Pengacara Kondang RAN Datang Ke Bima, Selesaikan Masalah Tanpa Masalah

Pengacara Kondang RAN Datang Ke Bima, Selesaikan Masalah Tanpa Masalah

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Pengacara Kondang atau Pengacara Ternama di Negeri Indonesia Dr.H. Razman Arif Nasution, SH., S.Ag.,MA., Ph.D atau biasa disingkat (RAN) baru pertama kali Datang Ke Bima, Kedatangan nya bukan tanpa sebab, Beliau Datang Untuk  Selesaikan Masalah Tanpa Masalah. Masalah yang paling Urgent sekali yaitu Masalah Sengketa Tanah yang selama ini tidak ada Jalan Keluarnya, sehingga Problem seperti itu, tidak bisa di biarkan begitu saja apalagi Masyarakat Awam yang di Kebiri atau di Kelabui dengan Data yang Manipulatif.

Kehadiran menjadi tanda tanya bagi Publik dalam rangka membela Hak Kliennya, dan Hak Hukumnya. Selain itu, hak untuk mendapatkan Hak dan untuk mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum,baik secara Perdata maupun Pidana. Hak Klien wajib di bela sebagaimana diatur didalam Undang-undang Advokat Nomor 18 itu.

" Jadi, kewajiban Advokat itu yaitu memberikan Hak dan Pembelaan kepada Kliennya, baik berada di dalam atau diluar Pengadilan, Melakukan Penandatanganan Surat atau Dokumen yang dari semua Kepentingan Kliennya. Pokoknya Advokat Wajib Hukumnya untuk Membela Hak Hukum Kliennya".

Hal ini disampaikan oleh Ketua Team RAN Dr. H. Razman Arif Nasution, SH.S.Ag. MA. Ph.D pada Media ini saat Turun dari Bandara SMS Bima pada Kamis Sore Pukul 15.45 Wita.

Bang Razman Usai Turun langsung Memanggil Para Advokat yang Pernah Menangani Masalah Kliennya dan atau Pemberi Kuasa Ilyas Yasin yang Obyek Perkaranya terletak di So Lawata Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima seluas 8,9 Ha yang saat ini di Kuasainya sejak Tahun 1984 sampai sekarang.

Dari Berbagai Masalah tersebut, kemudian Bang Razman langsung Membentuk Team Khusus yang akan Membantu Menyelesaikan masalah yang akan di bahas secara bersama. Salah satunya adalah Mengapa Kliennya tidak mendapatkan Kepastian Hukum terkait Pengajuan Pengukuran Tanah tersebut padahal Sudah di ukur yang juga melibatkan Pemerintah setempat seperti Lurah, Camat hingga Muspika.

Ini sesuatu yang amat sangat dipertanyakan oleh kami selaku Kuasa Hukumnya, dan kami akan terus mengawal hingga masalah ini selesai dalam waktu dekat. Pungkasnya.

Hal yang sama disampaikan pula oleh Advokat Baharudin Ishaka, SH mengatakan bahwa Klien kami harus mendapatkan Kepastian Hukum guna mendapatkan Keadilan, dan untuk mengetahui Kebenaran yang Hakiki sehingga Hukum ini tidak hanya menjadi Slogan yaitu Tajam Ke Bawah tetapi Tumpul Keatas.

Bahar yang juga Mantan Ketua Komisi I DPRD Kab Bima dari Partai Gerindra ini menegaskan jika diperlukan kami akan melakukan Upaya Hukum lainnya dengan Melaporkan balik para Mafia Tanah yang bermain di atas Tanah Klien Kami Ilyas Yasin yang beralamat di So Lawata Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ini. Ucapnya.

Hal senada di sampaikan oleh Advokat Sahrin, SH pada Media ini menuturkan bahwa saya ini adalah Pengacara yang paling Pertama Menangani Masalah ini, saya dengan Pak Abidin, Hafid Musa, Herman dan lainnya. Namun yang menjadi kendala adalah Tidak adanya Kepastian dari Klien kami untuk Menyelesaikan masalah dengan Cara yang komprehensif.

Semoga saja dengan adanya Pengacara Kondang ini, bisa bersatu, bisa bersama dalam menyelesaikan Masalah yang kerap kali menjadi Pemicu selama ini. Kita kerja Team, dalam mengatasi masalah tanpa Masalah. Ujarnya Sahrin dengan singkat.(MDG24/026/Sekjend MDG).

Razman Arif Nasution Hadir Di Bima Tuntaskan Masalah Sengketa Tanah Di So Lawata Kota Bima

Razman Arif Nasution Hadir Di Bima Tuntaskan Masalah Sengketa Tanah Di So Lawata Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Selama 3 hari dari Jakarta ke Bima, Bang Razman Arif Nasution atau disingkat RAN baru pertama Hadir Di Bima dalam rangka Tuntaskan Masalah Sengketa Tanah Di So Lawata Kota Bima yang terjadi Puluhan Tahun Mengambang, Kehadirannya Mendampingi Pemberi Kuasa atas Nama Ilyas Yasin yang beralamat di So Lawata Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota dimana Obyek Tanah tersebut. 

Melalui beberapa Sahabatnya, Pemberi Kuasa Ilyas Yasin menghubungi Kantor Pengacara yang sangat Firal di Dunia Advokat di tingkat Nasional ini, Dr.H.Razman Arif Nasution, SH.S.Ag.MA (Ph.D). Walaupun agak lama Melakukan Lobi untuk menghadirkannya di Kota Bima, Namun berkat kejeniusan dan Pemikiran dari Bang Razman sendiri yang sangat Perduli dengan Masyarakat Miskin, maka Beliau memutuskan untuk tetap Hadir di Bima.

Dr. H. Razman Arif Nasution, SH. S.Ag.MA.( Ph.D ) dalam Kesempatan itu mengatakan bahwa Kami dari Team RAN Law Firm datang ke Bima dalam rangka Silaturahmi dan Juga selaku Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Ilyas Yasin yang beralamat di So Lawata Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima setelah kemarin berbicara dengan Saudara Iskandar, S.Sos yang merupakan Sahabat saya jika Iskandar berada di Jakarta.

"Saya datang bersama Istri dan Anak, serta Pendamping saya seperti Kuasa Hukum Rahmad Riadi,SH.MH dan Ajudan saya, ya yang pasti kami berjumlah Enam Orang". Tepatnya pada Sore hari Jumat kami udah nyampe di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan baru pertama kali dalam sejarah saya dan kami semuanya datang di Kota Bima bahkan di Nusa Tenggara Barat ( NTB ). Ujarnya

Banyak hal yang dibahas setelah Sampai di Kota Bima, yang paling Pertama adalah melakukan Koordinasi dengan Para Lawyer yang menangani Masalah Pemberi Kuasa Ilyas Yasin, lalu Bedah Kasus tepatnya pada Malam hari di Cafe Surt.

Dari sini, kami memulai melakukan Bedah Kasus, yang mana kasus itu menitikberatkan pada masalah Obyek Tanah yang ada di So Lawata Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang pemiliknya atas Nama Pemberi Kuasa Ilyas Yasin.

" Dari hasil bedah Kasus tersebut, dapat diambil Kesimpulan yakni Bersurat secara Resmi ke Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Bima dalam rangka menanyakan terkait Obyek dimaksud, yaitu adanya Surat Permohonan dari Klien kami, lalu sampai saat ini belum ada Respon atau Jawaban dari dari BPN Kota Bima".

Yang kedua bersurat kepada Kepolisian Resor Bima Kota dalam rangka Audiensi atau Silaturahmi atas adanya Laporan Polisi terhadap Klien kami dan atau Pemberi Kuasa Ilyas Yasin yang di laporkan oleh Saudara Ilham,SH kepada Polres Bima Kota beberapa hari yang lalu.

Kemudian Pagi Harinya Jumat sekitar Pukul 10.00 Wita berlangsung di Kantor BPN Kota Bima kami bersama Team melakukan Pertemuan yang sangat Singkat sekali karena Waktu Jumat, dalam pertemuan itu disimpulkan agar Obyek Tanah yang disengketakan selama bisa diajukan Permohonan Pengukuran untuk Mendapatkan SHMnya tersebut Dan hari itu juga di berikan semacam Sporadik.

Lalu selesai Jumat Team RAN yang terdiri dari Dr.H.Razman Arif Nasution,SH.S.Ag. MA.Ph.D, Rahmad Riadi, SH.MH., Baharudin Ishaka, SH.,Hafid Musa,SH.MH dan Iskandar, S.Sos ( Paralegal ). Langsung Beraudensi dengan Kapolres Bima Kota dalam rangka mengurus masalah Laporan terhadap Kliennya yaitu Pemberi Kuasa Ilyas Yasin yang di Laporkan oleh Saudara Ilham,SH beberapa hari yang lalu.

Dan Alhamdulillah, akhirnya bisa diselesaikan secara saksama meskipun Proses Hukumnya Pemberi Kuasa tetap Berjalan tetapi Minimal bisa di Dampingi oleh Kuasa Hukum kami. Dan yang terakhir kami selaku Ketua Team Hukum RAN menyampaikan Apresiasi terhadap Kedua Unsur Penegak Hukum yang sudah bersedia untuk Menemui kami, sehingga saluran Aspirasi kami tersampaikan. Pungkasnya.

Disisi lainnya, Ketua DPD GRIB Jaya NTB Iskandar, S.Sos pada Media ini menuturkan bahwa selama Beberapa bulan yang lalu, saya merupakan sahabat baiknya Bang Razman ini, baik di Jakarta dalam rangka Melakukan Kegiatan Rapat dan lainnya. Juga ada semacam Advokasi berkaitan dengan Persoalan Hukum, Keadilan dan terutama masalah Sengketa Tanah yang kerap kali tidak adanya Keadilan dan tegaknya Supremasi Hukum.

Lalu kami sempat bicara tentang Masalah Tanah So Lawata Lingkungan Binabaru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atas Nama Pemberi Kuasa Ilyas Yasin yang merupakan Keluarga saya sendiri, sehingga dari Pembicaraan tersebut mengerucut pada Ketertarikan Bang Razman untuk Menangani dan atau Menerima Kuasa dari Pemberi Kuasa karena selama ini Persoalannya tidak pernah di selesaikan secara komprehensif.

Karena itu, saya dan kami semua bertekad agar masalah ini bisa diselesaikan yaitu dengan menghadirkan Bang Razman ini. Terima kasih atas kehadiran dari Team Lawyer yang sangat Populer ini, semoga semua Tugasnya bisa berjalan dengan baik dan benar. Tuturnya.( Sekjend MDG/MDG24/026 ).

Wakil Wali Kota Bima Buka Secara Resmi Konferda Pengurus Daerah Kota Bima Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Wakil Wali Kota Bima Buka Secara Resmi Konferda Pengurus Daerah Kota Bima Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan S.H, menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Konferensi Daerah (Konferda) Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bima yang digelar di Ruma Dining, Kamis, 12 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada jajaran notaris yang tergabung dalam INI atas kontribusi mereka dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum di wilayah Kota Bima. Ia juga menekankan pentingnya peran notaris sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

“Notaris memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui Konferda ini, saya berharap INI Kota Bima dapat terus memperkuat soliditas dan meningkatkan kualitas pelayanan notariat,” ujar Wakil Wali Kota dalam sambutannya.

Konferda ini dihadiri oleh para notaris se-Kota Bima serta sejumlah tamu undangan dari instansi terkait.

Acara tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya serta memilih dan menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti mendatang serta menjadikan forum ini sebagai wadah konsolidasi organisasi guna menjawab tantangan profesi ke depan, terutama dalam menghadapi dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Setelah pembukaan resmi oleh Wakil Wali Kota, kegiatan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno dan diskusi strategis antar anggota INI.(Sekjend MDG)

Bupati Bima Sampaikan Pendapat Akhir terkait Ranperda RTRW

Bupati Bima Sampaikan Pendapat Akhir terkait Ranperda RTRW

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. "Dinamika Pembangunan yang terjadi, baik di tingkat nasional provinsi maupun kabupaten menuntut adanya perubahan atau pembaharuan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut melalui Perda RTRW Kabupaten Bima tahun 2025-2045".

Demikian ungkap Bupati Bima Ady Mahyudi Selasa (10/6) dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ny.Murni Suciyanti dan didampingi Wakil Ketua Nazaruddin. Rapat Paripurna tersebut membahas Penyampaian Pansus Dewan terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima, pengambilan Keputusan Dewan dan Pendapatan Akhir Bupati Bima di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Bima. 

Penyusunan RTRW tersebut lanjut Bupati mempertimbangkan beberapa aspek antara lain, Dinamika Pembangunan sosial ekonomi dan budaya. Dimana RTRW memastikan bahwa ruang digunakan secara efisien dan sesuai dengan potensi wilayah.

Aspek lainnya adalah penataan infrastruktur yang terencana seperti jalan dan jembatan dapat meningkatkan akses terhadap fasilitas publik pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya. Di samping itu pengembangan kegiatan pariwisata yang diselaraskan dengan Perda RTRW provinsi dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPDA).

Dijelaskan Bupati Bima, aspek lainnya yang menjadi pertimbangan terkait dengan pengelolaan sampah, dimana RTRW ini diharapkan akan memperkuat upaya dan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan sampah dan pengolahan sampah.

Salah satu aspek penting juga yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW adalah mitigasi bencana. Regulasi ini mengatur alokasi ruang, termasuk pemetaan kawasan rawan bencana dan kawasan, jalur evakuasi yang aman dan efisien serta menentukan lokasi tempat penampungan. Juga tak kalah penting adalah RT RW mengatur penggunaan lahan dan bangunan serta memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak menambah resiko bencana". Jelasnya. (MDG 23)

Skandal Pemalsuan Dokumen Di Nanga Wera. Warga Bergerak, Perangkat Desa Dituntut Dipecat

Skandal Pemalsuan Dokumen Di Nanga Wera. Warga Bergerak, Perangkat Desa Dituntut Dipecat

Media Dinamika Global       Comment   

Nanga Wera, Media Dinamika Global.Id.- Rabu, 11 Juni 2025. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Nanga Wera pada Selasa (11/6). Aksi ini dipicu oleh munculnya dua dokumen jual beli tanah yang diduga kuat ilegal dan diterbitkan tanpa sepengetahuan Kepala Desa, yang kemudian memicu kemarahan publik.

Tuntutan Rakyat: Tegas, Jelas, dan Mendesak

Massa aksi menyampaikan bahwa dugaan pemalsuan surat jual beli tanah ini telah menodai kewibawaan pemerintahan desa dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam tuntutannya, massa meminta:

1. Kepala Desa Nanga Wera segera mengeluarkan surat klarifikasi resmi secara tertulis dalam waktu 2x24 jam, menyangkut dokumen yang diterbitkan tanpa tanda tangan dan stempel resmi desa.

2. Klarifikasi terbuka di hadapan masyarakat mengenai kronologi dan keabsahan dokumen jual beli tanah yang telah menimbulkan keresahan.

3. Evaluasi menyeluruh terhadap perangkat desa yang terlibat dalam penerbitan surat tersebut.

4. Pemecatan tegas terhadap oknum perangkat desa yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang jabatan.

Pernyataan Koordinator Aksi

Koordinator Lapangan, M. Yahya, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan semata soal administratif, tetapi merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap sistem yang gagal menjamin keadilan.

“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal keadilan! Kepala Desa jangan diam. Jika dalam dua hari tidak ada klarifikasi resmi dan tindakan tegas terhadap pelaku, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas Yahya.

SEMMI Cabang Bima: Hentikan Proses Hukum yang Cacat

Ketua SEMMI Cabang Bima, Hairul, juga hadir dan menyampaikan sikap kritis terhadap penanganan hukum dalam kasus ini.

“Kami mendesak Kapolsek Wera agar menghentikan proses hukum terhadap pihak yang dilaporkan oleh saudara Irawan. Bukti laporannya cacat administrasi dan berpotensi menyudutkan masyarakat kecil secara tidak adil,” ujar Hairul.

Hairul juga meminta pemerintah desa segera memediasi kedua belah pihak yang bersengketa agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

Kepala Desa Nanga Wera Akui Dokumen Tak Sah

Merespons desakan massa, Kepala Desa Nanga Wera, Umar, S.H., memberikan pernyataan terbuka di hadapan warga. Ia mengakui bahwa surat yang diterbitkan oleh perangkat desa tersebut tidak sah secara administratif, karena tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki tanda tangan serta stempel kepala desa.

“Surat itu tidak saya keluarkan dan tidak memiliki legalitas. Saya akan menindak tegas setiap perangkat desa yang bertindak di luar kewenangan,” ujar Umar.

Aksi Berlanjut Jika Tuntutan Diabaikan

Aliansi menegaskan bahwa mereka memberi waktu 2x24 jam bagi Kepala Desa untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka. Jika tidak ada tindakan konkret, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan kekuatan yang lebih besar dan mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum dan media nasional.( Team MDG ).

Pangdam IX/Udayana Helat Silaturahmi Dengan Kepala Daerah dan FORKOPIMDA

Pangdam IX/Udayana Helat Silaturahmi Dengan Kepala Daerah dan FORKOPIMDA

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Silaturahmi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Bima dan Kota Bima berlangsung Selasa (3/06/25) di Pendopo Bupati Bima.

Pangdam yang hadir bersama Ketua Pengurus Daerah Persit Kartika Chandra Kirana IX/Udayana Ny. Indah Piek Budyakto, Danrem 162/Wirabhakti Brigjen. TNI M. Syasul Arief dan Ketua Persit KCK Koorcabrem 162/Wirabhakti dan para Pejabat Utama Kodam IX/Udayana tersebut dalam sambutannya meminta agar TNI-Polri dan masyarakat tetap solid dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kota dan Kabupaten Bima relatif kondusif karena kerjasama jajaran TNI-Polri serta tingginya partisipasi masyarakat sangat besar dalam menjaga stabilitas. 

"Tidak mudah menjaga stabilitas dan satu hal yang paling diantisipasi oleh Kementerian Pertahanan dan tidak boleh diganggu gugat yaitu ketersediaan pangan". Kata Pangdam 

NTB merupakan salah satu penyangga pangan nasional baik beras dan jagung dan telah melampaui target. Target ini penting dalam menjaga stabilitas pangan dimana dari target dua tahun namun bisa dicapai dalam waktu belum setahun Presiden Prabowo menjabat". Ungkapnya. 

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam pengantarnya mengatakan, kehadiran Pangdam beserta jajaran menjadi sumber motivasi dan kebanggaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima. 

"Sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah menjadi bagian strategis pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk ini, mari kita jaga daerah, melindungi rakyat dan membangun masyarakat masyarakat dan masa depan secara bersama-sama". Ajak Bupati.

Terkait kemitraan TNI dan Pemerintah, Kami menyampaikan komitmen penuh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terutama melalui optimalisasi lahan pertanian dan produktif penguatan kelembagaan petani serta pemanfaatan teknologi tepat guna melalui pelibatan TNI didalam program tersebut. Jelas Bupati. 

Pada Silaturahmi tersebut, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH dalam sambutannya mengatakan dinamika dinamika masyarakat di wilayah kota Bima dan Kabupaten Bima cukup tinggi. Namun demikian, TNI-Polri selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah kota Bima menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pangdam IX/Udayana beserta jajaran. Imbuhnya. 

Silaturahmi tersebut dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Dandim 1608/Bima Letkol. (Inf) Andi Lulianto S.Kom, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK, M.IK, Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny Murni Suciyanti Ady Mahyudi, Ketua TP.PKK Kota Bima Ny. Badrah Ekawati, SE, S.Tr.Keb, Ketua GOW Kabupaten Bima Ny Anita H Irfan dan Ketua GOW Kota Bima Jumriah Feri Sofiyan serta Para Tokoh masyarakat dan mitra pemerintah daerah. (MDG 23)

Tangisan Seorang Ibu Dan Duka Generasi Bangsa Efek Mal Praktek Salah Satu RSUD

Tangisan Seorang Ibu Dan Duka Generasi Bangsa Efek Mal Praktek Salah Satu RSUD

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Tangisan Seorang Ibu Dan Duka Generasi Bangsa Efek Mal Praktek Salah Satu RSUD. Tepatnya Pada tanggal 10 April 2025, Ibu Menceritakan Kronologis Awalnya saat anak saya masuk IGD Puskesmas Bolo karena demam dan muntah. Infus dipasang di tangan kiri, namun terjadi pembengkakan setelah penyuntikan. Saya, ibu pasien, melaporkan ke perawat, dan infus dicabut. Beberapa jam kemudian dipasang lagi infus di tangan kanan, lalu anak dipindahkan ke ruang perawatan anak pada 11 April 2025.

Setelah dirawat selama empat hari tanpa perubahan kondisi anak saya , pada 13 April 2025 saya meminta rujukan ke RSUD Sondosia. Sebelum dirujuk, perawat hendak menyuntikkan obat melalui infus di tangan kanan, meski saya sudah memperingatkan bahwa tangan terlihat bengkak. Perawat menyepelekan dengan mengatakan itu efek plester, lalu tetap melakukan penyuntikan pemberian obat pada tangan kanan anak saya. 

Beberapa jam kemudian, ketika saya memegang tangan kanan anak saya, tiba tiba anak saya menarik tangannya sambil menangis seperti kesakitan, kemudian saya langsung melapor ke perawat saat itu dan di lakukan pencabutan infus dan kondisi tangan anak saya pada waktu itu tampak bengkak dari jari jari tangan hingga punggung tangan. Infus dicabut dan saya mengompres tangan anak dengan air hangat.

Lalu pada Tanggal 13 April 2025 Rujukan ke RSUD Sondosia diberikan tanpa Pemasangan infus karena petugas tidak berhasil memasangnya kembali. Malam hari kami tiba di IGD RSUD Sondosia dan infus dipasang kembali di tangan kiri anak saya oleh perawat IGD RSUD Sondosia Dan di lanjutkan pemberian obat melalui infus dan setelah observasi beberapa jam di IGD RSUD sondosia keadaan anak saya mulai membaik maka di pindahkan keperawatan anak . 

Kemudian pada Pada 14 April pagi, Ketika saya melihat kembali tangan kanan anak saya malah tampak semakin bengkak , dan saya pun melaporkan keadaan tangan anak saya pada waktu itu sama dokter yg sedang melakukannya visite dan Dokter spesialis anak menyebut itu penumpukan cairan dan menyarankan kompres air dingin.

Namun setelah beberapa jam saya dan suami kompres tangan anak saya yang ada tangan anak saya mengalami pembengkakan lebih parah sampai diatas siku , tangan menghitam, keras, dan jari-jari kaku. Saya meminta rujukan ke RSUD Bima tapi ditolak dan hanya di berikan salep dan suntikan di infus. 

Baru pada tangga 15 April sore saya mendapatkan rujukan ,itupun rujukan paksa setelah saya berlari ke IGD RSUD Sondosia  menangis sambil menggendong anak saya dan  memohon untuk diberikan rujukan ke RSUD bima karena anak saya kesakitan.

Setelah itu pada Tanggal 15 April 2025 Malam ,anak saya di rujuk ke RSUD Bima .Di RSUD Bima, dokter jaga menyepelekan kondisi tangan anak saya dan tidak melakukan pemeriksaan fisik, meski saya telah menyampaikan kekhawatiran akan risiko amputasi. 

Saya malah diberi jawaban merendahkan oleh dokter jaga di IGD  seperti “itu hanya peradangan Bu dan tangan anak ibu akan kempes sendiri setelah dikasih obat dan tidak perlu operasi hanya penyedotan , dan disaat saya mengatakan ketakutan tangan anak saya akan di amputasi  ,jawaban menyepelekan juga dari perawat IGD RSUD bima  " tidak usah terlalu Tinggi pemikiran nya bu , tidak usah terlalu overthinking ” dan “ selama anak ibu tidak menangis histeris anak ibu akan baik-baik saja “. 

Padahal Malam itu anak saya kesakitan, demam tinggi, dan mual, tetapi tidak ada tindakan berarti. Dan tidak ada satupun dokter yang pergi memeriksa keadaan anak saya pada waktu itu dari tanggal 15 april 2025 tengah malam sampai tanggal 16 april 2025 sebelum di lakukan tindakan operasi darurat oleh dokter spesialis.

Kemudian Pada 16 April 2025 pukul 11.00, karena kondisi anak saya semakin lemah, saya menangis histeris. Barulah dokter dan perawat panik dan dokter spesialis datang kemudian memeriksa tangan anak saya. Dinyatakan kondisi sangat parah dan harus dioperasi segera. 

Operasi darurat pun dilakukan pada saat itu dan hasilnya jari-jari tangan anak saya tidak berfungsi lagi. Dokter pun menjelaskan kalau tangan anak saya terinfeksi bakteri yang ganas dan terjadinya infeksi itu berasal dari bekas tusukan jarum.

Dan tepatnya Pada 18 April malam karena keadaan tangan anak saya semakin parah maka anak saya dirujuk ke RSUP Mataram. Lalu Tanggal 19 April pagi, anak saya dirawat intensif di RSUP Mataram dan dokter pun  menyarankan agar tangan anak saya harus diamputasi karena tidak bisa diselamatkan lagi jari jarinya dan takut infeksi nya semakin menyebar di organ organ yang lain dan jadwal untuk operasi amputasi pun telah ditentukan oleh dokter spesialis atas persetujuan saya dan suami. Dan pada tanggal 12 Mei 2025 amputasi dilakukan di telapak dan jari jari tangan anak saya. Di RSUP Mataram, tangan kanan Arumi diamputasi.

Tangisan seorang ibu yg melahirkan ANAK masuk krn sakit lain tp berdampak AMPUTASI  TANGAN EFEK INFEKSI JARUM INFUS

Mohon bantu ATENSI kasus ini PAK krn sudah masuk LAPORAN POLISI di Polres KABUPATEN BIMA.(Team)

Drs.Mahfud M.Pd Kadis Kominfo Kota Bima Beserta Jajarannya Mengucapkan Hari Lahir Pancasila 2025

Drs.Mahfud M.Pd Kadis Kominfo Kota Bima Beserta Jajarannya Mengucapkan Hari Lahir Pancasila 2025

Media Dinamika Global       Comment   

Foto : Drs.Mahfud Mpd Kepala Dinas Kominfo Kota Bima 

"Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025'

Media dinamika Global.id.-- Pancasila selain dasar negara—ia adalah jiwa kebangsaan kita.

Momentum ini menjadi pengingat untuk terus bersatu dalam perbedaan, berbagi dalam keberagaman, dan berprestasi demi kemajuan Indonesia.

Mari kita hidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara!

Bersama Pancasila, kita jaga rumah besar bernama Indonesia

(Kapala dinas Kominfo kota Bima)

Agus Mawardyn Berharap Pada Jajaran polres Bima Agar Jangan Perlakukan Mereka Seperti Penjahat Klas kakap, Mereka Adalah Pejuang dan Penjaga Demokrasi

Agus Mawardyn Berharap Pada Jajaran polres Bima Agar Jangan Perlakukan Mereka Seperti Penjahat Klas kakap, Mereka Adalah Pejuang dan Penjaga Demokrasi

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id _ Salah seorang aktivis pergerakan Bima Agus Mawardy sangat menyesalkan ditahannya aktivis mahasiswa pejuang terbentuknya propinsi pulau sumbawa (PPS).

Agus berharap pada jajaran Polres Bima agar jangan perlakukan mereka ini seperti Penjahat kelas kakap. “Mereka ini generasi pejuang dan Penjaga demokrasi,” ujar Agus.

Kata Agus, Jika ada kekeliruan bukan diamputasi dan dipenjara di tengah mereka masih mencari jati diri.

“Kami minta dengan hormat kepada Kapolda NTB untuk evaluasi keberadaan Kapolres Bima saat ini,” tegas Agus.

Lanjutnya, Tersangka, jika cukup alat bukti tak masalah. Tapi jangan tahan langsung. Karena masih ada langkah yang lebih manusiawi terhadap mereka melalui mekanisme damai dan Restorasi Justice (RJ).

Tatacara pihak Polres Bima menggelar konferensi pers dengan seragam pakaian tahanan pada para Mahasiswa itu dianggap berlebihan oleh Agus Mawardy.

Sebelumnya, Mahasiswa menggelar aksi Demonstrasi di taman Belo Uma Me'e pas 3kg dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, pantauan media cetak dan online media dinamika global.id.

Mahasiswa Cipayung Aksi Depan Bandara! Tuntut Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Desak Pemerintah Cabut Moratorium.

Pantauan langsung Media Dinamika Global.Id, Rabu siang (28/5/2025) atas aksi demonstrasi ribuan mahasiswa tersebut jalur lalulintas yang dari dan menuju Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima macet total sekitar tiga jam.

Suara aspirasi mahasiswa menggema berharap pemerintah pusat segera cabut moratorium agar Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) terwujud.

Lima organisasi mahasiswa dari kelompok Cipayung HMI, PMII, IMM, GMNI, dan KAMMI bersatu padu menyuarakan aspirasi rakyat Pulau Sumbawa.

Gabungan Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota dan Kabupaten Bima memboikot pintu utama bandara SMS Bima.

“Ini adalah simbol perlawanan mahasiswa terhadap lambannya respons pemerintah pusat atas aspirasi rakyat Pulau Sumbawa untuk pemekaran wilayah” ujar salah seorang orator.

Koordinator aksi, M. Alfiansyah, menyampaikan bahwa pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa adalah aspirasi rakyat puluhan tahun silam.

Menurutnya, Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah ambisi politis semata, melainkan solusi nyata untuk kemajuan Provinsi Pulau Sumbawa.

Lanjutnya, bahwa pembentukan propinsi pulau sumbawa demi kemajuan pulau sumbawa yang saat ini serba keterbatasan keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah timur NTB.

“Pembentukan PPS solusi nyata untuk menghadapi persoalan-persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat Pulau Sumbawa,” ujar Alfiansyah.

Ia mengungkapkan, dengan sumber daya manusia yang mumpuni serta potensi alam yang melimpah, masyarakat Pulau Sumbawa memiliki kapasitas untuk berdiri sebagai provinsi mandiri.

Namun, hingga kini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, yang menjadi batu sandungan utama perjuangan ini.

“Ini bukan lagi sekadar tuntutan mahasiswa. Ini adalah suara rakyat yang tak kunjung didengar. Jika negara hadir untuk rakyat, maka sudah saatnya aspirasi ini dipenuhi,” tegas Pian Sapaan Akrab Alfiansyah.

Dalam situasi yang memanas saat aksi tersebut spontan terjadi insiden pengerusakan salah satu mobil dinas yang melintasi jalan raya ditengah kerumunan para demonstran sehingga pengendara mobil dinas tersebut melaporkan ke pihak Polres Bima.

Tidak menunggu waktu lama, Pihak Polres Bima menetapkan enam orang mahasiswa sebagai tersangka.

Atas insiden itu Penyidik Sat Reskrim Polres Bima menetapkan 6 orang pendemo yang berbuat anarkis saat melakukan unjuk rasa pada Rabu (28/05/25) sekitar Pukul 15.00 Wita lalu.

“Total ada 6 orang pendemo yang diamankan dan kini telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka lantaran berbuat anarkis dengan melakukan pengerusakan terhadap Mobil Merk Panther warna hitam milik Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Bima,” beber Kapolres Bima, yang turut ditemani Kabag OPS Kompol Iwan Sugianto, Kasat Reskrim AKP Abdul Malik SH, dan Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka.

Mobil Dinas tersebut, lanjutnya, dirusak dengan cara dilempari batu, ditendang, serta dipukuli saat massa unjuk melakukan aksinya di sekitar Kampus STKIP Tamsis Bima.

Selain mengamankan Barang Bukti Mobil Dinas, Polisi juga mengamankan 2 buah batu kali, dua buah bongkahan semen, dan sebatang kayu yang digunakan para tersangka untuk melakukan tindakan anarkis.

Imbasnya, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Bima langsung melayangkan pengaduan resmi ke Mapolres Bima, yang kemudian diproses hingga penetapan terhadap tersangka.

Keenam tersangka tersebut, masing-masing berinisial MY (L/22), warga Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu, ES (L/21) warga Desa Tawali Kecamatan Wera, AT (L/19) warga Desa Wora Kecamatan Wera, DDY (L/18) warga Desa Wora Kecamatan Wera, dan MA (L/24) selaku Korlap aksi warga Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Adapun pasal yang disangkakan, yakni Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun 6 bulan, yang selanjutnya keenam tersangka akan dititipkan di Mapolda NTB.

“Yakni Tindak Pidana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas sah atau orang yang menurut kewajiban atas undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal disebut di atas,” urai Kapolres Bima.

Lebih lanjut dituturkannya, pelaksanaan Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan 5 Organisasi Mahasiswa Bima dibawah nama Cipayung Bima itu sendiri melenceng dari Surat Ijin yang diterbitkan. Pasalnya titik temu sebagaimana ijin, berlokasi di Cabang Talabiu, namun massa unras melakukan orasinya di depan kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima.

Kapolres Bima yang memimpin langsung Pengawalan dan dan Pengamanan aksi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa tersebut memberikan himbauan dan melakukan pendekatan secara humanis agar melakukan aksi Unras di lokasi yang diijinkan.

Meski massa aksi bersikeras dan tidak mau beranjak, lanjut Kapolres Bima, namun akhirnya berhasil menggeser massa aksi ke lokasi sebagaimana surat ijin yang dilampirkan.

Namun, lagi-lagi di tengah perjalanan, tepatnya di pertigaan yang menuju ke Desa Teke massa aksi kembali berhenti dan bersikukuh sembari melakukan blokir jalan.

Untuk kedua kalinya, pihak kepolisian kembali melakukan upaya yang sama dan kembali berhasil menggeser massa aksi.

“Tapi saat itu sebagian massa aksi berlari ke arah selatan dan melihat mobil berplat merah, yang oleh saudara MA selaku Korlap memerintahkan agar massa aksi mencegatnya dan melakukan pengrusakan. setelah itu pihak Kepolisian bergegas menuju lokasi pengerusakan,” ungkap AKBP Eko Sutomo, S.I.K, M.I.K.

Polisipun akhirnya mengambil tindakan tegas dengan mengamankan 6 orang pendemo atas dugaan pengrusakan mobil dinas tersebut.

Mengakhiri penyampaiannya, Kapolres Bima menekankan bahwa pihaknya sangat menjaga dan menghormati hak atas Kebebasan berpendapat yang dalam sebuah negara demokrasi adalah salah satu hak fundamental yang dilindungi undang-undang dan harus dijaga dengan baik.

“Tetapi meskipun demonstrasi diperbolehkan namun harus tetap berpedoman pada undang-undang, yakni tidak melakukan tindakan anarkis,” pungkas Kapolres Bima.(Tim MDG)

Kasus Nenek Di Bima Yang Babak Belur Usai Dikeroyok, Mandek

Kasus Nenek Di Bima Yang Babak Belur Usai Dikeroyok, Mandek

Media Dinamika Global       Comment   

BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Seorang warga Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Siti Asmah mengalami babak belur usai dikeroyok bapak dan anak pada April 2024 lalu.

Kasus tersebut hingga kini mandek meski penyidik Polres Bima sudah menetapkan Masdin dkk sebagai tersangka dan sempat ditahan sebulan lebih lamanya.

Keluarga korban, Kisman alias Sengon meminta Polisi secepatnya menuntaskan kasus yang menimpa ibu mertuanya tersebut.

“Kasus ini sudah lama kami lapor, sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami minta secepatnya diselesaikan supaya ada kepastian hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Dia mengakui, berkas perkara sempat dikembalikan oleh Jaksa disertai petunjuk. 

“Atas petunjuk jaksa kami sudah bawa saksi yang berada langsung saat kejadian,” terangnya.

Kisman mengatakan, kasus ini sudah berjalan setahun lebih sejak kejadian pada April 2024 lalu.

“Penangguhan penahanan tersangka sudah setahun lebih,” sorotnya.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Abdul Malik mengaku penanganan kasus tersebut masih berlanjut.

“Saat ini kami masih memenuhi petunjuk jaksa,” ucap Abdul Malik yang dikonfirmasi pada Sabtu 31 Mei 2025.

Bekas Kasat Narkoba itu menjelaskan berkas perkara sudah beberapa kali dilimpahkan ke Kejaksaan namun dikembalikan lagi.

“Saat ini kami sedang penuhi petunjuk Jaksa dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan kembali,” ujarnya.

Soal penangguhan penahanan terhadap para tersangka, Abdul Malik membenarkan adanya penangguhan penahanan tersebut.

“Kasus ini tetap kami lanjutkan. Kami penuhi dulu petunjuk jaksa,” tandasnya. (MDG05) 

Langgar Etika, Dua Perwira Polisi ‘Dicopot’, Guru Besar Unram Sampaikan Apresiasi Ketegasan Polda NTB

Langgar Etika, Dua Perwira Polisi ‘Dicopot’, Guru Besar Unram Sampaikan Apresiasi Ketegasan Polda NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.id.– Langkah tegas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua anggotanya, yakni KOMPOL Y dan IPDA AC, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Guru Besar Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., menilai keputusan tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kehormatan korps Bhayangkara.

“Ini langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Polda NTB tidak bermain-main dalam menegakkan disiplin dan etika di internal kepolisian. Sanksi terhadap pelanggaran etika, apalagi yang menyangkut perilaku tercela, harus ditindak secara transparan dan adil,” ujar Prof. Galang dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (31/05).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penerapan regulasi seperti Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri mencerminkan keberpihakan institusi pada prinsip negara hukum.

Tak hanya itu, Prof. Galang juga menyoroti pentingnya pemisahan antara proses etik dan pidana dalam kasus tersebut.

“Ketika Polda NTB melanjutkan penyidikan pidana walaupun sanksi etik sudah dijatuhkan, itu adalah bukti bahwa prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap dijaga. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam konteks reformasi Polri menuju profesionalisme yang sesungguhnya,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan bahwa langkah Polda NTB tersebut sejalan dengan semangat Polri PRESISI yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, penegakan etik yang tegas harus menjadi preseden positif bagi jajaran kepolisian di wilayah lain.

“Penegakan etik yang tegas bukan hanya berdampak ke dalam, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi publik bahwa Polri bersungguh-sungguh ingin memperbaiki citra dan kualitas layanannya,” tutupnya.(Sekjend MDG)

Dihebohkan, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima Dan Anggota Fraksi Golkar Dapil III Menjadi Kontroversi Dikalangan Media Sosial

Dihebohkan, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima Dan Anggota Fraksi Golkar Dapil III Menjadi Kontroversi Dikalangan Media Sosial

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.id.~ Menarik Perhatian Publik dalam pernyataan resminya akun Facebook Pak Dewan sekaligus sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima dapil lll Fraksi Partai Golkar menjadi kontroversi di kalangan media sosial dan masyarakat khususnya di hebohkan para pengguna Meta. 

Adapun Stekmen status akun Facebook " Sang Tawakal ". atas nama Ramdin SH. Sebagai Pribadi & Sebagai sekretaris Fraksi Golkar Kita Aprsesiasi Program Bupati Ady-Irfan Selasa Menyapa. 

Tetapi Sebagai Mitra Sejajar yaitu Penyelenggara Pemerintah Daerah Sesuai Arahan BPK & Fungsi Pengawasan bahwa Pimpinan & anggota Dewan harus Memiliki Tingkat Kecurigaan Tinggi Pada Eksecutive atas pelaksanaan Kegiatan APBD. 

Inpres No. 1 THN 2025. Inpres Tersebut memerintahkan kepada Seluruh kementrian, Lembaga, Pemerintah Propinsi,bahkan kabupaten & Kota utk melakukan Efisiensi Anggaran dlm pelaksanaan APBN & ABPD tahun anggaran 2025.Koordinasi Dgn DPRD sangat di Perlukan krn pergeseran Efisiensi Anggaran yg di Implementasikan melalui APBD Perubahan atau APBD Tambahan memerlukan Persetujuan Lembaga DPRD. 

Pemprov NTB & Kota Bima Sudah melalui Tahapan perintah Inpres No.1 THN 2025.

Lalu Apa Celah istimewahannya Pemda Bima Mengabaikan Amanah Inpres Tersebut.,.!! 

Sehingga Lewat TS kemarin Siang Saya menuding adanya Dugaan awal Kegiatan APBD termasuk Anggaran Program Selasa Menyapa Sepihak (Siluman).!!! 

Minggu Depan OPD terkait terutama BPKAD khusus Bidang Penganggaran akan kita panggil terkait Data Anggaran Sepihak.!!! 

Jika ada penafsiran lain itulah makna perbedaan pandangan.!! Tuturnya Ketua Komisi ll

Salah satu Aktivis yang tidak ingin namanya tercantum dalam lampiran berita mengkritisi ( Sang Tawakal ) menyampaikan bunyi Inpres No. 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

Ini masih bermain dalam tataran terindikasi, mirisnnya. Statement pak Dewan selaku ketua komisi II yang membidangi tentang penggunaan anggaran beliau wajar kaget dan menanyakan sumber Anggaran yang dipakai untuk program Selasa menyapa, karena belum ada Rapat bersama pihak eksekutif dan legislatif, karena fungsi pokok komisi II adalah Komisi II DPRD Kabupaten Bima bertanggung jawab atas urusan ekonomi dan keuangan, termasuk perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, logistik, koperasi, serta keuangan daerah. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pembahasan APBD, laporan keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah...

Fungsi DPRD kabupaten meliputi pembentukan peraturan daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. DPRD juga memiliki tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi representasi rakyat di daerah.

1. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): DPRD bersama-sama dengan Bupati membuat Perda yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah. 

2. Anggaran. DPRD memiliki fungsi anggaran dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh Bupati. 

3. Pengawasan. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD serta kebijakan pemerintah daerah. 

4. Representasi Rakyat. DPRD adalah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat di daerah dan menjaring aspirasi masyarakat. saya Fungsi DPRD Kabupaten Bima. 

Nah, ini menarik untuk di bahas loh, Program Selasa menyapa telah berjalan dan tentu menggunakan Anggaran yang fantastik, dan Secara regulasi anggaran tersebut Harus diperjelas bersumber dari APBD.

Pak Dewan sang Sang Tawakal harus kemudian memanggil pihak terkait untuk mempertanyakan sumber Anggaran dari mana, Dinas terkait, ketua tim program Selasa menyapa misalnya, wajar dong statement adanya indikasi memakai Anggaran siluman.

Makin kuat dugaan saya bahwa, Pak Taufikurrahman kepala Bappeda kabupaten Bima, yang konon katanya PLT Kepala Dinas pertanian juga ketua Tim pelaksana Program Selasa menyapa yang memilki peran sehingga Program Selasa menyapa berjalan tanpa di ketok anggaran terlebih dahulu.

Semacam terjadi miss komunikasi antara lembaga Eksekutif dan legislatif, padahal belum seumur Jagung Bupati dan wakil Bupati terpilih kabupaten Bima dengan program Selasa menyapa sudah mengahdirkan ragam problem. Cetusnya

Mantan Ketua Komisi 1 Menyoroti dinamika dalam Pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima Ramdin,SH yang kontroversi beberapa hari terakhir, mengatakan adanya penyalahgunaan APBD ( Siluman) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.2,5 Milyar untuk kepentingan program "Selasa Menyapa" oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima Dokter H.Irfan, dinilai sangat berlebihan tidak berdasarkan fakta.

Pasalnya, anggaran Rp.2,5Milyat tersebut diperuntukan bagi 50 Desa untuk pemberdayaan serta diperuntukan pembangunan yang mengarah pada swadaya dan menggelorakan budaya gotong royong yang selama ini nyaris tak terlihat lagi di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bima. 

"Demikian disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S,Sos menanggapi ocehan kader Partai Golkar urusan Dapil III tersebut".

Hal tersebut. Total anggaran Rp.2,5Milyar yang disampaikan Ramdin alias Gio mengumbar-ngumbar di media sosial melalui akun Facebook ( Sang Tawakal) tersebut, memang benar adanya, dan itu bukan dana siluman. Melainkan telah tertuang dalam dokumen APBD Kabupaten Bima Tahun anggaran 2025 secara sah, kemudian setelah pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi semua daerah untuk melakukan pergeseran program pasca pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak oleh bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan lalu.

"Sangat miris ketika dana siluman itu bila tidak ada dalam dokumen APBD. Sepanjang anggaran tersebut ada dalam dokumen APBD, dan diperkuat oleh perbup APBD, maka anggaran tersebut sah digunakan,apalagi untuk kepentingan rakyat kabupaten Bima,"jelasnya.

Lebih rinci lagi, mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini menjelaskan, dari total anggaran 2,5 milyar itu, satu desa diberikan Rp.50 juta. Bahwa itu dimanfaatkan langsung oleh desa setempat.

Maka hal ini Bupati dan wakil Bupati Bima mewujudkan visi misi mampu melaksanan program selasa Menyapa di 50 desa yang mendapat anggaran Rp.50 juta tersebut. Tutur Rafidin 

Lanjut nya. Sebagai contoh, di desa Lambu saat kegiatan Selasa menyapa kemarin, pemerintah desa melaksanan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 600 meter. Dengan panjang jalan itu, kalau dipihak ketigakan akan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, tapi dengan program Selasa menyapa hanya menghabiskan anggaran Rp.45 juta dengan kualitas pekerjaan yang sangat bermutu, sedangkan sisanya Rp.5juta untuk kegiatan gotong royong.

"Sasaran penggunaan uang 50juta untuk 50 desa tersebut sangat tepat dan volume pekerjaannya lebih banyak dibandingkan dengan pihak ketiga.Nah, program seperti ini harus kita dukung bersama,lebih-lebih kita sebagai wakil rakyat,apalagi Ady-Irfan ini baru beberapa bulan dilantik, sehingga butuh dukungan moral bagi kita semua,terutama kita di lembaga dewan,"terangnya.

Karena itu, Rafidin mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari rakyat biasa, mahasiswa, aktivis, LSM, praktisi hukum, akademisi dan lainnya agar bersama-sama memberikan dukungan moral untuk pemimpin daerah Kabupaten Bima, agar membangun Bima jauh lebih maju dari sebelumnya.

"Tentunya Bima yang bermartabat, rakyat hidup dalam kedamaian dan bisa bermandiri, bahwa lewat program pemberdayaan yang tepat sasaran,"pungkasnya. (Sekjend MDG)

HMI VISIONER Resmi di Deklarasikan, Tata Sapriadin Sap Adu Gagasan

HMI VISIONER Resmi di Deklarasikan, Tata Sapriadin Sap Adu Gagasan

Media Dinamika Global       Comment   

PEKANBARU. Media dinamika global-id._Melalui dinamika panjang kongres ke XXXIV di Pekanbaru sudah berjalan sampai hari Rabu. Walaupun dinamika yang cukup keras, salah satu kandidat ketua umum PB HMI Tata Sapriadin ada kongres sekali ini sudah mendeklarasikan diri bertahan bersama tim dan koalisi dengan Visi HMI Visioner.

Tata Sapriadin sudah didukung Oleh HMI Badko Bali Nusra 6 Cabang dan cabng pewakilan lain seluruh indonesia bertempat di Kedau Kopi sayang Pekanbaru (28/5/2025). berlangsung dengan rapi, hangat dan ceria.

“Kongres kali ini adalah momentum sejarah besar untuk cabang cabang, sebagai cara saya mengabdi sekarang saya menyatakan diri sia adu gagadan dan Maju Sebagai Ketua Umum PB HMI Pada Kongres XXXIV di Pekanbaru inI” ujar Tata dalam agenda deklarasi.

Agenda berlangsung lama dan besar sampai sebagian peseta yang hair deklarasi duduk diluar, antuasias Cabang se Indonesia begitu baanvak denga adanya agenda Deklarasi HMI Visioner ini.

“ Harapan kedepan dengan Cabang se indonesia yang Nadir kita tetap kompak dan konsisten kedepan, dan patut kita bangga mendengar Frum Kongres Resmi Merilis Bahwasannya Calon Ketua Umum PB HMI Harus LK 3 dan saya sediri sudan LK3. Jadi Kemenangan hadir dalam kita Bergama. . Ujar Tata Sapriadin dengan menggebu gebu.

Calon kandidat Tata Sapriadin dan cabang Se Indonesi yang Hadir saling adu pikiran dan diskusi panjang terkait HMI Visioner, dengan diskusi panjang akhirnya cabang mapu paham dan menegrti terkait HMI Visioner. 

‘Saya harap jaga prinsip yang kita sepakatati berama kali ini, semla cabang insyaAllah kita akan siapkan dan fasilitas kebutuhan Untuk PB HMI kedepannya” jar tata

Deklarasi ini bukan menjadi akhir tapi menjadi awal kebersamaa kita sema sebagai kader HMI yang memiliki hak yang sama di organisasi tercinta HMI. Pungkasnya (DEDEN CITRAWAN MDG/006)

Kusuma Permadi SH Wakil Ketua DPRD Menghadiri Peletakan Batu Pertama RSUD Kota Bima

Kusuma Permadi SH Wakil Ketua DPRD Menghadiri Peletakan Batu Pertama RSUD Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., menghadiri acara peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima, Program Hasil Terbaik Cepat ( PHTC ) atau Quick Win Peningkatan Kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Acara peletakan Batu Pertama turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin beserta rombongan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Walikota Bima H. Arahman H. Abidin, S.E., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), . Abdul Rauf, Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota.

Hadir juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima dan Kabupaten Bima, Pimpinan PT. Hutama Karya (HK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan awak media.

Peletakan Batu Pertama secara simbolis di lakukan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Walikota Bima, Pimpinan PT. Hutama Karya ( HK ) dan Direktur RSUD Kota Bima, dr. Fathurrahman.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pembangunan RSUD Kota Bima salah satu Komitmen pemerintah pusat untuk menyamaratakan akses pelayanan kesehatan hingga ke wilayah timur Indonesia.

Mentri Kesehatan Pembangunan rumah sakit diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang lebih representatif dan terjangkau bagi masyarakat Kota Bima dan sekitarnya.

Menurutnya Layanan Kesehatan yang Representatif di Daerah adalah salah satu program utama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

Lanjut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bahwa Proyek Pembangunan Pembangunan RSUD Kota Bima ini dalam rangka peningkatan Kelas Rumah Sakit dalam mendukung layanan memperluas layanan kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU).

Masih menurut Mentri Kesehatan bahwa pekerjaan ini semua menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimana bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

“Dan sesuai dengan prioritas nasional dan DAK ersebut digunakan untuk mendanai kegiatan fisik maupun nonfisik, seperti pembangunan infrastruktur atau operasional layanan public”., Pungkasnya.

Acara peletakan Batu Pertama Pembangunan RSUD Kota Bima ini berlangsung pada hari Rabu 28 Mei 2025 di Lahan eks-Kantor Wali Kota Bima.(Sekjend MDG)

Dukung Asta Cita Presiden, Pemerintah Desa Sakuru Menggelar MUSDESUS Pembentukan Koperasi Merah Putih

Dukung Asta Cita Presiden, Pemerintah Desa Sakuru Menggelar MUSDESUS Pembentukan Koperasi Merah Putih

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bimamenggelar Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) guna pembembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Senin, (28/05/25)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Sakuru, Pendamping Desa, Perangkat Desa, Lembaga BPD, LPMdes, Tokoh Masyarakat, Kader Posyandu, Kader PKK, pelaku UMKM, Babinsa, Babinkamtibmas dan warga Desa Sakuru.

MUADESUS ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Koperasi di Pedesaan.

Sehingga dalam hal ini Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan., salah satu upaya nyata dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk koperasi sebagai wadah usaha bersama masyarakat desa. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Sakuru menggelar MUSDESUS guna membentuk Koperasi Merah

Disela kegiatan, Suharto, S.Pd selaku Kepala Desa Sakuru melalui Media ini menyampaikan, hari ini kami resmi melakukan pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Sakuru, maka diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi desa, ujarnya.

Lanjut dikatakannya, MUSDESUS Pembentukan Koperasi Merah Putih ini merupakan momentum penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, dengan itu semua, kedepannya akan bisa menjawab terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketua Koperasi Merah Putih, memegang peran penting sebagai penanggungjawab sekaligus motor utama dalam memjalankan operasional Koperasi Merah Putih, pungkas Suharto.

Karena ini merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara maksimal dan berbasis usaha bersama, maka kami atas nama Pemerintah Desa Sakuru berkomitmen untuk mendukung penuh, dan memastikan prosesnya berjalan dengan baik.

Apalagi potensi lokal di Desa Sakuru sangat memungkinkan sekali untuk dikelola, seperti pemanfaatan pembelian gabah, bawang merah maupun pengembangan usaha-usaha lain yang dapat mendukung perkembangan Koperasi Merah Putih, 

Terakhir disampaikannta, dengan demikian diharapkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat. (MDG 23)

Desa Monta Gelar MUSDESUS Pembentukan Koperasi Merah Putih

Desa Monta Gelar MUSDESUS Pembentukan Koperasi Merah Putih

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) guna pembembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Senin, (26/05/25)

MUADESUS ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Koperasi di Pedesaan. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Monta, Pendamping Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Kader Posyandu, Kader PKK, pelaku UMKM, Babinsa, Babinkamtibmas dan warga Desa Monta 

Dalam MUSDESUS, dibahas beberapa hal penting terkait pembentukan koperasi, antara lain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Struktur Organisasi, Program Kerja, serta Pemilihan Pengurus.

Warga desa secara aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran demi terwujudnya koperasi yang kuat dan berkelanjutan. 

Pembentukan Koperasi "Merah Putih" diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Monta, hal lain juga akan diharapkan menjadi wadah bagi warga untuk mengembangkan usaha, mengakses permodalan, dan memasarkan produk unggulan lokal maupun yang ada sekitarnya.

Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan momentum penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. Maka momen ini juga akan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, sehingga Pemerintah Desa bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Koperasi ini juga diharapkan menjadi simbol kemandirian ekonomi lokal, dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang tentunya berdiri tegak di bawah panji merah putih mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Berdasarkan hasil MUADESUS yang dilaksanakan, Pemerintah Desa Monta berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih, agar Koperasi ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selain dukungan moral dari pemerintah desa, dukungan juga diwujudkan melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi akses permodalan. Sehingga melalui kerjasama dan partisipasi aktif seluruh warga, diharapkan Koperasi "Merah Putih" dapat menjadi motor penggerak perekonomian Desa Monta.

Disisi lain mensukseskan Koperasi Merah Putih ini sebagai salah satu bentuk dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. (MDG 02)

Momen Pembukaan Muscab Ke-7 IBI, Bupati Bima Berharap Bisa Menjadi Garda Terdepan Setiap Kegiatan Kemanusiaan

Momen Pembukaan Muscab Ke-7 IBI, Bupati Bima Berharap Bisa Menjadi Garda Terdepan Setiap Kegiatan Kemanusiaan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Pemukulan Gong oleh Bupati Bima Ady Mahyudi menandai dimulainya Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-7 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bima Tahun 2025 Sabtu (24/05/2025) di Gelanggang Olahraga (GOR) 7 Brother Woha.

Muscab yang mengusung tema, " "Satukan Langkah Dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti" tersebut dihadiri pula oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima, Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, Ketua GOW Ny. Anita H. Irfan, Ketua DWP Persatuan Fitriani Linggi Ardi, Ketua PD IBI NTB Hj Rokhliana, S.ST., S. Keb.,Bd., MM dan Unsur Muspika kecamatan Woha dan Belo.

Bupati Ady Mahyudi dihadapan Ketua IBI Kabupaten Bima Bidan Sitha Isa Arrahwati, S.ST dan jajaran pengurus dalam sambutannya mengungkapkan, tema yang diusung mencerminkan wujud komitmen pada bidan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang profesional.

“Musyawarah cabang hari ini dapat menjadi momentum yang menghasilkan kepemimpinan dan pengurus yang solid, profesional dan mampu bersinergi dengan pemerintah serta organisasi lain”. Harapnya.

Pemerintah daerah meyakini, IBI memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serta menurunkan prevalensi stunting. Imbuh Bupati. 

Menutup arahannya, Bupati Ady Mahyudi berharap agar IBI Kabupaten Bima dapat menjadi garda terdepan dalam setiap kegiatan kemanusiaan yaitu termasuk dalam membantu memberikan dukungan baik secara tenaga moril maupun materiil dalam penanganan korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bima.

Sebelumnya, Ketua IBI NTB Hj Rokhliana S.ST., S.Keb., Bd., MM dalam sambutannya menyatakan komitmen dan kesiapan mendukung semua program kerja IBI dan Program pemerintah Kabupaten Bima.

Hj. Rokhliana mengajak para pengurus untuk senantiasa menjaga organisasi, merawat dan menumbuh kembangkan dengan baik, semoga Musyawarah Cabang ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bima ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat dan memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang ada serta menguatkan langkah kita bersama untuk mewujudkan visi dan misi IBI”. Ucapnya. (MDG 02)

SK TPU PolPP Dipertanyakan, Diduga Mainan Kasat Dan Eks Bupati Bima

SK TPU PolPP Dipertanyakan, Diduga Mainan Kasat Dan Eks Bupati Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- SK TPU PolPP Dipertanyakan, Diduga Mainan Kasat Dan Eks Bupati Bima. Hal ini diketahui setelah adanya unggahan dari salah satu Facebook yang mengajak semua orang agar mAri kita sama sama klarifikasikan bersama tentang SK sukarela saya yang di tanda tangani kasat PolPP kab bima pada 1 Oktober  2014, dan SK PTT dari 2017 dan 18 yang di tanda tangani oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE ( Jumat, 23/05/25).

Salah satu Korban Satpolpp menceritakan dalam Facebooknya menjelaskan tentang Kronologis yang sebenarnya tentang adanya Diskriminasi terhadapnya yaitu terkait SKnya tahun 2019 dan 2020 di rubah lagi menjadi SK TPU yang sampai sekaran tidak diberikan dan masih berada di Kantor Satpolpp kabupaten Bima dan SK 2019 dan 2020 karena alasanya kami yang lolos dari TPU angkatan 2017 itu tidak menerima SK TPU karena SKnya diserahkan secara simbolis.

Lalu pada Bulan Januari tahun 2021  sampai hari ini gajinya di tahan.

Pertanyaan saya Mengapa Kasat Polpp Kab Bima yang mulia pak Bahrain tidak mau memberikan surat pengalaman kerja saya untuk mengikuti tes P3K kemarin?

Apakah SK Sukarela dan SK PTT dan TPU yang saya miliki itu di anggap palsu oleh kasat polpp kab bima yang mulia pak Bahrain ?

Dimohon di bantu semua teman teman media,,karena persoalan saya secara organisasi Satpol-PP sudah saya lewati semuanya.

Apabila semua SK saya di anggap palsu yang di tanda tangani oleh Eks Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE  sehingga saya tidak di perbolehkan ikut tes P3k maka saya akan siap mengembalikan uang Negara yang pernah saya terima di Satpol-PP selama beberapa tahun silam. Tukasnya

Lanjutnya, Dan kalaupun benar SK saya legal yang di tanda tangani oleh Eks Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri  itu kenapa gaji saya di tahan sampai hari ini, Ingat kasat polpp yang mulia pak Bahrain apabila sk dan baju saya pake Selama ini dianggap  palsu maka dengan waktu yang dekat saya siap membawa SK dan baju yang saya pakai siap membuka di depan kantor satpolpp kab Bima atau di depan Kantor Bupati Bima

Apabila perlu saya bakar karena saya telah melanggar aturan yang ada di organisasi Polpp kab bima,,yakin dan percaya ,,kulil haqqa wala Kana muran katakan yang baik walaupun pahit.Tegasnya.

Selaku Korban Kebiadaban dari Oknum Kasat Polpp tersebut, dalam waktu dekat melakukan Upaya Audiensi guna mendapatkan Kepastian Hukum terkait Nasib saya dan teman saya yang lainnya. Pungkasnya

Sementara disisi lainnya, Oknum Kasat Polpp yang coba di Hubungi lewat WAnya tidak menjawab justru ada tanda centang dua hitam saja, hingga Berita ini diturunkan.( MDG024/026).

Lurah Panggi Hadiri Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Lurah Panggi Hadiri Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Lurah Panggi Ijwan, A.Sos menghadiri Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang digelar di Aula Maja Labo Dahu Kota Bima. Selasa, (20/05/25). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, Pimpinan OPD, camat, dan lurah, selain itu kegiatan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan panggilan moral sekaligus langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.

"Kita ingin membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan mampu memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dari pinggir kota hingga ke jantung kota," tegasnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera melakukan sosialisasi koperasi ini secara persuasif kepada masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mengedukasi warga dan menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai solusi alternatif di tengah maraknya praktik rentenir.

"Koperasi Merah Putih harus menjadi pelita di tengah kegelapan praktik ekonomi yang menjerat rakyat kecil. Jika koperasi kita sehat dan kuat, ekonomi masyarakat akan terbantu," ujar Aji Man, sapaan akrab Wali Kota Bima.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan gerakan Koperasi Merah Putih sebagai tonggak kebangkitan ekonomi lokal.

"Mari kita ganti ketergantungan dengan kemandirian. Koperasi adalah jalan menuju kesejahteraan yang adil dan beradab," pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Panggi Ijwan, S.Sos diruang kerjanya menjelaskan, setelah kita mengikuti kegiatan Sosialisasi tersebut, maka tugas selanjutnya melakukan pembentukan pengurus tingkat Lurah masing-masing.

Koperasi Merah Putih merupakan wujud Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya pemerataan ekonomi, maka harus kita dukung penuh, namun untuk pembentukan kepengurusan kami belum bisa pastikan, karena kami beberapa hari lagi ada kegiatan MTQ tingkat Kelurahan, Insya Allah dalam waktu dekat, ujarnya.

Disisi lain dikatakannya, terkait dengan Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi disetiap Kelurahan bisa tercapai, dan semoga kepengurusan yang dibentuk nanti bisa mengelola ini dengan baik, seperti bisa memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan potensi yang ada di Kelurahan Panggi lebih khusus lagi potensi yang ada di Wilayah Kota Bima.

Karena ini merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara maksimal dan berbasis usaha bersama, maka saya harus memastikan pengurus memiliki kompetensi, semangat kewirausahaan maupun pendukung lainnya.

Dengan demikian diharapkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat. (MDG 02)

Polri Tegaskan Ijazah Bapak Ir H Joko Widodo Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana

Polri Tegaskan Ijazah Bapak Ir H Joko Widodo Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.Id.– Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Ir H Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.(Team)