WNA Asal Rusia Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Pagesangan, Polisi Bertindak Cepat

WNA Asal Rusia Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Pagesangan, Polisi Bertindak Cepat

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Personel Piket Fungsi Polsek Mataram bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagesangan, Aiptu I Gede Gunartha, bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama Llnur.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, pada Senin malam (02/03/2026) sekitar pukul 20.00 WITA.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan cepat begitu menerima informasi dari warga.

“Benar, anggota kami dari Piket Fungsi bersama Bhabinkamtibmas Pagesangan merespons cepat laporan adanya WNA asal Rusia yang menjadi korban dugaan penganiayaan. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan dan kondisi kesehatan korban,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi mengalami luka. Tanpa menunda waktu, korban segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Siloam Mataram untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Langkah tersebut diambil guna memastikan kondisi korban stabil sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan dalam kondisi stabil oleh pihak medis, personel Polsek Mataram mendampingi korban untuk membuat laporan resmi.

Penanganan Dilimpahkan ke Polda NTB

Mengingat korban berstatus warga negara asing, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Polda NTB sesuai prosedur yang berlaku.

“Setelah mendapatkan pengobatan di RS Siloam, korban kami dampingi menuju Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut oleh unit terkait. Kami berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada siapa pun, termasuk warga asing yang berada di wilayah hukum kami,” tegas AKP Mulyadi.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut. Situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kembali aman dan kondusif.

Redaksi ||

Gubernur Iqbal Tinjau Banjir Nggembe, Dorong Solusi Permanen

Gubernur Iqbal Tinjau Banjir Nggembe, Dorong Solusi Permanen

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau lokasi banjir di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3), dalam rangkaian Safari Ramadan Pulau Sumbawa. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi jajaran BPBD Provinsi NTB serta BPBD Kabupaten Bima.

Selain meninjau lokasi terdampak, Gubernur Iqbal juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat serta memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, khususnya di Dusun Jala, ditemukan dua faktor utama penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat dan kedua, adanya anomali elevasi tata ruang, dimana dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman warga. Kondisi ini menyebabkan air sungai mudah meluap dan menggenangi rumah penduduk.

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Gubernur Iqbal.

Data sementara mencatat sebanyak 204 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung, dengan 177 unit rumah terendam air setinggi 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Banjir juga mengakibatkan putusnya akses transportasi akibat rusaknya satu unit jembatan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam saat hujan lebat.

Merespons kondisi tersebut, BPBD Provinsi NTB telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai serta evaluasi tata ruang kawasan terdampak.

Gubernur Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait guna memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terintegrasi.

“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pemantauan langsung kasus stunting di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3). Kunjungan ini dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Bupati Bima, Ady Mahyudi serta Ketua TP-PKK NTB, Sinta M. Iqbal.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Iqbal bersama rombongan mengunjungi rumah anak terdampak balita stunting dan anak yang mengalami diare. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh langsung sasaran dan keluarga penerima manfaat.

“Penanganan stunting harus kita pastikan tepat sasaran. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi anak-anak dan keluarga, agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan”, tutur Gubernur Iqbal.

Selain itu, dilakukan pula pemberian imunisasi secara simbolis kepada anak-anak PAUD Meci Angi sebagai langkah preventif dalam mencegah penyakit serta memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Di Desa Nggembe tercatat terdapat 12 anak sasaran stunting. Pada kunjungan kali ini, dua anak didatangi langsung, yakni Zakir (16 bulan) dan Jafir (12 bulan). Keduanya merupakan sasaran program imunisasi campak (URI) yang dilaksanakan melalui fasilitas layanan kesehatan setempat.

Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan paket Pemberian Nutrisi Tambahan (PNT) berupa biskuit dari Dinas Kesehatan NTB, serta dukungan layanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Puskesmas setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan kondisi anak sekaligus memperkuat pendampingan kepada keluarga.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Penanganan stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena penyebabnya beragam. Bukan hanya soal gizi, tetapi juga sanitasi, kondisi rumah, hingga penyakit penyerta. Karena itu pendekatannya harus komprehensif dan terintegrasi”, tegasnya.

Dirinya menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Kita bergandengan tangan dengan Kabupaten, pak Bupati juga turun langsung. Kita bagi tugas, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi dukungan Provinsi. Semua sektor harus bergerak bersama agar target penurunan stunting 2026 bisa tercapai”, ujarnya.

Upaya kolaboratif tersebut menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Kabupaten Bima berhasil ditekan dari 26 persen menjadi 12 persen. Sementara di tingkat Provinsi NTB, prevalensi stunting tercatat turun menjadi 13 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari kesehatan, perumahan, sanitasi hingga dukungan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan intervensi terintegrasi guna memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tinjau Donggo, Salurkan Bantuan dan Soroti Akses Air Bersih

Gubernur NTB Tinjau Donggo, Salurkan Bantuan dan Soroti Akses Air Bersih

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melakukan kunjungan kerja ke Desa Donggo, Kabupaten Bima. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Desa NTB Lalu Hamdi, Kepala Dinas Sosial NTB Masyuri, serta Ketua Baznas NTB, Selasa (3/3/2026).

Dalam dialog bersama warga, Gubernur Iqbal menerima laporan terkait persoalan air bersih. Di atas desa terdapat tampungan air, namun belum dapat disalurkan ke rumah-rumah warga karena belum tersedia jaringan pipa. Selain itu, air menjadi keruh saat musim hujan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan komitmennya untuk segera memasangkan pipa untuk pengaliran air.

“Air adalah kebutuhan dasar. Tidak boleh ada tampungan air yang tidak bisa dimanfaatkan hanya karena tidak ada pipa”, tegas Gubernur Iqbal.

Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako, bantuan uang tunai, 50 sak semen untuk perbaikan jalan desa dan mushola serta 1.000 bibit pohon untuk penghijauan di kawasan yang gundul.

“Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah. Kita ingin memastikan masyarakat Donggo merasakan perhatian dan dukungan nyata”, ujarnya.

Berdasarkan data pendamping desa, terdapat 150 kepala keluarga (KK) di Desa Mbawa yang terdampak kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus penanganan pemerintah. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama.

“Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita hidup dalam kemiskinan ekstrem. Intervensi harus tepat sasaran dan kita akan kawal bersama agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Di tengah berbagai keterbatasan, Donggo juga menunjukkan potensi dan kebanggaan tersendiri. Tercatat hampir sekitar 700 warga Donggo menjadi anggota TNI serta sejumlah putra-putri daerah berhasil menempuh pendidikan tinggi di Pulau Jawa dan Sulawesi.

“Saya bangga dengan masyarakat Donggo. Dengan segala keterbatasan, banyak yang berhasil menjadi prajurit TNI dan sarjana. Ini bukti bahwa semangat dan tekad masyarakat Donggo luar biasa”, ungkap Gubernur Iqbal.

Sementara itu, Kepala Dusun Sori Fo’o, Nasrudin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Dirinya menyebut kunjungan ini sebagai sejarah bagi masyarakat Donggo.

“Kami sangat berterima kasih atas segala sumbangan dan perhatian yang diberikan. Ini adalah kunjungan gubernur pertama ke Donggo, dan masyarakat merasa sangat diperhatikan”, ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih serta penguatan program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Donggo, Kabupaten Bima.

Redaksi ||

Konflik Timur Tengah Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Konflik Timur Tengah Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka, Selasa (3/3/26).

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jama'ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan  kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita Do'aka kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang, kata Aka.

Saat ini, sebanyak 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalan kan ibadah umrohnya.

Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB  memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab  pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.

Redaksi ||

Danrem 162/WB Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lombok Timur: Desa Harus Jadi Benteng Terakhir Ketahanan Bangsa

Danrem 162/WB Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lombok Timur: Desa Harus Jadi Benteng Terakhir Ketahanan Bangsa

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Timur, Media Dinamika Global.Id— Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief melaksanakan Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lombok Timur, Senin (2/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, Danrem menegaskan bahwa desa harus menjadi benteng terakhir ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman krisis global dan ketidakpastian geopolitik dunia.

Di hadapan Bupati Lombok Timur, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta prajurit TNI, Danrem mengulas situasi global yang semakin kompleks, mulai dari potensi krisis energi hingga konflik internasional yang berdampak pada stabilitas pangan. Menurutnya, Indonesia harus menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat kemandirian nasional dari level paling dasar, yakni desa.

Danrem menekankan bahwa kemandirian pangan merupakan kunci utama untuk memutus ketergantungan terhadap negara lain. “Kalau suatu saat dunia berhenti, kita tetap harus makan. Karena itu desa, kecamatan, sampai provinsi harus memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak lagi bergantung pada kiriman dari luar negeri,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem juga menegaskan kembali peran strategis Babinsa sebagai ujung tombak dan motor penggerak pembangunan di desa. Babinsa tidak hanya bertugas di bidang pertahanan, tetapi juga aktif mengawal dan memastikan program-program pemerintah, termasuk MBG, berjalan tepat sasaran.

Menutup sambutannya, Danrem menegaskan komitmen Korem 162/Wira Bhakti untuk terus hadir dan bekerja bersama pemerintah daerah serta masyarakat. “Kita tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana makan besok, karena sistem ketahanan itu sudah kita bangun dari desa,” pungkasnya dengan suasana penuh keakraban bersama jamaah Safari Ramadhan.

Redaksi ||

Fahri Hamzah: Singa Parlemen dari NTB yang Kini Mengawal Sektor Perumahan Rakyat

Fahri Hamzah: Singa Parlemen dari NTB yang Kini Mengawal Sektor Perumahan Rakyat

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Nama Fahri Hamzah telah lama menjadi identitas bagi kritik tajam dan retorika berani di panggung politik nasional. Politikus kelahiran 10 November 1971 asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dikenal sebagai sosok yang tak pernah ragu berseberangan arus. Kini, babak baru kariernya dimulai sejak ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024.

Aktivis Reformasi: Dari Kampus UI ke Pucuk KAMMI

Perjalanan intelektual Fahri dimulai di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, sebelum akhirnya ia memutuskan pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1992. Di "Kampus Perjuangan" inilah bakat kepemimpinannya terasah tajam sebagai aktivis Islam dan Ketua Departemen Litbang Senat Mahasiswa UI.

Saat badai Reformasi 1998 mengguncang Indonesia, Fahri berada di barisan terdepan. Ia merupakan salah satu deklarator sekaligus Ketua I Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Menariknya, di saat gelombang mahasiswa menentang B.J. Habibie, Fahri secara terbuka memberikan dukungan kepada Presiden ke-3 RI tersebut sebagai transisi konstitusional yang sah.

Dua Dekade di Jantung Legislatif

Karier legislatif Fahri bermula sebagai staf ahli MPR RI (1999–2002), di mana ia terlibat langsung dalam diskusi krusial amandemen UUD 1945. Langkah politiknya semakin mantap saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB pada pemilu 2004.

Selama menjabat, Fahri dikenal sebagai personifikasi Komisi III (Hukum). Puncak karier legislatifnya diraih saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019. Di kursi pimpinan itulah, gaya bicaranya yang lugas dan seringkali kontroversial menjadikannya langganan pemberitaan media nasional.

Kontroversi: Usulan Pembubaran KPK hingga Prahara Pemecatan

Nama Fahri Hamzah hampir selalu identik dengan kontroversi yang memicu perdebatan publik:

Kritik Keras terhadap KPK: Pada 2011, Fahri secara mengejutkan mengusulkan pembubaran KPK. Ia berpendapat bahwa lembaga antirasuah tersebut gagal menangani korupsi sistemik meski telah diberi waktu delapan tahun.

Prahara dengan PKS: Tahun 2016 menjadi ujian terberat bagi karier partainya. Fahri dipecat oleh PKS setelah menolak instruksi Majelis Syura untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. Perselisihan ini berlanjut ke ranah hukum, di mana Fahri akhirnya memenangkan gugatan terhadap partainya sendiri.

Babak Baru: Menuju Eksekutif

Setelah masa jabatannya di DPR berakhir dan ia mendirikan partai baru (Gelora), Fahri kini bertransformasi dari pengkritik pemerintah menjadi bagian dari eksekutif. Sebagai Wakil Menteri Perumahan, ia memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan bagi rakyat kecil—sebuah tantangan yang membutuhkan kerja nyata di lapangan, melampaui sekadar retorika parlemen.

Di balik sosoknya yang "garang" di televisi, Fahri adalah seorang ayah dari tiga anak yang tetap menjaga kedekatan emosional dengan tanah kelahirannya, NTB. (Wikipedia)

Gubernur Iqbal Dorong Koperasi Punya Bisnis Nyata

Gubernur Iqbal Dorong Koperasi Punya Bisnis Nyata

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi dan ekosistem bisnis berbasis masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakota, Kota Bima, Senin (2/3).

Gubernur Iqbal menekankan bahwa pemerintah daerah akan membantu pengembangan teknologi dan penyusunan rencana bisnis agar koperasi maupun unit usaha desa dapat berjalan optimal. Selain itu, pendampingan juga akan diberikan untuk memfasilitasi akses permodalan melalui perbankan.

“Kita akan bantu susun rencana bisnisnya, supaya bisa mengakses pinjaman perbankan. Yang paling penting koperasi ini punya bisnis, bukan sekadar punya gerai”, tegasnya.

Menurutnya, selama ini rantai distribusi hasil pertanian terlalu panjang sehingga petani tidak menikmati keuntungan maksimal. Hasil panen dari petani berpindah tangan ke berbagai perantara sebelum sampai ke pasar, yang berdampak pada rendahnya nilai tukar petani.

Dirinya menjelaskan, konsep koperasi yang digagas pemerintah bertujuan memangkas rantai distribusi tersebut. Melalui koperasi, petani dapat menjual langsung hasil produksi ke pasar atau pembeli akhir sehingga memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menentukan harga.

“Kalau koperasi kuat dan terkonsolidasi, mereka bisa ikut menentukan harga. Ini yang akan meningkatkan nilai tukar petani dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian”, ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mendorong pengembangan usaha produktif di desa, seperti peternakan ayam petelur skala rumah tangga dan budidaya hortikultura melalui sistem rumah kaca (greenhouse). Model usaha tersebut dinilai realistis untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Dirinya mencontohkan, dengan pengelolaan kandang ayam secara kolektif, desa dapat menghasilkan ribuan butir telur per minggu yang dipasarkan melalui koperasi. Demikian pula dengan budidaya cabai dan sayuran konsumsi harian, yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.

“Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan NTB masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, penguatan ekosistem produksi lokal menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” kata Gubernur Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakot sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah dalam mempercepat operasional dan pengembangan bisnis koperasi di desa.

Dirinya menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa bukan semata urusan politik, melainkan kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau urusan politik, kita bicarakan pada tempatnya. Tapi urusan ekonomi rakyat, ini yang harus kita kerjakan bersama," tutupnya.

Redaksi |

Tak Lagi Mataram Sentris, Lentera Ramadan Kini Keliling NTB

Tak Lagi Mataram Sentris, Lentera Ramadan Kini Keliling NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Madia Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar program Lentera Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Muwahidin, Kota Bima. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Lentera Ramadan 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara bergilir di berbagai kabupaten/kota di NTB.

Lentera Ramadan merupakan program baru Pemprov NTB yang digelar sepanjang bulan suci Ramadan 1447 H dengan tujuan memperkuat syiar Islam, kegiatan keagamaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kegiatan ini meliputi pengajian, tausiah, lomba-lomba keagamaan, bazar UMKM, hingga edukasi usaha dan pemasaran digital bagi pelaku usaha kecil.

“Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Ramadan terpusat di Islamic Center, Kota Mataram. Namun mulai 2026, saya meminta agar kegiatan dilaksanakan secara bergilir di seluruh wilayah NTB”, ucap Gubernur Iqbal. Senin, (2/3/26)

Rangkaian Lentera Ramadan 2026 dimulai di Lombok Utara pada 25 Februari-1 Maret 2026, dilanjutkan di Kota Bima pada 2-3 Maret 2026, Lombok Tengah pada 4-8 Maret 2026, dan ditutup di Islamic Center Hubbul Wathan Mataram pada 11–17 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pembangunan di NTB tidak boleh terpusat di Mataram, melainkan harus merata hingga ke seluruh pelosok daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bima.

“Pembangunan tidak boleh Mataram Center. Pembangunan harus disebar dari Ampenan sampai Sape”, tegas Gubernur Iqbal.

Komitmen pemerataan tersebut diwujudkan salah satunya melalui penguatan layanan kesehatan di Pulau Sumbawa. Pemprov NTB telah meningkatkan status rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa menjadi tipe B agar masyarakat tidak perlu lagi ke Mataram untuk layanan cath lab, pemeriksaan jantung, stroke, ginjal, dan cuci darah.

Selain itu, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kota Bima juga mendorong peningkatan status Rumah Sakit Kota Bima dari tipe D menjadi tipe C. Gubernur Iqbal memastikan bahwa mulai Juni 2026, layanan kesehatan utama dapat dilakukan di Kota Bima sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke Mataram untuk sebagian besar perawatan.

“Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga pasien yang selama ini harus tinggal berbulan-bulan di Mataram untuk mendampingi anggota keluarga yang menjalani perawatan”, ucap Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan di masjid yang dipadukan dengan aktivitas ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM. Menurutnya, model ini mencerminkan harmoni antara kekuatan spiritual dan ekonomi.

“Masjid dan pasar bisa menyatu. Dunia dan akhirat bisa berjalan seiring”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, menyampaikan bahwa rangkaian Lentera Ramadan di Kota Bima telah diawali sejak pagi dengan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Amahami bersama Wakil Gubernur NTB, dilanjutkan upacara siaga di Kantor Pemerintah Kota Bima, peninjauan UMKM binaan serta kunjungan kepada keluarga dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Dirinya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kehadiran pimpinan daerah NTB menjadi motivasi bagi kami di pemerintah daerah Kota Bima untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, tuturnya.

Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, perekonomian Kota Bima menunjukkan tren pertumbuhan positif sekitar 4-5 persen per tahun, dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan dan jasa. Meski tingkat inflasi masih relatif tinggi, hasil sidak pasar menunjukkan adanya stabilitas harga pada sejumlah komoditas strategis, termasuk cabai merah dan kebutuhan pokok lainnya.

“Pemerintah Kota Bima memastikan ketersediaan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau”, tutupnya.

Melalui Lentera Ramadan 1447 H, Pemprov NTB berharap semangat kebersamaan, pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi umat dapat semakin dirasakan masyarakat di seluruh wilayah NTB, khususnya di Kota Bima.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Ketua TP-PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, jajaran Kepala OPD pendamping serta Forkopimda Kota Bima.

Redaksi ||