Media Dinamika Global: Hukum
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Mei 2025

Premanisme Ala PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Bima, Fasilitasi Dan Keroyok Korban Dalam Ruangannya, Bupati Bima Segera Copot


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Premanisme Ala PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Bima, Fasilitasi Dan Keroyok Korban Dalam Ruangannya, Bupati Bima Segera Copot. Ini bukan sekedar Informasi yang beredar, tetapi ini fakta yang menunjukkan arogansi dan atau Premanisme PLT Kadis Dukcapil Kab Bima terlihat sekali saat Korban Alami sendiri.

Sangat disayangkan sekali, adanya sikap arogansi seorang Pemimpin yang memegang Dokumen Masyarakat di Kabupaten Bima karena itu Masyarakat Minta kepada Bupati Bima agar segera Copot PLT Kadis yang dianggap telah menjadi Fasilitator dalam Tindak Pidana Pengeroyokan di dalam Ruangannya sendiri.

Sebagaimana di unggah Oleh salah satu Facebook seseorang menulis bahwa ( 5 Tahun bukanlah Waktu yang sedikit bagi Yth Bapak Bupati Bima Ady Mahyudi dan Bapak Wakil Bupati Bima Bapak dr.Irfan Zubaidy dalam Memimpin Kabupaten Bima.

Pastikan kami akan mengepung Kepemerintahan Bapak di Berbagai Sisi selama 5 Tahun penuh, jika membiarkan Virus Dinas Dukcapil Kabupaten Bima masih duduk dengan enteng dengan moralitas yang tidak memenuhi standar moral Pejabat publik. Pecat PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima atas Nama Rijal Mukhlis karena menjadi Fasilitator dalam melakukan tindak Pidana Pemukulan dan Pengeroyokan di dalam ruangan Kepala Dinas Dukcapil terhadap saya Pribadi ? ).

Di lihat dari Uraian dalam Facebook ini,jelas sekali bahwa sikap Arogansi dari seorang Pemimpin kini sangat terlihat, dimana Oknum PLT Kadis Dukcapil seperti bukannya menyelesaikan Masalah yang terjadi, justru Kemperuncing bahkan menjadi Fasilitator dalam Tindak Pidana Pengeroyokan didalam ruangannya sendiri. Karena itu, Bupati Bima harus turun tangan dalam menyelesaikan Masalah yang kerap kali munculkan Problem di Wilayah yang sangat Fital sekali apalagi berkaitan dengan Data dan Dokumen Warga.

Hingga Berita ini dipublikasikan, tidak ada satupun yang mengangkat Telpon, baik WA atau pun lainnya. (MDG 024/026)

Lagi-lagi Dukcapil Kab Bima Tak Becus Tangani Data Warga, Data Warga Hilang satu Keluarga..Ada Apa ?


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Lagi-lagi Dukcapil Kab Bima Tak Becus Tangani Data Warga, Data Warga Hilang satu Keluarga..Ada Apa ? Selama ini Peristiwa ini kerap kali terjadi, karena adanya Pekerjaan yang sesat yang di lakukan oleh Oknum Pegawai Dukcapil Kab Bima. Data awalnya terdiri dari 4 Orang, setelah di Perbaiki ternyata Hilang satu Orang dengan Alasanya karena KK lama, perlu di Perbaiki. Rabu,21 Mei 2025

Ternyata niat memperbaiki Data tersebut agar menjadi Lebih baik, e justru Keluarga yang jumlahnya 4 Orang, setelah diperbaiki oleh Oknum tersebut malah keluar cuma 3 Orang saja. Sangat menyesatkan prilaku oknum yang mencoba Mengotak atikkan Data Orang lain. Sehingga Warga pun menyesalkan sekali, mana Tempatnya Jauh dari Ujung Kecamatan di Kabupaten Bima, kemudian Datanya setelah di Periksa hilang satu Keluarga.

Salah seorang Warga Masyarakat pada Media ini Menyebutkan bahwa pada Awalnya saya hanya datang dari jauh untuk Melakukan Legalisir KK dan Akte Kelahiran dan Dokumen Pendukung lainnya, lama sekali di Meja Pendaftaran, kira-kira 1 Jam ditunggu, namun tak kunjung selesai. Setelah itu, warga pun Penasaran lalu mendatangi Meja di bagian Lobi, tetapi Dokumen itu tetap ada di Meja.

Yang kedua kalinya Warga pun menanyakan apakah sudah di bawa kedalam atau Belum, tak ada satupun yang menjawab dan akhirnya Warga tersebut Mengamuk dengan Bertanya Kok sampai Dua Jam saya tunggu tidak selesai-selesai juga padahal saya hanya ingin melegalisir saja.

Karena saya dilihat banyak orang, akhirnya saya bertanya kemana saya harus mengadunya, tak lama kemudian saya diarahkan oleh Polpp untuk menghadap PLT Kadis di dalam Ruangannya.

Setelah saya ceritakan semua masalah di luarnya, dan akhirnya Dokumen saya di Periksa oleh PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Bima lalu menawarkan agar Data ini bisa diperbaiki karena Datanya sudah lama sekali. Ceritanya

Namun, setelah data itu di Berikan yaitu KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah yang ingin di Legalisir tersebut jumlah Keluarga dalam KK itu terdiri dari 4 Orang. Setelah di Perbaiki ternyata Kurang satu Orang, dari 4 Orang berkurang jadi 3 Orang.

Saya pun merasa sangat heran dengan data hasil Perbaikan dari Dukcapil, bukannya saya dapat KK yang baru, justru Keluarga saya Hilang satu..Aneh sekali Pejabat Negara Kok Ceroboh sekali. Pikirannya apa ya ? Tukasnya.


Disisi lainnya, memang banyak ceroboh sekali yang dilakukan oleh Oknum dan hampir rata-rata Permainan Data tersebut dilakukan oleh mereka agar Pemerintahan di bawa kendali Bupati ini terus ribut, ini pasti ada Unsur Mancrea nya.

Hingga Berita ini dipublikasikan, Kabid Dukcapil yang coba di Konfirmasi lewat WAnya hanya baca saja,,(MDG024/026)

Selasa, 20 Mei 2025

Launching "Selasa Menyapa", Beragam Layanan Dihadirkan


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Selama dua hari rangkaian Program Selasa Menyapa mulai Senin hingga Selasa (19 - 20 Mei 2025), sejumlah unit kerja dan instansi mitra kerja pemerintah Kabupaten Bima menghadirkan beragam layanan publik.

Melalui pelayanan "jemput bola" yang langsung hadir di sentra pelayanan baik di Lapangan Desa Rato, Kantor Desa setempat, pelayanan publik dan Bazar UMKM mendapatkan perhatian besar dari masyarakat pengguna layanan. 

"Layanan Kesehatan (Ibu hamil, balita, remaja, lansia) Layanan promotif dan preventif melalui penyuluhan, deteksi dini, imunisasi, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang digelar Jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD Bima dan RSUD Sondosia cukup membantu warga yang membutuhkan pelayanan medis.

Demikian halnya layanan administrasi kependudukan seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan KK, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Kematian di Kantor Desa Rato oleh Dinas Dukung dan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Dinas PUPR di Lapangan Desa Rato juga disambut antusias.

Kemudan pengurusan dokumen usaha melalui Layanan Ijin UMKM/IKM, Nomor Induk Berusaha Sertifikasi Halal, Sertifikat POM, Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) secara terpadu oleh DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dikes, Disnakertrans dan Dinas Perindag. 

Demikian pula Pelayanan Sosial dan Keagamaan oleh Dinas Sosial, BAZNAS dan Mitra Lainnya serta Pelayanan KB Keliling oleh Tim DP3AP2KB, Pelayanan SAMSAT Keliling, Pelayanan Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk memastikan kesehatan populasi ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Hewan. Untuk meningkatkan target penerimaan pajak dan Retribusi, jajaran BAPPENDA membuka layanan Pembayaran PBBP2 dan BPHTB di Lapangan Desa Rato.

Sementara itu, Disnakertrans menggandeng para mitra melakukan Pelayanan CPMI, Pelayanan AK-1 (Kartu Kuning), Pelayanan BPJS, Ketenagakerjaan, Pelayanan P3MI wilayah operasi kecamatan Lambu-Sape (perusahaan mitra kerja pemerintah) dan APJATI. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Instansi tersebut yaitu Sosialisasi Pelatihan berbasis Kompetensi.

Pada semua rangkaian layanan tersebut, bupati dan wakil bupati menyempatkan diri melakukan kunjungan untuk melihat dari dekat semua titik layanan dan kegiatan gotong royong Penanaman Pohon, Lanjutan Pembangunan GSG, Penggerukan Saluran Drainase Utama, Pembersihan Sampah, Peningkatan Jalan, Pembersihan Saluran Irigasi/ Drainase Dam Diwu Moro oleh Dinas PUPR, Dinas Perkim DLH dan Perangkat Daerah terkait yang memobilisasi, Tronton, Excavator, Dump Truck, material bangunan dan Peralatan gotong royong.

Shalat Ashar berjamaah seluruh rombongan di Masjid Ar-Rahmah Desa Rato menutup seluruh rangkaian kegiatan Selasa Menyapa di Kecamatan Lambu.  (MDG 02)

Senin, 19 Mei 2025

Bupati Bima Tatapmuka dengan Forum Purna Tugas Pejabat


Di sela padatnya agenda pemerintah daerah, Bupati Bima Adi Mahyudi Minggu (18/05/2025) berkesempatan melakukan tatap muka dengan lintas generasi yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Pensiunan Pejabat Pemkab Bima (FS PPPKB) yang beranggotakan 60 orang di Pendopo Bupati Bima.

Dalam pertemuan dengan purna tugas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD hingga mantan Camat tersebut, Bupati Adi Mahyudi mengungkapkan, "sebagai mantan pembantu Bupati para pensiunan tentu saja akan siap memberikan saran dan pandangan yang bermanfaat bagi kemajuan daerah".

Pada intinya, Bupati dan jajaran Pemerintah daerah sangat berterima kasih dan menyambut dengan tangan terbuka kontribusi pemikiran dan pandangan dari para purna tugas karena meyakini selama kurang lebih 20 tahun para pensiunan telah meletakkan pondasi dan merintis pembangunan daerah. 

Kami tentu sangat berharap pada berharap kepada para pejabat purna tugas dapat menjadi bagian terpenting dalam membangun Kabupaten Bima selama lima tahun ke depan". Ungkap Bupati Adi Mahyudi dalam suasana yang penuh kekeluargaan tersebut.

Sebelumnya, Koordinator FS PPPKB H. Abdul Wahab Usman, SH., M.Si. dalam laporannya kepada Bupati Bima memaparkan cikal bakal lahirnya forum yang dibentuk tanggal 29 April 2024 tersebut.

"Forum ini dibentuk untuk memberi memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan-pandangan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk membangun daerah ini". Ungkapnya. 

Senada dengan Wahab, mantan Sekda Drs. H. Masykur HMS yang mewakili para pensiunan tersebut menyampaikan bahwa meskipun sudah purna bakti, para pensiunan yang tergabung dalam FS PPPKB masih tetap semangat dan berkomitmen untuk tetap mendukung program-program pro rakyat yang dilaksanakan oleh Bupati Bima termasuk program unggulan "Selasa Menyapa". 

Diakhir penyampaiannya H. Masykur atas nama anggota forum yang rata-rata dengan rentang usia 59 tahun - 70 tersebut menyerahkan poin-poin buah pikiran dalam bentuk saran dan masukan bagi Bupati dalam mengawal, membangun Kabupaten Bima yang Bermartabat". (MDG 02)

Jumat, 16 Mei 2025

Bupati Bima Hadiri Upacara HUT Ke-106 Damkarmat NTB


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-106 Korps Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar Kamis (15/05/2025) dihadiri para Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Se-Provinsi NTB dipusatkan di halaman Kantor Bupati Lombok Timur.

Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang bertindak selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya mengatakan, Peringatan HUT ke-106 Damkarmat menjadi momentum untuk mempererat solidaritas antar unit Damkarmat se-NTB serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan dan keselamatan masyarakat.

Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Wakil Walikota Bima dan sejumlah kepala daerah lainnya di NTB mengungkapkan, sejalan dengan tema tersebut saat ini masyarakat memberikan kepercayaan dan mengharapkan personil pemadam kebakaran mampu menangani musibah kebakaran yang muncul sesuai Protap. Tentu saja hal ini memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas pemadam kebakaran secara terus-menerus agar dapat bekerja dengan baik". Terangnya. 

Upacara tersebut, selain dihadiri bupati dan walikota juga turut dihadiri oleh Pimpinan DPRD NTB, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, Wakil Bupati Lombok Timur Drs. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, jajaran Forkopimda, dan kepala OPD se-Kabupaten Lombok Timur. (MDG 02)

Inspektur Serahkan LHP Dugaan Korupsi Dana KUR BSI Ke Kejari Bima


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Inspektur Kabupaten Bima Serahkan LHP Dugaan Korupsi KUR Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2 Kepada Kejaksaan Negeri Bima

Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim, M.Si didampingi Irbansus M. Syirajudin SH., MH menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2. Kamis (15/05/25) 

Tahapan audit tersebut menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B-674/N.2.14/Fd.2/04/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Permohonan Tindakan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sebelum dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, penyidik Kejaksaan Negeri Bima telah melakukan ekspose awal pada tanggal 2 Juli 2024 dan ekspose kedua pada tanggal 11 Oktober 2024, dan ekspose final yang dihadiri oleh sejumlah penyidik Kejaksaan yang dipimpin oleh Kasi Pidsus yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pelaksanaan ekspose tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Bima bertempat di Aula Inspektorat". Jelas Agus Salim. 

Tim audit Inspektorat Kabupaten Bima melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2. 

Audit tersebut berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bima yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2025 dengan diterbitkanya Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2 Nomor : LHA-PKKN/28/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.

Untuk yang berkepentingan terhadap informasi yang terkait dengan angka kerugian kami tidak akan berkomentar, silahkan tanyakan langsung pada penyidik Kejaksaan. 

LHP diserahkan oleh Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim., M.Si kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima yang diwakili oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Bima Catur Hidayat dan disaksikan juga oleh Kasi Intel Deby Fauzi, SH. (MDG 02)

Kamis, 15 Mei 2025

Pemkab Bima Komitmen Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Kabupaten Bima melakukan tatapmuka dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/05/25) di Ruang Rapat Wakil Bupati Bima. 

Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaedy tersebut terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima.

Pembangunan sekolah rakyat bertujuan mewujudkan visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus mata rantai kemiskinan". Ungkap Wabup yang didampingi Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan, SE dalam pertemuan yang mengundang beberapa OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tersebut. 

Secara tegas, Wakil Bupati mengungkapkan kesiapan dan komitmen jajaran pemerintah kabupaten Bima dalam mendukung hadirnya Program Sekolah Rakyat.

dr. H. Irfan berharap, dengan persiapan yang matang dan kelengkapan dokumen yang terpenuhi, diharapkan usulan lokasi Sekolah Rakyat dari Kabupaten Bima dapat terwujud dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten Bima.

Agar program ini dapat segera direalisasikan, Pemkab Bima akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Rakyat dan Tim Teknis dari OPD terkait akan turun lapangan melakukan survei pada lahan 7,2 ha yang disediakan di desa Pandai. Jelasnya. 

Hal terkait dengan syarat-syarat akan dikaji secara bersama termasuk surat komitmen dari pemkab Bima menyangkut fasilitasi pendidikan sekolah dimaksud. 

"Kadis PUPR dan Perkim segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk ketersediaan lahan, akses jalan dan jembatan.

Dinas Sosial mencari calon siswa dari keluarga miskin serta Dikbudpora mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan". Imbuhnya. 

Sementara itu Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Agung Stiawan ST,.MT yang hadir dengan Tim Bappeda Provinsi NTB menjelaskan, pihak Pemprov NTB melalui Bappeda dalam tahap perencanaan teknis akan menghibahkan tanah sesuai syarat pembangunan yang berlokasi di Kecamatan Woha. Ungkapnya dalam rapat yang dihadiri Kepala Dinas PUPR Suwandi ST.MT, Kadis Dikbudpora Zunaidin S.Sos.,MM, Kadis Sosial Tajudin SH.,M.Si, dan para pejabat dinas terkait. (MDG 02)

Rabu, 14 Mei 2025

Pemkot Bima Bersama KP4S Gelar Deklarasi Bersama Dukung Pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa



Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Dukungan segera dimekarkannya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dari Provinsi NTB, makin menguat seantero Pulau Sumbawa.

Keseriusan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu, dikuatkan dengan deklarasi bersama tiga pilar penting, yakni Pemkot Bima, DPRD Kota Bima dan KP4S.

Bertempat di kantor DPRD Kota Bima, Rabu 14 Mei 2025 Ketua DPRD dan anggota didampingi pejabat lingkup Kota Bima dan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) deklarasi dukungan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Wali kota Bima diwakili Staf Ahli, H Sukarno dan dihadiri pula oleh seluruh pejabat OPD Lingkup Kota Bima.

Sebelum deklarasi dukungan, rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih mendengarkan penyampaian peryataan sikap oleh ketua KP4S, Casman Ilmanegara.

Dalam peryataan sikap, bahwa KP4S Kota Birna mewakili masyarakat telah bersepakat berjuang mendorong terbentuknya daerah otonomi baru bernama, Provinsi Pulau Sumbawa.

Aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah keinginan dan harapan masyarakat Pulau Sumbawa lebih khusus masyarakat Kota Bima demi pelayanan publik yang lebih mudah, pembangunan infrastruktur secara merata di 5 Kabupaten Kota dan kesejahteraan rakyat yang terbangun melalui sumber daya alam dan akses perekonomian yang lebih mandiri.

Bahwa aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah sebuah keharusan, yang merupakan titik awal tonggak sejarah dan perubahan peradaban manusia di pulau sumbawa yang di tandai dengan keberlanjutan perjuangan panjang para deklarator, mulal dari almarhum H.Nur A.latif, Almarhum H.Feri Zulkarnain, ST dan Almarhum H. Muhdar Arsyad.

Pengorbanan para pendahulu tersebut tidak pantas kita abaikan, maka dari itu sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan ini dengan darah dan air mata karena persembahan terbesar anak bangsa adalah pengabdian tanpa batas " Padamu Negeri Kami Mengabdi, Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami ".

KP4S mewakili masyarakat Kota Bima khususnya, menaruh harapan dan impian terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa dengan sama-sama memperjuangkan dan meneruskan aspirasi masyarakat Kota Bima untuk segera menghadap Kemendagri, DPR RI Cq Komisi Il, Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto agar mereka mencabut Moratorium dan menyusun Peraturan Pelaksana undang-undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Otonomi daerah dan Menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Otonomi.

Sementara Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih dalam arahannya tegas mendukung pembentukan provinsi Pulau Sumbawa, rekomendasi dikeluarkan DPRD Kota Bima hari ini akan diserahkan ke DPRD Provinsi NTB, Gubernur NTB, Mendagri, DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.

Poin rekomendasi DPRD Kota Bima dibacakan Anggota DPRD, Hj Gina Adriani, diantaranya, Mendukung penuh percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai wujud komitmen terhadap otonomi daerah, pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Pulau Sumbawa.

Mendorong Pemerintah Kota Bima bersama pemerintah kabupaten/kota lain di Pulau Sumbawa untuk secara aktif melakukan konsolidasi dan harmonisasi dokumen administratif dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Usai pertemuan, seluruh anggota DPRD hadir, KP4S dan jajaran Pejabat Pemkot Bima menyuarakan dekorasi bersama, dengan tagline "Provinsi Pulau Sumbawa Bisa". (Tim)

Minggu, 11 Mei 2025

Wabup dr.H Irfan Hadiri Pawai Ta'ruf MTQ Soromandi


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-20 Tingkat Kecamatan Soromandi Tahun 2025,  diawali dengan Prosesi Pawai Ta'ruf para Kafilah yang berasal dari tujuh desa di Kecamatan tersebut. Sabtu (10/05/25)

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy yang didampingi Camat Soromandi Julkifli, SH. M.Hum, Ketua TP.PKK Kecamatan, Unsur Muspika Kecamatan Soromandi dan para tamu kehormatan yang menghadiri Pawai Ta’ruf tersebut menerima para peserta pawai di Lapangan Umum Desa Sai Kecamatan Soromandi.

Dengan dipandu Drumband Pemkab Bima, duta dari tujuh desa dan sekolah-sekolah-sekolah tersebut disambut hangat oleh Wakil Bupati Bima dan para tamu yang berada di panggung kehormatan. 

Wabup dr. H. Irfan dalam sambutannya dihadapan para tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kecamatan Soromandi menyampaikan rasa bangga dan berbahagia karena tingginya semangat masyarakat, kekompakan, kebersamaan dan kesiapan menyambut MTQ tingkat Kecamatan Soromandi.

Saya secara khusus mengucapkan terima kasih khusus kepada Camat, Muspika, Panitia pelaksana, para Kepala desa, terutama Desa Sai yang menjadi tuan rumah MTQ tahun ini". Ujarnya.

Wabup juga menyampaikan apresiasi atas peran guru-guru TPQ. Mendidik generasi untuk mencintai Alquran dan Tilawah merupakan pekerjaan mula. Untuk itu atas nama pribadi dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh guru-guru ngaji, TPQ dan rumah Al-Quran yang melahirkan Qori Dan Qori’ah yang luar biasa dan bisa berkiprah bukan hanya di level kabupaten, tetapi di Level nasional bahkan internasional”. Tuturnya. (MDG 02)

Kamis, 08 Mei 2025

Perkara Dugaan Dosen Bunuh Suami, Ahli Pidana: Mengarah Ke Pembunuhan Berencana


Medan. Media Dinamika Global.Id.- Saksi ahli pidana UMSU, Dr Alfi Sahari, SH, MHum menitik beratkan perkara dugaan pembunuhan Rusman Maralen Situngkir oleh istrinya yang juga oknum dosen, Dr Tiromsi Sitanggang ke Pasal pembunuhan berencana 340 KUHP. Hal itu dapat dilihat dari karakteristiknya seperti, adanya unsur kesengajaan, penindak dalam memutuskan kehendak biasanya lebih tenang atau tidak tergesa-gesa dan ada tenggang waktu  memutuskan kehendak ke pelaksana kehendak.

"Unsur delik dari fakta yang ada, kasus ini saya kira lebih berat ke arah pembunuhan berencana. Dimana pelaku melakukan perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Karakteristiknya pelaksana kehendak dalam keadaan tenang. Ada tenggang waktu antara pelaksanaan kehendak dengan  meneruskan kehendak. Faktanya kejadian ini di rumah yang biasanya lebih tenang. Juga terfaktakan lagi ada alibi-alibi terdakwa difaktakan penyidik tidak bersesuaian ada maksud terdakwa untuk mengaburkan kasus ini,"jelas Dr Alfi pada wartawan, Kamis (8/5). 

Dikatakan, kesulitan penyidik dalam mengungkap dugaan pembunuhan ini karena tidak ada saksi yang melihat.  Tapi ada saksi yang mendengar. "Kalau ada saksi yang melihat itu pembunuhan biasa,"sebutnya lagi. 

Dua alat bukti plus keyakinan Hakim, jelas Dr Alfi, bisa menyatakan terdakwa itu bersalah walaupun terdakwa tidak pernah mengakuinya. Keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya sudah jadi bukti.

Sementara saksi ahli lainnya, Dokter Forensik RS Bhayangkara Poldasu, dr Ismurizal, SpF dalam keterangannya mengungkap, kesimpulan penyebab kematian korban, diduga mati lemas karena pendarahan yang banyak di bagian kepala karena adanya dasar tengkorak yang pecah yang diakibatkan trauma benda tumpul atau  benda-benda  ya g permukaannya rata seperti, batu, kayu atau kepalan tangan. 

"Biasanya kalau korban kecelakaan pasti lebih banyak luka seretnya. Dan ini yang membedakan trauma akibat benda tumpul,"sebutnya. 

Selain tengkorak pecah, hasil autopsi yang dituangkan dalam visum juga didapati anggota gerak atas dan gerak bawah memar. Memar diduga karena luka tangkis. "Luka robek di dahi korban diperkirakan disebabkan satu kali hentakan keras benda tumpul menyebabkan robek,"sebutnya. *(Tim)

BRIDA Kabupaten Bima Gelar Rakor Riset dan Inovasi


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar ini dihadiri oleh pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag lingkup Setda dan Kecamatan dibawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bima tersebut dihadiri pula oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Afifudin, SE,. MM. Kamis, (8/05/2025) 

Dalam kesempatan tersebut, Afifudin menyampaikan bahwa kegiatan inovasi ke depan diharapkan dapat terintegrasi secara elektronik. Hal ini sejalan dengan esensi utama dari inovasi itu sendiri, yaitu untuk mempermudah pelayanan publik.

"Sebagai bagian dari upaya implementasi visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Bima, terdapat sejumlah indikator strategis yang menjadi perhatian bersama. Antara lain, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Daya Saing Daerah, serta Indeks Kinerja lainnya yang turut berperan penting dalam mendukung kemajuan daerah. 

Indeks Inovasi Daerah saat ini menjadi salah satu fokus utama, mengingat capaian tahun 2024 baru berada pada angka 18,10. Ini menjadi komponen penting yang harus terus didorong dan dikoordinasikan secara menyeluruh, agar target-target capaian pada rentang waktu 2025 hingga 2030 dapat terwujud secara optimal.

Oleh karena itu, peningkatan menuju target 26 pada periode 2025–2030 menjadi agenda prioritas.

Sejalan dengan hal tersebut, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk mengelaborasi visi dan misi terbaru Kabupaten Bima: “Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan.” Seluruh program dan kegiatan inovasi diharapkan berakar pada semangat mewujudkan cita-cita tersebut. Imbuhnya. 

Pada rapat tersebut, Plt. Kepala BRIDA Raani Wahyuni, ST.MT M.Sc mengemukakan, tugas utama BRIDA adalah memfasilitasi dan mengembangkan potensi inovasi dari setiap kelompok masyarakat di Kabupaten Bima.

Raani Wahyuni juga menyampaikan program Satu OPD, Satu Inovasi yang telah mulai dijalankan. "Pada dasarnya, program ini sudah berjalan, setiap OPD sejatinya telah memiliki bentuk inovasi masing-masing. Kita hanya perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan agar inovasi tersebut dapat terukur dan terintegrasi dengan baik,” ujarnya. (MDG 02)

Wabup dr. H. Irfan - Kepala OJK NTB Bahas Penguatan BUMD


Bima NTB. Media Dinamika Global. id. pembelajaran Pertemuan silaturahmi Wakil Bupati dr. H Irfan Zubaidy dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo berlangsung  di Restoran Anda Pantai Lawata. Kamis (08/05/25)

Pertemuan tersebut  secara khusus membahas Penguatan BUMD, Pembahasan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan peningkatan daya saing  ekonomi daerah.

Wabup yang didampingi Kabag Ekonomi Setda Andi Haris Nasution, S.IP dan Kabag Umum Kasmir, S.Sos  dan  pejabat  fungsional terkait mengungkapkan, pertemuan  tersebut penting bagi pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dengan OJK selaku pengawas transaksi keuangan.

Terkait  langkah-langkah  peningkatan  sampai saat ini Pemerintah Daerah masih mencari formula untuk meningkatkan indeks daya saing ekonomi daerah. Karena  itu,  pertemuan dengan OJK ini menjadi sangat penting untuk membahas secara seksama berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bima".  Kata Alumni Universitas Airlangga ini.

Dijelaskan Wabup,  dalam pengelolaan BUMD,  Pemerintah daerah perlu memastikan agar penyertaan modal kepada BUMD bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Itulah sebabnya  Pemerintahan Ady-Irfan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD". Jelasnya. 

 Sementara itu,  Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo yang didampingi Muhammad Abdul Mannan (Kasubag EPK), Hendra Lesmana (Kasubag Pengawasan) dan tiga orang staf Pengawasan  OJK memaparkan peran instansi yang dipimpinnya. 

 "Sebagai mitra utama pemerintah daerah, OJK berkewajiban mendorong peningkatan kredibilitas dan reputasi pemerintah daerah dalam tata kelola penyertaan modal

OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan lembaga usaha dan melakukan pemeringkatan. Selanjutnya  sebagai lembaga  yang melakukan pengawasan, OJK  memberikan rekomendasi langkah-langkah yang harus  ditempuh untuk melakukan  penyehatan unit usaha di daerah". Terangnya. (MDG 02)

Selasa, 06 Mei 2025

Wahid Foundation - Pemkab dan Pemkot Bima Gelar Festival Kampo Mahawo


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Pemukulan Gong oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP menandai pembukaan Festival Kampung Mahawo yang mengusung Tema : "Kasama Rasa, Kasama Weki Kasabua Ade", atas dukungan Wahid Foundation yang bermitra dengan La Rimpu, LP2DER dan sejumlah mitra di Kabupaten dan Kota Bima berlangsung  di lapangan upacara Kantor Bupati Bima. Selasa (06/05/25)

Sejumlah tamu kehormatan Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima yang menghadiri Festival tersebut yaitu Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation), Mrs. Ulziisuren Jamsran (Perwakilan Program UN Women untuk ASEAN), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP, (Wakil Gubernur NTB).

Diantara Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy yang menjadi tuan rumah Festival, kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Prof. Dr. Abdul Wahid, Pembina La Rimpu, Prof. Dr. Atun Wardatun, Direktur La Rimpu, Siti Kholisoh, Direktur Pelaksana Wahid Foundation. 

Mrs. Ulziisuren Jamsran (Perwakilan Program UN Women) dalam sambutannya mengatakan, setelah mendengarkan testimoni dari warga desa dan kelurahan dampingan, para pemimpin dunia perlu mendengarkan testimoni ini. 

Festival Kampo Mahawo merupakan langkah untuk menyelesaikan konflik yang merupakan kerja terus-menerus serta tergambar dalam perencanaan dan alokasi lokasi anggaran untuk terus membangun perdamaian". Ungkapnya. 

Senada dengan Perwakilan UN Woman, Wakil Gubernur NTB Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP dalam sambutannya mengungkapkan, "Festival Kampo Mahawo memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Bima dan Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Yenny Wahid dan tamu kehormatan yang hadir di NTB".

Dari hasil penyampaian dari 12 Desa pendampingan, bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik. La Rimpu kembali membuktikan bahwa ketika perempuan ada dalam penyelenggaraan konflik, maka diyakini sebuah masalah takan bisa diselesaikan. Imbuh Wagub. 

Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mitra terbaik pemerintah daerah dalam hal ini UN Woman, Wahid Foundation, jaringan La Rimpu, LP2DER dan semua pihak yang telah bahu-membahu memfasilitasi kegiatan Festival. 

"Melalui forum lintas desa dan kelurahan yang dihadirkan hari ini, kita tidak hanya berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam menjaga situasi damai yang menjadi prasyarat utama keberlangsungan pembangunan". Terang Bupati. 

12 Desa dan kelurahan dampingan La Rimpu yaitu Desa Dadibou, Kalampa, Ncera, Penapali, Desa Rato, Renda, Desa Roi, Roka, Samili, Kelurahan Dara, Paruga dan Kelurahan Penatoi Kota Bima. (MDG 02)

Wabup dr H. Irfan Lepas Keberangkatan Jema’ah Calon Haji Kabupaten Bima


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Wakil Bupati Bima Dr H. Irfan Zubaidy melepas keberangkatan 540 Jema’ah Calon Haji (JCH) Kabupaten Bima yang tergabung dalam Kloter 5 untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah ) di Masjid Agung Kabupaten Bima. Senin, (05/05/25)

“Atas nama pemerintah Kabupaten Bima, mengucapkan selamat kepada bapak ibu sekalian yang tahun ini berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan perjalanan ibadah Haji dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala”. Ungkap Wakil Bupati Bima Dr H Zubaidy, saat melepas keberangkatan Jema’ah Calon Haji yang turut diantar ribuan keluarga yang berasal dari sejumlah kecamatan tersebut. 

 Kepada JCH Wabup berharap agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua hukum wajib sunhah haji dan pulang le Tanah Air mendapatkan gelar Haji yang Mabrur.

“Cara untuk mendapatkan Haji Mabrur adalah dengan cara mengikuti arahan dari pembimbing Haji”. Ungkapnya Wabub yang didampingi Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE. 

Ia menambah, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan bersama antara lain pentingnya fokis mengikuti petunjuk selama menjalankan ibadah haji Karena tujuan kita adalah melaksanakan Haji, Umrah dan ziarah ke Makam Rasulullah SAW.

Kepada para pendamping jamaah, wakil bupati mengharapkan agar tetap diberikan bimbingan secara intensif.

Di akhir arahannya, Wabup H. Irfan mendoakan agar ibadah haji dapat berjalan dengan baik, para jemaah kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat. (MDG 02)

Senin, 05 Mei 2025

Targetkan Peredaran Uang Meningkat 500%, Presiden Prabowo Subianto Bakal Bangun Koperasi Di 80.000 Desa


Jakarta. Media Dinamika Global.id. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gudang-gudang koperasi di 80.000 desa di seluruh Indonesia.

Pembangunan ini akan dilaksanakan berbarengan dengan pembangunan 25.000 gudang improvisasi atau gudang darurat untuk menampung hasil panen.

Prabowo menjelaskan, pembangunan cold storage dilakukan untuk menjaga ketahanan hasil panen petani, agar tidak terbuang sia-sia karena keterlambatan distribusi.

“Dalam 3-4 bulan lagi kita akan mulai membangun gudang-gudang koperasi di 80 ribu desa,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri 05 Cimahpar, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

“Nanti tidak ada lagi panen yang tidak bisa disimpan dan dirawat. Setiap desa akan punya cold storage. Panen buah dan sayur akan disimpan, tidak ada puso atau rusak karena terlambat dikirim ke pasar,” imbuhnya.

Selain itu, Prabowo menambahkan, tiap koperasi desa nantinya juga akan dibekali dengan 80 truk, yang akan membantu para petani pada saat masa panen.

“Sehingga begitu panen bisa dikirim ke penggilingan padi, bisa dikirim ke Bulog, bisa dikirim ke pasar. Dari kota bisa bawa bahan-bahan yang diperlukan oleh rakyat di desa-desa,” ucapnya. Prabowo menegaskan, dibutuhkan gerakan besar untuk mengubah kondisi perekonomian rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan melalui perubahan ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat perbaikan ekonomi desa dan memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Dalam sambutannya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, Kepala Negara menekankan bahwa program MBG telah menunjukkan hasil nyata dengan penerima manfaat yang terus bertambah.

“Hari ini sudah mencapai lebih dari 3 juta penerima manfaat dan dilaporkan kepada saya mungkin bulan depan akan sampai 4 juta dan seterusnya. Sasaran kita November 2025 ini akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi tiap hari,” ujar Presiden Prabowo pada Jumat, 2 Mei 2025, di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya peredaran uang di desa yang meningkat hingga 4-5 kali lipat.

“Peningkatan 400 persen, 500 persen mungkin belum pernah terjadi di negara manapun dalam waktu-waktu belakangan ini,” ungkap Presiden.

Kepala Negara pun mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang telah berjalan dan menunjukkan perkembangan positif.

Presiden menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa yang memerlukan tekad, keberanian, dan semangat pantang menyerah.

“Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita. Ini membutuhkan tekad, membutuhkan keberanian, membutuhkan semangat, dan itu akan kita lakukan. Kita akan buktikan ke dunia bahwa kita mampu melaksanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa mengubah nasib suatu bangsa,” tutur Presiden. (Enrico N. Abdielli)

Ny. Murni Suciyanti: "Jaga Semangat kebersamaan"


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Momen pengukuhan pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Bima Masa Bakti 2025-2030 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, dimanfaatkan oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti Ady untuk menyampaikan beberapa pesan. Senin (05/05/25).

Saya mengajak seluruh jajaran kepengurusan TP. PKK Kabupaten Bima untuk menjaga semangat kebersamaan, memperkuat komunikasi dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan desa serta membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi lainnya agar 10 program pokok PKK dapat dijalankan dengan optimal demi mewujudkan Bima yang Bermartabat". Ungkap Ny. Murni Suciyanti. 

Dalam prosesi pengukuhan yang juga dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Anggota DPRD Kabupaten Bima Ny. Hj. Nurhayati,. MM, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para Kepala OPD, Ketua GOW Ny Anita H. Irfan dan para Camat serta Para Ketua TP.PKK Kecamatan tersebut, Murni memaparkan, menjadi bagian dari Tim Penggerak PKK bukan sekedar menjalankan program tapi juga panggilan hati untuk melayani dengan hati membina keluarga dengan keteladanan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah”. 

Selain memberikan arahan kepada para pengurus, Ketua Tim Penggerak PKK tersebut juga menyampaikan pesan kepada para pengurus sebelumnya.

"Kepada para pengurus TP PKK periode sebelumnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membesarkan organisasi. Semoga kontribusi yang telah diberikan akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan gerakan PKK di tengah masyarakat". Terangnya. 

Pada kesempatan tersebut Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutannya mengatakan, pembangunan daerah bukan hanya tugas pemerintah saja. Karena itu, dibutuhkan gerakan bersama dari seluruh wilayah dan masyarakat khususnya dari kaum perempuan hebat hari ini yang telah terbukti menjadi agen perubahan dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Pengurus TP. PKK adalah pelopor dan penggerak di tengah masyarakat yang mendapat Amanah mulia karena menyangkut banyak aspek kehidupan ketahanan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan”. Ucapnya.

Adapun struktur pengurusan TP. PKK Kabupaten Bima Masa Bakti 2025-2030 yakni Ketua Ny Murni Suciyanti, Sekretaris Rahmawaty Sa’datul Ummy, ST,M.Minov, Bendahara Yati Sunaryah, SP dan ketua POKJA. (MDG 02)

Usai Cek Lokasi, Kapolsek Soromandi Tegas Membantah Indikasi Dugaan Adanya Produksi Narkoba Di Area PT. MDBP


Soromandi. Media Dinamika Global.Id.-Diberitakan Area PT. MDBP Terindikasi Produksi Narkoba, Kapolsek Soromandi, Itu Tidak Benar. Kapolsek Soromandi Ipda M.Saleh dengan tegas membantah adanya indikasi dugaan adanya produksi Narkoba di wilayah PT. Mitra Delta Bahari Pratama (MDBP) sebagaimana dirilis di salah satu media online.

"Dari hasil pengecekan, bahwa tidak ada kegiatan produksi Narkoba yang dilakukan oleh PT. Mitra Delta Bahari Pratama sesuai dengan pemberitaan yang dirilis oleh salah satu media itu," tegasnya.

Pengecekan yang berlangsung pada Minggu (04/05/25) sekitar pukul 12.00 Wita dengan turut didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Bima, Iptu Sukardin, SH, Kasat Narkoba Polres Bima, Iptu Ferdiansyah, SH, Kapolsek dan KBO Narkoba Polres Bima Aiptu Arif Rahman.

Sementara di lokasi PT. Mitra Delta Bahari Pratama, rombongan Kapolsek diterima langsung oleh CSR-ER PT. Mitra Delta Bahari Pratama, H. Dadang dan Mikel, Kades Sampungu, Yusran, dan Sekdes Sampungu, Mansyor.

Dalam kunjungan tersebut Kapolsek menyampaikan maksud kedatangannya terkait adanya pemberitaan yang menyebut tentang adanya indikasi produksi Narkoba di wilayah PT. Mitra Delta Bahari Pratama pasca adanya penangkapan yang dilakukan oleh Dit Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 di pelabuhan Semayang Balikpapan.

"Dengan adanya isu tersebut, saya selaku Kapolsek Soromandi menyampaikan permohonan maaf dan ingin mengecek kebenaran dari informasi tersebut." Ujarnya.

Menanggapi hal itu, CSR-ER PT. Mitra Delta Bahari Pratama, H. Dadang, menyatakan, bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.

"Terkait dengan informasi atau pemberitaan yang dirilis oleh media tentang adanya indikasi produksi Narkoba, bisa kami pastikan bahwa informasi tersebut Tidak Benar," tandasnya.

H. Dadang menegaskan, bahwa PT. Mitra Delta Bahari Pratama saat ini hanya melakukan budidaya tambak udang dengan lahan yang kelola sekitar 100 Ha, sembari merinci jumlah petak tambak dan banyaknya karyawan.

"Karyawan sebanyak 125 orang dan untuk tenaga non teknis kebanyakan dari Desa Sampungu dan Desa sekitarnya

Ia berharap dengan adanya informasi yang tidak benar itu, pihak Kepolisian Polres Bima bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya agar informasi tidak membias ke tengah-tengah masyarakat yang dapat berdampak pada PT. Mitra Delta Bahari Pratama.

"Apabila ada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan/aktivitas PT kami akan melaporkan kepada pihak Kepolisian." Tambahnya.

Sementara itu, kepala Desa Sampungu, Yusran, menyampaikan, semenjak hadirnya PT. Mitra Delta Bahari Pratama di Desa Sampungu sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Sampungu pada umumnya, yang dimana sebagian besar karyawan direkrut dari Desa Sampungu sehingga angka pengangguran berkurang dan memberikan kontribusi karena setiap kegiatan keagamaan maupun kegiatan lain di Desa.

Yusran juga turut membantah adanya indikasi sebagaimana narasi pemberitaan terkait.

"Bisa dipastikan bahwa informasi itu tidak benar, karena selaku pemerintah Desa kami tetap mengontrol setiap kegiatan dari PT dan jika informasi itu benar maka Pemerintah Desa yang lebih awal untuk mengambil tindakan." Pungkasnya.

Selajutnya pihak PT. Mitra Delta Bahari Pratama memberikan kesempatan kepada pihak Polres Bima dan disaksikan oleh pemerintah Desa Sampungu untuk mengecek langsung kegiatan yang sedang dilakukan perusahaan tersebut.

Dari hasil pengecekan menyeluruh oleh Tim Polres Bima tersebut, Ipda M. Saleh  menyatakan bahwa indikasi dugaan adanya kegiatan produksi Narkoba yang dilakukan oleh PT. Mitra Delta Bahari Pratama tidak benar adanya.


"Kita sudah mengecek arealnya, juga memeriksa setiap ruangan yang ada di PT Mitra Delta Bahari Pratama untuk memastikan, dan di PT itu tidak ada ruangan khusus yang disterilkan. Sehingga tidak ada kemungkinan di PT tersebut dijadikan pabrik atau peredaran narkoba, serta tidak (ada) pekerja dari luar negeri," paparnya.

Mengakhiri kunjungannya, Ipda M.Saleh  berharap agar pihak PT bisa bekerjasama dengan Pemerintah Desa sampungu untuk bersama memelihara dan menjaga situasi agar tetap kondusif dan apabila ada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu sitkamtibmas agar segera diinformasikan kepada pihak Kepolisian.( Humas )

Sabtu, 03 Mei 2025

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Kini Semakin Jelas, Ini Kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI


Jakarta. Media Dinamika Global.id. Polemik pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menilai wacana pemekaran wilayah memang sudah saatnya dibahas secara serius mengingat moratorium pembentukan wilayah baru telah berjalan hampir 10 tahun.

“Kami menilai memang sudah waktunya stakeholder pengelolaan wilayah kembali duduk bersama termasuk mendengarkan masukan elemen masyarakat sipil terkait urgensi pemekaran wilayah.” Ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda.

Kami menilai penutupan kran pembentukan wilayah baru tidak bijak di tengah fakta masih belum optimalnya layanan publik dan belum meratanya akses pembangunan di sejumlah wilayah,” Tegas Syaiful Huda, di Jakarta, Jumat (02/5/25).

Dia mengungkapkan desakan pembentukan wilayah baru seperti Provinsi Pulau Sumbawa, usulan pemecahan Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat tiga provinsi, maupun pembentukan Daerah Istimewa Surakarta merupakan cerminan dinamika masyarakat. Menurutnya usulan tersebut tentu tidak muncul dari ruang kosong tetapi ada basis objektif yang perlu didiskusikan lebih lanjut.” Kata Syaiful Huda.

Pemerintah harus mendengarkan suara-suara elemen masyarakat terkait adanya usulan pemekaran wilayah. Selama ini suara-suara tersebut diabaikan menyusul adanya keputusan moratorium pembentukan wilayah baru sejak 2016 lalu,” katanya.

Syaiful Huda mengatakan selama ini pemerintah terkesan menutup pintu dialog terkait pembentukan daerah otonomi baru. Alasan-alasan jika mayoritas daerah otonomi baru masih menjadi beban anggaran negara, daerah otonomi baru hanya memicu konflik politik, wilayah baru hanya keinginan sebagian elite kerap dilontarkan untuk menolak wacana pemekaran wilayah.

“Padahal ada kondisi-kondisi objektif di lapangan di mana memang satu wilayah butuh dimekarkan,” katanya.

Dia mencontohkan wilayah Jawa Barat di mana dari segi luasan wilayah sudah tidak ideal untuk menyelenggarakan layanan publik secara optimal. 

Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia jumlah kabupaten/kota hanya berjumlah 29 wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi terbanyak di Indonesia.

“Namun demikian usulan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat yang diajukan sejak bertahun tahun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, sementara ruang dialog juga tidak dibuka,” katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini mengakui jika tidak semua daerah otonomi baru berhasil mengembangkan wilayahnya. Kendati demikian hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk menutup pintu pemekaran wilayah.” Tegasnya.

“Pemekaran wilayah itu upaya mewujudkan pemerataan akses layanan publik kalau dalam perjalanannya mereka mengalami kendali ya harus dievaluasi. Tetapi bukan berarti ikhtiar itu harus dimatikan dengan cara moratorium seperti saat ini,” kata Syaiful Huda.

Politikus PKB ini menegaskan Forkonas PP DOB siap jika pemerintah memberikan syarat yang super ketat untuk pembentukan daerah otonomi baru asalkan dilakukan secara fair dan transparan. Menurutnya hal itu masih jauh lebih baik daripada pintu pemekaran ditutup rapat.

“Pemekaran bukan masalah membangun kemegahan kantor bupati/wali kota, tapi komitmen peningkatan pelayanan publik yang lebih dekat masyarakat. Apalagi Asta Cita Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan dengan membangun dari daerah,” tegas Syaiful Huda.(Tim)

Jumat, 02 Mei 2025

Sejumlah Aktivis LSM Desak Bupati Bima Copot PLT Kadis Dan Kabid Dukcapil Kab Bima


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Sejumlah Aktivis LSM Desak Bupati Bima Copot PLT Kadis Dan Kabid Dukcapil Kab Bima. Permintaan itu bukan tidak memiliki Dasar yang Jelas, Diantaranya Masalah Biaya Pengurusan Semua Dokumen Keperluan Masyarakat yang di Pungut Biaya oleh Oknum Pegawai dan atau Calo, Kemudian Terkait Anggaran setiap Tahunnya tidak pernah di Publikasikan bahkan tak satupun Pres Rilis ke Media, lebih parah lagi Alat atau Perangkat Pelayanan tidak maksimal sehingga Pelayanan Publik.( Senin,28/04/25)

Sejumlah Koalisi LSM "Merah Putih" Wilayah NTB yang hadir ada Ketua L-KPK Evin Hidayat dan Sekwil Pulau Sumbawa Rhyan Ardhiyath,SH, Juga Ada Ketua LSM Bapeka NTB Tasrif,SH, ada Ketua SPI Kab Bima Bambang Irawan,SE dan Ketua DPW SPI Hafid Musa dan Ketua LSM DG NTB Syahril serta Para Wartawan yang turut hadir.

Desakan agar PLT Kadis Dan Kabid Dukcapil Kab Bima terkuak setelah adanya Informasi dari Masyarakat tentang Susahnya mengurus Dokumen apabila tidak Memliki Uang yang Cukup, disertai dengan tidak adanya Ordal yang di kenal dari Dalam bahkan tidak menggunakan Jasa Calo yang di Rekomendasikan oleh mereka itu.

Sehingga Masyarakat merasa seperti adanya ketidak Cocokan Pelayanan terhadap Setiap Dokumen yang di ajukan olehnya, hal ini memicu ketidak Adilan dalam Proses Pengurusan Dokumen Penting dari Masyarakat itu sendiri, terlebih lagi saat Tidak ada Ordal yang dikenal dari Dalam. Maka, sangat sudah sekali dalam mengurusnya.

Ketua LSM DG NTB Syahril pada Media ini mengatakan bahwa Selama Sepuluh Tahun kami tidak Pernah menyentuh terkait dengan bagaimana Pelayanan Primanya terhadap Masyarakat terutama Pelayanan Dokumentasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

Dijelaskannya bahwa sekitar Beberapa hari ini Pelayanan Prima sebagaimana digaungkan oleh Dukcapil Kab Bima itu semuanya Omong Kosong saja, misalnya saja Tentang Sarana dan Prasarana untuk Foto Scan dalam Pengurusan KTP Warga Cuman Satu Satu Alat saja, padahal Anggaran Setiap Tahun Mencapai Miliaran Rupiah Belum lagi saat Bupati Bima melakukan Sidak, sebagian Alat disembunyikan oleh Oknum yang diduga di Suruh oleh Yang berwenang.

Selain itu, Gaji Para Pegawai yang kini sudah 2 Bulan tak terbayarkan, ditambah lagi adanya Pungutan Liar dari Dalam Internal Dukcapil yang Melibatkan Oknum PLT Kadis Dan Oknum Kabid yang Memuluskan Dokumen setelah Pemohon Memberikan sejumlah Uang kepada mereka dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dan yang paling Miris lagi adalah adanya Upaya Kesengajaan Membuat Aturan di atas Aturan yang sebenarnya, tujuannya ialah agar Masyarakat Menjadi Gaduh dan Melaporkan Ke Media untuk Memberitakan keadaan Dukcapil seperti ini dan endingnya Bupati Bima jadi Sasaran Emosi Masyarakat. Ujarnya

Sementara itu, Para Pihak saat di hubungi Media ini untuk Konfirmasi namun HP nya belum aktif hingga Berita ini di turunkan.(MDG024/26).

Kamis, 01 Mei 2025

Bupati Bima: "HARDIKNAS, Momentum Meneguhkan Dedikasi"


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa ". Jum'at, (02/05/25)

Demikian ungkap Bupati Bima Ady Mahyudi Jumat (2/5) yang membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kabupaten Bima dalam upacara yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima. 

Pada upacara yang mengangkat Tema, "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua". tersebut Bupati Bima mengatakan, untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut sangat tepat ketika presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. 

"Presiden berkomitmen membangun sumber daya manusia sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. 

Melalui pendidikan Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital dan peningkatan kualitas, kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.

Dalam upacara yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin, S.IP., M.IP, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK,.M.IK, Wakapolres Bima Kompol Herman, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima H. Mujiburrahman, S.Ag, para Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Eselon III OPD Bupati kembali menegaskan pentingnya peran guru.

"Guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid, guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat". 

Terangnya dihadapan Kadis Dikbudpora Zunaidin S.Sos.,MM, dam jajaran, Dewan Pendidikan Kab.Bima, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan, Korwas SD dan SMP, Pengawas, Penilik TK Kepala Sekolah dan guru TK, PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Bima

Selain dipandu korps musik drumband Pemkab Bima, pengibaran bendera dalam upacara juga menghadirkan Paduan Suara Guru-guru Kecamatan Madapangga. (MDG 02)