Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan mahasiswa terkait kenaikan harga tiket bus rute Mataram–Bima yang melonjak signifikan menjelang momentum mudik.
Dalam audiensi tersebut, pihak Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan, Sobri, menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar kenaikan harga tiket bus pada rute tersebut.
Sobri menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi kenaikan tarif. Pertama, adanya kebijakan tarif angkutan pada masa Lebaran yang berlaku sejak H-10 hingga H+10. Pada periode tersebut, harga tiket yang sebelumnya sekitar Rp250.000 mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp330.000 hingga Rp350.000.
Kedua, adanya kenaikan biaya penyeberangan kapal dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano yang turut mempengaruhi biaya operasional transportasi darat.
Ketiga, pihak perusahaan bus menyampaikan bahwa ketika kendaraan kembali dari Bima menuju Mataram, jumlah penumpang relatif sedikit sehingga berdampak pada keseimbangan biaya operasional perjalanan.
Namun dalam forum audiensi tersebut, IMBI Mataram melalui Ketua Umum Formateur, Arif Rizal Muhaimin, menyampaikan bahwa alasan-alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk membebankan kenaikan harga yang tinggi kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam praktik usaha tentu terdapat risiko keuntungan maupun kerugian, sehingga tidak tepat apabila seluruh beban operasional dialihkan kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai pengguna transportasi.
“Transportasi publik seharusnya berpijak pada nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata-mata pada pertimbangan keuntungan ekonomi,” ujarnya dalam audiensi tersebut.
IMBI Mataram juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan transportasi tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya pada momentum mudik yang menjadi kebutuhan sosial bagi banyak orang.
Selain itu, dalam audiensi tersebut juga terungkap adanya ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan oleh Dishub dengan harga yang terjadi di lapangan. Pihak Dinas Perhubungan NTB menyampaikan bahwa tarif resmi rute Mataram–Bima berada di kisaran Rp330.000.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian operator bus menjual tiket hingga Rp350.000.
Menanggapi hal tersebut, Arif Rizal Muhaimin secara tegas menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak Dishub NTB terhadap operator transportasi.
Bahkan dalam forum audiensi tersebut, Ketua IMBI Mataram menelpon langsung salah satu pihak perusahaan bus di hadapan Kabid Angkutan Dishub NTB untuk menanyakan harga tiket yang sedang berlaku. Dari percakapan tersebut, baik pihak Dishub maupun peserta audiensi mendengar bahwa harga tiket yang diterapkan di lapangan memang tidak sepenuhnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.
Peristiwa tersebut semakin memperjelas adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, IMBI Mataram menilai Dishub NTB tidak cukup hanya menetapkan tarif, tetapi juga harus memastikan pengawasan serta pengendalian terhadap operator transportasi agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten.
Menanggapi temuan tersebut, pihak Dinas Perhubungan NTB menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan evaluasi terhadap operator bus yang menjual tiket di atas tarif yang telah ditetapkan.
Bagi IMBI Mataram, persoalan ini bukan sekadar mengenai angka harga tiket, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik tarif yang tidak terkontrol.
IMBI Mataram menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara serius agar kebijakan transportasi di NTB dapat berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Bima yang sangat bergantung pada jalur transportasi Mataram–Bima.
Redaksi |