Komisi I DPRD Kabupaten Bima Akan Sidak Pengelolaan Dana Desa.

Komisi I DPRD Kabupaten Bima Akan Sidak Pengelolaan Dana Desa.

Media Dinamika Global       Comment   

Duta Partai PDIP Firdaus, S.Ip, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.Id_Komisi I DPRD Kabupaten Bima berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Bima guna memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Firdaus, S.IP, dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Woha, Monta, dan Parado. Menurutnya, sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penggunaan Dana Desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Komisi I DPRD Kabupaten Bima akan turun langsung ke desa-desa untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya,” tegas Firdaus.

Ia mengungkapkan, Komisi I DPRD Kabupaten Bima telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh pemerintah desa sebagai tahapan awal sebelum pelaksanaan sidak.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan sekaligus dialog dengan pemerintah desa dan masyarakat.

“Saat ini surat sudah kami layangkan ke setiap desa. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan turun langsung,” ujar Firdaus pada media ini Rabu (21/1/26)

Firdaus, Menegaskan bahwa kegiatan sidak tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar pemerintah desa dapat menjalankan program pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia juga berharap pemerintah desa semakin terbuka dalam pengelolaan Dana Desa serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Jika ditemukan kendala atau kekeliruan, tentu akan kami berikan rekomendasi perbaikan. Tujuan utamanya adalah memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sidak pengelolaan Dana Desa ini rencananya akan dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) serta Inspektorat Kabupaten Bima.(Mdg/04)

Musrenbangdes Waduwani, Fokus Transparansi dan Penguatan Ekonomi Desa.

Musrenbangdes Waduwani, Fokus Transparansi dan Penguatan Ekonomi Desa.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id_ Pemerintah Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Waduwani.

Musrenbangdes ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Woha yang diwakili Kasi Fispra Trisna Andriani, SE, Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher beserta perangkat desa, Ketua BPD Bustamin, S.Pd, Babinkamtibmas Brigpol Imam Banurusman, Babinsa Sertu Irmansyah, Ketua TP PKK Desa Waduwani Sunarti Herry, para kader desa, ketua RT/RW, unsur komunitas, tokoh perempuan, serta Pendamping Lokal Desa.

 Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan forum mufakat bersama untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

“Musrenbangdes ini kami laksanakan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui dan ikut merencanakan kebutuhan pembangunan desa, sekaligus memastikan transparansi penggunaan dana desa,” ujar Herry.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 dana desa untuk Desa Waduwani mengalami pemangkasan sekitar 65 persen. Hal tersebut berdampak pada sejumlah program, termasuk pengurangan insentif beberapa lembaga desa. Meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya mencari alternatif penguatan ekonomi, salah satunya melalui rencana pengembangan Koperasi Merah Putih dengan nilai anggaran di kisaran lebih dari Rp1 miliar.

Sementara itu, Kasi Fispra Kecamatan Woha, Trisna Andriani, SE, dalam sambutannya mengapresiasi Desa Waduwani sebagai desa pertama di Kecamatan Woha yang melaksanakan Musrenbangdes tahun 2026. Ia juga menyampaikan salam Camat Woha yang berhalangan hadir karena agenda lain.

Trisna menjelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan anggaran dana desa pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk pengurangan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong kembali semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat desa dalam mendukung pembangunan.

“Pemerintah pusat berharap dengan pengurangan anggaran ini, masyarakat dapat kembali menghidupkan budaya gotong royong agar desa bisa maju dan mandiri,” jelasnya.

Pendamping Lokal Desa, Sudarmaji, ST, memaparkan arah penggunaan dana desa tahun 2026 yang difokuskan pada dua sektor utama, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

Ia menyampaikan bahwa BUMDes Desa Waduwani saat ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, sementara Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa secara mandiri.

“Jika desa mampu mandiri secara ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” tutup Sudarmaji.

Musrenbangdes Desa Waduwani Tahun 2026 diharapkan menjadi landasan kuat dalam perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat.(Mdg/04)

Kades Waduwani Lantik Dua Perangkat Desa, Kaur Kesra dan Pembangunan.

Kades Waduwani Lantik Dua Perangkat Desa,  Kaur Kesra dan Pembangunan.

Media Dinamika Global       Comment   

Kades Waduwani, Herry M.Tahir, saat melakukan pelantikan dua kaur desa, kamis (15/1/26)

Bima | Media Dinamika Global.id – Kepala Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Herry M. Taher, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua perangkat desa hasil seleksi, masing-masing pada jabatan Kepala Bidang Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Desa Waduwani, Kamis, 15 Januari 2026.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh perwakilan Camat Woha yang diwakili Kasi Pemerintahan Nurjanah, S.Sos, Kepala Desa Waduwani beserta perangkat desa, unsur Panitia Penjaringan dan Penyaringan, anggota BPD, Bhabinkamtibmas Muslimin, Babinsa Sertu Irmansyah, Ketua TP PKK Desa Waduwani Sunarti Herry, lembaga desa, serta para Ketua RT/RW.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan telah mendukung terselenggaranya pelantikan perangkat desa tersebut.

“Atas nama Pemerintah Desa Waduwani dan secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Camat Woha, unsur tiga pilar, panitia penjaringan, serta seluruh lembaga desa yang telah hadir dalam rangka pelantikan perangkat desa hari ini,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada kedua perangkat desa yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Utamakan kepentingan tugas dibanding kepentingan pribadi. Tugas sebagai perangkat desa adalah melayani masyarakat. Disiplin waktu, patuhi tata tertib, dan bangun kerja sama, baik di kantor desa maupun di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Woha Nurjanah, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan salam hormat dari Camat Woha yang berhalangan hadir karena agenda lain.

“Atas nama Pemerintah Kecamatan Woha, kami mengucapkan selamat kepada perangkat desa yang baru dilantik. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi tentu ada yang lulus dan tidak lulus.

“Bagi yang belum berhasil, itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kepada yang dilantik, jangan menyalahgunakan wewenang, jalankan tugas dengan dedikasi, transparansi, dan layani masyarakat dengan sikap santun,” pesannya.

Nurjanah turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penjaringan yang telah bekerja maksimal sehingga seluruh tahapan seleksi berjalan lancar, aman, dan tertib.tutupnya.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Woha Nomor: 141/1/1/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang rekomendasi pengangkatan perangkat desa, serta mengacu pada Peraturan Bupati Bima Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.(Mdg/04)

Polemik Aset Amahami, Fraksi NasDem dan Merah Putih Usul Bentuk Pansus Aset.

Polemik Aset Amahami, Fraksi NasDem dan Merah Putih Usul Bentuk Pansus Aset.

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.id_Polemik penguasaan aset Pemerintah Kota Bima di kawasan Ama Hami kian memanas. Menyikapi dugaan penguasaan lahan pemerintah oleh oknum warga, dua fraksi di DPRD Kota Bima, yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Merah Putih (Gerindra–PDIP), resmi mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset.

Surat usulan pembentukan Pansus tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bima. Langkah ini diambil menyusul banyaknya aset daerah yang dinilai bermasalah, tidak tertata, bahkan berpotensi lepas dari penguasaan pemerintah.

Salah satu aset yang kini menjadi sorotan publik adalah lahan milik Pemkot Bima di kawasan Ama Hami yang direncanakan untuk pembangunan kolam retensi pengendali banjir, namun diduga telah dikuasai oknum warga dan dipagari seng.

“Surat resmi pembentukan Pansus Aset sudah kami ajukan ke pimpinan dewan,” tegas Edi, anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi NasDem, Jumat (9/1/2026).

Edi menjelaskan, secara kelembagaan usulan tersebut akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, Pansus Aset sangat penting untuk melakukan inventarisasi menyeluruh, penelusuran status hukum, serta pengamanan aset daerah yang selama ini rawan diklaim atau dialihkan secara sepihak.

“Ini bukan kepentingan politik, tetapi murni upaya penyelamatan aset daerah agar tidak terus merugikan keuangan daerah dan kepentingan publik,” tegasnya.

Pansus nantinya akan memanggil OPD terkait, BPKAD, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan aset Pemkot Bima.

Sorotan masyarakat, lanjut Edi, semakin meluas karena banyak aset pemerintah diduga dikuasai oknum warga tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh DPRD, sejumlah aset yang sebelumnya telah diserahkan Pemkab Bima kepada Pemkot Bima justru dialihkan secara sepihak.

“Di sinilah dibutuhkan keseriusan antara legislatif dan eksekutif untuk meluruskan persoalan aset agar tidak terus berulang,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD juga ingin mengetahui secara detail dokumen kepemilikan aset yang dimiliki eksekutif, apakah telah tertata dengan baik atau justru bermasalah.

Terlebih, baru-baru ini Pemkot Bima menerima ratusan aset hasil penyerahan dari Pemkab Bima, sehingga momentum ini dinilai tepat untuk memperjelas seluruh data dan dokumen aset daerah.

“Jangan sampai aset strategis pemerintah terus diklaim seenaknya oleh oknum tertentu,” tegas Edi.

Sebagai informasi, salah satu lahan aset Pemkot Bima di Ama Hami saat ini telah dipagar seng oleh oknum warga, padahal lokasi tersebut telah dikontrak untuk pembangunan kolam retensi dengan nilai proyek mencapai Rp69 miliar.

Kini publik mempertanyakan, apakah proyek strategis pengendalian banjir tersebut dapat berjalan, atau justru terhambat akibat carut-marut pengelolaan aset daerah.(red)

Ketua LSM LPKB NTB Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Woha

Ketua LSM LPKB NTB Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Woha

Media Dinamika Global       Comment   

Foto : Ketua LSM-LPKB NTB, Burhan Metty saat di wawancara khusus oleh media Dinamika Global. Selasa (30/12) di kediamannya.

Bima. Media Dinamika Global.Id_Ketua LSM LPKB NTB, Burhan Metty, mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada jalur protokoler segitiga di Kecamatan Woha, yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan daerah.

Burhan menegaskan pentingnya adanya diskusi ringan namun serius antara pemangku kebijakan dan elemen masyarakat guna mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Hal tersebut ia sampaikan kepada media pada Selasa (30/12).

Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati  Bima harus lebih peka dan cerdas dalam menentukan arah pembangunan daerah, terlebih Kecamatan Woha berstatus sebagai ibu kota kabupaten.

“Pembangunan Kabupaten Bima harus selaras dengan motto dan visi-misi Bima Perubahan, Bima Bermartabat. Itu bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata,” ujar Burhan.

Selain infrastruktur jalan, Burhan juga menyoroti perlunya penataan kawasan lingkungan kumuh di Kecamatan Woha yang dinilai sebagai ikon ibu kota Kabupaten Bima. Ia menyebut sejumlah wilayah yang perlu segera mendapat perhatian serius dan berkelanjutan, antara lain Desa Talabiu, Rabakodo, Tente, Naru, Samili, Kalampe, Dadibou, dan Penapali.

Ia menekankan bahwa penataan kawasan tersebut harus menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bima diminta untuk menunda sementara pembangunan yang dinilai kurang mendesak dan mengalihkan fokus anggaran pada penataan wilayah protokoler sebagai wajah utama daerah.

“Penataan wilayah protokoler akan berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta citra Kabupaten Bima secara keseluruhan,” tutup Burhan.(Mdg/04)

Perjalanan Kepemimpinan Ady–Irfan Dengan Motto “Perubahan” Mulai Dipertanyakan.

Perjalanan Kepemimpinan Ady–Irfan Dengan Motto “Perubahan” Mulai Dipertanyakan.

Media Dinamika Global       Comment   

BUpati dan Wakil Bupati Bima, Adi Mahyudi dan dr.H.Irfan Zubaidy.

Bima. Media Dinamika Global.Id_ Gaung “Perubahan” dengan Motto, Bima Bermartabat, yang digaungkan pasangan kepemimpinan Ady–Irfan sejak awal masa jabatan kini mulai mendapat sorotan tajam dari publik. Harapan masyarakat agar hadirnya pemerintahan baru membawa wajah baru bagi Kabupaten Bima justru dinilai belum tercermin dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan wilayah.

Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kondisi wajah Ibu Kota Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan Woha. Kawasan yang seharusnya menjadi ikon daerah dan simbol kemajuan itu dinilai masih jauh dari harapan. Lingkungan yang terlihat kumuh, minimnya sentuhan estetika, serta tidak adanya identitas visual yang mempertegas fungsi Woha sebagai pusat pemerintahan, menjadi pertanyaan besar masyarakat terkait komitmen perubahan yang dijanjikan.

Sejumlah warga menilai bahwa hingga saat ini belum tampak tanda-tanda transformasi yang berarti. Padahal, sebagai pintu gerbang kabupaten, Woha diharapkan mampu memberikan kesan positif bagi tamu maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari.

“Jika perubahan menjadi slogan utama, semestinya hal mendasar seperti penataan ibu kota kabupaten menjadi prioritas. Namun faktanya, kondisi sekarang masih sama, bahkan sebagian area terlihat semakin tidak terurus,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.

Dengan semakin kuatnya kritik publik, masyarakat menanti langkah konkret dari pimpinan daerah untuk membuktikan komitmen perubahan yang telah dijanjikan. Transparansi rencana pembangunan serta kejelasan arah kebijakan dianggap penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Rakyat kini menunggu, apakah perubahan yang digaungkan hanya sebatas slogan, atau benar-benar akan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam waktu dekat.(Mdg/04)

Kadis DPMDes Kabupaten Bima Abaikan Kewenangan Bupati Terkait Pelimpahan Wewenang Camat.

Kadis DPMDes Kabupaten Bima Abaikan Kewenangan Bupati Terkait Pelimpahan Wewenang Camat.

Media Dinamika Global       Comment   

Kadis DPMDes Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos.

Bima. Media Dinamika Global.Id_ Polemik mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat kembali mencuat setelah muncul dugaan bahwa Kepala Dinas DPMDes Kabupaten Bima, dibawah pimpinan Kamaruddin, S.Sos, Sejumlah pihak menyoroti sikap DPMDes yang dinilai tidak sejalan dengan regulasi yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa.

Pelimpahan kewenangan tersebut secara jelas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/755/30.1/2017 dan peraturan-peraturan turunan lain yang relevan. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, camat, dan pemerintah desa.

Sejumlah regulasi yang berlaku di Kabupaten Bima juga mempertegas posisi camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. 

Adapun Dasar Hukum Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2022. 

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada camat harus dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan yang memadai, serta koordinasi yang tepat dengan kepala daerah.

Dugaan pengabaian kewenangan oleh Kadis DPMDes ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi pelaksanaan kebijakan daerah dan keharmonisan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bima.

Pihak-pihak yang berkepentingan meminta agar Bupati Bima meninjau kembali implementasi regulasi tersebut untuk memastikan bahwa mekanisme pelimpahan kewenangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini dinaikkan Kadis DPMDes Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos belum berhasil dikonfirmasi oleh Media. (Mdg/04)

PEMERINTAH DESA RISA GELAR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES DANA DESA TAHUN 2026.

PEMERINTAH DESA RISA GELAR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES DANA DESA TAHUN 2026.

Media Dinamika Global       Comment   

Pemdes Risa Saat nelaksanakan Musdes Rancangan APBDes Tahun 2026 di aula kantor Desa Risa kamis (13/11).

Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Risa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Risa, Pada hari Kamis tanggal (13/11) dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, perwakilan RT/RW, Toma, tokoh pemuda, Babinsa, Babhinkamtibmas, serta pendamping desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Risa, Mukhrim H.Ismail, Menyampaikan bahwa Musdes ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan APBDes yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Desa Risa,” ujar beliau.

Sementara itu, Camat Woha yang diwakili Kasi Fisspra, Trisna Andriani, SE menyampaikan apresiasi kepada Pemdes Risa atas pelaksanaan Musdes yang berjalan partisipatif dan transparan. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.

“Musyawarah Desa ini merupakan momentum penting untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan, agar APBDes Tahun 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi warga,” ujar Trisna.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Desa, Jumrah Ishaka, Spd, Memaparkan rancangan struktur APBDes Tahun 2026 yang meliputi pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa. Beberapa prioritas pembangunan yang diusulkan antara lain peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan layanan sosial.

Ketua BPD Risa, Ma'ruf, Spd, Menyatakan dukungannya terhadap proses penyusunan APBDes yang terbuka dan melibatkan masyarakat.

“Masukan dari warga menjadi acuan penting bagi kami dalam menetapkan arah pembangunan tahun depan,” ungkapnya.

Hasil Musdes ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Risa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Desa (RKAPDes) tentang APBDes Tahun 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama BPD untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

Dengan terselenggaranya Musdes ini, diharapkan penyusunan APBDes Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, serta program-program pembangunan yang direncanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Risa secara berkelanjutan.(Mdg/04)

LSM LPKB NTB Tolak Keterlibatan Kontraktor Kota Bima dalam Pengelolaan Petugas Kebersihan Wilayah Kabupaten.

LSM LPKB NTB Tolak Keterlibatan Kontraktor Kota Bima dalam Pengelolaan Petugas Kebersihan Wilayah Kabupaten.

Media Dinamika Global       Comment   

Sejumlah aktivis LSM LPKB NTB saat bertemu dengan Kabid DLH Kabupaten Bima, Saiful.

Bima, Media Dinamika Global.Id Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKB) NTB, Mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Melalui Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Saiful, Untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana keterlibatan kontraktor asal Kota Bima dalam pengelolaan petugas kebersihan atau penyapu jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Pada hari Rabu tanggal (12/11).

Penolakan tersebut didasari atas pertimbangan bahwa pengelolaan kebersihan di wilayah Kabupaten Bima seharusnya melibatkan perusahaan atau kontraktor lokal yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Woha, yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan usulan LSM Penegak Kebenaran pada 2 Februari 2025, pemerintah daerah menganggarkan Rp200 juta untuk kegiatan uji coba penyapuan jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Namun, masa uji coba yang berlangsung selama dua bulan kini dinilai sudah melewati batas waktu yang memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung maupun melalui metode e-catalog.

Menurut Ketua LSM LPKB NTB, Burhan Metty, Menyampaikan, Apabila pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, tetap memaksakan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggandeng kontraktor luar daerah, maka hal itu berpotensi menjadi temuan hukum dan dapat berdampak pada pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Masih banyak kontraktor lokal di Kabupaten Bima yang mampu mengelola petugas kebersihan. Jangan sampai anggaran daerah justru dikelola pihak luar tanpa dasar yang jelas,” tegas Burhan Metty.

LSM LPKB NTB berharap Pemerintah Kabupaten Bima dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan memperhatikan asas pemerataan ekonomi lokal serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.(Mdg/04)

DLH Kabupaten Bima Sosialisasikan Wilayah dan Izin Pertambangan Rakyat Blok Pesa Kecamatan Wawo.

DLH Kabupaten Bima Sosialisasikan Wilayah dan Izin Pertambangan Rakyat Blok Pesa Kecamatan Wawo.

Media Dinamika Global       Comment   

 

Kabid Penataan dan Lingkungan DLH Kabupaten Bima, Arifun Rahman, ST.M.Ling, Saat memberikan sosialisasi terkait WPR dan IPR Blok Pesa Kecamatan Wawo, Kamis (06/10).

Bima, Media Dinamika Global.Id_ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima menggelar kegiatan sosialisasi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Blok Desa pesa, Kecamatan Wawo, Sesuai amanat PP 28 TAHUN 2025, KEPMENLH/BPLH no. 1637 Tahun 2025 dan Permenlh/kplh no 22 tahun 2025. Pada hari kamis tanggal (06/11) di aula Kantor Bupati Bima.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta berwawasan lingkungan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha tambang rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB serta perwakilan dari instansi teknis terkait. Dalam kesempatan tersebut, pihak DLH Kabupaten Bima memaparkan pentingnya penetapan WPR sebagai dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan secara legal dan bertanggung jawab.

Kepala Dinas DLH Kabupaten Bima, Melalui Kabid Penataan lingkungan, Arifun Rahman, ST.M.ling, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas pertambangan rakyat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Bima memiliki izin yang sah serta mengikuti kaidah lingkungan hidup. Dengan demikian, aktivitas tambang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam,” ujarnya.

Selain memberikan penjelasan terkait prosedur pengajuan IPR, DLH juga mengingatkan pentingnya kajian lingkungan hidup sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Peserta sosialisasi diberikan pemahaman mengenai tata cara pengelolaan limbah tambang, reklamasi lahan pasca tambang, serta dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul.

Pemerintah Kabupaten Bima melalui DLH berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di seluruh wilayah Bima. 

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah tambang.(Mdg/04)

Pemdes Pandai Gelar Musdes APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pemdes Pandai Gelar Musdes APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Media Dinamika Global       Comment   

Kegiatan Musdes Pemdes Pandai Kecamatan Woha berjalan dengan penuh kekeluargaan. Pada hari senin (02/11).

Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Pandai menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa , Pada hari senin tanggal (03/11) di ruangan aula kantor Desa setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Pandai, Syahir Maha Putra, Spd, mMenyampaikan bahwa pada perubahan anggaran tahun ini, sebagian Dana Desa akan dialokasikan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut beliau, penguatan ekonomi desa melalui koperasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kedepannya, ketika sebagian anggaran Dana Desa diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, maka tentu anggaran pembangunan fisik akan berkurang. Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung keberadaan koperasi ini sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan pembangunan desa,” ujar Kepala Desa Pandai.

Pemdes Pandai juga telah menyiapkan lahan seluas 5 are untuk pembangunan kantor Koperasi Desa, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tim Koperasi Desa (Kopdes).

Selain membahas pengelolaan dana, Kepala Desa juga mengingatkan masyarakat penerima manfaat, seperti bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya, agar tidak terlibat dalam judi online. Beliau menegaskan bahwa penerima bantuan yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut dapat dikenakan sanksi, termasuk dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan.

Sementara itu, Ketua BPD Pandai, Supriadin, S.Pd, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh elemen masyarakat dapat mendukung program-program pemerintah desa.

“Mari kita bersama-sama mendukung dan berpartisipasi aktif dalam membangun Desa Pandai agar semakin maju dan mandiri,” ujarnya.

Musdes APBDes Perubahan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Mdg/04)

Harwoto Sorot Pembangunan Jembatan Lewa Mori: Dinilai Kurang Mendesak untuk Kebutuhan Masyarakat Bima.

Harwoto Sorot Pembangunan Jembatan Lewa Mori: Dinilai Kurang Mendesak untuk Kebutuhan Masyarakat Bima.

Media Dinamika Global       Comment   

Anggota DPRD Provinsi Fraksi Golkar Harwoto, SH.

Bima, Media Dibamika Global.Id_ Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Golkar, Harwoto, S.H., yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, menilai rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima.

Menurut Harwoto, proyek yang dikabarkan menelan anggaran hingga triliunan rupiah itu sebaiknya dialihkan untuk pembangunan dua jalur jalan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin hingga wilayah Kabupaten dompu. Ia juga menilai, memperlebar jalan lama jauh lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kalau pembangunan Jembatan Lewa Mori diteruskan, justru bisa berdampak pada usaha-usaha kecil di sepanjang jalan lama seperti penjual bandeng dan pedagang kaki lima yang berpotensi kehilangan pelanggan, ujar Harwota  pada ssjumlah  media kamis (30/10).

Lebih lanjut, Harwoto menegaskan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya pada proyek berskala besar yang menguras anggaran.

Pemerintah perlu melihat prioritas. Jalan utama dari dari bandara ke kabupaten sudah padat, cukup dilebarkan dan diperbaiki. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding membangun jembatan baru yang belum tentu menjadi kebutuhan mendesak, tambahnya.

Sebagai informasi, rencana pembangunan Jembatan Leo Mori disebut akan menghubungkan kawasan barat dan timur Kabupaten Bima dengan tujuan memperlancar arus transportasi dan distribusi barang. Namun, hingga kini proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum mendapatkan persetujuan final terkait anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Harwoto berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan kajian ulang secara komprehensif agar setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Kita mendukung pembangunan, tapi harus sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat bawah,” tutupnya(Mdg/04)

Tekankan Disiplin Kerja, Sekcam Woha Pimpin Apel Pagi.

Tekankan Disiplin Kerja, Sekcam Woha Pimpin Apel Pagi.

Media Dinamika Global       Comment   

Pegawai Kantor Kecamatan Woha , Saat mengikuti Apel pagi setiap hari senin.

Bima. Media Dinamika Global.Id_Untuk menekan disiplin kerja pada pegawai pada lingkungan Kantor Kecamatan Woha, Sekcam Woha, Risman, Spd, Pimpin apel pagi Pada hari Senin tanggal (15/09) pagi, Bertempat di halaman kantor setempat berjalan dengan tertib.

Sekcam Woha, Risman, Spd saat memimpin Apel.

Sekcam Woha, Risman, Spd, Menyampaikan, Atas nama Camat Woha sampaikan ucapan terima kasih kepada para pegawai yang telah mengikuti apel pagi baik itu staf maupun Satuan polpp. karena apel adalah bagian dari standar kinerja kita dengan apel sebagai Evaluasi tentang kehadiran kita semua .

"saya sampaikan tetap disiplin karena itu adalah wajib kita laksanakan jangan karena yg lain tidak hadir sehingga kita ikut malas atau pimpinan kita tidak hadir lalu kita ikut ,pimpinan kita mungkin ada kegiatan lain yang urgen sehinga tidak masuk kantor". Ajaknya.

Risman Menambah, kepada seluruh pegawai yang hadir untuk menjalankan tugas dengan baik, karena kita adalah pelayan masyarakat tentu kita harus dapat menjaga kekompakan dalam pelayanan dan hadir lebih awal sebelum jam 08.00 WITA yg di tentukan. Ujarnya.

Sekcam menekankan, Kepada adek-adek yang telah di nyatakan lolos ASN P3K paruh waktu agar dapat membantu program bupati dan wakil bupati di segala bidang. dan terkait kebutuhan pemberkasan dalam pengisian DRH saya telah melakukan koordinasi dengan pihak BKD dan Polsek karena pelayanan SKCK dapat dilakukan masing-masing Polsek setempat. Terangnya.

Kegiatan apel pagi tetap di laksanakan di kantor camat Woha guna sebagai langkah maupun evaluasi terhadap tingkat kehadiran para pegawai baik itu staf maupun Satpolpp.(Mdg/04)

Isu Aset Raib, Ketua Kadin Aceh Utara Klarifikasi Status Tanah.

Isu Aset Raib, Ketua Kadin Aceh Utara Klarifikasi Status Tanah.

Media Dinamika Global       Comment   

 

Ketua Kadin Aceh Utara, H.Mukti Umar.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Utara, H. Mukti Umar, memberikan klarifikasi tegas terkait opini salah satu media online yang menyebutkan bahwa “Tanah Kadin Aceh Utara Raib”. Menurutnya, pemberitaan tersebut menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, karena secara hukum objek tanah tersebut bukanlah aset milik daerah, melainkan sah atas nama Kadin Aceh Utara.

Dalam tanggapannya, Mukti Umar menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, objek hukum tanah Kadin Aceh Utara bukan barang milik Pemerintah Daerah. Kedua, subjek hukum dalam persoalan ini adalah pengurus Kadin Aceh Utara dan pihak pembeli. Dengan demikian, kata dia, opini yang dibangun seolah-olah tanah tersebut merupakan aset daerah tidak memiliki dasar hukum yang benar.

“Objek tanah itu bersertifikat resmi atas nama Kadin Aceh Utara. Karena itu, seluruh perbuatan hukum terhadap tanah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pengurus Kadin Aceh Utara,” tegasnya.

Terkait alasan penjualan, Mukti Umar menyebutkan bahwa kondisi bangunan lama yang berdiri di atas tanah tersebut sudah hancur dan tidak layak digunakan lagi. Selain itu, pemindahan ibu kota Aceh Utara dari Lhokseumawe ke Lhoksukon menjadi salah satu pertimbangan utama.

“Penjualan dilakukan agar Kadin Aceh Utara bisa memiliki kantor yang representatif di Lhoksukon. Kini sudah dibeli aset baru berupa bangunan dua lantai di Gampong Paya Beurandang, Lhoksukon, dengan luas tanah hampir 1.200 meter di Jalan Banda Aceh – Medan,” ujarnya.

Mukti Umar juga menegaskan bahwa proses penjualan tanah dan bangunan lama dilakukan sesuai aturan hukum.

Melalui hasil rapat Pengurus Kadin dan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah. Dan pembentukan Panitia pelelangan.

Hal itu mengacu keputusan rapat pengurus Kadin Aceh Utara. Penjualan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang diumumkan kepada publik melalui media dan pengumuman resmi.

“Panitia penjualan dibentuk khusus. Semua proses transparan, dan objek yang dijual adalah tanah berikut bangunan lama seluas 1.000 meter persegi yang sudah rusak. Sementara yang dibeli adalah tanah seluas hampir 1.200 meter dengan bangunan dua lantai berisi sepuluh kamar yang kini akan difungsikan sebagai kantor baru Kadin Aceh Utara,” tambahnya.

Dengan penjelasan ini, Mukti Umar berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait status tanah tersebut. Ia menegaskan bahwa semua langkah yang diambil Kadin Aceh Utara murni demi kepentingan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada dunia usaha di Aceh Utara.(Tim/Mdg)

Forum Bangka Belitung Menggugat Desak Presiden Prabowo Tegas Berantas Korupsi Ti

Forum Bangka Belitung Menggugat Desak Presiden Prabowo Tegas Berantas Korupsi Ti

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.id

Pangkalpinang – Putusan ringan terhadap terdakwa kasus korupsi tata kelola timah memicu polemik di masyarakat. Di Bangka Belitung, reaksi keras datang dari Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), yang menilai vonis tersebut mencederai rasa keadilan publik. Sabtu (8/2/2025). 

Pasalnya, meskipun nilai korupsi yang dilakukan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, para terdakwa justru mendapatkan hukuman ringan dengan alasan sikap sopan di persidangan.

Kondisi ini menjadi ironi di tengah kenyataan bahwa rakyat kecil yang mencuri untuk sekadar bertahan hidup justru kerap menerima hukuman jauh lebih berat. 

Forum BBM menegaskan bahwa putusan tersebut menunjukkan ketidakberpihakan hukum kepada masyarakat serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan timah.

Lebih lanjut, Forum BBM menyoroti adanya kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Bangka Belitung untuk membela para koruptor. 

Kelompok ini diduga memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan smelter timah swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan asetnya telah disita negara. 

Ironisnya, mereka justru menggiring opini bahwa para cukong timah yang menjadi terdakwa adalah "pahlawan ekonomi" bagi Bangka Belitung.

Tidak hanya itu, kelompok pembela para terdakwa korupsi ini bahkan meminta Presiden RI Prabowo Subianto menonaktifkan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). 

Mereka menuding Kejaksaan RI telah bertindak berlebihan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Forum BBM Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo

Menyikapi situasi ini, Forum BBM mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mafia timah. Forum BBM juga mendesak agar para terdakwa kasus korupsi ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya, serta meminta pemerintah untuk mengabaikan kelompok yang membela para pelaku korupsi dan perusak lingkungan.

Selain itu, Forum BBM menegaskan bahwa hasil rampasan atau sitaan dari kasus korupsi timah seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang terdampak akibat praktik korupsi di sektor pertambangan.

Pada Jumat (7/2/2025) sore, perwakilan Forum BBM, Rikky Fermana, mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyerahkan surat terbuka tersebut. 

Ia terlihat oleh jejaring media kementerian Sekretariat Negara RI, membawa surat Forum BBM terbungkus sebuah amplop coklat yang kemudian diterima langsung oleh Deputi I KSP, Letjen (Purn) Hilman Hadi.

"Kebetulan mendapat tugas dari Ketua Forum BBM untuk menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Prabowo dan surat tembusan kepada Kepala KSP. Alhamdulillah, surat tersebut sudah diterima langsung oleh Deputi I KSP, dan InsyaAllah aspirasi masyarakat Bangka Belitung akan disampaikan ke Bapak Presiden," ujar Rikky Fermana saat keluar dari gedung KSP RI.

Harapan Forum BBM terhadap Pemerintah

Deputi I KSP sendiri memiliki peran penting dalam mengendalikan, mempercepat, memonitor, dan mengevaluasi berbagai isu strategis nasional, termasuk sektor pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Oleh karena itu, Forum BBM berharap pemerintah tetap konsisten dalam memberantas korupsi di sektor timah dan tidak terpengaruh oleh tekanan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan pribadi dalam kasus ini.

Forum BBM menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor timah bukan hanya demi keadilan, tetapi juga untuk masa depan ekonomi dan lingkungan Bangka Belitung. 

Keputusan yang adil dan tegas terhadap para pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang.

Masyarakat Bangka Belitung kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan oleh Forum BBM. 

Mereka berharap keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga kasus korupsi timah ini dapat menjadi titik balik dalam upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan berkeadilan.

Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global

Sidoarjo 16/1/2025

Kepala dinas perumahan , permukiman ,cipta karya dan tata ruang ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo  M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menindak lanjuti kasus korupsi pengelolaan dan pemanfaatan lahan fasum dan fasos yang di duga dilakukan oleh ketua yayasan al -falah darusalam di perumahan wisma tropodo yang merugikan uang pemerintah daerah sebesar 30 milyar.

Padahal kasus tersebut sudah pernah dimediasi oleh dinas P2CKTR dan pihak pengembang , beserta masyarakat perumahan wisma tropodo dan ketua yayasan al -falah darusalam dan semua sudah memberikan keterangan sejelas - jelasnya kepada dinas .P2CKTR . pemkab Sidoarjo bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi oleh ketua yayasan al - Falah Darusalam .

setelah melakukan mediasi dinas.P2CKTR  langsung melakukan tindakan survei dan pembuktian di lokasi dan fakta nya benar bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi .

dikomersilkan dan dibuat usaha dan bisnis oleh ketua yayasan al -falah darusalam dengan keuntungan pertahun 30.milyar dan hasilnya dinikmati sendiri secara pribadi dan kelompok.

dan untuk mendirikan bangunan gedung tersebut ketua yayasan al -falah darusalam tidak mengantongi izin untuk mendirikan bangunan ( IMB ) dan tidak mengantongi izin persetujuan bangunan gedung ( PBG ) . dan tidak terdaftar didalam peta dena dan set plain , otomatis dong bangunan gedung tersebut bisa di katagorikan sebagai bangunan liar karena tidak mengantongi izin .

Tapi kenapa kepala dinas P2CKTR Sidoarjo M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menertibkan bangunan liar ada apa ?

Coba kalau yang mendirikan bangunan liar  tersebut masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak mampu pasti di ratakan !!!

di duga pihak ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo masuk angin . karena tidak berani menertibkan bangunan liar dengan omset pertahun 30 milyar

ada apa dengan kepala dinas P2CKTR pemkab Sidoarjo ???

yang lebih mengejutkan lagi ketua yayasan al - Falah darusalam ini mengantongi surat keputusan bupati ( SK bupati ) secara logika ini tidak masuk akal .

perumahan yang belum diserahkan ke Pemkab Sidoarjo , surat keputusan bupati ( SK bupati ) sudah terbit , 

Pertanyaan nya : 

1 , Darimana bupati bisa tahu kalau lahan tersebut lahan fasos fasum padahal fasum fasos tersebut selama 32 tahun dan sampai sekarang belum pernah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo . dan sampai sekarang  bangun gedung sekolah swasta al -falah darusalam tidak terdaftar baik di peta dena maupun set plen 

2 , dengan penghasilan pertahun 30 milyar apakah ketua yayasan al -falah darusalam pernah membayar PAJAK baik PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) atau PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  ( PPN ) sesuai pasal 59 peraturan pemerintah no 35 tahun 2023 .

3 , Apakah ketua yayasan al -falah darusalam pernah melaporkan SPT tahunan padahal itu kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan.

Netti