Postingan

Menampilkan postingan dengan label Pemerintah

Komisi I DPRD Kabupaten Bima Akan Sidak Pengelolaan Dana Desa.

Gambar
Duta Partai PDIP Firdaus, S.Ip, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima. Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.Id_Komisi I DPRD Kabupaten Bima berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Bima guna memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Firdaus, S.IP, dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Woha, Monta, dan Parado. Menurutnya, sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penggunaan Dana Desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. “Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Komisi I DPRD Kabupaten Bima akan turun langsung ke desa-desa untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya,” tegas Firdaus. Ia mengungkapkan, Komisi I DPRD Kabupaten Bima telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke...

Musrenbangdes Waduwani, Fokus Transparansi dan Penguatan Ekonomi Desa.

Gambar
Bima, Media Dinamika Global.Id_ Pemerintah Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Waduwani. Musrenbangdes ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Woha yang diwakili Kasi Fispra Trisna Andriani, SE, Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher beserta perangkat desa, Ketua BPD Bustamin, S.Pd, Babinkamtibmas Brigpol Imam Banurusman, Babinsa Sertu Irmansyah, Ketua TP PKK Desa Waduwani Sunarti Herry, para kader desa, ketua RT/RW, unsur komunitas, tokoh perempuan, serta Pendamping Lokal Desa.  Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan forum mufakat bersama untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. “Musrenbangdes ini kami laksa...

Kades Waduwani Lantik Dua Perangkat Desa,  Kaur Kesra dan Pembangunan.

Gambar
Kades Waduwani, Herry M.Tahir, saat melakukan pelantikan dua kaur desa, kamis (15/1/26) Bima | Media Dinamika Global.id – Kepala Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Herry M. Taher, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua perangkat desa hasil seleksi, masing-masing pada jabatan Kepala Bidang Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Desa Waduwani, Kamis, 15 Januari 2026. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh perwakilan Camat Woha yang diwakili Kasi Pemerintahan Nurjanah, S.Sos, Kepala Desa Waduwani beserta perangkat desa, unsur Panitia Penjaringan dan Penyaringan, anggota BPD, Bhabinkamtibmas Muslimin, Babinsa Sertu Irmansyah, Ketua TP PKK Desa Waduwani Sunarti Herry, lembaga desa, serta para Ketua RT/RW. Dalam sambutannya, Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan telah mendukung terselenggaranya pelantikan perangkat desa tersebut. “Atas nama Pemerin...

Polemik Aset Amahami, Fraksi NasDem dan Merah Putih Usul Bentuk Pansus Aset.

Gambar
Kota Bima. Media Dinamika Global.id_Polemik penguasaan aset Pemerintah Kota Bima di kawasan Ama Hami kian memanas. Menyikapi dugaan penguasaan lahan pemerintah oleh oknum warga, dua fraksi di DPRD Kota Bima, yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Merah Putih (Gerindra–PDIP), resmi mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset. Surat usulan pembentukan Pansus tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bima. Langkah ini diambil menyusul banyaknya aset daerah yang dinilai bermasalah, tidak tertata, bahkan berpotensi lepas dari penguasaan pemerintah. Salah satu aset yang kini menjadi sorotan publik adalah lahan milik Pemkot Bima di kawasan Ama Hami yang direncanakan untuk pembangunan kolam retensi pengendali banjir, namun diduga telah dikuasai oknum warga dan dipagari seng. “Surat resmi pembentukan Pansus Aset sudah kami ajukan ke pimpinan dewan,” tegas Edi, anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi NasDem, Jumat (9/1/2026). Edi menjelaskan, secara kelembagaan usulan tersebut akan ...

Ketua LSM LPKB NTB Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Woha

Gambar
Foto : Ketua LSM-LPKB NTB, Burhan Metty saat di wawancara khusus oleh media Dinamika Global. Selasa (30/12) di kediamannya. Bima. Media Dinamika Global.Id_Ketua LSM LPKB NTB, Burhan Metty, mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada jalur protokoler segitiga di Kecamatan Woha, yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan daerah. Burhan menegaskan pentingnya adanya diskusi ringan namun serius antara pemangku kebijakan dan elemen masyarakat guna mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Hal tersebut ia sampaikan kepada media pada Selasa (30/12). Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati  Bima harus lebih peka dan cerdas dalam menentukan arah pembangunan daerah, terlebih Kecamatan Woha berstatus sebagai ibu kota kabupaten. “Pembangunan Kabupaten Bima harus selaras dengan motto dan visi-misi Bima Perubahan, Bima Bermartabat. Itu bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebija...

Perjalanan Kepemimpinan Ady–Irfan Dengan Motto “Perubahan” Mulai Dipertanyakan.

Gambar
BUpati dan Wakil Bupati Bima, Adi Mahyudi dan dr.H.Irfan Zubaidy. Bima. Media Dinamika Global.Id_ Gaung “Perubahan” dengan Motto, Bima Bermartabat, yang digaungkan pasangan kepemimpinan Ady–Irfan sejak awal masa jabatan kini mulai mendapat sorotan tajam dari publik. Harapan masyarakat agar hadirnya pemerintahan baru membawa wajah baru bagi Kabupaten Bima justru dinilai belum tercermin dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan wilayah. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kondisi wajah Ibu Kota Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan Woha. Kawasan yang seharusnya menjadi ikon daerah dan simbol kemajuan itu dinilai masih jauh dari harapan. Lingkungan yang terlihat kumuh, minimnya sentuhan estetika, serta tidak adanya identitas visual yang mempertegas fungsi Woha sebagai pusat pemerintahan, menjadi pertanyaan besar masyarakat terkait komitmen perubahan yang dijanjikan. Sejumlah warga menilai bahwa hingga saat ini belum tampak tanda-tanda transformasi yang berarti. Padaha...

Kadis DPMDes Kabupaten Bima Abaikan Kewenangan Bupati Terkait Pelimpahan Wewenang Camat.

Gambar
Kadis DPMDes Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos. Bima. Media Dinamika Global.Id_ Polemik mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat kembali mencuat setelah muncul dugaan bahwa Kepala Dinas DPMDes Kabupaten Bima, dibawah pimpinan Kamaruddin, S.Sos, Sejumlah pihak menyoroti sikap DPMDes yang dinilai tidak sejalan dengan regulasi yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa. Pelimpahan kewenangan tersebut secara jelas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/755/30.1/2017 dan peraturan-peraturan turunan lain yang relevan. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, camat, dan pemerintah desa. Sejumlah regulasi yang berlaku di Kabupaten Bima juga mempertegas posisi camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah k...

PEMERINTAH DESA RISA GELAR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES DANA DESA TAHUN 2026.

Gambar
Pemdes Risa Saat nelaksanakan Musdes Rancangan APBDes Tahun 2026 di aula kantor Desa Risa kamis (13/11). Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Risa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Risa, Pada hari Kamis tanggal (13/11) dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, perwakilan RT/RW, Toma, tokoh pemuda, Babinsa, Babhinkamtibmas, serta pendamping desa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Risa, Mukhrim H.Ismail, Menyampaikan bahwa Musdes ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan APBDes yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. “Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Desa Risa,” ujar beliau. Sementara itu, Camat Woha yang diwakili Kasi Fisspra, Trisna Andriani, SE menyampaikan...

LSM LPKB NTB Tolak Keterlibatan Kontraktor Kota Bima dalam Pengelolaan Petugas Kebersihan Wilayah Kabupaten.

Gambar
Sejumlah aktivis LSM LPKB NTB saat bertemu dengan Kabid DLH Kabupaten Bima, Saiful. Bima, Media Dinamika Global.Id Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKB) NTB, Mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Melalui Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Saiful, Untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana keterlibatan kontraktor asal Kota Bima dalam pengelolaan petugas kebersihan atau penyapu jalan di wilayah protokoler Kabupaten Bima. Pada hari Rabu tanggal (12/11). Penolakan tersebut didasari atas pertimbangan bahwa pengelolaan kebersihan di wilayah Kabupaten Bima seharusnya melibatkan perusahaan atau kontraktor lokal yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Woha, yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebelumnya, berdasarkan usulan LSM Penegak Kebenaran pada 2 Februari 2025, pemerintah daerah menganggarkan Rp200 juta untuk kegiatan uji coba penyapuan jalan di wilay...

DLH Kabupaten Bima Sosialisasikan Wilayah dan Izin Pertambangan Rakyat Blok Pesa Kecamatan Wawo.

Gambar
  Kabid Penataan dan Lingkungan DLH Kabupaten Bima, Arifun Rahman, ST.M.Ling, Saat memberikan sosialisasi terkait WPR dan IPR Blok Pesa Kecamatan Wawo, Kamis (06/10). Bima, Media Dinamika Global.Id_ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima menggelar kegiatan sosialisasi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Blok Desa pesa, Kecamatan Wawo, Sesuai amanat PP 28 TAHUN 2025, KEPMENLH/BPLH no. 1637 Tahun 2025 dan Permenlh/kplh no 22 tahun 2025. Pada hari kamis tanggal (06/11) di aula Kantor Bupati Bima. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta berwawasan lingkungan. Sosialisasi ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha tambang rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB serta perwakilan dari instansi teknis terkait. Dalam kesempatan tersebut, pihak DLH Kabupaten Bima memaparkan pentingnya penetapan WPR s...

Pemdes Pandai Gelar Musdes APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Gambar
Kegiatan Musdes Pemdes Pandai Kecamatan Woha berjalan dengan penuh kekeluargaan. Pada hari senin (02/11). Bima. Media Dinamika Global.Id_Pemerintah Desa Pandai menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa , Pada hari senin tanggal (03/11) di ruangan aula kantor Desa setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Pandai, Syahir Maha Putra, Spd, mMenyampaikan bahwa pada perubahan anggaran tahun ini, sebagian Dana Desa akan dialokasikan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut beliau, penguatan ekonomi desa melalui koperasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kedepannya, ketika sebagian anggaran Dana Desa diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, maka tentu anggaran pembangunan fisik akan berkurang. Karena itu, m...

Harwoto Sorot Pembangunan Jembatan Lewa Mori: Dinilai Kurang Mendesak untuk Kebutuhan Masyarakat Bima.

Gambar
Anggota DPRD Provinsi Fraksi Golkar Harwoto, SH. Bima, Media Dibamika Global.Id_ Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Golkar, Harwoto, S.H., yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, menilai rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima. Menurut Harwoto, proyek yang dikabarkan menelan anggaran hingga triliunan rupiah itu sebaiknya dialihkan untuk pembangunan dua jalur jalan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin hingga wilayah Kabupaten dompu. Ia juga menilai, memperlebar jalan lama jauh lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau pembangunan Jembatan Lewa Mori diteruskan, justru bisa berdampak pada usaha-usaha kecil di sepanjang jalan lama seperti penjual bandeng dan pedagang kaki lima yang berpotensi kehilangan pelanggan, ujar Harwota  pada ssjumlah  media kamis (30/10). Lebih lanjut, ...

Tekankan Disiplin Kerja, Sekcam Woha Pimpin Apel Pagi.

Gambar
Pegawai Kantor Kecamatan Woha , Saat mengikuti Apel pagi setiap hari senin. Bima. Media Dinamika Global.Id_Untuk menekan disiplin kerja pada pegawai pada lingkungan Kantor Kecamatan Woha, Sekcam Woha, Risman, Spd, Pimpin apel pagi Pada hari Senin tanggal (15/09) pagi, Bertempat di halaman kantor setempat berjalan dengan tertib. Sekcam Woha, Risman, Spd saat memimpin Apel. Sekcam Woha, Risman, Spd, Menyampaikan, Atas nama Camat Woha sampaikan ucapan terima kasih kepada para pegawai yang telah mengikuti apel pagi baik itu staf maupun Satuan polpp. karena apel adalah bagian dari standar kinerja kita dengan apel sebagai Evaluasi tentang kehadiran kita semua . "saya sampaikan tetap disiplin karena itu adalah wajib kita laksanakan jangan karena yg lain tidak hadir sehingga kita ikut malas atau pimpinan kita tidak hadir lalu kita ikut ,pimpinan kita mungkin ada kegiatan lain yang urgen sehinga tidak masuk kantor". Ajaknya. Risman Menambah, kepada seluruh pegawai yang hadir untuk m...

Isu Aset Raib, Ketua Kadin Aceh Utara Klarifikasi Status Tanah.

Gambar
  Ketua Kadin Aceh Utara, H.Mukti Umar. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Utara, H. Mukti Umar, memberikan klarifikasi tegas terkait opini salah satu media online yang menyebutkan bahwa “Tanah Kadin Aceh Utara Raib”. Menurutnya, pemberitaan tersebut menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, karena secara hukum objek tanah tersebut bukanlah aset milik daerah, melainkan sah atas nama Kadin Aceh Utara. Dalam tanggapannya, Mukti Umar menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, objek hukum tanah Kadin Aceh Utara bukan barang milik Pemerintah Daerah. Kedua, subjek hukum dalam persoalan ini adalah pengurus Kadin Aceh Utara dan pihak pembeli. Dengan demikian, kata dia, opini yang dibangun seolah-olah tanah tersebut merupakan aset daerah tidak memiliki dasar hukum yang benar. “Objek tanah itu bersertifikat resmi atas nama Kadin Aceh Utara. Karena itu, seluruh perbuatan hukum terhadap tanah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pengurus Kadin Aceh Utara,” tegasnya...

Forum Bangka Belitung Menggugat Desak Presiden Prabowo Tegas Berantas Korupsi Ti

Gambar
Media Dinamika Global.id Pangkalpinang – Putusan ringan terhadap terdakwa kasus korupsi tata kelola timah memicu polemik di masyarakat. Di Bangka Belitung, reaksi keras datang dari Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), yang menilai vonis tersebut mencederai rasa keadilan publik. Sabtu (8/2/2025).  Pasalnya, meskipun nilai korupsi yang dilakukan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, para terdakwa justru mendapatkan hukuman ringan dengan alasan sikap sopan di persidangan. Kondisi ini menjadi ironi di tengah kenyataan bahwa rakyat kecil yang mencuri untuk sekadar bertahan hidup justru kerap menerima hukuman jauh lebih berat.  Forum BBM menegaskan bahwa putusan tersebut menunjukkan ketidakberpihakan hukum kepada masyarakat serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan timah. Lebih lanjut, Forum BBM menyoroti adanya kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Bangka Belitung untuk membela para koruptor.  Kelompok ini diduga m...

Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Gambar
Media Dinamika Global Sidoarjo 16/1/2025 Kepala dinas perumahan , permukiman ,cipta karya dan tata ruang ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo  M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menindak lanjuti kasus korupsi pengelolaan dan pemanfaatan lahan fasum dan fasos yang di duga dilakukan oleh ketua yayasan al -falah darusalam di perumahan wisma tropodo yang merugikan uang pemerintah daerah sebesar 30 milyar. Padahal kasus tersebut sudah pernah dimediasi oleh dinas P2CKTR dan pihak pengembang , beserta masyarakat perumahan wisma tropodo dan ketua yayasan al -falah darusalam dan semua sudah memberikan keterangan sejelas - jelasnya kepada dinas .P2CKTR . pemkab Sidoarjo bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi oleh ketua yayasan al - Falah Darusalam . setelah melakukan mediasi dinas.P2CKTR  langsung melakukan tindakan survei dan pembuktian di lokasi dan fakta nya benar bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi . dikomersilkan da...