Mataram, Media Dinamika Global.Id - 22 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan lima langkah strategis untuk meredam potensi dampak cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi di kawasan sentra produksi pangan, khususnya di wilayah lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dini berbasis informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.
“Lima langkah ini meliputi penguatan sistem peringatan dini, pemetaan dan pengamanan titik rawan bencana, perlindungan sektor pertanian, kesiapan evakuasi dan logistik, serta edukasi kewaspadaan kepada masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026).
Dirinya menjelaskan, penguatan peringatan dini dilakukan dengan memastikan informasi BMKG disampaikan secara cepat dan masif melalui kanal resmi pemerintah serta jejaring hingga tingkat daerah dan desa, agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak awal.
Dalam upaya mitigasi risiko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB terus melakukan pemetaan lokasi rawan banjir bandang, longsor, luapan sungai, serta jalur-jalur vital yang berpotensi terdampak bencana, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Pemprov NTB juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan sektor pertanian dan perkebunan, mengingat kawasan lereng Rinjani dan Tambora merupakan sentra produksi pangan strategis bagi daerah.
“Kami mendorong penyesuaian jadwal tanam, penguatan sistem pembuangan air di lahan pertanian, mitigasi risiko erosi, serta pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas tetap terjaga meskipun menghadapi kondisi cuaca ekstrem”, jelas Ahsanul.
Pada aspek kesiapan evakuasi, pemerintah daerah memastikan ketersediaan logistik dasar dan skema respons cepat apabila diperlukan evakuasi warga akibat bencana hidrometeorologi. Dinas Sosial, BPBD, serta unsur terkait lainnya disiagakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar tebing, bantaran sungai, serta wilayah yang memiliki riwayat longsor dan banjir.
“Prinsip utama kami adalah kesiapsiagaan dan pencegahan. Dengan koordinasi dan kesiapan sejak dini, risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas”, pungkasnya.
Redaksi ||