Media Dinamika Global: Kesehatan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 20 Desember 2025

TP.PKK Kabupaten Bima Kembali Berkiprah di Selasa Menyapa Langgudu


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Seperti pada kegiatan Selasa Menyapa di beberapa kecamatan sebelumnya, Kamis (18/12) jajaran Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, melalui semua Pokja yang ada melakukan beragam kegiatan baik aspek kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan beragam kegiatan lainnya. Sabtu, (20/12/25)

Ketua TP PKK Kabupaten Bima melalui Sekretaris organisasi tersebut Saadatul Ummi, ST memaparkan, kegiatan yang direalisasikan oleh 4 kelompok kerja (Pokja) itu mencakup pemberian 40 paket kebersihan rumah tangga bagi ibu hamil di SDN Karumbu. 

Sementara di tempat yang sama, melalui Pokja IV, TP. PKK kabupaten Bima memberikan edukasi pencegahan kanker serviks. Juga melakukan pembinaan dan advokasi pada kelompok kelas ibu hamil terkait pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA), pemeriksaan kehamilan, "Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang ditujukan untuk memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang tepat selama kehamilan dan persalinan, serta mencegah komplikasi yang mungkin terjadi.

Masih terkait kesehatan perempuan, dilakukan advokasi 

reproduksi sehat dan screening dan imunisasi HPV DNA. Sebuah tes untuk mendeteksi DNA virus Human Papillomavirus (HPV) yang dapat menyebabkan kanker serviks. Tes ini biasanya dilakukan untuk screening awal kanker serviks, terutama untuk mendeteksi HPV". Terangnya.

Dalam upaya mendorong peningkatan literasi, Pokja II memfasilitasi pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Dusun Oi Balu Desa Karumbu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melalui Pokja TP. PKK Kabupaten Bima menggelar penyuluhan kepada kelompok umur lanjut usia (Lansia) di halaman SDN Karumbu. (Red)

Kunjungi Sejumlah Pos Yankes Selasa Menyapa, Wabup H. Irfan Apresiasi Peran Nakes


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id Dalam kunjungan ke beberapa pos pelayanan kesehatan (Yankes) dan KB gratis pada sejumlah titik pelayanan baik di halaman kantor desa Karumbu, SDN Karumbu, Kantor Desa Kalodu dan beberapa titik lainnya yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Selasa Menyapa Kecamatan Langgudu Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy secara khusus menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang mengabadikan diri pada kegiatan tersebut. Kamis (18/12) 

“atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para tenaga kesehatan (Nakes) yang telah membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program Selasa Menyapa. Kehadiran dan dedikasi para nakes sangat membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kecamatan Langgudu". Ujar Wakil Bupati di sela peninjauan beberapa pos pelayanan kesehatan dan KB gratis yang digelar di SDN Karumbu.

Melalui program Selasa Menyapa, Pemerintah Kabupaten Bima berharap sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjaga demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Wabup juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Langgudu yang telah memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan program Selasa Menyapa sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Kalodu dan SDN Karumbu. Berbagai layanan diberikan kepada masyarakat, di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengobatan gratis, pemasangan alat kontrasepsi (KB), sunatan massal, pelayanan kesehatan ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi dan balita, serta penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan kesehatan gigi dan mulut di lingkungan sekolah.

Sejumlah organisasi profesi dan instansi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Kecamatan Langgudu antara lain Dinas Kesehatan, RSUD Bima, RSUD Sondosia, TP. PKK dan GOW, Puskesmas/Pustu, Posyandu, IKA BOGA, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

(IAKMI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). (Tim)

Senin, 15 Desember 2025

Kades Belo Ucapkan Terima Kasih kepada Gubernur NTB, Posyandu Muhajirin Raih Juara I Tingkat Provinsi NTB


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Desa Belo, Kecamatan Jereweh kabupaten Sumbawa Barat. Posyandu Muhajirin berhasil meraih Juara I Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah capaian yang disambut penuh rasa syukur oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Kepala Desa Belo, Kaharuddin, S.H.I., M.Pd menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur NTB atas dukungan, perhatian, dan kebijakan yang selama ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Keberhasilan Posyandu Muhajirin menjadi Juara I tingkat Provinsi NTB tidak lepas dari perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Bapak Gubernur NTB, H. Dr. Lalu Muhamad Iqbal. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Kepala Desa Belo saat diwawancara di kota Mataram. Selasa (16/12/25).

Menurut Kades, prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh kader posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat Desa Belo yang secara konsisten mendukung program kesehatan ibu dan anak.

Posyandu Muhajirin dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi, inovasi program, hingga keterlibatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan berbasis masyarakat mampu berkembang pesat apabila didukung sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga.

Kades menjelaskan, 6 SPM Posyandu (Standar Pelayanan Minimal) adalah transformasi Posyandu dari fokus kesehatan ibu dan anak menjadi pusat layanan komprehensif. "Emam program posyandu ini, yaitu bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Ketertiban/Keamanan," jelasnya.

Kades berharap, capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh posyandu di Desa Belo maupun desa lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Prestasi ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan kualitas Posyandu Muhajirin ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut Kades, dengan diraihnya Juara I tingkat Provinsi NTB, Posyandu Muhajirin mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi posyandu lain dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

"Kades juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB," tuturnya.

Diakhir disampaikan Kades, bahwa Posyandu Muhajirin sudah siap dan matang untuk lanjut ke tingkat Nasional. Semoga posyandu Muhajirin dapat raih lagi di tingkat Nasional. "Ia meminta kepada Gubernur NTB untuk terus mendukung penuh, mensuport  posyandu Muhajirin kerena ini membawa nama baik daerah dan masyarakat NTB pada umumnya," pungkasnya.

Redaksi  ||

Kamis, 11 Desember 2025

Pemkab Deliserdang Komitmen Dalam Wujudkan Deliserdang sehat Bersih dari Sampah

 


Deli Serdang. Media Dinamika Global.id. Tak ada yang boleh merusak citra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk bertransformasi menjadi daerah yang lingkungannya bersih dan sehat, terutama dari persoalan sampah.

Apalagi, kebersihan merupakan salah satu fokus utama Pemkab Deli Serdang di bawah pemerintahan Bupati, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, dan tertuang dalam salah satu misi dari empat misi besar pembangunan Deli Serdang, yakni Sehat Lingkungannya.

Salah satu upaya yang terus dilakukan untuk mewujudkan misi Sehat Lingkungannya itu, Pemkab Deli Serdang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintah kecamatan, langsung turun tangan untuk penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal, dan melakukan pengawasan ketat terhadap pembuangan-pembuangan sampah liar.

"Kami siap mendukung penuh pemerintah kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam menindak pelaku pembuangan sampah liar. Setiap pelanggaran akan kami proses sesuai ketentuan. Kami mengajak warga untuk tertib dan bekerja sama demi menjaga kebersihan lingkungan," tegas Kasatpol PP Deli Serdang, Marjuki SSos MAP, Rabu (3/12/2025).

Terpisah, Camat Percut Sei Tuan, A Fitrian Syukri SSTP MSi menjelaskan, pihaknya bersama personel Satpol PP telah menertibkan pembuangan sampah liar menggunakan becak motor (Betor) yang dilakukan masyarakat, salah satunya di Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, pada 24 November 2025 lalu.

Betor tersebut diduga mengangkut sampah dari rumah-rumah warga untuk dibuang sembarangan di lahan terbuka.

Praktik tersebut sudah meresahkan masyarakat karena menyebabkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan, serta memicu risiko penyakit.

Tindakan seperti itu tidak boleh berlanjut karena bertentangan dengan aturan kebersihan dan sangat merugikan warga.

"Kami bertindak cepat karena laporan masyarakat sudah sangat jelas. Pembuangan sampah secara liar harus dihentikan. Ini merusak lingkungan dan tidak bisa lagi ditoleransi," tegas Camat.

Kepada masyarakat diimbau agar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan.

"Jika warga tidak tahu harus membuang sampah kemana, silakan jumpai Kepala Desa. Nanti akan didata untuk menjadi Wajib Retribusi Sampah (WRS), sehingga sampah dapat diangkut secara teratur. Dengan begitu, lingkungan kita menjadi lebih tertib dan lebih sehat," ujar Camat.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, lanjut Camat, sangat penting. Sistem pengangkutan sampah yang resmi telah disiapkan desa dan kecamatan agar kebersihan wilayah tetap terjaga.

Selain itu, sambung Camat, berdasarkan arahan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, agar semua perangkat daerah melakukan Jumat Bersih. Bergotong royong melakukan pembersihan sampah di semua kecamatan setiap hari Jumat.

6 KECAMATAN BEBAS SAMPAH 

Di sisi lain, Pemkab Deli Serdang saat ini tengah mengikuti proses penilaian Adipura yang dilakukan tim penilai pusat. Penilaian dilaksanakan di enam kecamatan, yakni Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Deli Tua, Sunggal, Namorambe, dan Patumbak.

‎Dalam penilaian tersebut, seluruh titik yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi pembuangan sampah liar dipastikan sudah tidak berfungsi lagi. Seluruh lokasi pembuangan sampah liar telah ditutup secara permanen, dan saat ini tidak ditemukan lagi timbunan sampah liar di enam kecamatan yang dinilai.

‎Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deli Serdang, Debora menegaskan, pihaknya telah melakukan pengawasan intensif sejak jauh hari sebelum tim Adipura turun ke lapangan.

‎"Kami memastikan seluruh titik yang dulu menjadi lokasi pembuangan sampah liar telah ditutup. Saat ini, kondisi di enam kecamatan yang dinilai sudah bersih dan tidak ditemukan lagi sampah liar," tegas Debora.

‎Keberhasilan menutup seluruh titik pembuangan sampah liar ini tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga peran aktif masyarakat yang semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

‎Debora berharap, melalui upaya maksimal yang telah dilakukan, Kabupaten Deli Serdang dapat meraih hasil terbaik dalam penilaian Adipura tahun ini.

‎"Adipura bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk komitmen kita bersama dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.


Debora menambahkan, agar setiap oknum yang memviralkan sampah di Deli Serdang, diapreasiasi dengan cara merekrutnya sebagai penggiat lingkungan yang bekerja sama dengan desa dan kecamatan.

Itu dilakukan untuk penjagaan penuh dalam razia/ronda sampah liar secara rutin bersama Pemkab Deli Serdang guna mengamankan warga nakal yang tidak mau membayar retribusi sampah dan memilih untuk membuang sampah sembarangan. 

"Alangkah bijaknya bentuk cinta lingkungan kita tidak hanya menyudutkan pemerintahan dalam bekerja, melainkan memviralkan orang-orang yang masih saja nakal membuang sampah sembarangan," jelasnya.

Dia berharap, masyarakat memahami fungsi papan imbauan larangan membuang sampah. Bukan sekadar dibaca, tetapi dilaksanakan. 

"Jika papan imbauan tidak dianggap oleh masyarakat, maka bukan pemerintahnya yang disudutkan dan disalahkan, melainkan masyarakat itu sendiri yang harus malu karena masih rendahnya budaya membaca, memahami fungsi papan imbauan serta masih rendahnya kesadaran dalam penerapan pola hidup bersih," tutupnya.(Tim)

Sabtu, 25 Oktober 2025

Khalid Lantik Asosiasi Futsal Kota Banda Aceh, Ikbal Maulana Jadi Ketua Umum, Tumad Exco


Banda Aceh. Media Dinamika Global.id. Khalid dari Asosiasi Futsal Aceh (AFA) resmi melantik kepengurusan Asosiasi Futsal Kota Banda Aceh (AFK) periode 2025-2029. Posisi ketua umum kali ini dipegang Ikbal Maulana dan Rifki Aufaa Mukia menjadi waketum.

Acara pelantikan yang berlangsung di Aula Balaikotq Mawardy Nurdin, Banda Aceh, pada Sabtu (25/10/25), dalam sambutannya, Khalid menekankan pentingnya kolaborasi untuk pengembangan prestasi futsal di Kota Banda Aceh.

Untuk posisi Executive Commite (Exco) AFK Banda Aceh 2025-2029 salah satu yang dilantik oleh M. Khalid adalah Tuanku Muhammad.

Tumad dipercaya sebagai Exco dengan tugas membawahi bidang Pendanaan dan sponshorship.Tumad mengungkapkan komitmennya dalam mendukung perkembangan futsal di Kota Banda Aceh.

“Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan ini. Sebagai bagian dari Asosiasi Futsal Kota Banda Aceh kedepan saya siap berkolaborasi dengan para pengurus AFK dan Exco lainnya serta berbagai pihak untuk mendukung kemajuan prestasi Futsal dan mendukung generasi muda Kota Banda Aceh untuk gemar berolahraga salah satunya melalui olahraga Futsal," ujar Tumad.

Tumad yang juga wakil Ketua komisi III DPRK Banda Aceh berharap kedepan anak-anak muda di Kota Banda Aceh bisa memilih olahraga sebagai kegiatan sehari-sehari dalam kehidupannya daripada terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merusak jiwa dan badan.

Hadir sekaligus memberi kata sambutan dalam pelantikan AFK tadi malam Ketua KONI Banda Aceh Heri Julius, Said Fauzan Staf Ahli yang mewakili Walikota Banda Aceh, Sekum AFA, Exco AFA dan para pemai n Futsal Kota Banda Aceh. (Tim MDG)

IARMI Bima Sukses Gelar Senam Sehat Bersama Untuk NKRI


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Bima bekerja sama dengan Kodim 1608/Bima sukses melaksanakan kegiatan Senam Sehat Bersama untuk NKRI yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Sabtu, (25/10/25)

Peserta kegiatan terdiri dari anggota TNI (personel Kodim 1608/Bima, Danramil Woha dan Bolo, serta anggota Kompi Senapan), anggota Polres Bima Kota, Polres Kabupaten Bima, Batalyon C Satbrimob Polda NTB yang berlokasi di Sambinae Kota Bima, aparat Pemerintah Daerah, dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Turut hadir pula Wakapolres Bima Kabupaten beserta jajaran.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk peran dan dukungan Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa Hj. Magdalena yang turut memberikan semangat bagi suksesnya kegiatan kebangsaan ini. Selain itu, peran dan dukungan anggota DPRD provinsi NTB Abdul Rauf juga menjadi dorongan penting dalam menyukseskan acara ini.

Dukungan juga datang dari berbagai BUMN seperti Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan PT PLN, serta sejumlah perusahaan swasta. Acara semakin meriah dengan partisipasi UMKM kuliner dan kerajinan lokal yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.

Kehadiran Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Damkarmat Kabupaten Bima juga turut memeriahkan kegiatan ini, menunjukkan sinergi dan dukungan nyata kaum perempuan dalam mendukung semangat kebersamaan dan kesehatan masyarakat. Kanza studio sebagai instruktur senam dengan semangat memandu seluruh peserta, menambah antusiasme dan semaraknya kegiatan.

Mewakili Dandim 1608/Bima, Danramil Woha bersama unsur pimpinan Polres Bima Kota, Polres Kabupaten Bima, dan Kompi Brimob Bima turut menyampaikan pesan penting bahwa semangat persatuan dan kesatuan harus terus digalakkan sebagai wujud nyata peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Senam Sehat Bersama untuk NKRI ini mendapat apresiasi positif dari Pengurus Nasional IARMI, yang disampaikan langsung oleh Sekjen IARMI Ir. A. Riza Patria, MBA, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), melalui tayangan video ucapan selamat dan motivasi.

Ketua IARMI Bima Raya, A. Rifai, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Ia berharap momentum seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kebugaran, semangat kebersamaan, serta keutuhan NKRI.

Selain kegiatan senam, Ketua IARMI Bima Raya yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Bima turut memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggerakkan petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan simulasi pemadaman kebakaran.

Dalam simulasi tersebut, petugas mendemonstrasikan cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan selimut api, yang langsung dipraktikkan oleh anggota TNI, Polri, serta masyarakat dan ibu-ibu hebat peserta kegiatan.

Kegiatan ini menjadi simbol nyata sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempererat rasa persatuan dan cinta tanah air.

BERSATU UNTUK NKRI! DARI BIMA UNTUK INDONESIA HEBAT!BRAVO IARMI, TNI, POLRI, DAN RAKYAT INDONESIA!. (Tim MDG)

Kamis, 12 Juni 2025

Wujudkan Pelayanan Prima, RSUD Manggelewa Dompu Mulai Operational Radiologi


Media Dinamika Global.Id ||
Dompu, NTB - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manggelewa terus berupaya meningkatkan tata kelola Rumah Sakit yang cepat, tanggap, dan inovatif serta efisiensi pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, RSUD Manggelewa meningkatkan inovasi serta penataan organisasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima sebagai pusat rujukan dari seluruh Puskesmas yang ada di Dompu bagian barat.

Puskesmas bagian Dompu barat, yakni, Puskesmas Soriutu, Puskesmas Kempo, Puskesmas Calabai, Puskesmas Nanga kara, Puskesmas Kilo, Puskesmas Sanggar dan Tambora.

RSUD Manggelewa Dompu, pada prinsipnya akan menerima pelayanan pasien radiologi, namun ekstensinya belum ada dokter spesialis.

Direktur RSUD Manggelewa Dompu, Dr. Hj. Laela Soraya menyebutkan bahwa rumah sakit saat ini membutuhkan pelayanan yang lebih dinamis dan efisien. Sudah saatnya organisasi rumah sakit tidak lagi terjebak dalam birokrasi yang panjang, pelayanan harus cepat dan responsif.

"Ia berharap kehadiran Dokter Spesialis Saraf dapat memberikan wawasan baru dalam pengelolaan rumah sakit yang lebih adaptif dan efektif," ucap Dr. Hj. Laela Soraya.

Lebih lanjut Dokter Hj. Ela sapaan akrabnya, dengan adanya Dokter Spesialis saraf ditahun 2025 ini,  cukup memberikan pelayanan pasien yang ada diwilayah Dompu bagian barat.

"Pasien tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan transportasi yang relatif mahal jauh dari harapan," tutur Dokter Umi Ela.

Sambung Direktur RSUD Manggelewa, kami telah berusaha semaksimal demi pelayanan yang prima kepada masyarakat melaui alat praktik radiologi sudan mulai operasi penggunaannya.

"Alhamdulillah, di bulan Juni 2025 ini, akhirnya harapan kami selama ini sudah tercapai dan sukses," terang Dokter Umi Ela, perempuan dikenal ramah dan Humanis.

Ditambahkan Umi Ela terkait dengan limbah rumah sakit Manggelewa telah diatur dalam sistim kerjasama dengan pihak ke 3, dengan cara pengambilan sampah dua kali seminggu sesuai jadwal yang ditentukan. 

"Lebih efektif dan efisiensi pelayanan untuk masyarakat, akan mengkondisikan sistim kerja fortime, namun pada Dokter masih pinjam Dokter RSUD Dompu," pungkas Dokter Ela, perempuan murah senyum ini.

Redaksi _ Surya Ghempar.

Sabtu, 31 Mei 2025

Dihadapan Menkes Dan Gubernur NTB, Wali Kota Bima Sampaikan Permintaan Strategis


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Tipe C, bertempat di Eks Kantor Wali Kota Bima lama, Kelurahan Rabadompu Barat, pada Rabu (28/05).

Turut hadir pada acara ground Breaking pembangunan RSUD Kota Bima dengan bangunan 3 lantai tersebut antara lain, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunawan Sadikin, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Pimpinan DPRD Kota Bima, jajaran Forkopimda, Sekda Kota Bima, Plt. Asisten II Setda Kota Bima, H. Sukarno, SH, Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati H. A. Rahman, Ketua DWP Kota Bima, Hj. Salmah H. Mukhtar, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan, Kota Bima saat ini tengah giat melakukan transformasi layanan kesehatan. Namun, seperti daerah lain di wilayah timur Indonesia, Kota Bima masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM dan Infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan harapan dan dukungan dari Kementerian Kesehatan terhadap sejumlah kebutuhan strategis. Diantaranya, pembangunan dan peningkatan puskesmas, terutama diwilayah padat seperti Rasanae Timur dan Kolo, demi pemerataan layanan dasar. Kedua, optimalisasi layanan primer melalui integrasi sistem dan penguatan kapasitas SDM, agar pelayanan menjadi lebih sigap, terukur dan berkualitas. Ketiga, peningkatan fasilitas penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang manusiawi, layak dan terstandar.

Selain itu, Wali Kota juga telah mengajukan usulan DAK tahun 2026 kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk Dinas Kesehatan maupun RSUD Kota Bima, antara lain, pembangunan/rehab berat PKM Penanae, pembangunan/rehab berat PKM Jatibaru, penambahan ruang layanan PKM Rasanae Timur, penambahan ruang layanan PKM Kolo, pembangunan/rehab Pustu Prima, pembangunan penambahan ruang rawat inap RSUD Kota Bima, serta pengadaan Puskesmas Keliling dan Mobil Ambulance.

"Besar harapan kami juga untuk realisasi DAK tahun 2025 untuk mendukung akselerasi pembangunan kesehatan yang inklusif dan merata," ungkap Wali Kota saat menyampaikan harapan dan dukungan kepada Menteri Kesehatan.

Wali Kota Bima pun menyampaikan harapan dan dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pertama, koordinasi percepatan pemindahan RSUD Kabupaten Bima agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan agar pelayanan kepada masyarakat lebih terarah. Kedua, memfasilitasi penyerahan lahan Eks Pendopo lama untuk pengembangan RSUD Kota Bima sebagai rumah sakit rujukan yang representatif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

"2 harapan seluruh masyarakat Kota Bima kepada Pak Gubernur NTB yakni pemindahan RSUD Kabupaten Bima dan memfasilitasi penyerahan lahan Eks Pendopo lama semoga menjadi perhatian dan atensi Pemprov NTB," pungkasnya.(Sekjend MDG)

RSUD Kota Bima Bangunan 3 Lantai Dilengkapi Fasilitas Modern


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima telah dimulai pembangunannya yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Ikbal, dan Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, pada Rabu (28/05).

Pembangunan Konstruksi RSUD Kota Bima terbagi menjadi 2 pekerjaan, pertama tahap perencanaan dan kedua tahap konstruksi. Tahap konstruksi meliputi persiapan, SMKK dan perizinan, struktur, arsitektur dan interior, MEP, Utilitas dan bangunan penunjang, serta infrastruktur dan lansekap.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad, S.Sos.,M.Kes, menyampaikan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang mencakup beberapa kegiatan prioritas seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengentasan Tuberkulosis (TBC), dan peningkatan kapasitas RSUD di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, yang hari ini dimulai peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan, Gubernur NTB dan Wali Kota Bima.

Ahmad memaparkan, waktu pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Kota Bima selama 260 hari kalender sejak SPMK, dimulai 10 April 2025 hingga 25 Desember 2025. Dengan masa pemeliharaan 365 hari sejak PHO.

"RSUD Kota Bima sendiri memiliki luas bangunan 7.557 m2 dengan nilai kontrak Rp. 130.380.351.000 untuk bangunan fisik. Sarana-prasarana seperti genset, IPAL dan WTP senilai Rp. 10 miliar, pengadaan alat kesehatan senilai Rp. 20 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Kemudian ruang rawat inap senilai Rp. 30 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum," ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Ahmad, M.Kes ditemui usai pelaksanaan ground breaking RSUD Kota Bima, pada Rabu siang (28/05).

Ia menambahkan, RSUD Kota Bima Tipe C dengan bangunan 3 lantai ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan sarana-prasarana pendukung, diantaranya, ruang rawat inap kapasitas 100 tempat tidur, ruang lobi, laboratorium lengkap, IGD nurse station, IGD, ruang tunggu, ICU, Nurce Station ICU, ruang operasi, klinik, ICVCU. Selain itu, dilengkapi dengan Alkes CT Scan dan Cuci Darah.

"Mari kita doakan bersama, semoga pembangunan RSUD Kota Bima ini berjalan lancar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Bima," imbuhnya.(Sekjend MDG)

Minggu, 18 Mei 2025

Cakupan Peserta JKN Sangat Baik, BPJS Kesehatan Apresiasi Wali Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Gobal.id.--Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menerima silaturrahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha dan jajaran. Audiensi ini dalam rangka untuk terus mendorong dan meneguhkan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk melindungi warganya memperoleh jaminan kesehatan. Bertempat di Ruang Kerja Wali Kota Bima, pada Jum'at, 16 Mei 2025.

Wali Kota Bima didampingi Kepala Inspektorat Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima akan terus mempertahankan dan mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Kota Bima. Ia mengatakan, hal ini terbukti dari progres JKN di Kota Bima dengan cakupan kepesertaan mencapai 99 persen.

Wali Kota Bima menyebut, tingkat kepercayaan masyarakat di Kota Bima khususnya perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan agar tidak serta merta berobat lanjut ke luar daerah, jika mampu ditangani oleh rumah sakit di daerah. Kedepan dengan dibangunnya RSUD Kota Bima saat ini, diharapkan semua keluhan masyarakat akan tertangani dengan cepat di rumah sakit daerah.

H. A. Rahman juga menyoroti keluhan yang sering dirasakan oleh masyarakat terkait adanya biaya tambahan yang membebani masyarakat, seperti membeli obat diluar tanggungan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, ini perlu koordinasi kuat antara rumah sakit, BPJS dan dokter yang memberikan resep obat kepada pasien, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya tambahan.

"Resep dokter harus disesuaikan dengan daftar obat yang ditanggung oleh JKN, agar masyarakat tidak lagi dibebankan biaya tambahan," ungkap Wali Kota.

Wali Kota Bima pun menginginkan adanya kesepahaman antara pemerintah Kota Bima dengan pengurus RT/RW di kelurahan dalam mengupdate data kependudukan warga. Misalkan ada warga yang sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan lainnya tetapi masih dibayarkan iuran BPJS nya oleh pemerintah, ini yang harus dibenahi sistemnya.

"Saya minta Asisten I segera agendakan ini, undang semua RT/RW. Kita butuh peran RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah, bila perlu kinerja mereka juga dievaluasi, agar mengupdate data kependudukan," pungkasnya.(Sekjend MDG)

Kamis, 24 April 2025

Pengiriman Sapi, Kadis Nakkeswan NTB Keluarkan 47.000 Rekomendasi


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB mengeluarkan kuota 47.000 rekomendasi pengiriman sapi dari pulau Sumbawa ke Jabodetabek.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Muhamad Riadi. S.P. M.Ec.Dev mengatakan bahwa total keseluruhan kuota rekomendasi tahun 2025 sebanyak 49.254 ekor, itu per Desember 2025.

"Penumpukan sapi terjadi akibat banyak pengiriman yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antar daerah pengiri," ucap Kadis saat diwawancara sejumlah media di ruangan kerjanya. Kamis (24/04/25). 

Kata Muhamad Riadi, awalnya sudah sepakat sebanyak 40 truk tronton dari Bima, 15 dari Dompu dan Sumbawa. Tapi kenyataannya, dua hari terakhir, sampai 100 unit tronton per hari yang masuk. Padahal, kapasitas kapal hanya 55 unit tronton setiap dua hari. Ini yang menyebabkan pelabuhan menjadi penuh. Kabupaten Bima yang Paling Agresif,

"Setiap tahun NTB tetap mengirim sapi berdasarkan populasi dan tingkat kelahiran ternak," terang Kadis.

Rincian kuota rekomendasi pengiriman sapi Se-pulau Sumbawa:

Sumbawa sebanyak 16.000 ekor. 

Dompu sebanyak 12.000 ekor. 

Kabupaten Bima sebanyak 16.137 ekor.

Kota Bima sebanyak 2.517 ekor.

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 1.000 ekor. 

Dari sekian angka tersebut, Kabupaten Bima tercatat sebagai daerah paling agresif dalam pengiriman. Hingga pertengahan April 2025, sebanyak 4.835 ekor sapi telah dikirim dari kabupaten Bima. “Sisa kuotanya tinggal 893.000 ekor, "itu belum lagi besok jum'at sebanyak 3.000-an pengiriman sapi menggunakan Kapal Tol Laut dari pelabuhan Bima menuju tunjuk Priuk," bebernya.

Sebagai solusi, pemerintah akan mengetatkan mengeluarkan rekomendasi pengiriman. “Tahun lalu kami longgar karena percaya semua akan disiplin. Tahun ini ternyata tidak seperti harapan. Maka kami akan selektif, rekomendasi tidak bisa lagi diberikan setiap hari, akan disesuaikan dengan kondisi lapangan,” jelas Riadi.

Disinggung soal Kapal dan Pelabuhan, "Satu hal lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan armada kapal khusus ternak saat ini, NTB hanya memiliki satu kapal dengan trayek Bima–Tanjung Priok–Banjarmasin. Kapal ini tidak dapat langsung membawa tronton—hanya ternak saja—sehingga menambah pekerjaan di pelabuhan tujuan.

“Kalau mau dibawa ke Pelabuhan Lembar, harus ada deviasi rute yang berbiaya. Kami pernah minta tambahan satu kapal, tapi belum dikabulkan. Padahal kapal ini sangat penting untuk kelancaran distribusi,” tandanya.

Kadis Nakkeswan berharap, kejadian penumpukan sapi seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. “Pada tanggal 15 April kemarin kita sudah rapat dengan KSOP Lembar, semua sudah disepakati. Tinggal implementasinya yang harus konsisten. Kalau kita semua pegang komitmen, semuanya bisa berjalan lancar”.

“kita inginkan adalah ketertiban. Dengan pengaturan yang tepat, kuota bisa tercapai, ternak aman, dan pelabuhan tidak lagi dipenuhi oleh truk-truk tronton yang mengular,” harap Riadi. (Surya Ghempar).

Kamis, 10 April 2025

Direktur Dan Seluruh Civitas Hospitalia RSUD Bima Mengucapkan:

 











Kota Bima. Media Dinamika Global.Id_ Direktur dan seluruh Civitas Hospitalia RSUD Bima mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun ke-23 Kota BimaSemoga Kota Bima terus maju, sejahtera, dan bermartabat.

Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi mendukung kemajuan Kota Bima tercinta.

“Kota Bima Maju Bermartabat”

Kamis, 03 April 2025

Akan Segera Hadir Di Sape,Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut,Rabita Hospital

Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Sekitar mulai Pukul 11:00 Wita digelar acara Halal Bihalal Sekaligus Peletakan Batu Pertama Gedung 2 untuk pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut yang ada di Kabupaten Bima tepatnya di Jalan Akses Pelabuhan Sape Atau di depan Puskesmas Sape RT.06/RW.02 Dusun Nggaro Lembo Desa Oi Maci.(Kamis.03/04/2025)

Berdasarkan Informasi yang kami peroleh dari Direktur Utama Rabita Hospital bahwa Rumah Sakit Rabita merupakan Rumah Sakit Dengan Tipe D yang akan hadir untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas dengan tenang medis profesional dan Fasilitas modern,Rumah sakit ini kedepannya akan berkomitmen untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat di andalkan, memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Ada 8 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Rabita antara lain :

1. Poliklinik Umum dan Spesialis

2. Ruang Perawatan 

3. Layanan Farmasi

4. Pendaftaran Online

5. Instalasi Gawat Darurat

6. Ruang Operasi dan Tindakan Media

7. Unit Laboratorium dan Radiologi

8. Ambulans Siaga



Direktur Utama Rabita Hospital juga menyampaikan di depan seluruh undangan bahwa untuk tahap 4 bulan pertama ada 4 orang Dokter yang akan di siapkan dan kedepannya rencana kita sebanyak 11 dokter termasuk Dokter Spesialis Kandungan, Penyakit dalam, dll.Ucapnya

Pantauan Awak Media hadir dalam kegiatan Ground Breking atau Peletakan Batu Pertama Gedung 2 Rumah Sakit Rabita ini antara lain:

Bupati Bima, Asisten 1 Kab. Bima,Anggota DPRD Dapil V Sape-Lambu,Camat Sape, Danramil 1608-03/Sape, Kapolsek Sape, Danki Brimob Kompi C Pelopor, Kepala KUA Kec. Sape, Kepala UPT/Korwil Pendidikan Se-Kec. Sape, Kepala Sekolah Se-Kec. Sape, Kepala Desa  Se-Kec. Sape dan juga ada hadir kades di kecamatan Lambu,Ketua BPD Se-Kec. Sape, Para Alim Ulama Toga, Tomas, Towa dan  Toda Se-Kec. Sape. 



Setelah Selesai Prosesi Peletakan Batu Pertama Gedung 2 Dilanjutkan dengan Pemotongan Tumpeng oleh Bupati Bima.

Pukul 12.30 Wita, Kegiatan selesai berjalan dengan tertib, lancar dan sukses.(Team.MDG.03)

Bupati Bima Hadiri Peletakan Batu Pertama Gedung 2 Rumah Sakit Rabita Di Sape

Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Bupati Bima Ady Mahyudi menghadiri acara Halal Bihalal Sekaligus peletakan batu pertama Gedung 2 pembangunan Rumah Sakit (RS) Rabita Hospital yang merupakan rumah sakit Rujukan Tingkat Lanjut yang ada di Kabupaten Bima tepat nya di Jalan Akses Pelabuhan Sape Dusun Nggaro Lembo Desa Oi Maci atau depan Puskesmas Sape.Kamis (3/4/2025)

Bupati Bima Ady Mahyudin 

Dalam sambutannya, Bupati Bima menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi atas rencana berdirinya fasilitas pelayanan kesehatan ini dengan tenaga Medis Profesional dengan Fasilitas Moder, Apalagi RS Rujukan Kita ini pembangunannya digagas oleh Dr Hermawan Saputra  beserta keluarga besar RABITA hingga yang menjadi Direktur Utama Rabita Hospital adalah dr.Insan Rizkillah

Bupati Bima berharap besar, dengan adanya RS ini, nantinya kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten bima terkhusus di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dapat semakin meningkat,paling tidak kehadirannya nanti sangat membantu masyarakat.

“Kualitas sebuah RS itu kuncinya adalah pelayanan. Kita harus mampu mengubah mindset agar melakukan pelayanan yang maksimal sehingga Masyarakat yang hendak berobat mendapatkan ketenangan dan perawatan yang terbaik,” ucapnya

Dirinya kemudian menyebut pembangunan RS Rujukan Kita ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Pemkab Bima untuk meningkatkan kualitas fasitas publik yang ada.


Berdasarkan Informasi yang kami peroleh dari Direktur Utama Rabita Hospital bahwa Rumah Sakit Rabita merupakan Rumah Sakit Dengan Tipe D yang akan hadir untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas dengan tenang medis profesional dan Fasilitas modern,Rumah sakit ini kedepannya akan berkomitmen untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat di andalkan, memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Ada 8 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Rabita antara lain :

1. Poliklinik Umum dan Spesialis

2. Ruang Perawatan 

3. Layanan Farmasi

4. Pendaftaran Online

5. Instalasi Gawat Darurat

6. Ruang Operasi dan Tindakan Media

7. Unit Laboratorium dan Radiologi

8. Ambulans Siaga

Peletakan Batu Pertama Gedung 2 Rumah Sakit Rabita Oleh Bupati Bima 

Pantauan Awak Media hadir dalam kegiatan Ground Breking atau Peletakan Batu Pertama Gedung 2 Rumah Sakit Rabita ini antara lain:

Bupati Bima,Asisten 1 Kab.Bima, Anggota DPRD Dapil V Sape-Lambu,Camat Sape, Danramil 1608-03/Sape, Kapolsek Sape, Danki Brimob Kompi C Pelopor, Kepala KUA Kec. Sape,Kepala UPT/Korwil Pendidikan Se-Kec. Sape,kepala Sekolah Se-Kec. Sape,Kepala Desa  Se-Kec. Sape dan juga hadir beberapa kepala Desa di Kecamatan Lambu,Ketua BPD Se-Kec. Sape dan Para Alim Ulama Toga, Tomas, Towa dan Toda Se-Kec. Sape. 


Setelah selesai Prosesi Peletakan Batu pertama pada Gedung 2 Bupati Bima Ady Mahyudin melanjutkan dengan pemotongan Tumpeng dan Foto Bersama.

Pukul 12.30 Wita, Kegiatan selesai, berlangsung dengan tertib, lancar dan sukses.(Team.MDG.03)

Senin, 24 Maret 2025

Puskesmas Babang Dan Dinas Lingkungan Hidup Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Untuk PNS Dan P3K


 Mediadinamikaglobal.id|Halse– Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Puskesmas Babang yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 25 Maret 2025, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung upaya menjaga kesehatan fisik para pegawai, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat di lingkungan kerja. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan langsung dengan tenaga medis dari Puskesmas Babang.


Kepala Puskesmas Babang, Noce dumeda menyampaikan, "Kami sangat antusias dengan program ini karena kesehatan pegawai adalah hal yang krusial. Melalui pemeriksaan kesehatan, kami berharap PNS dan P3K dapat lebih aware terhadap kondisi fisik mereka dan melakukan langkah preventif bila diperlukan."


Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, samsu abubakar , menyatakan, "Kolaborasi ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung semua pegawai agar selalu menjaga kesehatan dengan baik.Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat  dan kesehatan pegawai yang baik juga akan menciptakan produktivitas yang tinggi di organisasi."


Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari sekuruh asn di dinas lingkungan hidup.Selain pemeriksaan kesehatan, para pegawai juga mendapatkan informasi tambahan terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pola hidup sehat. Acara ditutup dengan pemberian paket kesehatan berupa vitamin dan brosur edukasi tentang kesehatan.


Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi antara instansi terkait dalam meningkatkan kualitas hidup pegawai sekaligus memperkuat komitmen pelayanan publik yang lebih baik.


HM////

Wali Kota Bima : RSUD Kota Bima Dibangun, Wujud Doa Dan Impian Masyarakat Selama Ini


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Wali Kota Bima menyampaikan bahwa dengan dibangunnya rumah sakit Kota Bima yang lebih representatif untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk perawatan pasien dan dukungan teknis lainnya. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna. Ini wujud doa, impian dan harapan masyarakat Kota Bima selama ini.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan saat melaksanakan shalat isya dan taraweh berjamaah dalam rangkaian safari ramadhan pemerintah Kota Bima di Masjid Babul Jannah lingkungan Bedi kelurahan Manggemaci, pada Senin, 24 Maret 2025.

Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin mengatakan, pada tahun 2025 ini pemerintah Kota Bima akan membangun Rumah Sakit Daerah Kota Bima lantai 3 yang lebih representatif melalui dana alokasi khusus sebesar 170 miliar. Dengan adanya Pembangunan RSUD Kota Bima ini, pihaknya optimis kedepan masyarakat Kota Bima tidak lagi berobat lanjut ke luar daerah, cukup di Kota Bima.

"Alhamdulillah anggarannya bersumber dari dana DAK 170 miliar, 131 miliar untuk pembangunan fisik, 20 miliar untuk alkes dan sarana-prasarana pendukung lainnya, serta tambahan dana sharing dari DAU 30 miliar untuk pembangunan ruang rawat inap," ujar Wali Kota Bima.

Wali Kota Bima menyebut, selama ini masyarakat kita bila ingin berobat lanjut dan memerlukan perawatan intensif serta membutuhkan penanganan tenaga medis dan alkes yang mumpuni dan memadai, terpaksa harus ke luar daerah dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi dengan adanya pembangunan RSUD Kota Bima yang baru, masyarakat tidak perlu lagi berobat lanjut ke luar daerah.

Aji Man, sapaan akrab Wali Kota Bima tidak henti-hentinya mengajak para orang tua dan seluruh lapisan masyarakat untuk perangi peredaran narkoba dan minuman keras. Ia menekankan bahwa tidak akan mungkin pemerintah, Polri dan TNI bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan keseriusan semua pihak.

"Perkuat keluarga dari pengaruh narkoba dan minuman keras, perkuat ketahanan keluarga terhadap pengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif bagi tumbuh kembang anak-anak kita," ucapnya.

"Do'akan kami (Wali Kota dan Wakil Waki Kota) agar bisa melaksanakan amanah dan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.( Humas )

Pemerintah Ubah Skema BPJS Kesehatan, Kelas 1,2,3 Jadi Begini !


Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah akan melakukan perubahan pada sistem kelas dari BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan menyusul akan diterapkannya kelas rawat inap standar atau KRIS.

"Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royong nya banci, karena yang kaya bayar lebih dia harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu

Skema KRIS ini, kata Budi akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda.

"Asuransi sosial itu, harusnya yang kaya itu bayar lebih untuk tanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih minta lebih, nah konsep itu menurut saya harus diluruskan dengan KRIS," ungkapnya.

Dengan skema itu, Budi mengatakan, orang yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ketika ia ingin mendapatkan layanan yang lebih seperti ruang rawat inap VIP harus menggunakan skema campuran asuransi dengan swasta yang telah terintegrasi dengan layanan asuransi BPJS Kesehatan.

Budi mengatakan, mekanisme itu terlaksana dengan combine benefit antara asuransi kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan hanya khusus untuk orang-orang kaya. Skemanya ialah si orang kaya membayar asuransi hanya ke pihak asuransi swasta dan sisa porsinya dibayarkan pihak asuransi swasta ke BPJS Kesehatan.

"Kita sudah bikin mekanismenya dengan OJK dan BPJS adalah Budi Sadikin misalnya bayar BPJS, bayar Jasindo, atau karena Jasindo lebih besar, setiap orang yang ambil asuransi swasta dia harus ada porsi yang dibayarkan ke BPJS, jadi si orang ambil asuransi gak usah pusing dan BPJS gak pusing nagih," tuturnya.

"Jadi dari sisi user bayarnya satu, kalau dia sakit, datang ke rumah sakit dia kan gak mungkin ambil kelas bawah, dia pasti ambil tinggi," ucap Budi seperti dikutip cnbc indonesia

Budi mengatakan, skema asuransi ini penting diterapkan supaya porsi belanja kesehatan Indonesia yang saat ini masih minim ditanggung asuransi bisa porsinya mendominasi, yakni 80%. Dengan artinya ketika belanja kesehatan pada 2023 senilai Rp 614 triliun, maka Rp 491 triliunnya harus sudah ditanggung asuransi, saat ini porsinya baru sekitar 32%.

"Jadi maksudnya swasta masuk bukan kita mau kapitalis atau mau apa, kita mau bagi semangat gotong royong ini coba dong yang mampu enggak bebani BPJS untuk habiskan jatah BPJS yang harusnya untuk orang-orang lebih bawah," tuturnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, konsep ini yang pada akhirnya membuat sistem KRIS tidak menghilangkan sistem layanan kelas di rumah sakitnya. Sebab, dengan iuran tunggal satu tarif di BPJS Kesehatan nantinya, akan tetap memberikan layanan kesehatan yang sama dalam konsep KRIS.

"Sebenarnya tidak berarti bahwa semua tempat tidur dalam satu rumah sakit itu KRIS, tidak, karena dalam aturannya itu untuk RS pemerintah cuma 60%, artinya 60% dari seluruh tempat tidur itu masih ada yang kelas 1 kelas 2 masih ada yang VIP dan ini lah yang dimungkinkan oleh pak menkes tadi kris itu betul-betul semua ditanggung BPJS," ucap Abdul Kadir.

Bila kelas mampu ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lebih, khususnya untuk ruang rawat inap, maka bisa memanfaatkan skema combine benefit dengan menambah asuransi swasta untuk layanan kesehatannya.

"Jadi saat dia naik kelas, ke kelas 1, 2 di sini yang berfungsi combine benefitnya tadi sebenarnya, jadi yang dibayar BPJS KRIS nya itu, untuk swasta itu cuma 40% yang diminta," paparnya.(mij/mij)

Senin, 17 Maret 2025

Pengadaan Alkes RSUD Dompu Telah Teruji Meraih Penghargaan Dari Kemenkes


DOMPU
, Media Dinamika Global.Id. – Semua pengadaan barang dan jasa di RSUD Kabupaten Dompu telah dilakukan berdasarkan ketentuan. Termasuk pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di Unit Radiologi, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis)-nya.

Demikian disampaikan Manajemen RSUD Kabupaten Dompu melalui Humasnya, Muhammad Iradat, pada Senin (17/3/2025) malam.

Menurut Iradat, seyogianya, semua pengadaan barang dan jasa harus sesuai Juklak-Juknis. Menggunakan mekanisme e-Katalog LKPP yang berkesesuaian dengan anjuran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

(e-Katalog LKPP adalah platform digital yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, menyediakan informasi produk dan layanan secara transparan dan efisien, red).

RSUD Dompu telah teruji dalam hal ini. Buktinya, dengan meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama pengadaan Alkes 2022-2023.

Kemudian merebut Juara I Provinsi NTB, menyisihkan sembilan kabupaten/kota lain di NTB. Plakat penghargaannya diterima Direktur RSUD Dompu saat itu (2024), dr. H. Dias Indarko, di Kota Mataram.

RSUD Dompu mendapatkan penghargaan tersebut karena mengikuti Inpres Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Pemerintah atau Presiden Jokowi.

Diketahui, setiap pengadaan barang dan jasa harus mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

Inpres TKDN mengatur tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Inpres ini bertujuan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa,” urai Dae Redo, sapaan akrab Muhammad Iradat.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, lanjutnya, diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, papar Iradat, selayaknya pihak RSUD berkomunikasi dengan pihak User atau pengguna Alkes. Dalam hal ini DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dan petugas teknisnya dalam rangka mengumpulkan data dan referensi untuk spesifikasi teknis.

(DPJP yaitu seorang dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien sesuai standar pelayanan medis yang ditetapkan, red).

Namun Rekomendasi User tidak wajib diikuti, atau bukan menjadi acuan mutlak oleh manajemen RSUD. Karena, User tidak memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa.

User juga tidak berhak menentukan merk atau brand tertentu. Alasannya, user tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, atau bukan sebagai pejabat Teknis PPK/PP.

“Malah di situlah akan muncul conflict of interest-nya. Itu wajib dihindari agar User tidak akan berimplikasi hukum di kemudian hari,” tegas pria yang dikenal santun dan bersahaja ini.

Para User fokus saja memberikan yang terbaik dalam tugasnya sebagai pelayan publik untuk klien, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Tidak hanya itu, setiap tahun pihak RSUD Dompu menjadi objek audit BPK dan Inspektorat. Auditor oleh lembaga negara berkompeten. “Hasilnya tidak ada kesalahan prosedur,” ungkapnya.

Bagaimana jika ditemukan adanya dugaan atau jika ada pihak yang mempersoalkan secara hukum?

“User atau pengguna Alkes dari pengadaan barang dan jasa, manajemen RSUD tidak akan tersangkut hukum,” jawabnya.

Pihak perusahaan penyedia barang dan jasa yang bertanggung jawab jika ada implikasi hukum dalam proses pengadaan Alkes di kemudian hari.

“Termasuk jaminan garansi, kepastian hukum mengenai keaslian dan kewajiban dari vendor untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan selama masa garansi,” tegasnya.

Bagimana jika ada dugaan serta tuduhan bahwa Alkes palsu atau second (bekas)?

Terkait hal ini, Iradat menguraikan, semua barang yang masuk di link e-Purchasing/e-Katalog LKPP, tercantum daftar, jenis, dan spesifikasi teknis. Tercantum pula Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, dan Penyedia.

“Jika diduga palsu atau second pihak vendor atau perusahaan penyedia barang dan jasa yang bertanggung jawab. Nah, pihak RSUD atau masyarakat Dompu bisa dikatakan sebagai korban,” cetusnya.

Disampaikan juga pejabat teknis seperti PPK atau pengadaan, hanya sifatnya mengklik sesuai perencanaan pembelian atau pengadaan berbasis analisa kebutuhan dengan manajemen RSUD di link eKatalog LKPP.

Setelah barang/Alkes datang, dilakukan pemeriksaan dokumen keaslian. Mekanisme impor jika ada dan serangkaian ujian kelayakan dan fungsi sesuai jaminan verifikasi Badan Bapeten, seperti di Unit Radiologi.

Kemudian pihak RSUD akan melakukan pembayaran sesuai mekanisme yang diatur dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Menarik dari pernyataan Iradat, jika dibutuhkan, pihak RSUD Dompu juga berkepentingan mendatangi perusahaan atau vendor tersebut langsung ke Jakarta bersama salah satu perwakilan user, radiografer misalnya.

“Seluruh pengadaan Alkes RSUD Dompu melalui PPK Alkes. Dipastikan, bahwa alat tersebut adalah alat baru. Contohnya di Unit Radiologi,” tandasnya dengan tegas.

Alkes tersebut sudah diverifikasi oleh Bapeten, sehingga layak edar dan layak jual di link e-Katalog. Bapeten juga berperan dalam pengawasan unit Radiologi RSUD.

“Memastikan juga izin, fungsi dan unsur keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD Dompu,” tandas pria yang juga Ketua DPD KNPI Kabupaten Dompu dan Ketua MAKKADANA Dompu ini.

Iradat berharap, poin demi poin yang dia sampaikan terkait pengadaan barang dan jasa di salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Dompu di atas, dapat dimaklumi dan menjadi informasi bagi semua pihak.

“Jika ada belum jelas, kami siap menerima dengan tangan terbuka didatangi. Atau, mendatangi pihak tertentu jika ada dugaan terkait pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Dompu,” tegasnya.

Manajemen RSUD Dompu, tambah Iradat, menyikapi positif adanya sorotan yang dilontarkan sejumlah pihak belakangan ini, demi terciptanya asas clean government.

“Tentu mengacu pada keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas tata kelola lembaga publik atau Fasyankes milik pemerintah,” tuturnya. Fasyankes adalah fasilitas pelayanan kesehatan.(Sekjend MDG).

Minggu, 16 Maret 2025

Pemdes Naru Barat Sape Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Keluarga Dana Desa 2024

Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi ibu dan Anak,serta untuk membekali para kader Posyandu,Bidan Desa,Kade KB,KPM dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam,Melalui dukungan Dana Desa 2024 Pemerintah Desa (Pemdes) Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.NTB menggelar kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Posyandu Keluarga yang bertempat di Balai Desa.(Senin.17/03/2025)




Pelatihan ini dimulai pada pukul 09:10 Wita dengan menghadirkan 6 orang Narasumber Hebat dan Profesional baik dari Puskesmas Sape, BKKBN Kecamatan Sape maupun dari Dinas DPMDES Kab Bima antara lain :

1. Nurlisda,S.Sos (Kepala Kantor BKKBN Kecamatan Sape)

2. Suharti,S.KM (Puskesmas Sape)

3. Nurwahyuni Citra,SKM

4. Daratul Mutmainah, A.Md.Keb

5. Ikhwan Budiman, S.Sos.M.Ap (Kabid Sosbud DPMDesa Kabupaten Bima

6. Rahmawati Saudatul Ummy.ST(Pejabat Fungsional DPMDesa Kab.Bima)

Kepala Desa Naru Barat (Sri Mulyati,SE) dalam Sambutannya mengungkapkan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan fungsi dan kinerja kader posyandu dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu.

Pelatihan yang digelar ini, kata Sri Mulyati sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam pencegahan stunting.

“Semoga dengan pelatihan ini tak hanya meningkatkan pengetahuan kader tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.





Para Pemateri  masing-masing menyampaikan materinya antara lain  tentang Mengenal Tumbuh Kembang Anak dan Stunting serta Manfaat Posyandu untuk Masyarakat dan Kader termasuk Gerakan Orang Tua asuh untuk menurunkan angka Stunting di Desa 

Juga Disampaikan terkait dengan Tugas Pokok Kader Posyandu dan kader KB termasuk Terkait dengan Dukungan Dana Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa sesuai amanat UU no.3 Tahun 2024 tentang Desa.

Juga Disampaikan terkait dengan Validasi data hasil pelayanan setelah pelaksanaan Posyandu dan tugas kader KB di Posyandu.

Kegiatan Berlangsung dengan lancar tertib dan sukses kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.(Team.MDG.03)

Jumat, 14 Maret 2025

Dikes Kota Bima, Himbau Masyarakat Cegah Terjadinya DBD


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Dinas Kesehatan Kota Bima melalui Kepala Bidang P3PL, Hj. Fitriani Mahfud menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengantisipasi lonjakan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Awal Tahun 2025 ini saja kasus DBD mulai meningkat di Kota Bima, untuk itu pihaknya mengingatkan kewaspadaan, mengingat penyakit ini dapat berujung kematian jika tidak di tangani dengan cepat dan tepat.

Hal itu diungkapkan Umi Fitri sapaannya diruang kerjanya saat menyampaikan himbauan ini, Jum'at, (14/03/25).

"DBD dapat menyebabkan kematian, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Data tahun 2025, ada 92 kasus, dengan kematian 1 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 lalu sebanyak 30 kasus," ungkapnya.

Ia menambahkan, DBD adalah penyakit Infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Ia mengingatkan bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati. Mari kita mulai dari pencegahan penyakit DBD.

Kabid P3PL menambahkan, sebelum melakukan pencegahan, ada baiknya mengenali dulu sifat dan ciri-ciri nyamuk Aedes Aegypti, meliputi, nyamuk Aedes Aegypti biasanya menggigit jam 08.00 sampai jam 10.00 pagi dan menjelang sore hari jam 16.00 sampai 18.00 sore.

Didalam rumah, sambungnya, nyamuk Aedes Aegypti akan meletakkan telurnya pada dinding penampungan air bersih (bak air, penampungan air minum, dispenser, air di belakang kulkas, tempat minum burung, vas bunga). Selain itu, dapat juga berkembang biak diluar rumah pada benda-benda yang bisa menampung air (ban bekas, gelas dan botol bekas air minum) dan lainnya.

"Untuk mencegah demam berdarah (DBD), fokus pada pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan menerapkan prinsip 3M plus," ujarnya.

Pertama, Menguras, bersihkan bak mandi, ember dan tempat penampungan air secara rutin (minimal seminggu sekali), kedua, Menutup, tutup rapat penampungan air drum, ember dan botol bekas, dan ketiga, Mengubur, kuburlah barang-barang bekas yang dapat menampung air. PLUS, menabur bubuk pembasmi jentik (bubuk Abate) di tempat penampungan air, tidur menggunakan kelambu, menggunakan obat nyamuk, tidak menggantung pakaian kotor di dalam kamar yang dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk.

"Jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala DBD (demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot) segera konsultasikan ke dokter atau periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat (Rumah Sakit, klinik, Puskesmas dan dokter praktek mandiri)," tambahnya. (MDG 02/Diskominfo)