Kades Poja Sape Serahkan Bantuan Dari BPBD Kab.Bima dan Investor Tambak Udang Kepada Korban Kebakaran Rumah


Sape Bima NTB.Media Dinamika Global.id Peristiwa Kebakaran Rumah yang terjadi pada hari Minggu 17 Maret 2024 yang menimpa Rumah Ibu Arima Umur 50 Tahun warga Dusun Oi Wontu Rt.01/RW.01 Desa Poja Kecamatan Sape har ini menerima Bantuan sebagai bantuan Tanggap Darurat dari BPBD Kab.Bima dan juga bantuan dari Investor Tambak Udang yang ada di Desa Poja.(Selasa/19/03/2024)


Akibat dari Peristiwa Kebakaran tersebut satu unit Rumah Panggung 12 Tiang rata dengan tanah beserta isinya hangus terbakar dengan kerugian sekitar 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Saat terjadi kebakaran tersebut Kepala Desa Poja Langsung melaporkan dan Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal Dinas Terkait untuk dapat memberikan bantuan secepatnya sebagai tanggap Darurat,selain itu juga Kepala Desa Poja melakukan komunikasi yang intens dengan Para Pengusaha atau Pemilik Tambak udang yang ada di Desa Poja.



Nampak terlihat bantuan tersebut diserahkan langsung oleh kepala Desa Poja (Robin Darwis,SE) yang di Dampingi oleh Ketua BPD Desa Poja dan beberapa Staf Desa.

Bantuan yang diterima oleh Korban kebakaran Rumah tersebut antara lain :

Bantuan dari BPBD Kabupaten Bima seperti:

- Mie Instan

- Tarpal

- Tikar

- Selimut

- Makanan/Minuman.Dll

Sedangkan bantuan yang bersumber dari Para Investor Tambak Udang yang ada di Desa Poja Seperti Semen,Besi dan Seng.

Ibu Arima (Korban) menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan investor Tambak Udang yang ada di Desa Poja yang sudah memberikan bantuan ini,semoga ini bermanfaat bagi kami

Penyerahan Bantuan ini berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.(Arif Sape/MDG.04)

Continue reading...

Ops Keselamatan Krakatau Berakhir, 13.871 Teguran,simak Penjelasannya.

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id|| Oprasi Keselamatan Krakatau 2024 Polda Lampung telah selesai selama 14 hari dan didapatkan hasil masih banyak nya Pelanggaran yang terjadi sampai hari terakhir oprasi dilaksanakan. Senin(18/03/2024)

Ops Keselamatan Krakatau 2024 telah bergulir selama 14 hari terhitung tanggal 4 Maret sampai 17 Maret 2024, Ops ini dilaksanakan guna menyambut bulan suci ramadhan yang diperkirakan akan melonjak nya mobilitas masyarakat yang akan ke pusat-pusat perbelanjaan dan mengantisipasi adanya pelanggaran pengendara yang mengakibatkan kecelakaan.

Hasil yang didapat yaitu masih banyak nya pengendara yang melanggar sebanyak 13.785 teguran dan 86 pelanggar Etle Statis. 

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilla menyampaikan “Masih banyak nya masyarakat yang mengabaikan keselamatan berkendara dibuktikan dengan jumlah teguran yang cukup banyak ditemukan dilapangan”, ujarnya 

Pelanggaran banyak ditemukan oleh pengendara yang tidak memakai helm, pengendara yang melawan arus, ran yang menggunakan knalpot brong, pengendara yang tidak menggunakan safety belt, kendaraan barang yang melebihi kapasitas (OverLoading), dan pengendara yang berbonceng lebih dari 1 dan tidak menggunakan helm.

“Untuk laka lantas sebanyak 46 kejadian yang didominasi oleh pengendara Ran 2 dan mobil angkutan barang”, tambah Kombes Umi

“Hasil keseluruhan secara umum masih tergolong aman dan terkendali, untuk kemacetan masih bisa diurai dengan hadirnya petugas dilapangan namun tetap dihimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan perduli dengan keselamatan nya masing-masing walaupun Ops keselamatan telah berakhir”, tutup Kabid Humas.( Fs/Red) 


Humas Polda Lampung

Continue reading...

Kasus PPA Terendam, Polsek Kaliwungu Diam Seribu Bahasa: Polri Kembali Tercoreng


Kabupaten Kendal,- Media Dinamika Global,Id,|| kejadian yang melampaui batas akal sehat terjadi pada Jumat sekitar pukul 01:00 WIB, tanggal 23 Februari 2024, dan dilaporkan oleh korban ST (30) ke Polsek Kaliwungu.

Awalnya, pemilik warung nasi di Dusun Gempol, Desa Moroejo, Rt 05 Rw 05 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, mengalami ketukan di pintu saat tertidur. Namun, karena sudah larut, korban enggan membukanya. Laporan polisi dengan nomor STPLP/19/II/2024/Sek.Klw menyebutkan bahwa meskipun tidak ada barang yang hilang, pintu warung akhirnya dibuka paksa oleh pelaku, yang kemudian melakukan tindakan tak senonoh terhadap korban.

Sayangnya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tampaknya diabaikan oleh Polsek Kaliwungu, berdasarkan data yang diterima oleh awak media.

Kejanggalan terlihat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 27 Februari 2024, yang tidak sesuai dengan keterangan laporan korban. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Penyidik Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu enggan memberikan komentar atau memberikan konfirmasi.

Pentingnya menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitivitas dan kepekaan menjadi sorotan, sebagaimana diungkapkan oleh Kapolri dalam pengarahannya pada Rakor Anev Itwasum Polri 2021. Komnas Perempuan bersiap turun tangan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan dalam kasus ini.(***).

Continue reading...

Pangkoops Udara I Tinjau Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS


SUBANG,-  Media Dinamika Global,Id,||Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dampingi Pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dalam meninjau Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS (Cargo Delivery System)/DZ (Dropping Zone) di Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa Barat. (Senin, 18-3-2024).

Latihan dropping barang dari udara yang berparasut yang dikenal dengan sebutan CDS (Cargo Delivery System) di Landasan Lanud Suryadarma tersebut, merupakan latihan dropping logistik bagi pasukan yang berada di medan depan operasi yang tidak dapat dijangkau melalui jalan darat.


Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS tersebut menggunakan pesawat Hercules C-130 J dengan Tail Number A-1343, yang dilaksanakan dua sorti, pertama pukul 10.30 WIB, dan yang kedua pukul 13.00 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asops Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Asops Kaskoopsudnas, Danlanud Suryadarma,  Kalambangja Koopsudnas, Danwing Udara 8 Lanud SDM, Danwing Udara 1 Lanud HLM, Dandepohar 70, Dandepohar 90, serta Danwingdiktek.

Sumber : Pen Koopsud I

Continue reading...

TOPAN RI Minta BPK Segera Audit Neraca dan Arus Kas BPKAD Rohil, Bupati Diminta Ganti Kadis tak Pro Aktif


Rohil, - Media Dinamika Global,Id,||Masih Terkait tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rohil yang terus menjadi sorotan dikalangan media. Dimana pasalnya, kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) selalu bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi oleh awak media.

Ditambah lagi persoalan tunda bayar yang sampai saat ini belum mendapatkan kepastian kapan pembayarannya dilakukan oleh BPKAD, sehingga membuat kecemasan tinggi para pihak kontraktor.

Menyoroti hal itu, Ketua DPD TOPAN RI Kabupaten Rohil Yusaf Hari Purnomo yang selalu dipanggil Arie Black gerah.

Sebagai lembaga pemantau asset negara, Arie Black tidak bisa tinggal diam terkait persoalan tentang Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil yang saat ini mengalami gelombang ketidak setabilan, hingga kas keuangan Pemkab kerap dikabarkan kosong.

Menanggapi hal itu, Arie Black meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) wilayah Riau segera melakukan  audit terkait neraca dan arus kas BPKAD serta penggunaaan anggaran sesuai dengan buku lintang yang sudah di sepakati bersama oleh Anggota DPRD yang wajib dikerjakan dan dibayar kan oleh pihak BPKAD, pinta Arie menekankan.

Kemudian terkait kinerja bawahan OPD yang saat ini kata Arie,  diminta  Bupati harus lebih tegas kepada bawahannya, dimana Kepala OPD yang tidak Proaktif yang tidak bisa bersinergi serta antikritik segera diganti.

" Untuk apa memiliki OPD yang tidak bekerja maksimal , tidak kooperatif yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan yang membuat nama baik Bupati terbawa-bawa akibat kinerja bawahannya yang tidak maksimal, lebih baik segera diganti saja" tegasnya.

Melihat situasi yang terus menerus menggerus nama Bupati. seperti beberapa bulan ini saja, sudah beberapa kali Issu yang menyeret nama Bupati ke hal negatif, harusnya seperti ini jangan lagi terjadi dan harus di jaga nama baik Bupati, pungkas Arie.

Maka itu tambah Arie, Bupati Afrizal Sintong terkait hal ini, diminta segera memanggil kepala BPKAD untuk mempertanyakan keterlambatan transfer dana dari pusat ke Pemkab Rohil, jangan sampai jelang lebaran dana tidak kunjung keluar, ini nantinya akan menimbulkan masalah baru dan akan menyeret nama Bupati, itu saya pastikan akan terjadi apa bila tidak segera diambil tindakan tegas dari Bapak Bupati, cuit Arie menyarankan.(Tim MDG).

Continue reading...

Dugaan Korupsi Dana Reses DPRD Riau Sudah Ditindaklanjuti Oleh KPK RI


Jakarta ,-  Media Dinamika Global,Id,|| Dugaan " Penyunatan dan Koruspi" dana Reses dan Sosper Anggota DPRD Provinsi Riau  di Sekretariat Provinsi Riau yang Telah dilaporkan Oleh LSM Putera Pejuang Penerus Bangsa Provinsi Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) sudah ditindaklanjuti Oleh Lembaga anti Rasuah tersebut. 

Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa Provinsi Riau, Fadila Saputra Mengatakan bahwa laporan Dugaan Korupsi dan Penyunatan Dana Reses oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sudah ditindaklanjuti dengan nomor register 2024-E-00799. 

" Alhamdulillah laporan kita telah ditindaklanjuti oleh KPK RI dengan nomor register 2024-E-00799. Saat ini kita percayakan kepada KPK RI yang akan bekerja dalam memberantas praktek Korupsi di Provinsi Riau," tutup Fadil.

Sebagaimana diketahui,  di mana beberapa waktu lalu sebelum berakhir masa jabatan anggota legislatif diwarnai dengan pergantian antar waktu (PAW), dikarenakan berbagai alasan, seperti pindah partai atau hal lainnya. 

Begitu juga yang terjadi di DPRD Provinsi Riau. Namun di akhir masa jabatan tersebut tetap diadakan reses dan sosialisasi perundang-undangan atau sosper. 

Hal yang menjadi perhatian dan sekaligus pertanyaan bagi Bang Yanry sebagai Koordinator Poros Buruh Riau, apakah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan? 

Koordiantor Poros Buruh Riau, Yanry MS Mathan  mengatakan bahwa dirinya menduga bahwa Kegiatan Sosper , Reses dan Pokir  Anggota DPRD Riau ini banyak kejanggalan dan pemotongan oleh Oknum ASN di Sekretariat DPRD Riau. 

" Selain diduga fiktif, disinyalir pencairan dana reses dan sosper tersebut sarat dengan pemotongan liar. Saya punya bukti nya bahwa Oknum Bendahara Sekretariat DPRD Riau Menyunat Anggaran Reses ini untuk Orang Dalam (Ordal) RP.10 jt per Kegiatan dan Untuk eksternal RP. 16 Jt," Tegas nya. 

Dikatakan Yanry lagi bahwa dirinya  Mendesak dan meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait seperti Kajati Riau, KPK, BPKP dan lainnya untuk segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau. 

"Saya kira APH seperti Kejaksaan, KPK, BPKP dan lainnya segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau,' pungkasnya karena mungkin saja bukan kegiatan ini saja syarat dengan potongan liar. 

Bang Yanry berharap tidak ada lagi dana- dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat namun digunakan untuk kepentinga  pribadi atau kelompok tertentu. 

"Kita berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Untuk itu saya minta diusut tuntas," tutup Bang Yanry. 

Dilain Pihak, Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa Provinsi Riau , Fadila Saputra mengutuk Keras atas Penyunatan "Duit Rakyat" Oleh Orang yang Seharus nya memikirkan Rakyat di DPRD Provinsi Riau. 

Fadila Saputra Mengatakan bahwa Dirinya meminta dan Mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) secepatnya mengusut tuntas Perampok Duit Rakyat di DPRD Riau .  (Tim MDG).

Continue reading...

Kadis Pendidikan Sumbar Hening Cipta Saat Di Konfirmasi, Soal Uang Komite SMA N.2 Sungai Limau


Padang,- Media Dinamika Global,Id,||Teka teki dugaan pembiaran oleh Kadis Pendidikan Provinsi Sumbar terkait adanya indikasi pungutan liar di SMA N.2 Sungai Limau.

Pasalnya saat di konfirmasi Kadis Pendidikan Sumbar Barlius lebih memilih bungkam dari pada menjawab dan mengklarifikasi pertanyaan wartawan pada tanggal 15 Maret 2024 via whatsapp nya.

Sampai berita ini di terbitkan belum ada tanggapan dari Dinas Pendidikan Sumbar terkait adanya keluh kesah orang tua siswi, bahwa ada ijazah siswa yang tahun-tahjn sebelumnya sudah tamat maduh di tahan, oleh pihak sekolah, dengan terhutang uang komite  dan uang SPP di SMA N.2 Sungai Limau.

Direktur Advokasi Hukum Anto Rivai,SH dari Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) Mengatakan kepadanya wartawan (18/3/24) ini sudah masuk perbuatan melawan hukum, dan ini sudah kategori pungli. Mana ada uang komite dan SPP di sekolah negeri (SMA N.2 Sungai Limau), hanya bermodalkan rapat komite dan wali murid dan orang tua siswa lalu di jadikan dasar hukum bagi orang tua siswa untuk wajib membayarkan uang komite setiap bulan dan SPP dalilnya itu saja kekurangan dana gaji guru honor, dari dulu di sekolah negeri di sumbar ini tak lepas dari uang komite, kami akan minta komisi Pendidikan di DPRD Provinsi sumbar agar melakukan inspeksi mendadsk ke sekolah-sekolah khusus nya SMA N.2 Sungai Limau.

Tambah Anto Rivai lagi, tidak ada judulnya sekolah negeri kekurangan dana. Sudah di akomodir oleh dana BOS dan Pokir Dewan belum lagi dana DAK untuk fisik jadi apa lagi yang di pungut ujar anto rivai dengan kesal.

(Tim MDG).

Continue reading...