Media Dinamika Global: Nasional
Home Nasional
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Minggu, 01 Februari 2026

Soal Tercecer Batu Bara di Benete, DLH Sebut Kewenangan Laut Ada di Provinsi

      Comment   


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Sorotan publik terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan batu bara di kawasan Dermaga Benete terus menguat. 

Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rahmadin, akhirnya angkat bicara dan menegaskan batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dugaan pencemaran di perairan laut.

Dalam rilis resminya, Minggu (1/2/2026), Rahmadin menjelaskan bahwa aktivitas bongkar muat batu bara di Dermaga Benete merupakan kegiatan usaha yang dilakukan di bawah persetujuan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Benete, selaku pemilik sekaligus penyelenggara Pelabuhan Umum Benete.

Menurutnya, secara ketentuan, seluruh aktivitas bongkar muat di pelabuhan wajib tercantum dalam dokumen lingkungan, baik dokumen lingkungan pelabuhan, persetujuan lingkungan, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) kepelabuhanan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di kawasan tersebut.

“Setiap aktivitas bongkar muat pasti sudah tertuang dalam dokumen lingkungan dan SOP kepelabuhanan. Itu menjadi dasar dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelabuhan,” ujar Rahmadin.

Namun, Rahmadin menegaskan bahwa DLH KSB tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjuti aduan atau kasus dugaan pencemaran di perairan laut. Hal tersebut, kata dia, berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, mengingat wilayah laut hingga 12 mil merupakan ranah provinsi.

Meski demikian, DLH KSB tidak tinggal diam. Rahmadin memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB terkait dugaan pencemaran air laut di sekitar Dermaga Benete.

Selain itu, DLH KSB juga akan segera berkoordinasi dengan KUPP Kelas II Benete sebagai penyelenggara dan pemilik pelabuhan. 

Hal ini penting karena secara tata ruang, Pelabuhan Benete telah memiliki Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Seluruh kewajiban yang tercantum dalam PKKPRL itu harus dijalankan oleh KUPP, termasuk kewajiban menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas di wilayah perairan laut Pelabuhan Benete,” tegasnya.

Sebelumnya, Aliansi For Justice Save KSB tak hanya menyoroti ancaman keselamatan lalu lintas akibat batu bara yang tercecer di jalan, tetapi juga secara serius menyoroti potensi pencemaran lingkungan laut di kawasan dermaga.

Ketua Aliansi, Abbas Kurniawan, mendesak DLH KSB agar segera melakukan uji sampel air laut di sekitar Dermaga Benete, menyusul laporan warga yang menyebutkan banyaknya batu bara yang jatuh ke laut saat proses bongkar muat.

“Ini bukan asumsi. Batu bara itu jelas jatuh ke laut saat proses bongkar muat. DLH wajib turun, ambil sampel, dan buka hasilnya ke publik,” tegas Abbas.

Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan pencemaran laut bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga keberlangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan ekonomi mereka dari laut.

Di sisi lain, ancaman keselamatan di jalur darat juga kembali memakan korban. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Benete, Kamis (29/1/2026), yang menimpa seorang warga asal Kecamatan Maluk. 

Korban diduga terpeleset akibat material batu bara yang tercecer dari dump truck pengangkut batu bara menuju Taliwang.

Meski korban hanya mengalami luka ringan dan telah menerima ganti rugi dari pihak perusahaan, warga menilai kejadian tersebut bukan insiden tunggal, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa penyelesaian serius.

Abbas Kurniawan menyebut kecelakaan ini sebagai bukti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan batu bara di KSB.

“Ini bukan kecelakaan biasa, tapi kelalaian yang berulang. Batu bara tercecer, warga celaka, lalu selesai dengan ganti rugi. Pola ini tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Aliansi menilai perusahaan bongkar muat yang beroperasi saat ini lalai menjalankan standar keselamatan, baik di jalur darat maupun di kawasan dermaga.

Sebagai bentuk tekanan, Aliansi For Justice Save KSB memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu mendatang di dua titik strategis, yakni Dinas Perhubungan KSB dan PLTU Kertasari.

Redaksi |

Kamis, 22 Januari 2026

Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal, bersama rombongan meninjau langsung kondisi ombak tinggi serta kerusakan rumah warga yang terdampak Banjir Rob di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan (22/1/2026). Kunjungan tersebut, dilakukan sepulang Gubernur Iqbal menjalani kunjungan kerja dari Pulau Sumbawa. Belum sempat ke Pendopo, Gubernur Iqbal langsung datang ke lokasi Banjir Rob sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap bencana yang melanda kawasan pesisir.

Pada saat di lokasi, Gubernur Iqbal berdialog dengan warga terdampak, termasuk Ibu Sukma, warga RT 03 Lingkungan Bugis. Warga berharap adanya respons cepat dari Pemprov NTB untuk penanganan rumah-rumah yang rusak akibat terjangan gelombang, sekaligus solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Warga tampak senang dan terharu dengan kedatangan orang nomor satu di NTB tersebut. 

Kepala Lingkungan Bugis Suherman, mengatakan gelombang tinggi mulai terjadi sejak malam hari, sekitar pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 meter. Jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya, sehingga menimbulkan hempasan kuat dan abrasi yang menghantam permukiman warga di kawasan pesisir.

“Malam-malam kami berjaga, dari jam delapan malam sampai jam satu. Gelombangnya besar sekali, tidak seperti hari-hari sebelumnya”, ujarnya.

Dirinya menambahkan, kerusakan terparah dialami oleh enam rumah warga. Dari jumlah tersebut, tiga rumah dilaporkan hanyut sepenuhnya. Sementara tiga rumah lainnya mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat ditempati. Adapun rumah-rumah lain turut terdampak, namun sebagian masih dapat digunakan secara terbatas.

“Tiga rumah sudah hanyut sama sekali, tiga lainnya rusak parah. Rumah lain terdampak, tapi masih bisa digunakan. Rumah penduduk yang paling parah itu enam rumah”, imbuhnya.

Warga terdampak berharap adanya kepastian penanganan dari pemerintah, khususnya terkait tempat evakuasi. Sejatinya, penempatan warga telah direncanakan melalui relokasi ke rumah susun, namun keterbatasan kapasitas rusun membuat rencana tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Sebagai langkah sementara, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kota Mataram menyiapkan tenda darurat untuk menampung warga terdampak. Penanganan lanjutan telah direncanakan, dengan relokasi bersifat sementara sambil menunggu solusi yang lebih permanen.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang terencana dan terukur, serta kerja sama seluruh pihak untuk mengantisipasi risiko bencana pesisir di masa mendatang. Tampak pula Tim Reaksi Cepat dari BPBD Kota Mataram dan BPBD Provinsi NTB, Dinas Sosial, Baznas NTB, unsur TNI-Polri beserta relawan kemanusiaan dan warga setempat. 

Gubernur NTB menyempatkan pula berbincang-bincang sejenak dengan warga sembari minum kopi, setelah melihat langsung areal rumah terdampak dan ombak pesisir pantai. Warga sekitar pantai diimbau berhati-hati dan waspada. Catatan prediksi BMKG, cuaca hujan dan angin kencang diperkirakan hingga tanggal 26 Januari 2026. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Redaksi ||

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

      Comment   


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan selesainya proyek pembangunan dan revitalisasi Jalan Simpang Pototano di Desa Potoano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ruas jalan lurus sepanjang 4 kilometer tersebut kini kembali berfungsi optimal, setelah sebelumnya kerap rusak akibat genangan dan banjir. Jum'at, (23/01/26).

Jalan tersebut, sejak tahun 2017 sistem drainasenya kurang memadai menyebabkan jalan sering tergenang air setiap kali hujan. Kondisi tersebut, berdampak langsung pada kualitas aspal, mengingat air merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan.

Meski masih bisa dilalui, kondisi jalan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2025, Pemprov NTB melakukan penanganan dengan anggaran sebesar Rp32 miliar yang dikerjakan selama tiga setengah bulan dan rampung pada 31 Desember 2025.

Selain memperbaiki badan jalan, proyek mencakup pembenahan sistem drainase dan pemasangan penerangan jalan umum. Hasilnya, ruas jalan yang berada di Desa Pototano kini lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar arus transportasi masyarakat.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan peresmian dilakukan dalam perjalanan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok melalui Pototano. Dirinya menyebutkan jalan tersebut, sebelumnya berada dalam kondisi rusak dan bahkan tidak dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi”, ujar Gubernur Iqbal.

Dirinya menjelaskan, secara teknis pekerjaan telah diselesaikan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat tantangan kondisi geologis pada salah satu titik yang sempat beberapa kali mengalami ambruk. Titik tersebut, telah ditangani kontraktor dan terus diawasi selama masa pemeliharaan enam bulan ke depan.

“Selama masa pemeliharaan, apabila terjadi gangguan atau kerusakan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki”, tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga fungsi drainase. Menurutnya, drainase jalan tidak akan berfungsi optimal apabila drainase di lingkungan sekitar tidak dibersihkan dari sedimentasi dan sampah.

“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama”, tandasnya saat turun langsung mengecek drainase jalan (22/1/2026).

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa total panjang jalan di Pulau Sumbawa mencapai sekitar 965 kilometer, sementara perlu adanya prioritas anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, Pemprov NTB memprioritaskan penanganan jalan-jalan yang sudah tidak dapat dilalui, terutama yang memiliki fungsi strategis dahulu.

Pototano menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalur logistik utama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pelabuhan Pototano dan Pulau Lombok. Jalur ini dinilai vital dalam mendukung keamanan, ketahanan pangan, dan distribusi barang (logistik). Penanganan serupa dilakukan pula di Dasan Geres Lombok Timur serta sejumlah titik lain yang memiliki fungsi logistik penting.

Ke depan, Pemprov NTB mulai memfokuskan penanganan pada jalur-jalur pariwisata setelah jalur logistik utama tertangani. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus penguatan sektor pariwisata melalui infrastruktur publik yang memadai.

“Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang. Dengan do'a dan dukungan semua pihak, semoga jalan ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan mendukung akses ke kawasan wisata”, pungkasnya menyampaikan ketika menginspeksi jalan yang diresmikan.

Redaksi ||

Jalur Strategis Taliwang–Tano Rampung, Gubernur Pastikan Manfaat bagi Warga

      Comment   


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan jalur lintas Taliwang–Tano yang telah rampung diperbaiki, Kamis (22/1). Ruas jalan tersebut merupakan salah satu jalur strategis penghubung sekaligus jalur logistik utama di wilayah Sumbawa Barat.

“Alhamdulillah sudah selesai pengerjaan proyeknya. Memang ada kekurangan sana-sini dan ini masih masa pemeliharaan enam bulan. Insyaallah ini akan disempurnakan supaya tidak ada keluhan lagi,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap jalan yang telah diperbaiki dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan jalan yang sudah diperbaiki ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat di NTB pada umumnya dan di Sumbawa Barat pada khususnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB memprioritaskan perbaikan jalan yang tidak dapat difungsikan secara optimal, terutama yang berperan sebagai jalur logistik.

“Karena ini jalur logistik, kita ngomong tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu salah satu unsur pentingnya adalah jalur logistik harus tersedia. Itu sebabnya kenapa kita prioritaskan,” tegasnya.

Setelah perbaikan jalur logistik, Pemprov NTB akan mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata. Menurut Gubernur, ketahanan pangan dan penguatan pariwisata hanya dapat dicapai jika didukung infrastruktur yang memadai.

“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua dalam waktu lima tahun ke depan, tetapi insyaallah paling tidak kita pastikan semuanya bisa terkunci minimum bisa berfungsi, khususnya di jalur logistik dan pariwisata dalam kondisi baik,” pungkasnya.

Redaksi ||

Pemprov NTB Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, yakni periode 21–31 Januari.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas informasi dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, khususnya di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa pemerintah daerah melakukan antisipasi sejak dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sector kebencanaan.

“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026). 

Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora. Wilayah tersebut merupakan kawasan strategis karena berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik kebencanaan, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, serta melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan.

Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada petani untuk mengantisipasi potensi gagal panen, mendorong penyesuaian pola tanam, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.

Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak apabila diperlukan evakuasi.

Pemprov NTB juga melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa guna memperkuat respons dan koordinasi di lapangan.

“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan sentra pangan, dapat tetap berlangsung”, pungkas Ahsanul Khalik.

Redaksi ||

Cuaca Ekstrem Diprakirakan, Pemprov NTB Amankan Sentra Pangan Rinjani-Tambora

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - 22 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan lima langkah strategis untuk meredam potensi dampak cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi di kawasan sentra produksi pangan, khususnya di wilayah lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dini berbasis informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

“Lima langkah ini meliputi penguatan sistem peringatan dini, pemetaan dan pengamanan titik rawan bencana, perlindungan sektor pertanian, kesiapan evakuasi dan logistik, serta edukasi kewaspadaan kepada masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026).

Dirinya menjelaskan, penguatan peringatan dini dilakukan dengan memastikan informasi BMKG disampaikan secara cepat dan masif melalui kanal resmi pemerintah serta jejaring hingga tingkat daerah dan desa, agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak awal.

Dalam upaya mitigasi risiko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB terus melakukan pemetaan lokasi rawan banjir bandang, longsor, luapan sungai, serta jalur-jalur vital yang berpotensi terdampak bencana, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Pemprov NTB juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan sektor pertanian dan perkebunan, mengingat kawasan lereng Rinjani dan Tambora merupakan sentra produksi pangan strategis bagi daerah.

“Kami mendorong penyesuaian jadwal tanam, penguatan sistem pembuangan air di lahan pertanian, mitigasi risiko erosi, serta pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas tetap terjaga meskipun menghadapi kondisi cuaca ekstrem”, jelas Ahsanul.

Pada aspek kesiapan evakuasi, pemerintah daerah memastikan ketersediaan logistik dasar dan skema respons cepat apabila diperlukan evakuasi warga akibat bencana hidrometeorologi. Dinas Sosial, BPBD, serta unsur terkait lainnya disiagakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar tebing, bantaran sungai, serta wilayah yang memiliki riwayat longsor dan banjir.

“Prinsip utama kami adalah kesiapsiagaan dan pencegahan. Dengan koordinasi dan kesiapan sejak dini, risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas”, pungkasnya.

Redaksi ||

Kurangi Rujukan ke Luar Daerah, NTB Mantapkan Pengampuan Layanan Jantung

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - 22 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem layanan jantung regional melalui advokasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengampuan layanan jantung regional. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Pendopo Wakil Gubernur NTB.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan layanan jantung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan sekaligus menjamin akses layanan jantung yang cepat, aman, dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah NTB.

“Pengampuan layanan jantung ini sangat strategis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan di NTB, terutama dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan yang membutuhkan respons cepat, dukungan teknologi serta sumber daya manusia yang andal”, ujar Wagub Dinda.

Dirinya menegaskan, RSUD Provinsi NTB tidak hanya berperan sebagai rumah sakit rujukan utama, tetapi juga sebagai center of excellence regional yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, transfer kompetensi, pendampingan klinis, penguatan sistem rujukan serta peningkatan mutu dan keselamatan layanan jantung di rumah sakit jejaring.

Penguatan layanan jantung regional ini sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Kesehatan RI terkait jejaring pengampuan pelayanan kanker, jantung, dan pembuluh darah. Kebijakan tersebut diperkuat melalui penetapan RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit pengampu regional dengan strata layanan utama.

Dengan kondisi geografis NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Pemerintah Provinsi menilai penguatan sistem rujukan menjadi krusial untuk memastikan pasien dari wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan jantung secara cepat dan optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa kegiatan advokasi dan MoU ini merupakan bagian dari upaya koordinasi berkelanjutan dalam pemerataan layanan kardiovaskular di NTB. Menurutnya, penyakit kardiovaskular menjadi salah satu tantangan utama sistem kesehatan karena termasuk penyakit tidak menular dengan angka kematian dan pembiayaan yang tinggi.

“Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia dan di Indonesia berada di urutan kedua setelah stroke. Dari sisi pembiayaan JKN, penyakit ini menyumbang hampir 50 persen dari total pembiayaan penyakit katastropik”, jelasnya.

Dirinya menambahkan, RSUD Provinsi NTB saat ini mengampu sembilan kabupaten/kota dengan kompetensi layanan rata-rata strata madya, sementara RSUD Provinsi berada pada strata utama. Peran tersebut tidak hanya sebagai pusat rujukan, tetapi juga sebagai penggerak jejaring layanan dan pembina teknis bagi rumah sakit di kabupaten dan kota.

Hamzi juga mengungkapkan bahwa penguatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia terus dilakukan. Saat ini, layanan bedah jantung di RSUD Provinsi NTB telah berjalan secara berkelanjutan, sehingga kasus-kasus bedah jantung tidak lagi banyak dirujuk ke luar daerah seperti ke Bali.

“Kami berharap dukungan penuh pemerintah kabupaten/kota, baik dari sisi SDM, kebijakan, maupun anggaran agar pemerataan dan peningkatan mutu layanan kardiovaskular dapat benar-benar terwujud”, ujarnya.

Melalui pengampuan layanan jantung regional ini, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, standarisasi layanan jantung di seluruh wilayah, sistem rujukan yang lebih efektif dan efisien serta penurunan angka rujukan pasien ke luar daerah.

Pemerintah Provinsi NTB berharap kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi layanan kesehatan, sekaligus awal terbangunnya ekosistem layanan jantung regional yang terintegrasi, profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Redaksi ||

Pemdes Sarae Ruma Bersama BPD Lakukan Penataan Bangunan Gerai Kopdes

      Comment   

Pj Kades Sarae Ruma, Radiman, S.Sos, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Desa (Pemdes) Sarae Ruma  kecamatan Langgudu kabupaten Bima bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan penataan lokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Sarae Ruma, Kamis (22/01/2026). Kegiatan ini berlangsung tertib dan kondusif dengan melibatkan perangkat desa, BPD, pengurus koperasi, masyarakat, serta unsur pemuda desa.

Penataan lokasi dilakukan sebagai langkah awal pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan berdiri di kebun Desa Sarae Ruma, tepatnya di atas tanah milik desa yang telah dihibahkan secara resmi untuk kepentingan koperasi. Lokasi tersebut dinilai strategis dan representatif untuk mendukung aktivitas pelayanan koperasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pemdes bersama pengurus koperasi sepakat menata dan mengatur lokasi pembangunan secara matang agar ke depan gerai koperasi dapat berfungsi optimal sebagai pusat layanan ekonomi desa. Kesepakatan ini mencerminkan sinergitas antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Diketahui, Koperasi Desa Merah Putih telah resmi terbentuk di Desa Sarae Ruma pada Rabu, 28 Mei 2025. Koperasi ini hadir sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan memperkuat kegiatan usaha warga, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi desa.

Pendirian dan pembangunan koperasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan dan tata cara pendirian koperasi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam mengembangkan lembaga ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Penjabat Kepala Desa Sarae Ruma, Radiman, S.Sos, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih harus segera direalisasikan. Menurutnya, koperasi merupakan salah satu pilar penting yang menentukan perkembangan dan kemajuan ekonomi desa.

“Koperasi Merah Putih ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu, pembangunan gerai harus dipercepat agar segera dapat beroperasi,” ujarnya.

Radiman juga berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat proses pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Ia menilai keberadaan gerai koperasi yang layak dan strategis sangat penting guna meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi kepada masyarakat.

“Gerai ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa,” tegasnya.

Dengan selesainya penataan lokasi pembangunan, Pemerintah Desa Sarae Ruma berharap proses pembangunan gerai koperasi dapat segera dimulai. Masyarakat pun menyambut positif kehadiran Koperasi Desa Merah Putih karena diyakini mampu mendorong kemajuan dan kemandirian ekonomi desa secara signifikan.

Pemdes Sarae Ruma berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan tepat sasaran demi kepentingan bersama masyarakat desa.

Redaksi ||

Senin, 12 Januari 2026

Presiden Tegas Dukung NT-NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

      Comment   


Gubernur NTB saat bersama Presiden RI, (Ist/Surya)

Banjarbaru Kalsel, Media Dinamika Global.Id — Kejutan datang dari Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia secara tegas menyatakan dukungan terhadap permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar Pekan Olahraga Nasional XXII 2028 ditetapkan dan diselenggarakan di NTB–NTT.

Pernyataan dukungan Presiden disampaikan dalam pertemuan langsung dengan kedua gubernur di sela kegiatan peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai konsep penyelenggaraan yang diajukan NTB–NTT rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kedua provinsi telah siap menjadi tuan rumah bersama dengan pendekatan yang terukur.

“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” ujar Miq Iqbal kepada media usai pertemuan.

Gubernur NTT menambahkan, dukungan Presiden tersebut akan segera ditindaklanjuti secara administratif.

“NTB dan NTT akan menyampaikan surat bersama kepada Presiden sebagai penegasan komitmen dan kesiapan kami, guna memperoleh penetapan resmi,” tegasnya.

Dukungan Presiden ini menandai langkah strategis dan bersejarah bagi kawasan Indonesia Timur. NTB–NTT diproyeksikan menjadi contoh baru penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada pemanfaatan fasilitas yang telah ada, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan olahraga nasional.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dukungan Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa kedua provinsi dipercaya dan dianggap mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia, tegas Miq Iqbal.

Redaksi ||

Jumat, 09 Januari 2026

Gubernur NTB Tegaskan Jabatan Bukan Hak, Wajib Dievaluasi Kinerjanya

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id.– Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Sekjend MDG)

Minggu, 04 Januari 2026

Muhajirin Siringo Ringo Desak BPKAD Rohil Optimalkan Aset Kebun Sawit Demi PAD

      Comment   


BAGANSIAPIAPI – Tokoh muda Rokan Hilir, Muhajirin Siringo Ringo, menyoroti pentingnya tata kelola aset daerah yang lebih transparan dan produktif. 

Secara khusus, ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir untuk mengelola aset perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) secara profesional guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Muhajirin menilai, selama ini status pengelolaan perkebunan sawit milik Pemkab terkesan tidak transparan, terutama terkait siapa pihak yang menyewa atau mengelola lahan-lahan tersebut.

Menurut Muhajirin, sudah saatnya Pemkab Rohil melakukan pendataan ulang dan penertiban terhadap seluruh titik perkebunan sawit yang menjadi aset daerah. 

Ia menyayangkan jika potensi sebesar itu tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah hanya karena administrasi yang kurang jelas.

"Sudah cukup selama ini perkebunan sawit milik Pemkab tidak jelas siapa yang menyewa dan bagaimana skema bagi hasilnya. Ini adalah potensi PAD yang sangat besar jika dikelola dengan serius," ujar Muhajirin kepada media.

Meski memberikan kritik terhadap kondisi masa lalu, Muhajirin menyatakan optimisme yang tinggi terhadap perubahan di tubuh BPKAD saat ini. 

Ia meyakini di bawah kepemimpinan Sarman, BPKAD akan mampu melakukan terobosan dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan aset daerah.

"Saya yakin penuh, di bawah kepemimpinan Kanda Sarman, BPKAD bisa bekerja lebih baik lagi. Beliau memiliki integritas dan kemampuan untuk merapikan carut-marut aset kita selama ini," tambahnya.

Optimalisasi sektor perkebunan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan pengelolaan yang baik, hasil dari perkebunan sawit tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program pembangunan di Rokan Hilir.

Muhajirin berharap BPKAD segera melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari inventarisasi lahan hingga penerapan sistem sewa yang transparan dan kompetitif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rabu, 31 Desember 2025

Penghujung Tahun, Presiden Prabowo Kembali Turun ke Lapangan Pastikan Pemulihan Pascabencana di Sumatra

      Comment   


Sumatra, Media Dinamika Global.id.// Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan peninjauan ke wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, Rabu (31/12/2025). Kunjungan ini menjadi yang kelima bagi Presiden untuk meninjau langsung penanganan bencana, sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi. 

Dari Jakarta, Presiden beserta rombongan terbatas tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada pukul 11.20 WIB. Setelahnya, Presiden langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan Helikopter Caracal TNI AU. 

Di Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo akan meninjau langsung progres pembangunan jembatan bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. 

Dengan fungsi vital bagi masyarakat, pembangunan jembatan sekaligus diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, serta akses layanan dasar. Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga juga diharapkan dapat dipercepat oleh kehadiran infrastruktur ini.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur, Presiden juga diagendakan mengunjungi posko pengungsian bagi warga terdampak. Di sana, Kepala Negara akan memastikan kembali para warga terdampak mendapatkan pelayanan yang layak dan seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.(Sekjend MDG)

Jumat, 26 Desember 2025

Tak Becus Menjalakan Rapimpurda KNPI, GMNI Halsel, Ongki Nyong Tak Layak Jabat Carteker

      Comment   


Mediadinamikaglobal.id|Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Halmahera selatan.Menyatakan Sikap menolak keras Carteker KNPI Ongki nyong menjabat kembali sebagai Carteker KNPI Halsel

Hal ini tentu menjadi komitmen kita bersama Cipayung Plus. yang tergabung dari HMI GMKI GMNI SEMMI GAMKI dan GPM halsel.pada Agenda MUSDA KNPI berapa Bulan kemarin serta secara terang terangan Agenda Musda tanpa Agenda Rapimpurda itu di selesaikan,Hingga Cipayung Plus lebih Milih Wall Out dari Arena Musda.

Ketua GMNI halsel. Sumitro H Komdan,Menyoroti penunjukan dan penerbitan SK Carteker Ongki nyong, yang di keluarkan oleh Ketua DPD I KNPI provinsi Maluku Utara,pada tgl 05 Desember 2025.untuk menarik kembali SK Carterker Ongki nyong tersebut 

Menurut ketua GMNI halsel,Sumitro H Komdan,Pelaksanaan RAPIMPURDA itu Forum tertinggi Pemuda dan syarat sahnya MUSDA itu pelaksaan nya harus melalui Rapat pimpinan Paripurna Daera (RAPIMPURDA) untuk menuju syarat sahnya MUSDA

Yang terjadi di masa Carteker KNPI Ongki nyong itu,pelaksanaan Rapimpurda itu tidak di selesaikan secara Prosedur,langsung masuk pada Agenda Musda ini jelas menyali AD/ART KNPI.sehingga para peserta lebih banyak memilih keluar dari Agenda MUSDA dan Berkomitmen Menolak Keras penujukan Kembali Carteker oleh Ongki nyong.

Sikap Cipayung. jika dalam Waktu dekat ketua DPD I KNPI Provinsi Maluku Utara tidak mencabut kembali SK Carteker Ongki nyong.maka kami lebih memilih KNPI itu satu di bawa Kepemimpinan DPP KNPI Haris Pratama,dan Carteker KNPI halsel.ketua Akbar dan Sekretaris Sefnat tagaku.


Lik////

Jumat, 19 Desember 2025

Enam Dubes LBBP RI Resmi Dilantik Presiden Prabowo

      Comment   


Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2025.


Enam Dubes LBBP RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo, yakni:

1. Yusron Bahauddin Ambary, sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair;

2. Okto Dorinus Manik, sebagai Duta Besar untuk Papua Nugini, merangkap Kepulauan Solomon;

3. Gina Yoginda, sebagai Duta Besar untuk Republik Rakyat Demokratik Korea;

4. Rediyanto Heru Nurcahyo, sebagai Duta Besar untuk Republik Slowakia;

5. Hari Prabowo, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Thailand, merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UN-ESCAP); dan

6. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, sebagai Duta Besar untuk Jepang, merangkap Federasi Mikronesia.

Minggu, 14 Desember 2025

JDS Tingkatkan Kapasitas Nasional: Pelatihan Drilling untuk Minyak, Gas dan Geothermal

      Comment   

Jakarta — The Jakarta Drilling Society (JDS), sebuah organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk pengembangan industri pengeboran di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sumber daya manusia unggul di sektor energi nasional. Sejak didirikan pada 2019, JDS konsisten menyelenggarakan program pendidikan dan beasiswa pengeboran yang terbuka bagi berbagai latar belakang peserta guna menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan industri.

Sebagai bentuk nyata kontribusinya, JDS melalui beasiswa scholarship telah melahirkan ratusan talenta terampil dalam bidang pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Pada Batch 6, misalnya, lebih dari 1.000 pendaftar mengikuti seleksi dan puluhan peserta terpilih mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan secara tatap muka maupun daring. Inovasi kelas daring ini dirancang untuk membuka kesempatan bagi peserta dari luar Pulau Jawa sehingga pemerataan pendidikan dapat tercapai.

Ketua Umum sekaligus pendiri JDS, Yudi Hartono, menegaskan bahwa peran JDS tidak hanya sebatas transfer ilmu teknis, tetapi juga membentuk profesional yang mampu berkontribusi secara luas di industri energi nasional. “Kami berkomitmen untuk menciptakan generasi profesional yang tidak hanya kompeten di bidang pengeboran, tetapi juga siap mendukung ketahanan energi Indonesia,” ujar Yudi dalam kegiatan pembukaan Scholarship Batch 6 di Jakarta.

Dalam perjalanannya, program JDS telah menarik antusiasme luar biasa dari masyarakat luas. Batch pertama pada 2019 diikuti oleh 60 peserta dari berbagai latar belakang, dan pada Batch kedua jumlah pendaftar melonjak hingga 800 orang. Batch berikutnya tetap menunjukkan tren positif dengan ribuan pendaftar setiap tahunnya, menandakan minat tinggi terhadap pendidikan pengeboran di Indonesia.

Sebagai organisasi yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM industri, JDS juga melakukan kolaborasi strategis dengan asosiasi dan institusi akademik terkemuka untuk memperluas jangkauan programnya. JDS saat ini tengah mempersiapkan Batch 7 Scholarship, serta memperkuat kerja sama lintas pemangku kepentingan guna memperluas akses dan dampak program pendidikan ini.

Tidak hanya menyediakan beasiswa, JDS juga membuka berbagai kegiatan pendukung seperti mini courses, sharing sessions, dan kunjungan industri untuk memperkuat pemahaman praktis peserta terhadap operasi pengeboran di lapangan. Melalui pendekatan ini, JDS berharap dapat memperkuat jejaring antara pelajar, profesional, dan pelaku industri energi di Tanah Air.

Dengan visi menjadi pelopor pendidikan dan inovasi pengeboran di Indonesia, JDS terus berupaya memperluas kontribusinya dalam pengembangan SDM bidang energi yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Langkah nyata tersebut mencerminkan peran organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri energi yang berkelanjutan dan ketahanan energi nasional.

Kamis, 11 Desember 2025

Kantor LPSE Kota Bima Tak Becus Urus E-katalog Media, Anggaran Pun Tertunda

      Comment   

 




Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Kantor LPSE Kota Bima Tak Becus Urus E-katalog Media, Anggaran Pun Tertunda. Sudah sejak lama direktur Media Dinamika Global Hafid Musa, S.Pd.SE.SH.MH mendatangi Kantor LPSE Kota Bima dalam rangka membuat E-katalog Media sebagai syarat untuk mendapatkan Anggaran Kerjasama di Kantor Kominfo Tanggamus Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan agar Media Bisa di kontrol oleh Pemerintah lewat E-katalog Versi 6. Jumat, 12/12/225

Direktur Utama Media Dinamika Global (MDG) Bang Hafid Musa, S.Pd.SE.SH.MH beberapa Waktu yang lalu terus datang untuk Menanyakan tentang Prospek penyelesaian Masalah Pembuatan E-katalog Versi 6 Untuk Tahun 2025. Namun hingga saat ini Pegawai yang bertugas di Kantor tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencobanya.

Kendatipun di Coba sesering mungkin tetapi masih saja belum membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan Bang Hafid pun turut menyaksikan sendiri Proses Pembuatan tersebut.

Bang Hafid berharap ada Upaya yang di lakukan oleh Pegawai itu untuk menyelesaikan masalah ini, sebab ada kaitannya dengan nasib Media yang bekerja sama dengan Instansi Pemerintahan seperti Kominfo di masing-masing Provinsi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Pegawai LPSE Kota Bima dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kami sudah melaksanakan sesuai dengan SOP Pak, namun setiap kali kami Coba selalu saja tidak bisa bahkan kami berusaha sesuai petunjuk Pusat, tetap saja tidak bisa.

Dan yang paling anehnya lagi adalah Ketika kami Mengupload Berkas sesuai dengan Petunjuk dari Pusat, tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari Pusat hingga saat ini. Ini adalah contoh Buruk bagi kami, ketika tidak ada Kepastian dari Pusat sehingga yang menjadi sasaran bagi kami Pegawai.(MDG01).

Sabtu, 06 Desember 2025

Jelang Nataru 2026, Gubernur NTB Siapkan Contingen Plan Kebencanaan

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id.// Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal pimpin Rapat Koordinasi dengan sejumlah stakeholder dan Forkopimda, untuk persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) terutama di wilayah tujuan wisata, baik Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. 5/12/2025

"Menyambut Nataru, saya minta BPBD aktifkan Command Center, terkait informasi dini bencana di wilayah NTB. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota, terutama di daerah-daerah wisata. Membuat contingency plan agar kita bisa memetakkan apa yang kita lakukan, jika terjadi bencana," pesannya.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menyarankan semua stakeholder dan unsur Forkopimda agar melakukan koordinasi di tingkat kabupaten dan kota, terkait perayaan Nataru 2026, dengan membuat perencanaan, langkah antisipasi ketika menghadapi situasi yang terjadi. 

"Silakan lakukan koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder yang ada di tingkat kabupaten dan kota mengenai persiapan perayaan Nataru. Semaksimal mungkin direncanakan, termasuk langkah antisipasinya secara teknis," ujarnya. 

Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, menilai pada titik destinasi-destinasi wisata perlu ditingkatkan kewaspadaan, sesuai data statistik tahun sebelumnya. 

"Memang kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan statistik yang kita peroleh, kalau di warga lokal sendiri tidak terlalu tinggi, hanya kunjungan ke destinasi wisata yang perlu diperhatikan," tuturnya.

Selain menjadi perhatian khusus untuk dibuatkan Contingency Plan, sehingga ada kesiapan dalam meminimalkan dampak negatif. 

"Pada kesempatan rapat ini, selain mengantisipasi terjadinya bencana seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perlu kita berikan perhatian khusus dengan menyusun perencanaan kontingensi kalau terjadi bencana di destinasi wisata," urainya. 

Mengenai hal tersebut, Gubernur NTB memberikan instruksi agar Kadis Pariwisata melakukan rapat khusus dengan sejumlah stakeholder terkait, menyusun Contingency Plan, terutama di daerah-daerah destinasi wisata. 

"Karena itu saya perintahkan kepada Kadis Pariwisata dalam satu dua hari ini, untuk melakukan pertemuan terpisah, khusus mengenai penyusunan perencanaan kontingensi kebencanaan di daerah-daerah tujuan wisata, baik tujuan wisata domestik maupun mancanegara," tegasnya. (Sekjend MDG)

Minggu, 30 November 2025

Presiden Prabowo Bertolak ke Daerah Terdampak Bencana, Tinjau Kondisi di Lapangan

      Comment   


Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra pada Senin (01/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

Pada kunjungan ini, Presiden diagendakan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Presiden Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. 

Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.

Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.(Team)

Jumat, 21 November 2025

Buka Peluang Baru: Club Rajawali Ampenan Gandeng Pelatih Nasional untuk Pembinaan Basket di NTB

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id – Club Rajawali Ampenan kota Mataram melakukan konferensi pers di Lapangan Mandalika Basketball, Jalan Sriwijaya Mataram, Sabtu (22/11/2025), dalam rangka mengumumkan telah hadir Pelatih Nasional asal Surabaya Andika Supriadi Saputra untuk meningkatkan kolaborasi dan program pembinaan basket di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran Andika langsung menyedot perhatian para pemain muda. Puluhan siswa dari berbagai SMA di Kota Mataram, baik putra maupun putri, tampak antusias menyerap materi latihan yang disiapkan khusus untuk meningkatkan kemampuan dasar dan pemahaman permainan modern.

Dalam sesi materinya, Andika menegaskan bahwa fondasi penting dalam melahirkan atlet adalah pembinaan berkelanjutan. Ia mendorong para pemain muda untuk mengubah pola pikir dari sekadar hobi menjadi mindset atlet profesional.

“Latihan ini bukan hanya soal teknik, tapi membangun jaringan dan semangat antar-atlet. Talenta NTB sangat besar, tinggal bagaimana pembinaannya dijalankan secara serius dan konsisten,” ujar Andika.

Pelatih berlisensi nasional itu mengaku sudah beberapa kali memberikan pelatihan di NTB, termasuk di Taliwang, Sumbawa Barat. Menurutnya, kultur bola basket di NTB sebenarnya hidup, namun perkembangan atlet stagnan karena kurangnya program pembinaan jangka panjang.

“Pembinaan itu harus rutin. Jangan menunggu menjelang kejuaraan baru latihan. Kalau persiapan dilakukan sejak awal, hasilnya pasti berbeda,” tegasnya.

Salah satu contoh atlet daerah yang berhasil menembus level profesional adalah Riki, pemain asal Lombok yang kini memperkuat Klub Rajawali. Namun, Andika menilai capaian semacam itu masih sangat sedikit dibanding potensi besar yang dimiliki NTB.

Manajemen Klub Rajawali Ampenan berharap kegiatan coaching clinic ini dapat menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memberi perhatian pada dunia basket, terutama jelang NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Perkembangan basket NTB mulai mengkhawatirkan karena minim dukungan pemerintah. Itu sebabnya kami menginisiasi pelatihan ini untuk memantik semangat pembinaan sekaligus mengetuk perhatian pihak terkait,” kata Manager Klub Rajawali, Saleh Alkaf.


Para peserta tampak mengikuti seluruh materi dengan bersemangat, mulai dari fundamental, penguasaan bola, hingga pemahaman strategi. Andika berharap bibit-bibit muda ini kelak mampu menembus liga profesional dan membawa nama NTB lebih dikenal di kancah basket nasional.

“Dengan potensi sebesar ini, saya yakin NTB bisa melahirkan pemain hebat. Momentum PON harus dimanfaatkan untuk membangun pondasi pembinaan yang lebih kuat,” tutup Andika. (Surya Ghempar).

Pemerintah Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu , Kembali Menyalurkan Bantuan Sosial

      Comment   


Pringsewu,MeDiaDinamikaGlobal.id.

Pemerintah desa pujiharjo kecamatan pagelaran,kabupaten Pringsewu , kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras 20 kg dan minyak 4 liter kepada warga yang membutuhkan. Sebanyak 136 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras dan minyak, dalam kegiatan yang berlangsung di balai desa pujiharjo, kamis (20/11/2025).

Acara penyerahan bantuan sosial (BANSOS) keluarga penerima manfaat (KPM) dihadiri oleh ,di antaranya kepala desa,babinsa desa, babinkamtibmas,praja binmas,warga sekitar,dan jajaran aparatur desa pujiharjo.

Di katakan kepala desa pujiharjo, Rasimin menyampaikan bahwa "Proses penyaluran bantuan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan di terima oleh KPM yang berhak. Pemerintah desa juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas bantuan,"ujar kepala desa pujiharjo.

Bantuan sosial (bansos) ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini beras dan minyak , di harapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup 136 KPM dan memberikan mereka semangat untuk terus maju.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, yang terdampak oleh ekonomi yang sulit,"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi warga kami," ucap Rasimin selaku kepala desa.

Distribusi bantuan sosial (bansos) beras dan minyak ini sangat penting untuk memastikan bahwa warga kita mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup.

Alhamdulillah penyaluran beras di desa pujiharjo ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat desa pujiharjo.

Dengan adanya bantuan sosial ini, Pemerintah Desa Pujiharjo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurut warga setempat, keluarga penerima manfaat (KPM) merasa sangat terbantu atas pembagian beras dan minyak bansos tersebut."Kami sangat berterimakasih kepada pemerintah desa pujiharjo dan terutama untuk kepala desa rasimin atas bantuan beras dan minyak ini , karena bantuan ini manfaat nya sangat kami rasakan,"pungkasnya.


Yunt