Bima, NTB. Media Dinamika Global.id. Tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus lalu terus memantik gelombang amarah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tidak terkecuali di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima melalui ketuanya, Hairul, mengeluarkan pernyataan sikap keras: Kapolri harus bertanggung jawab dan bila perlu segera dicopot dari jabatannya. DPRD juga harus dibubarkan karena kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Tragedi yang Menghantam Nurani Bangsa
Kematian Affan Kurniawan, seorang warga biasa yang tidak terlibat dalam aksi, menjadi simbol betapa aparat keamanan telah kehilangan arah. Alih-alih menjaga keselamatan, kendaraan taktis Brimob justru menabrak dan menggilas nyawa rakyat.
“Affan adalah simbol penderitaan rakyat yang ditindas oleh sistem. Nyawanya hilang bukan karena kejahatan, tapi karena kebrutalan negara. Kapolri tidak bisa hanya minta maaf—tanggung jawabnya adalah moral, politik, dan hukum. Bila perlu, Kapolri harus segera dicopot,” tegas Hairul, Ketua SEMMI Cabang Bima, Sabtu (30/8/2025).
DPRD: Lembaga yang Kehilangan Marwah
Dalam pernyataannya, Hairul juga menuding DPRD sebagai lembaga yang tidak lagi layak disebut wakil rakyat. Menurutnya, parlemen di daerah maupun pusat hanya menjadi stempel kepentingan elit, melupakan penderitaan masyarakat.
“DPRD hari ini telah berkhianat. Mereka mengabaikan jeritan rakyat, sibuk dengan tunjangan dan fasilitas mewah di tengah rakyat yang kelaparan. Lembaga seperti itu sudah tidak punya legitimasi moral. Jalan terbaik adalah dibubarkan!” ucap Hairul dengan suara lantang.
Aksi 1 Desember: Gelombang Rakyat Akan Bangkit
SEMMI Cabang Bima memastikan akan memobilisasi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk turun ke jalan pada Senin, 1 Desember 2025, tepat di depan gedung DPRD Kota dan Kabupaten Bima. Aksi ini akan menjadi manifestasi kemarahan rakyat, sekaligus tanda bahwa demokrasi tidak bisa lagi dipermainkan oleh elit dan aparat represif.
“Aksi kami bukan sekadar demonstrasi. Ini adalah panggilan sejarah, suara rakyat yang terampas, dan perlawanan terhadap sistem yang busuk. Dari Bima, kami bersuara untuk Indonesia: Copot Kapolri, Bubarkan DPRD!” seru Hairul.
Gelombang Nasional: Demokrasi di Ujung Tanduk
Gelombang protes akibat tragedi Affan tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Bali, NTB, hingga berbagai kota lain, aksi solidaritas terus berkobar. Gedung DPRD di beberapa daerah bahkan terbakar oleh amarah massa. Permintaan maaf Presiden Prabowo dan Kapolri dinilai tidak cukup meredam kekecewaan rakyat.
Laporan Reuters menyebut, ribuan mahasiswa berikrar melanjutkan aksi hingga tuntutan dipenuhi (Reuters
). Sementara AP News melaporkan, sedikitnya tiga orang tewas akibat bentrokan, dengan gedung parlemen daerah di Jawa dan Sumatera dibakar massa (AP News).
Tiga Tuntutan SEMMI Cabang Bima
Kapolri dicopot – karena gagal menjaga nyawa rakyat dan mencederai demokrasi.
DPRD dibubarkan – karena tidak lagi menjadi rumah aspirasi rakyat.
Reformasi sistem pengamanan aksi – untuk menghentikan pola represif dan menjamin keselamatan dalam penyampaian aspirasi.
Affan Adalah Api Perlawanan
“Affan bukan sekadar korban, ia adalah api perlawanan. Dari tragedinya, lahir kesadaran bahwa negara sedang berada di jalan yang salah. Jika negara terus tuli terhadap suara rakyat, maka rakyatlah yang akan mengguncang pilar-pilar kekuasaan. Dari Bima kami berseru: demokrasi harus diselamatkan, dan itu dimulai dengan mencopot Kapolri serta membubarkan DPRD!” tutup Hairul. (Tim)
