Dompu, Media Dinamika Global.Id.— Pemerintah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu didesak untuk membuka secara transparan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024–2025. Desakan keras itu disampaikan Aktivis NTB Panglima Manggelewa.
Panglima menilai hingga kini Pemdes Doromelo terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran desa. Transparansi adalah kewajiban mutlak yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
“Dana Desa dan ADD itu uang rakyat. Pemdes wajib terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi anggaran. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Syuriadin kepada Media Dinamika Global, Selasa (3/2/26).
Kata Syuriadin disapa Panglima Manggelewa, di lapangan banyak warga mempertanyakan realisasi sejumlah program desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) melalui DD dan ADD, namun tidak mendapatkan penjelasan memadai dari pemerintah desa. Kondisi ini memicu kecurigaan publik terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran.
Panglima Manggelewa juga menyoroti minimnya laporan realisasi kegiatan program Desa sesuai dengan penetapan APBDesa yang seharusnya terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat.
“Kalau pengelolaan anggaran bersih dan sesuai aturan, kenapa harus takut transparan? Ini justru memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih lanjut Panglima Manggelewa, dugaan tersebut program desa terkait peningkatan jalan tani, Drenase, pengadaan, biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas. Kendaraan dinas Desa akhir-akhir ini menjadi perbincangan oleh masyarakat.
"Salah satu kendaraan dinas Desa diduga digelapkan, sekarang baru muncul kembali kalau tidak ada desak masyarakat," jelasnya.
Panglima menegaskan, jika dalam waktu dekat Pemdes Doromelo tidak segera membuka data dan laporan penggunaan DD dan ADD secara terbuka, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat, DPMD, hingga aparat penegak hukum.
“Ini peringatan serius. Jangan main-main dengan uang rakyat,” tutup Panglima.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Doromelo belum bisa hubungi. (*).