Rindu yang Terhempas Angin Di Hamparan Waktu yang Terhempas Angin

Rindu yang Terhempas Angin Di Hamparan Waktu yang Terhempas Angin

Media Dinamika Global       Comment   

Rindu meraut benang-benang kenangan. MediadinamikaGlobal.id

seperti daun yang terbang di langit biru,

hatiku terbang bersama angin yang berhembus.

Angin berbisik lirih di telinga malam,

menggenggam rindu yang terhempas dalam jiwa.

seperti ombak yang memecah di pantai,

rindu ini tak pernah pudar, tak pernah hilang.

Dalam setiap hembusan angin yang lembut,

ku rasakan kehangatanmu dalam pelukku.

rindu ini terhempas, namun tak terlupakan,

seperti cinta yang abadi, takkan pernah pudar.

Rindu yang terhempas angin, kini menjadi puisi,

mengalun indah dalam bait-bait yang tercipta.

seperti lukisan yang abadi di atas kanvas,

rindu ini akan selalu ada, takkan pernah pudar.(Andra Pratama waypanas)

Momen Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Tunaikan Zakat di Istana Negara

Momen Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Tunaikan Zakat di Istana Negara

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Presiden Prabowo Subianto menunaikan kewajiban zakat mal dan zakat fitrah di Istana Negara, Jakarta, Jumat petang (13/3/2026). 

Hadir tepat pukul 15.52 WIB melalui lobi Barat, Presiden tampak mengenakan pakaian safari lengan panjang lengkap dengan peci hitam.

Langkah kaki Presiden Prabowo langsung menuju ruang utama. 

Sebelum duduk, Kepala Negara memberikan salam hangat kepada petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah siaga di 12 gerai.

Dari pantauan wartawan Tribunnews-com di lokasi, Presiden Prabowo membawa sendiri sebuah tas jinjing berwarna cokelat.

Tas jinjing itu berisi tunai untuk zakat fitrah dan zakat mal.

Presiden Prabowo tampak menunduk khusyuk sembari menangkupkan kedua tangan, mengamini bait-bait doa yang dipanjatkan petugas zakat usai menyerahkan tas jinjing cokelat tersebut. 

Suasana hening sejenak menyelimuti lobi utama saat doa penutup tanda tunainya kewajiban syariat itu berkumandang.

Tak berselang lama sebelum kehadiran Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga telah menunaikan zakatnya di lokasi yang sama.

Serupa dengan Presiden, Gibran pun membawa uang tunai dalam tas jinjing dan berbincang singkat dengan petugas usai mendapatkan bukti setor zakat.

Tepat pukul 15.55 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melangkah masuk dengan ritme cepat. 

Di genggamannya, sebuah tas jinjing berisi uang tunai menjadi pusat perhatian visual saat ia bergerak menuju ruang utama.

Tanpa protokoler yang kaku, Gibran langsung menghampiri meja petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Di sana, ia meletakkan tas jinjingnya, mengeluarkan tumpukan uang tunai, dan menunaikan kewajiban zakat fitrah serta zakat mal secara langsung menjelang Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026 M.

Dari pantauan wartawan Tribunnews-com, Taufik Ismail, di lokasi, Gibran tampak tertunduk dalam, mengamini doa petugas sebelum akhirnya menerima secarik kertas putih sebagai tanda bukti setor zakat.

Langkah Gibran diikuti barisan petinggi negeri.

Tak lama berselang, ruang utama Istana dipenuhi deretan seragam dan batik formal.

Terpantau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga jajaran Kepala Staf Angkatan turut mengantre.

Di barisan menteri, tampak Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur AHY, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut bersiap.

Pemandangan tas jinjing berisi uang tunai tidak hanya dibawa oleh Wapres.

Para pejabat sebagian membayar zakat dengan uang tunai yang dibawa menggunakan tas jinjing. Namun ada pula yang menggunakan transaksi digital melalui QRIS.

(Tribunnews/Taufik Ismail)

Bupati Saleh Asnawi Lantik 47 Pejabat Pemkab Tanggamus, Awal Pembenahan Birokrasi Tahun 2026

Bupati Saleh Asnawi Lantik 47 Pejabat Pemkab Tanggamus, Awal Pembenahan Birokrasi Tahun 2026

Media Dinamika Global       Comment   

Tanggamus.MediadinamikaGlobal.id Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali melakukan langkah penting dalam penataan birokrasi. Sebanyak 47 pejabat resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Tanggamus Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, pada Jumat (06/03/2026) di Ruang Rapat Utama Setdakab Tanggamus.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Ir. Suaidi, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab (Asda I, II dan III), serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah perubahan di awal tahun 2026, sekaligus memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Bupati Moh. Saleh Asnawi dan Wakil Bupati Agus Suranto dalam membenahi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanggamus.

Dalam arahannya, Bupati Tanggamus menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi merupakan bagian dari langkah besar untuk membangun birokrasi yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Saya ingin seluruh pejabat yang dilantik hari ini benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab, memahami tugasnya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap di tubuh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

“Perlahan namun pasti, kita mulai membenahi pemerintahan ini. Kita ingin birokrasi yang bekerja, bukan hanya mengisi jabatan. Saya ingin seluruh aparatur bekerja nyata untuk masyarakat. Jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, saya yakin Tanggamus akan jauh lebih maju dan berkembang,” ujar Saleh Asnawi.

Daftar 47 Pejabat yang Dilantik :

Rully Runa Yuda, S.STP., M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. 

Jon Novri, S.STP., M.IP – Asisten Administrasi Umum Setdakab. 

Ivan Kurniawan, S.T – Kepala BKPSDM Kabupaten Tanggamus.

Nanang Sumarlim, S.H., M.M – Kepala Badan Pendapatan Daerah

Luberto Fabioca, S.E., M.M – Kepala Dinas P3AP2KB

Drs. Viktor Libradi HS, M.H – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Aria Resukia, S.T., M.M – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Marhasan Samba, S.IP – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Drs. Sabar Marulak Sitanggang – Kepala Dinas Perhubungan

Wildan Histori, S.IP – Camat Kota Agung Timur. 

Selanjutnya Bayu Mahardika, S.H., M.AP – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Madrizal, S.Pd – Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud

Evayani, S.Sos.I – Kabid Ketenagaan Disdikbud

Atria Anthoni, S.P., M.M – Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian

Ishak Basuki, S.T – Kabid Cipta Karya Dinas PUPR

Ariantoni, S.T., M.T – Kabid Pengairan Dinas PUPR. 

Selanjutnya Suparmono, S.Kom., M.M

Uzairi Uhida, S.Pt., M.M, Adhitya Rama Daefi, S.E, Nasrulloh, S.E., M.M

Damsiana, S.ST., M.Kes, Rensus Renatus Simanjorang, S.E., M.M, Siti Zubaidah, S.H., M.M ,Elis Setyowati, S.E, Suparman, S.Pd, Yuzak Prasetyadi, S.Sos

Yuliana, S.E, Hidayat, S.E

Fitriana Puspitasari, S.Kom

Prima Kurniawan, S.Kom., M.M

Roki Rismayedi, S.E

Risnawati, S.E., M.M

Nofriyandi Putra, S.E, Tri Kesuma Wardana, S.E, Budi Hartono, S.E, Ahmad Irsan, S.P, Misri Jaya, S.H

Eka Damayanti, AM.KL,Linda Lestari, S.Kom, Agung Try Prasetyo, S.Kom

Yunita, S.Kom, Chandra Azurra, S.Kom

Imam Mukhlasin, S.H, Bukhari, S.Pd

Bunga Hernawati Manihuruk, S.TP

Rizki Hidayah, S.Pd, Seprizal, S.Pd. (adv)

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Tetap Siaga di Wilayah Selama Periode Lebaran 1447 H

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Tetap Siaga di Wilayah Selama Periode Lebaran 1447 H

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.Id.– Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia untuk tetap siaga dan berada di wilayah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Lebaran 1447 Hijriah.

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam aturan tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan dinas luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Tito, kebijakan tersebut diambil guna memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan berbagai agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah penting yang harus menjadi perhatian para kepala daerah. Pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idul Fitri dengan memperkuat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan serta pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan berbagai kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Tito menegaskan, kebijakan ini bertujuan agar para kepala daerah tetap berada di wilayahnya sehingga dapat merespons dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan atau penjadwalan ulang agenda kegiatan,” tegasnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Redaksi |

WNA Asal Rusia Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Pagesangan, Polisi Bertindak Cepat

WNA Asal Rusia Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Pagesangan, Polisi Bertindak Cepat

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Personel Piket Fungsi Polsek Mataram bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagesangan, Aiptu I Gede Gunartha, bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama Llnur.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, pada Senin malam (02/03/2026) sekitar pukul 20.00 WITA.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan cepat begitu menerima informasi dari warga.

“Benar, anggota kami dari Piket Fungsi bersama Bhabinkamtibmas Pagesangan merespons cepat laporan adanya WNA asal Rusia yang menjadi korban dugaan penganiayaan. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan dan kondisi kesehatan korban,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi mengalami luka. Tanpa menunda waktu, korban segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Siloam Mataram untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Langkah tersebut diambil guna memastikan kondisi korban stabil sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan dalam kondisi stabil oleh pihak medis, personel Polsek Mataram mendampingi korban untuk membuat laporan resmi.

Penanganan Dilimpahkan ke Polda NTB

Mengingat korban berstatus warga negara asing, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Polda NTB sesuai prosedur yang berlaku.

“Setelah mendapatkan pengobatan di RS Siloam, korban kami dampingi menuju Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut oleh unit terkait. Kami berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada siapa pun, termasuk warga asing yang berada di wilayah hukum kami,” tegas AKP Mulyadi.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut. Situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kembali aman dan kondusif.

Redaksi ||

Gubernur Iqbal Tinjau Banjir Nggembe, Dorong Solusi Permanen

Gubernur Iqbal Tinjau Banjir Nggembe, Dorong Solusi Permanen

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau lokasi banjir di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3), dalam rangkaian Safari Ramadan Pulau Sumbawa. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi jajaran BPBD Provinsi NTB serta BPBD Kabupaten Bima.

Selain meninjau lokasi terdampak, Gubernur Iqbal juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat serta memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, khususnya di Dusun Jala, ditemukan dua faktor utama penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat dan kedua, adanya anomali elevasi tata ruang, dimana dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman warga. Kondisi ini menyebabkan air sungai mudah meluap dan menggenangi rumah penduduk.

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Gubernur Iqbal.

Data sementara mencatat sebanyak 204 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung, dengan 177 unit rumah terendam air setinggi 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Banjir juga mengakibatkan putusnya akses transportasi akibat rusaknya satu unit jembatan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam saat hujan lebat.

Merespons kondisi tersebut, BPBD Provinsi NTB telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai serta evaluasi tata ruang kawasan terdampak.

Gubernur Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait guna memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terintegrasi.

“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pemantauan langsung kasus stunting di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3). Kunjungan ini dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Bupati Bima, Ady Mahyudi serta Ketua TP-PKK NTB, Sinta M. Iqbal.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Iqbal bersama rombongan mengunjungi rumah anak terdampak balita stunting dan anak yang mengalami diare. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh langsung sasaran dan keluarga penerima manfaat.

“Penanganan stunting harus kita pastikan tepat sasaran. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi anak-anak dan keluarga, agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan”, tutur Gubernur Iqbal.

Selain itu, dilakukan pula pemberian imunisasi secara simbolis kepada anak-anak PAUD Meci Angi sebagai langkah preventif dalam mencegah penyakit serta memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Di Desa Nggembe tercatat terdapat 12 anak sasaran stunting. Pada kunjungan kali ini, dua anak didatangi langsung, yakni Zakir (16 bulan) dan Jafir (12 bulan). Keduanya merupakan sasaran program imunisasi campak (URI) yang dilaksanakan melalui fasilitas layanan kesehatan setempat.

Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan paket Pemberian Nutrisi Tambahan (PNT) berupa biskuit dari Dinas Kesehatan NTB, serta dukungan layanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Puskesmas setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan kondisi anak sekaligus memperkuat pendampingan kepada keluarga.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Penanganan stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena penyebabnya beragam. Bukan hanya soal gizi, tetapi juga sanitasi, kondisi rumah, hingga penyakit penyerta. Karena itu pendekatannya harus komprehensif dan terintegrasi”, tegasnya.

Dirinya menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Kita bergandengan tangan dengan Kabupaten, pak Bupati juga turun langsung. Kita bagi tugas, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi dukungan Provinsi. Semua sektor harus bergerak bersama agar target penurunan stunting 2026 bisa tercapai”, ujarnya.

Upaya kolaboratif tersebut menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Kabupaten Bima berhasil ditekan dari 26 persen menjadi 12 persen. Sementara di tingkat Provinsi NTB, prevalensi stunting tercatat turun menjadi 13 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari kesehatan, perumahan, sanitasi hingga dukungan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan intervensi terintegrasi guna memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tinjau Donggo, Salurkan Bantuan dan Soroti Akses Air Bersih

Gubernur NTB Tinjau Donggo, Salurkan Bantuan dan Soroti Akses Air Bersih

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melakukan kunjungan kerja ke Desa Donggo, Kabupaten Bima. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Desa NTB Lalu Hamdi, Kepala Dinas Sosial NTB Masyuri, serta Ketua Baznas NTB, Selasa (3/3/2026).

Dalam dialog bersama warga, Gubernur Iqbal menerima laporan terkait persoalan air bersih. Di atas desa terdapat tampungan air, namun belum dapat disalurkan ke rumah-rumah warga karena belum tersedia jaringan pipa. Selain itu, air menjadi keruh saat musim hujan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan komitmennya untuk segera memasangkan pipa untuk pengaliran air.

“Air adalah kebutuhan dasar. Tidak boleh ada tampungan air yang tidak bisa dimanfaatkan hanya karena tidak ada pipa”, tegas Gubernur Iqbal.

Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako, bantuan uang tunai, 50 sak semen untuk perbaikan jalan desa dan mushola serta 1.000 bibit pohon untuk penghijauan di kawasan yang gundul.

“Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah. Kita ingin memastikan masyarakat Donggo merasakan perhatian dan dukungan nyata”, ujarnya.

Berdasarkan data pendamping desa, terdapat 150 kepala keluarga (KK) di Desa Mbawa yang terdampak kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus penanganan pemerintah. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama.

“Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita hidup dalam kemiskinan ekstrem. Intervensi harus tepat sasaran dan kita akan kawal bersama agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Di tengah berbagai keterbatasan, Donggo juga menunjukkan potensi dan kebanggaan tersendiri. Tercatat hampir sekitar 700 warga Donggo menjadi anggota TNI serta sejumlah putra-putri daerah berhasil menempuh pendidikan tinggi di Pulau Jawa dan Sulawesi.

“Saya bangga dengan masyarakat Donggo. Dengan segala keterbatasan, banyak yang berhasil menjadi prajurit TNI dan sarjana. Ini bukti bahwa semangat dan tekad masyarakat Donggo luar biasa”, ungkap Gubernur Iqbal.

Sementara itu, Kepala Dusun Sori Fo’o, Nasrudin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Dirinya menyebut kunjungan ini sebagai sejarah bagi masyarakat Donggo.

“Kami sangat berterima kasih atas segala sumbangan dan perhatian yang diberikan. Ini adalah kunjungan gubernur pertama ke Donggo, dan masyarakat merasa sangat diperhatikan”, ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih serta penguatan program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Donggo, Kabupaten Bima.

Redaksi ||

Konflik Timur Tengah Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Konflik Timur Tengah Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka, Selasa (3/3/26).

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jama'ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan  kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita Do'aka kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang, kata Aka.

Saat ini, sebanyak 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalan kan ibadah umrohnya.

Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB  memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab  pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.

Redaksi ||

Danrem 162/WB Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lombok Timur: Desa Harus Jadi Benteng Terakhir Ketahanan Bangsa

Danrem 162/WB Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lombok Timur: Desa Harus Jadi Benteng Terakhir Ketahanan Bangsa

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Timur, Media Dinamika Global.Id— Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief melaksanakan Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lombok Timur, Senin (2/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, Danrem menegaskan bahwa desa harus menjadi benteng terakhir ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman krisis global dan ketidakpastian geopolitik dunia.

Di hadapan Bupati Lombok Timur, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta prajurit TNI, Danrem mengulas situasi global yang semakin kompleks, mulai dari potensi krisis energi hingga konflik internasional yang berdampak pada stabilitas pangan. Menurutnya, Indonesia harus menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat kemandirian nasional dari level paling dasar, yakni desa.

Danrem menekankan bahwa kemandirian pangan merupakan kunci utama untuk memutus ketergantungan terhadap negara lain. “Kalau suatu saat dunia berhenti, kita tetap harus makan. Karena itu desa, kecamatan, sampai provinsi harus memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak lagi bergantung pada kiriman dari luar negeri,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem juga menegaskan kembali peran strategis Babinsa sebagai ujung tombak dan motor penggerak pembangunan di desa. Babinsa tidak hanya bertugas di bidang pertahanan, tetapi juga aktif mengawal dan memastikan program-program pemerintah, termasuk MBG, berjalan tepat sasaran.

Menutup sambutannya, Danrem menegaskan komitmen Korem 162/Wira Bhakti untuk terus hadir dan bekerja bersama pemerintah daerah serta masyarakat. “Kita tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana makan besok, karena sistem ketahanan itu sudah kita bangun dari desa,” pungkasnya dengan suasana penuh keakraban bersama jamaah Safari Ramadhan.

Redaksi ||

Fahri Hamzah: Singa Parlemen dari NTB yang Kini Mengawal Sektor Perumahan Rakyat

Fahri Hamzah: Singa Parlemen dari NTB yang Kini Mengawal Sektor Perumahan Rakyat

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Nama Fahri Hamzah telah lama menjadi identitas bagi kritik tajam dan retorika berani di panggung politik nasional. Politikus kelahiran 10 November 1971 asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dikenal sebagai sosok yang tak pernah ragu berseberangan arus. Kini, babak baru kariernya dimulai sejak ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024.

Aktivis Reformasi: Dari Kampus UI ke Pucuk KAMMI

Perjalanan intelektual Fahri dimulai di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, sebelum akhirnya ia memutuskan pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1992. Di "Kampus Perjuangan" inilah bakat kepemimpinannya terasah tajam sebagai aktivis Islam dan Ketua Departemen Litbang Senat Mahasiswa UI.

Saat badai Reformasi 1998 mengguncang Indonesia, Fahri berada di barisan terdepan. Ia merupakan salah satu deklarator sekaligus Ketua I Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Menariknya, di saat gelombang mahasiswa menentang B.J. Habibie, Fahri secara terbuka memberikan dukungan kepada Presiden ke-3 RI tersebut sebagai transisi konstitusional yang sah.

Dua Dekade di Jantung Legislatif

Karier legislatif Fahri bermula sebagai staf ahli MPR RI (1999–2002), di mana ia terlibat langsung dalam diskusi krusial amandemen UUD 1945. Langkah politiknya semakin mantap saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB pada pemilu 2004.

Selama menjabat, Fahri dikenal sebagai personifikasi Komisi III (Hukum). Puncak karier legislatifnya diraih saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019. Di kursi pimpinan itulah, gaya bicaranya yang lugas dan seringkali kontroversial menjadikannya langganan pemberitaan media nasional.

Kontroversi: Usulan Pembubaran KPK hingga Prahara Pemecatan

Nama Fahri Hamzah hampir selalu identik dengan kontroversi yang memicu perdebatan publik:

Kritik Keras terhadap KPK: Pada 2011, Fahri secara mengejutkan mengusulkan pembubaran KPK. Ia berpendapat bahwa lembaga antirasuah tersebut gagal menangani korupsi sistemik meski telah diberi waktu delapan tahun.

Prahara dengan PKS: Tahun 2016 menjadi ujian terberat bagi karier partainya. Fahri dipecat oleh PKS setelah menolak instruksi Majelis Syura untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. Perselisihan ini berlanjut ke ranah hukum, di mana Fahri akhirnya memenangkan gugatan terhadap partainya sendiri.

Babak Baru: Menuju Eksekutif

Setelah masa jabatannya di DPR berakhir dan ia mendirikan partai baru (Gelora), Fahri kini bertransformasi dari pengkritik pemerintah menjadi bagian dari eksekutif. Sebagai Wakil Menteri Perumahan, ia memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan bagi rakyat kecil—sebuah tantangan yang membutuhkan kerja nyata di lapangan, melampaui sekadar retorika parlemen.

Di balik sosoknya yang "garang" di televisi, Fahri adalah seorang ayah dari tiga anak yang tetap menjaga kedekatan emosional dengan tanah kelahirannya, NTB. (Wikipedia)

Gubernur Iqbal Dorong Koperasi Punya Bisnis Nyata

Gubernur Iqbal Dorong Koperasi Punya Bisnis Nyata

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi dan ekosistem bisnis berbasis masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakota, Kota Bima, Senin (2/3).

Gubernur Iqbal menekankan bahwa pemerintah daerah akan membantu pengembangan teknologi dan penyusunan rencana bisnis agar koperasi maupun unit usaha desa dapat berjalan optimal. Selain itu, pendampingan juga akan diberikan untuk memfasilitasi akses permodalan melalui perbankan.

“Kita akan bantu susun rencana bisnisnya, supaya bisa mengakses pinjaman perbankan. Yang paling penting koperasi ini punya bisnis, bukan sekadar punya gerai”, tegasnya.

Menurutnya, selama ini rantai distribusi hasil pertanian terlalu panjang sehingga petani tidak menikmati keuntungan maksimal. Hasil panen dari petani berpindah tangan ke berbagai perantara sebelum sampai ke pasar, yang berdampak pada rendahnya nilai tukar petani.

Dirinya menjelaskan, konsep koperasi yang digagas pemerintah bertujuan memangkas rantai distribusi tersebut. Melalui koperasi, petani dapat menjual langsung hasil produksi ke pasar atau pembeli akhir sehingga memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menentukan harga.

“Kalau koperasi kuat dan terkonsolidasi, mereka bisa ikut menentukan harga. Ini yang akan meningkatkan nilai tukar petani dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian”, ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mendorong pengembangan usaha produktif di desa, seperti peternakan ayam petelur skala rumah tangga dan budidaya hortikultura melalui sistem rumah kaca (greenhouse). Model usaha tersebut dinilai realistis untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Dirinya mencontohkan, dengan pengelolaan kandang ayam secara kolektif, desa dapat menghasilkan ribuan butir telur per minggu yang dipasarkan melalui koperasi. Demikian pula dengan budidaya cabai dan sayuran konsumsi harian, yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.

“Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan NTB masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, penguatan ekosistem produksi lokal menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” kata Gubernur Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakot sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah dalam mempercepat operasional dan pengembangan bisnis koperasi di desa.

Dirinya menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa bukan semata urusan politik, melainkan kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau urusan politik, kita bicarakan pada tempatnya. Tapi urusan ekonomi rakyat, ini yang harus kita kerjakan bersama," tutupnya.

Redaksi |

Tak Lagi Mataram Sentris, Lentera Ramadan Kini Keliling NTB

Tak Lagi Mataram Sentris, Lentera Ramadan Kini Keliling NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Madia Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar program Lentera Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Muwahidin, Kota Bima. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Lentera Ramadan 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara bergilir di berbagai kabupaten/kota di NTB.

Lentera Ramadan merupakan program baru Pemprov NTB yang digelar sepanjang bulan suci Ramadan 1447 H dengan tujuan memperkuat syiar Islam, kegiatan keagamaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kegiatan ini meliputi pengajian, tausiah, lomba-lomba keagamaan, bazar UMKM, hingga edukasi usaha dan pemasaran digital bagi pelaku usaha kecil.

“Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Ramadan terpusat di Islamic Center, Kota Mataram. Namun mulai 2026, saya meminta agar kegiatan dilaksanakan secara bergilir di seluruh wilayah NTB”, ucap Gubernur Iqbal. Senin, (2/3/26)

Rangkaian Lentera Ramadan 2026 dimulai di Lombok Utara pada 25 Februari-1 Maret 2026, dilanjutkan di Kota Bima pada 2-3 Maret 2026, Lombok Tengah pada 4-8 Maret 2026, dan ditutup di Islamic Center Hubbul Wathan Mataram pada 11–17 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pembangunan di NTB tidak boleh terpusat di Mataram, melainkan harus merata hingga ke seluruh pelosok daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bima.

“Pembangunan tidak boleh Mataram Center. Pembangunan harus disebar dari Ampenan sampai Sape”, tegas Gubernur Iqbal.

Komitmen pemerataan tersebut diwujudkan salah satunya melalui penguatan layanan kesehatan di Pulau Sumbawa. Pemprov NTB telah meningkatkan status rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa menjadi tipe B agar masyarakat tidak perlu lagi ke Mataram untuk layanan cath lab, pemeriksaan jantung, stroke, ginjal, dan cuci darah.

Selain itu, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kota Bima juga mendorong peningkatan status Rumah Sakit Kota Bima dari tipe D menjadi tipe C. Gubernur Iqbal memastikan bahwa mulai Juni 2026, layanan kesehatan utama dapat dilakukan di Kota Bima sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke Mataram untuk sebagian besar perawatan.

“Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga pasien yang selama ini harus tinggal berbulan-bulan di Mataram untuk mendampingi anggota keluarga yang menjalani perawatan”, ucap Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan di masjid yang dipadukan dengan aktivitas ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM. Menurutnya, model ini mencerminkan harmoni antara kekuatan spiritual dan ekonomi.

“Masjid dan pasar bisa menyatu. Dunia dan akhirat bisa berjalan seiring”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, menyampaikan bahwa rangkaian Lentera Ramadan di Kota Bima telah diawali sejak pagi dengan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Amahami bersama Wakil Gubernur NTB, dilanjutkan upacara siaga di Kantor Pemerintah Kota Bima, peninjauan UMKM binaan serta kunjungan kepada keluarga dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Dirinya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kehadiran pimpinan daerah NTB menjadi motivasi bagi kami di pemerintah daerah Kota Bima untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, tuturnya.

Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, perekonomian Kota Bima menunjukkan tren pertumbuhan positif sekitar 4-5 persen per tahun, dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan dan jasa. Meski tingkat inflasi masih relatif tinggi, hasil sidak pasar menunjukkan adanya stabilitas harga pada sejumlah komoditas strategis, termasuk cabai merah dan kebutuhan pokok lainnya.

“Pemerintah Kota Bima memastikan ketersediaan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau”, tutupnya.

Melalui Lentera Ramadan 1447 H, Pemprov NTB berharap semangat kebersamaan, pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi umat dapat semakin dirasakan masyarakat di seluruh wilayah NTB, khususnya di Kota Bima.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Ketua TP-PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, jajaran Kepala OPD pendamping serta Forkopimda Kota Bima.

Redaksi ||

Wagub NTB: Sekolah Harus Aman, Kreatif, dan Berdaya Saing

Wagub NTB: Sekolah Harus Aman, Kreatif, dan Berdaya Saing

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.Id.- Senin 2 Matet 2026 - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, melakukan kunjungan Safari Ramadan di SMK Negeri 3 Kota Bima. Kunjungan tersebut diisi dengan dialog interaktif bersama guru dan siswa sekaligus penegasan komitmen penguatan karakter, kewirausahaan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, Senin (2/3).

Dalam sambutannya, Wagub Dinda menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan inovasi siswa. “Saya merasa bangga melihat langsung berbagai kreativitas anak-anak kita. Potensi mereka luar biasa dan ini harus dibaca sebagai peluang ekonomi”, ujarnya.

Dirinya menyoroti peluang produksi suvenir pernikahan sebagai pasar potensial di Pulau Sumbawa, khususnya Bima, mengingat tingginya kebutuhan dalam setiap acara hajatan. 

Menurutnya, sekolah kejuruan dapat mengembangkan unit produksi sekaligus melatih jiwa kewirausahaan siswa.

Wagub Dinda juga mendorong para Kepala Sekolah dan guru untuk fokus pada capaian prestasi siswa, terutama melalui jalur prestasi dan undangan agar lebih banyak lulusan dari Bima dan Pulau Sumbawa dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri bergengsi.

“Jangan jadikan jarak geografis sebagai alasan. Anak-anak kita harus berani menunjukkan prestasi dan menjemput peluang,” tegasnya.

Selain itu, Wagub Dinda mengingatkan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi siswa SMK agar memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja.

“Penguatan bahasa Inggris itu penting sebagai nilai tambah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dinda juga menitipkan pesan agar lingkungan sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk praktik bullying.

“Sekolah harus menjadi tempat yang dirindukan. Rasa aman dan nyaman harus kita jaga bersama agar bullying tidak terulang kembali," pesannya.

Sementara itu ketua OSIS SMK Negeri 3 Kota Bima, Nafisah, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan kekerasan.

“Kami mungkin tidak bisa mencegah semua bentuk kekerasan, tetapi kami harus punya tindakan. Media sosial bisa menjadi ruang edukasi agar siswa lebih sadar dan saling menghormati”, ujar Nafisah.

Dirinya menegaskan, sikapnya yang tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Menurutnya, generasi muda harus berani bersuara dan menjadi pelopor perubahan di lingkungan sekolah.

Ketua OSIS periode sebelumnya, Gifar, menjelaskan bahwa pada periode kepemimpinannya, OSIS memberdayakan ekstrakurikuler PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai garda terdepan kampanye anti bullying.

“PIKR menjadi tombak utama kami dalam sosialisasi anti bully. Mereka membuat edukasi langsung ke siswa dan juga konten di media sosial”, jelasnya.

Dirinya menambahkan, sejumlah anggota PIKR juga tergabung dalam Forum Anak dan Forum GenRe tingkat kota hingga provinsi, sehingga memiliki kapasitas lebih dalam menyampaikan edukasi sebaya.

“Pendekatan teman sebaya itu lebih mudah diterima. Kami di OSIS juga bekerja sama dengan guru BK, jika ada indikasi bullying, kami laporkan untuk ditindaklanjuti”, tambahnya.

Kisah para siswa ini menjadi bukti bahwa SMK Negeri 3 Kota Bima bukan sekadar tempat menempuh pendidikan, melainkan ruang tumbuh bagi mimpi dan harapan. Dari hobi sederhana seperti menggambar, lahir keterampilan profesional yang membuka peluang organisasi, prestasi hingga masa depan karier.

Dengan dukungan sekolah yang inklusif dan perhatian terhadap kondisi ekonomi siswa, SMK Negeri 3 Kota Bima terus menjadi wadah yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang, berdaya, dan percaya diri menatap masa depan.

Redaksi |

Gubernur NTB Ajak Warga Bima Tanam 2.000 Pohon di Puncak Safari Ramadan

Gubernur NTB Ajak Warga Bima Tanam 2.000 Pohon di Puncak Safari Ramadan

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.Id.- Puncak Safari Ramadan Kabupaten Bima digelar di Masjid Al-Muwahiddin Kota Bima, Senin (2/3).

Kegiatan dihadiri Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dan Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh Kabupaten/Kota hingga akhir masa jabatan. Dirinya mengakui masih adanya keterbatasan anggaran, namun memastikan hal tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus memperbaiki infrastruktur, khususnya di Kabupaten dan Kota Bima.

Gubernur Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 41 kilometer jalan Provinsi di Pulau Sumbawa mengalami kerusakan berat akibat bencana dan kerusakan lingkungan. Dirinya menegaskan, pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai puasa, yakni menahan diri dan berbagi demi keberlanjutan kehidupan.

“Kerusakan alam bukan semata karena takdir, tetapi akibat ulah manusia. Karena itu, mari kita menanam kembali lahan-lahan kosong dan menjaga lingkungan demi generasi mendatang”, ajaknya. Gubernur Iqbal juga berjanji mengirimkan 2.000 bibit pohon untuk ditanam di wilayah setempat.

Selain itu, dirinya menyampaikan rencana perbaikan sound system masjid-masjid utama di NTB agar kualitas ceramah dan khutbah dapat terdengar dengan baik. Tim ahli dari Jakarta dijadwalkan melakukan survei ke Masjid Al-Muwahiddin dalam waktu dekat.

Pada kesempatan tersebut turut diserahkan berbagai bantuan, antara lain dari Biro Kesra berupa 32 mukenah dan 25 sarung, dari Bank NTB Syariah berupa 50 paket sembako, 10 paket sarung, 10 paket sajadah dan 5 paket mukenah serta dari Baznas berupa uang tunai Rp20 juta dan 40 paket sembako.

Safari Ramadan ini menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, mempererat ukhuwah serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keseimbangan alam dan membangun NTB yang lebih baik.

Redaksi |

Program Desa Berdaya Intervensi Nyata untuk 50 KK di Ntobo

Program Desa Berdaya Intervensi Nyata untuk 50 KK di Ntobo

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan dengan mengunjungi Desa Berdaya di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Senin (2/3). Kunjungan ini difokuskan pada penguatan program Desa Berdaya Transformatif, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Di Kelurahan Ntobo sendiri, tercatat sebanyak 50 kepala keluarga menjadi sasaran program bantuan. Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri mengunjungi Musholla setempat dan menyerahkan bantuan untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa fokus utama program Desa Berdaya Transformatif adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang jelas dan terukur.

“Sasaran program ditetapkan secara spesifik, yakni sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) di Ntobo, bukan 50 individu. Penetapan jumlah tersebut mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar terarah, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal meninjau langsung tiga rumah warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem. Salah satu rumah yang dikunjungi langsung ditindaklanjuti untuk diperbaiki sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, secara pribadi Gubernur Iqbal menyerahkan bantuan sebanyak 10 ekor ayam kepada salah seorang warga sebagai stimulus awal untuk mendukung ketahanan pangan dan tambahan penghasilan keluarga. Bantuan sembako juga disalurkan melalui Baznas kepada warga yang membutuhkan.

Pendamping Desa Berdaya, Nur Afriani menjelaskan, bahwa jumlah warga terdampak sekitar lima puluh orang. Namun bantuan program secara menyeluruh masih menunggu pencairan.

“Untuk warga yang terdampak jumlahnya sekitar lima puluh orang. Terkait penyaluran, bantuan tersebut direncanakan diberikan sekaligus untuk seluruh lima puluh orang, tidak dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selain fokus pada penanganan kemiskinan, Gubernur Iqbal juga mengunjungi pelaku usaha mikro, yakni UKM Dina yang memproduksi kain tenun. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat setempat.

Safari Ramadan ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa program Desa Berdaya Transformatif berjalan langsung menyentuh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi melalui aksi nyata di lapangan.

Redaksi ||

NTB Asri Berkelanjutan, Komitmen Kelola Sampah dan Tanam Pohon

NTB Asri Berkelanjutan, Komitmen Kelola Sampah dan Tanam Pohon

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.Id- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menggelar Apel Siaga Program Indonesia Asri dan NTB Asri Berkelanjutan di Kantor Walikota Bima, Senin (2/3). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam amanatnya, disampaikan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan arahan nasional untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai kekuatan sosial dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan dengan pola konvensional kumpul, angkut, buang, melainkan harus beralih pada sistem yang terintegrasi, dimulai dari hulu atau sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir”, tutur Wagub Dinda.

Pemerintah Provinsi NTB menilai pengelolaan sampah masih menjadi tantangan bersama. Dari sepuluh TPA di NTB, baru sebagian yang menerapkan sistem terkontrol, sementara lainnya masih memerlukan penataan lebih lanjut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menjadi perhatian. Pada 2025, IKLH Provinsi NTB tercatat 77,4 dengan kategori baik, namun masih berada di bawah target nasional. 

“Parameter seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan menjadi fokus perbaikan melalui gerakan reboisasi dan penghijauan yang konsisten”, kata Wagub Dinda.

“Gerakan Indonesia Asri dan NTB Asri Berkelanjutan bukan sekadar seremoni, tetapi panggilan untuk aksi nyata. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dan dilakukan secara sistemik serta terukur”, tegas Wagub Dinda.

Sebagai wujud aksi nyata, apel siaga tersebut dirangkaikan dengan penanaman pohon pule di halaman Kantor Walikota Bima. Penanaman ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat gerakan penghijauan dan menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan.

“Kita ingin menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga lingkungan. Penanaman pohon pule hari ini adalah simbol bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan bersama-sama”, lanjutnya.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, sekolah, pesantren, tempat ibadah hingga komunitas masyarakat untuk menjadikan gerakan ini sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan.

“Tanpa lingkungan yang sehat, pembangunan akan kehilangan pondasi. Karena itu, mari kita wujudkan NTB yang bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang”, tutup Wagub Dinda. 

Redaksi ||

Gubernur NTB Komunikasi dengan Dubes RI, Pastikan Warga NTB Terpantau KBRI

Gubernur NTB Komunikasi dengan Dubes RI, Pastikan Warga NTB Terpantau KBRI

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal. (2/3/26).

Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.

“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.

Redaksi |

Try Sutrisno, Wakil Presiden yang Tak Diinginkan Pak Harto, Sempat Jadi Loper Koran saat Masih Muda

Try Sutrisno, Wakil Presiden yang Tak Diinginkan Pak Harto, Sempat Jadi Loper Koran saat Masih Muda

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.id.- Try Sutrisno, Wakil Presiden yang Tak Diinginkan Pak Harto, Sempat Jadi Loper Koran saat Masih Muda. Sejatinya Try Sutrisno Wakil Presiden yang tak diinginkan Pak Harto. Soeharto yang ketika itu sedang dekat-dekatnya dengan kelompok Islam punya calonnya sendiri: BJ Habibie.

BJ Habibie bukan sosok sembarangan. Dia adalah ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sekaligus teknokrat yang mahir merancam pesawat.

Tapi sayang, Habibie yang didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak sreg dalam diri TNI. Mereka sudah punya calonnya sendiri: Try Sutrisno, mantan ajudan Presiden Soeharto yang ada Panglima ABRI.

Begitulah, Try Sutrisno pun jadi Wakil Presiden RI--walau tak dikehendaki oleh RI 1. Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden ke-6 Indonesia.

Dia menjabat selama lima tahun yakni 1993-1998, mendampingi Presiden Soeharto. Sebelumnya, Try Sutrisno lama berkarier di militer.

Pak Try lahir di Surabaya, 15 November 1935. Try bukan berasal dari keluarga berada, itulah kenapa masa kecilnya dia lalui dengan begitu keras.

Bahkan pernah menjadi loper koran hingga penjual rokok. Dia juga pernah berjualan air minum di stasiun.

Ketika berusia 21 tahun tepatnya tahun 1956, dia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad). Baru setahun menjalani pendidikan, Try Sutrisno sudah harus ikut berperang.

Saat itulah dia mengawali karier militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik indonesia (PRRI). Lima tahun setelahnya atau 1962, Try Sutrisno terlibat dalam Operasi Pembebasan Irian Barat.

Di situ dia mengenal Soeharto.

Saat itu Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Kedekatan antara Try Sutrisno dengan Soeharto terjalin dari tugas tersebut.

Soeharto resmi menjadi Presiden RI kedua pada 1968. Empat tahun setelahnya yakni 1974, Try Sutrisno ditunjuk Soeharto menjadi ajudannya.

Dari situlah karier Try Sutrisno meroket. Tahun 1978, Try diangkat menjadi Kepala Komando Daerah Staf di KODAM XVI/Udayana.

Setahun kemudian, dia menjadi Panglima Daerah KODAM IV/Sriwijaya. Empat tahun berikutnya, dia diangkat menjadi Panglima Daerah KODAM V/Jaya dan ditempatkan di Jakarta.

Agustus 1985 pangkat Try Sutrisno dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal (Letjen). Saat itu Try Sutrisno sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) mendampingi Kasad Jenderal TNI Rudhini.

Sepuluh bulan kemudian tepatnya Juni 1986, Try Sutrisno diangkat menjadi Kasad menggantikan Rudhini. Tak sampai setahun yakni April 1987, dia naik jabatan ke tingkat tertinggi menjadi Jenderal.

Karier Try Sutrisno moncer. Jabatan Kasad diembannya selama 1,5 tahun hingga pada awal 1988 dia dipromosikan menjadi Panglima ABRI (Pangab) menggantikan Jenderal TNI LB Moerdani.

Try Sutrisno akhirnya memimpin ABRI selama 5 tahun, sejak 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri atas institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI.

Banyak peristiwa penting yang terjadi selama Try Sutrisno memimpin, seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) di Aceh pada pertengahan 1989 menyusul dibubarkannya Kodam I/Iskandarmuda.

Peristiwa penting lainnya yakni pembantaian Santa Cruz di Timor Timur pada November 1991. 

Try Sutrisno terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993. Dia dicalonkan oleh Fraksi ABRI MPR-RI, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu.

Try Sutrisno tercatat menjadi wakil presiden Soeharto yang ketiga dari kalangan militer. Ia menjabat di kursi RI-2 persis setelah Sudharmono turun tahta.

Tahun 1998 tugas Try Sutrisno sebagai wapres berakhir. Pak Try lalu digantikan oleh BJ Habibie. Walau wakil presiden terus berganti-ganti lima tahun sekali, tidak demikian dengan jabatan presiden yang dari 1968 hingga 1998 adalah milik Soeharto seorang.(Team)

Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Periode 2026 - 2030 Dilantik, Gubernur Miq Iqbal Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Periode 2026 - 2030 Dilantik, Gubernur Miq Iqbal Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Gubenur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026 a 2030, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Kamis (26/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik serta berharap agar amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Kami berharap Komisi Informasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” ujarnya.

Adapun lima anggota Komisi Informasi Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.

Gubernur menegaskan, bahwa hasil survei dan evaluasi pada periode sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisioner Komisi Informasi periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan keterbukaan informasi di NTB.

“Komisi Informasi yang baru tidak memulai dari nol. Banyak pijakan yang telah dibangun sebelumnya. Yang sudah baik kita perkuat, yang belum kita inovasikan dan yang kurang kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Panitia Seleksi yang telah menjalankan proses penjaringan secara panjang hingga menghasilkan 15 nama calon yang diajukan kepada DPRD Provinsi NTB.

Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara dalam melindungi informasi tertentu.

Di era digital dan transformasi birokrasi saat ini, masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, utuh, dan tidak menyesatkan.

Gubernur menekankan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang tegas namun adil, independen dalam mengambil keputusan, serta aktif membangun literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat.

“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” jelasnya.

Gubernur juga berpesan agar para komisioner menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang pengabdian dan ibadah, serta terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh, dan dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya.

Redaksi ||