima yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

SMAN 4 Kota Bima

"Berilmu, Berkarakter, Berprestasi, dan Berakhlak Mulia."(Sekjend MDG)


Bupati Tulang Bawang Qudrotul Lantik Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Empat Puluh Lima Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas.

     
Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Bupati Tulang Bawang Drs. Hi. Qudrotul Ikhwan, M.M Melantik dan Pengambilan Sumpah Jabatan kepada empat puluh lima pejabat Administrator dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan Ruang Utama Lantai II Kantor Dinas Bupati Tulang Bawang, Jum'at 17 Juli 2025.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh bupati Qudrotul ikhwan dan dilanjuti pendatanganan dan penyerahan Surat Keputusan ( SK) 

Dalam sambutannya, Bupati Tulang Bawang Drs.Hi.Qudrotul Ikhwan Menyampaikan, pada hari ini saya melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada pejabat Administrator dan pejabat pengawas dilingkup pemerintah daerah tulang bawang, ujarnya

Saya percaya saudara saudara bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan, semoga Allah SWT selalu bersama kita semua. 

"Saya berharap dengan adanya pelantikan ini, organisasi itu semakin baik, bukan semakin buruk, jika hal itu terjadi makanya saya akan evaluasi kedepan, jangka waktu enam bulan bisa kita lakukan evaluasi untuk menentukan kinerja masing masing pejabat yang dilantik. Jika perlu kita putar setiap enam bulan sekali, jika tidak saya tidak mau lagi menghindari pembebasan tugas (nonjob) jika tidak memiliki kinerja tugas yang baik dan bagus, "sudah  kita jadikan staff saja, tegas bupati Qudrotul Ikhwan. 

Terakhir saya sampaikan Selamat kepada empat puluh lima Pejabat Administrator dan pejabat pengawas,  laksanakan tugas dengan tanggung jawab sesuai tugas di tempat yang baru, lakukan penyesuaian, lakukan inovasi kerja, ide dan program.

serta berikan masukan kepada pimpinan untuk kita saling berkerjasama memajukan kabupaten tulang bawang Udang Manis, tutup bupati tulang bawang Drs. Qudrotul ikhwan. 

Pemprov NTB Targetkan Kepastian Hukum dan Akses Keadilan Tanah bagi Masyarakat ​

     


Mataram, Media Dinamika Global - Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Abul Chair, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada Rabu (15/7/2026).

​Dalam sambutannya saat membacakan arahan Gubernur, Sekda Abul Chair menekankan bahwa esensi dari reforma agraria tidak boleh hanya dipandang secara sempit sebatas program sertifikasi tanah. Lebih dari itu, reforma agraria merupakan pemenuhan khitah manusia dalam menjaga bumi, yang di dalamnya mencakup penataan aset, penataan akses, serta permodalan bagi masyarakat.

​"Ketika disebut reforma agraria, jangan sampai yang terbayang di benak kita hanya masalah sertifikat. Sertifikasi itu hanya sebagian saja. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah penataan akses, penataan modal, serta penataan fungsi untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

​Ia memaparkan bahwa persoalan agraria, baik di tingkat nasional maupun daerah, kerap kali diwarnai oleh benturan kepentingan dan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah, maupun instansi lainnya. Oleh karena itu, kehadiran GTRA memiliki peran yang krusial dalam menginisiasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan tersebut secara cepat dan tepat.

​Berkaca pada penyelesaian beberapa kasus agraria di tanah air, Sekda berharap agar Rakor GTRA Provinsi NTB tahun 2026 ini tidak menjadi agenda seremonial belaka. Ia meminta seluruh stakeholder terkait untuk membangun komitmen bersama yang konkret.

​"Saya berharap rapat hari ini tidak berhenti pada penyampaian materi atau penandatanganan berita acara semata. Yang lebih penting adalah lahirnya komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara cepat, adil, dan kolaboratif. Kita hilangkan ego sektoral, karena yang kita kejar bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian dan manfaat nyata," tegasnya.

​Di samping itu, Sekda Abul Chair juga menitipkan agenda khusus kepada forum untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait penataan kawasan destinasi wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno, dan Air). Menurutnya, penataan kawasan tersebut mendesak untuk diselesaikan karena menyangkut kepastian status tanah, aset pelaku usaha, ruang bagi masyarakat setempat, hingga status kawasan hutan yang sebagian telah dikuasai masyarakat.

​Mengakhiri arahannya, Sekda mengajak seluruh anggota Gugus Tugas untuk mengedepankan filosofi gotong royong warga NTB, yakni "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" dalam menyukseskan pelaksanaan reforma agraria.

Redaksi |

Jubir Pemprov NTB Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data Temuan BPK

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan tidak terdapat perbedaan data antara penjelasan Inspektorat Provinsi NTB dan Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB terkait tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perbedaan persepsi yang berkembang di ruang publik muncul karena kedua penjelasan tersebut membahas objek yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi pemberitaan iNewsLombok.id tanggal 15 Juli 2026 berjudul "Beda Data Tindak Lanjut Temuan BPK antara Inspektorat dan Jubir Iqbal, Bukti Komunikasi Publik Lemah", yang memuat pandangan Pengamat Politik Dr. Alfisahrin. Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, penting memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap konteks informasi yang berkembang.

Aka menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya sebagai Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB saat itu merupakan tanggapan atas pemberitaan Siar Post tanggal 12 Juli 2026 berjudul "Uang Negara Masuk Kantong Pribadi! BPK Temukan Kebobolan Retribusi di 7 Unit Kerja Pemprov NTB, Potensi Rugi Ratusan Juta." Pemberitaan tersebut secara khusus mengulas temuan BPK terkait pengelolaan retribusi daerah pada tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

"Karena itu, penjelasan yang kami sampaikan juga fokus pada tindak lanjut atas temuan di tujuh UPTD tersebut. Pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk menggambarkan progres penyelesaian seluruh rekomendasi BPK terhadap Pemerintah Provinsi NTB," ujar Aka.

Sementara itu, lanjutnya, penjelasan Inspektur Provinsi NTB Budi Herman membahas perkembangan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 yang mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut berada dalam konteks yang berbeda. Pernyataan saya menjelaskan tindak lanjut atas temuan yang menjadi objek pemberitaan Siar Post, sedangkan Inspektorat menyampaikan progres penyelesaian seluruh rekomendasi BPK. Karena objek yang dibahas berbeda, tentu tidak tepat jika kemudian disimpulkan terdapat perbedaan data ataupun lemahnya komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB," tegasnya.

Menurut Aka, dalam komunikasi publik, konteks merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fakta. Ketika konteks tidak dipahami secara utuh, sebuah informasi dapat melahirkan persepsi yang berbeda dari substansi yang sebenarnya.

Sebagai bentuk keterbukaan, Aka mengaku memilih melakukan komunikasi langsung dengan Dr. Alfisahrin untuk memperoleh pemahaman secara utuh mengenai pandangan yang disampaikannya.

"Bagi saya, tabayyun merupakan bagian dari etika komunikasi publik. Karena itu saya memilih menghubungi langsung Dr. Alfisahrin agar memahami secara utuh maksud pernyataan beliau, bukan hanya berdasarkan kutipan yang berkembang di media," katanya.

Dalam komunikasi tersebut, Dr. Alfisahrin menjelaskan bahwa pandangannya bersifat normatif dan disampaikan secara hati-hati. Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah konfirmasi yang dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk komunikasi yang baik dan terbuka.

"Bahkan di akhir komunikasi, kami saling mendoakan agar senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas masing-masing. Bagi saya, inilah semangat yang harus terus dibangun. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi komunikasi yang terbuka akan melahirkan saling pengertian dan memperkuat kepercayaan," ujar Aka.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus terbuka terhadap kritik, masukan, dan pandangan dari berbagai kalangan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Namun, komunikasi publik yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi dipahami secara utuh. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengedepankan keterbukaan, dialog, dan tabayyun dalam setiap komunikasi publik. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat," tutup Aka.

Redaksi |

NTB Perkuat Diplomasi Investasi, Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

     


Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat diplomasi investasi dengan membuka peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Maroko di berbagai sektor unggulan. Langkah tersebut ditandai dengan pemaparan potensi investasi daerah yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (17/7).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kerajaan Maroko untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan, khususnya di bidang investasi, perdagangan, pariwisata, energi, pengembangan sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB.

Dalam pemaparannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa kerja sama internasional harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

Mengusung tema pembangunan "The Islands of Endless Potentials", Miq Iqbal memperkenalkan NTB sebagai daerah dengan potensi investasi yang besar dan beragam. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,81 juta jiwa, didominasi usia produktif, serta didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan posisi geografis yang strategis sebagai gerbang kawasan timur Indonesia, NTB dinilai memiliki fondasi kuat untuk menjadi tujuan investasi internasional.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi NTB menawarkan konsep Road to Quality Tourism, yakni pembangunan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Saat ini NTB memiliki 265 destinasi wisata, 375 desa wisata, serta infrastruktur pendukung yang terus berkembang. Tren kunjungan wisatawan juga menunjukkan peningkatan, seiring dengan upaya memperluas konektivitas penerbangan internasional dan pengembangan investasi di bidang perhotelan, kawasan wisata, serta transportasi pariwisata.

Sektor pertanian turut menjadi salah satu kekuatan utama NTB dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, bawang merah, cabai, kopi, kakao, kelapa, vanili, hingga tembakau menjadi peluang investasi yang menjanjikan. Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menjalankan program penanaman satu juta pohon kelapa dan satu juta pohon kopi sebagai bagian dari strategi pembangunan pertanian berkelanjutan yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil pertanian.

Pada sektor peternakan, NTB dikenal sebagai salah satu sentra produksi sapi potong nasional. Pemerintah membuka peluang investasi pada pengembangan pembibitan, rumah potong hewan modern, industri pengolahan daging, produk susu, hingga proyek strategis Investment Project Ready to Offer (IPRO) Beef Cattle Farming di Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Potensi besar juga dimiliki sektor kelautan dan perikanan. Produksi perikanan yang mencapai sekitar 1,25 juta ton pada 2025 menjadi modal penting bagi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pembangunan fasilitas cold chain, serta hilirisasi berbagai komoditas ekspor unggulan seperti tuna, udang vaname, lobster, rumput laut, dan garam.

Di bidang energi, Miq Iqbal menegaskan bahwa NTB memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar, terutama energi surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan sedikitnya 15 bendungan besar yang dapat dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung maupun sistem pembangkit listrik hibrida. Selain itu, sumber daya mineral strategis seperti tembaga, emas, perak, mangan, pasir besi, dan timbal menjadi peluang besar bagi pengembangan industri hilirisasi berbasis energi hijau.

Sebagai bagian dari promosi investasi, Pemerintah Provinsi NTB juga menawarkan sejumlah proyek siap investasi (Investment Project Ready to Offer/IPRO), di antaranya Kerakas Beach Five-Star Hotel di Lombok Utara, Gili Gede Luxury Resort & Five-Star Hotel, Mautika Mandalika Hotel, dan Kuta Heights Hotel di kawasan Mandalika. Seluruh proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp1,61 triliun dan telah dipersiapkan dengan dukungan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta prospek pasar yang menjanjikan.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap hubungan dengan Kerajaan Maroko tidak hanya berkembang dalam bentuk perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup penguatan kerja sama di bidang pendidikan, pengembangan teknologi, energi terbarukan, pertanian modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Diplomasi investasi yang dibangun Pemerintah Provinsi NTB merupakan bagian dari strategi memperluas kemitraan internasional untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan potensi unggulan yang dimiliki, NTB menegaskan komitmennya menjadi destinasi investasi yang kompetitif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai gerbang investasi di kawasan timur Indonesia.

Redaksi |