Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Periode 2026 - 2030 Dilantik, Gubernur Miq Iqbal Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Periode 2026 - 2030 Dilantik, Gubernur Miq Iqbal Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Gubenur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026 a 2030, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Kamis (26/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik serta berharap agar amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Kami berharap Komisi Informasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” ujarnya.

Adapun lima anggota Komisi Informasi Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.

Gubernur menegaskan, bahwa hasil survei dan evaluasi pada periode sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisioner Komisi Informasi periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan keterbukaan informasi di NTB.

“Komisi Informasi yang baru tidak memulai dari nol. Banyak pijakan yang telah dibangun sebelumnya. Yang sudah baik kita perkuat, yang belum kita inovasikan dan yang kurang kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Panitia Seleksi yang telah menjalankan proses penjaringan secara panjang hingga menghasilkan 15 nama calon yang diajukan kepada DPRD Provinsi NTB.

Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara dalam melindungi informasi tertentu.

Di era digital dan transformasi birokrasi saat ini, masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, utuh, dan tidak menyesatkan.

Gubernur menekankan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang tegas namun adil, independen dalam mengambil keputusan, serta aktif membangun literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat.

“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” jelasnya.

Gubernur juga berpesan agar para komisioner menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang pengabdian dan ibadah, serta terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh, dan dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya.

Redaksi ||

Gubernur Iqbal Sisir Warga Miskin Ekstrem di KLU, Sinkronkan Desa Berdaya dengan Potensi Desa

Gubernur Iqbal Sisir Warga Miskin Ekstrem di KLU, Sinkronkan Desa Berdaya dengan Potensi Desa

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Utara, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyisir sejumlah warga miskin ekstrem di Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 25 Februari 2026. 

Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan Program Desa Berdaya sebagai stimulus penanganan kemiskinan. Sebagaimana diketahui, Desa Sigar Pejalin merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi sasaran program Desa Berdaya. 

Kunjungan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Baznas NTB. Iqbal turun langsung melihat kondisi warga, termasuk anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Ia menilai Desa Sigar Penjalin memiliki potensi besar karena berada di kawasan strategis pariwisata Lombok Utara. Di wilayah itu terdapat Pantai Sire, deretan vila dan hotel premium, lapangan golf, hingga kebun binatang mini. Namun di balik potensi tersebut, masih ditemukan warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

"Potensinya besar, tapi tadi saya melihat langsung masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kondisinya memang berat, sehingga perlu intervensi yang kolaboratif dan terorkestrasi," ujarnya disela-sela blusukan pada Rabu, (25/2/2026). 

Iqbal menjelaskan, melalui Program Desa Berdaya, pemerintah provinsi akan melakukan intervensi di tingkat desa maupun kepala keluarga (KK). Pendamping desa telah mengidentifikasi potensi dan persoalan utama, termasuk tingginya jumlah anak muda yang belum memiliki mata pencaharian tetap.

Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memastikan setiap KK memiliki sumber pendapatan yang jelas dalam satu tahun ke depan. 

"Harapannya, dalam setahun setiap kepala keluarga sudah mandiri, sudah punya income tetap sebagai tempat bergantung hidupnya. Itu inti penyelesaian kemiskinan," kata Iqbal.

Selain aspek ekonomi, intervensi juga akan menyasar persoalan pendidikan, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang desa. Pada tahun ini Desa Berdaya menyasar 40 desa dengan kategori miskin ekstrem. 

Terkait alokasi stimulus Rp500 juta per desa dalam Program Desa Berdaya ini, Iqbal mengatakan penggunaannya harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa bersama tim pendamping diminta mengidentifikasi program yang benar-benar bisa menjadi pengungkit ekonomi lokal.

"Semua harus bottom up, berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Tugas kepala desa dan pendamping menentukan apa yang bisa jadi pengungkit," ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah provinsi, tetapi juga akan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, hingga perguruan tinggi.

Sebelumnya Miq Iqbal menyampaikan bahwa Desa berdaya hadir, sebagai sebuah program solutif  yang miliki dua karakter, yakni orkestratif dan kolaboratif." Jadi jangan pernah berpikir mau bekerja sendiri nyelesaikan masalah desa ini, nggak mungkin". Tegas Miq Iqbal saat memberikan arahan kepada para pendamping desa berdaya.

Selanjutnya Miq iqbal menekankan  bahwa kehadiran para pendamping desa harus dirasakan oleh masyarakat dan berupaya memberikan guidence hingga berkonsultasi ke pendamping desa yang sudah terlebih  dahulu ada. 

" Jadi kalian tidak didesain untuk nyelesaikan masalah desa sendiri Ada PKH, ada pendamping desa, ada macam-macam, posyandu, sudah masuk duluan.

Ajak ngomong, ajak berpikir buat diri kalian bisa diterima dan bisa bekerjasama dengan mereka, Inilah ciri dari Desa Berdaya" Pesan miq Iqbal.

Sementara itu, Kepala Desa Sigar Penjalin, Zawil Fadli, berharap intervensi dari Pemprov NTB dapat dilakukan secara intensif agar persoalan kemiskinan ekstrem di desanya dapat segera teratasi.

"Kami berharap warga kami yang miskin ekstrem bisa diintervensi melalui program-program berdaya, sehingga persoalan kemiskinan di desa kami bisa diselesaikan," tandas Zawil.

Redaksi ||

Resmikan RPS SMKN 1 Tanjung, Gubernur Iqbal Komitmen Tingkatan Kualitas Pelajar NTB

Resmikan RPS SMKN 1 Tanjung, Gubernur Iqbal Komitmen Tingkatan Kualitas Pelajar NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Utara. Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meresmikan Ruang Praktik Siswa (RPS) bidang kuliner di SMKN 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Rabu, 25 Februari 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan, Iqbal menyampaikan apresiasi atas pengabdian para pendidik. Ia menekankan pentingnya peran guru sebagai figur teladan dan orang tua bagi siswa di lingkungan sekolah.

“Saya tidak minta banyak kepada para guru. Saya hanya minta satu, jadilah guru yang layak dihormati dan menjadi teladan bagi murid-muridnya,” ujarnya.

Iqbal mengungkapkan, hingga kini dirinya masih menaruh hormat besar kepada guru-gurunya semasa sekolah karena merasa mereka memberikan contoh tentang pengabdian dan integritas. Menurutnya, keberhasilan seorang anak tidak lepas dari keberkahan dan dedikasi orang tua maupun guru.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru semakin besar. Karena itu, ia berharap para pendidik dapat menjalankan tanggung jawab secara maksimal.

“Anak-anak harus punya orang tua di rumah dan juga orang tua di sekolah. Bapak ibu sekalian adalah orang tua mereka di sekolah, jadi rasa tanggung jawabnya harus sama besarnya,” katanya.

Dalam upaya penyegaran dan peningkatan mutu pendidikan, Iqbal mengakui pihaknya melakukan rotasi kepala sekolah, terutama bagi yang telah menjabat lebih dari 15 tahun. Langkah tersebut, menurutnya, bukan bersifat personal, melainkan untuk menghadirkan suasana dan semangat baru di lingkungan sekolah.

“Saya tidak punya kepentingan pribadi. Saya tidak kenal satu pun kepala sekolah. Ini semata-mata untuk memperbaiki kualitas SMA, SMK, dan SLB,” tegasnya.

Selain peningkatan kualitas pembelajaran, Iqbal juga menyoroti persoalan sertifikasi lulusan SMK yang dinilai menjadi salah satu hambatan akses ke dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Untuk itu, Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran melalui Dinas Ketenagakerjaan yang akan bekerja sama dengan SMK dalam proses sertifikasi.

“Dengan sertifikasi, begitu ada peluang kerja, mereka bisa langsung masuk, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Melalui peningkatan fasilitas praktik, pembenahan manajemen sekolah, serta dukungan sertifikasi, Pemprov NTB berharap lulusan SMK semakin siap bersaing di dunia profesional dan mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah.

Redaksi ||

Gubernur NTB: Jaga Kelestarian Hutan Adalah Prioritas Utama untuk Keberlanjutan Hidup

Gubernur NTB: Jaga Kelestarian Hutan Adalah Prioritas Utama untuk Keberlanjutan Hidup

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Utara, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa pelestarian hutan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan seluruh program pemerintah. Hal tersebut disampaikan saat melakukan aksi penanaman pohon di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Manggala, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (25/2/2026).

Dalam kegiatan yang didampingi Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi,

Plh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Provinsi NTB, Gubernur menekankan bahwa tanpa hutan yang lestari, program-program pembangunan lainnya tidak akan berjalan maksimal.

"Menjaga kelestarian hutan adalah prioritas. Tanpa hutan yang lestari, tidak akan bisa jalan program yang lainnya. Ini adalah prioritas yang selama ini mungkin kurang terjaga, dan sekarang kita harus berikan perhatian lebih," ujarnya di hadapan para Polhut dan jajaran DLHK.

Secara khusus, Gubernur memberikan suntikan semangat kepada Polisi Hutan (Polhut) yang menjadi garda terdepan dalam pengamanan kawasan hijau. Ia meminta mereka untuk tetap teguh menjalankan tugas meski bekerja jauh di dalam hutan yang jarang terpantau langsung oleh publik.

"Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetap berjuang dan jangan merasa tidak diperhatikan hanya karena bekerja di tengah hutan. Kami di pemerintah akan berusaha memberikan perhatian lebih kepada teman-teman," tegasnya.

Gubernur mengingatkan, bahwa keberadaan hutan, seperti kawasan Gunung Rinjani, adalah tulang punggung kehidupan bagi seluruh masyarakat NTB, bukan hanya bagi warga yang tinggal di pinggiran hutan.

"Kita yang hidup di Mataram dan Lombok Barat, semuanya hidup dari air dan oksigen yang dihasilkan hutan. Hutan adalah sumber penghidupan kita semua," tambahnya.

Di akhir arahannya, Gubernur menitipkan pesan edukasi. Ia meminta seluruh jajaran kehutanan untuk merangkul masyarakat dan membangun rasa memiliki (sense of belonging) terhadap hutan.

"Jalin hubungan baik dengan masyarakat. Berikan edukasi agar mereka sadar dan merasa memiliki. Kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua demi masa depan bersama," pungkasnya.

Redaksi ||

Satu Tahun Iqbal–Dinda: IPM NTB Meningkat, Fondasi SDM Kian Menguat

Satu Tahun Iqbal–Dinda: IPM NTB Meningkat, Fondasi SDM Kian Menguat

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda ditandai dengan capaian positif di sektor pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 mencapai 73,97, meningkat dari 73,10 pada tahun 2024. Rabu (25/2/26).

Kenaikan sebesar 0,87 poin atau 1,19 persen ini menempatkan IPM NTB tetap berada dalam kategori tinggi, sekaligus menjadi salah satu peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mempertegas arah kebijakan pemerintahan Iqbal–Dinda yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Kepala BPS NTB menjelaskan, kenaikan IPM tersebut ditopang oleh perbaikan pada seluruh indikator pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang semuanya mengalami pertumbuhan selama 2024–2025.

Di bidang kesehatan, Umur Harapan Hidup meningkat 0,35 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi yang lahir pada 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga 72,60 tahun, lebih panjang dibandingkan bayi yang lahir pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, kualitas gizi masyarakat, serta efektivitas program promotif dan preventif yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar Rp316 ribu atau tumbuh 2,72 persen. Kenaikan ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin menguat, sejalan dengan stabilitas ekonomi lokal serta berbagai langkah pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi rakyat yang dijalankan Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.

Penguatan sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi ini, didukung oleh pelaksanaan pasar murah, bazar pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta perluasan akses pembiayaan usaha. Upaya tersebut memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, pada dimensi pendidikan, capaian yang paling menonjol terlihat pada Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkat 0,34 tahun, dari 7,87 tahun menjadi 8,21 tahun pada 2025. Artinya, masyarakat NTB kini rata-rata mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan 0,01 tahun, dari 13,98 tahun menjadi 13,99 tahun. Meski peningkatannya relatif kecil, indikator ini tetap menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan menengah.

BPS mencatat bahwa peningkatan pada sektor pendidikan turut didorong oleh berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan ujian kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi anak-anak putus sekolah. Program ini menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah sekaligus membuka kembali akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Di era kepemimpinan Iqbal–Dinda, sektor pendidikan mendapat perhatian serius melalui penguatan bantuan pendidikan, afirmasi bagi keluarga kurang mampu, peningkatan sarana prasarana sekolah, serta perhatian khusus terhadap pesantren dan pendidikan nonformal. Pendekatan ini memastikan pembangunan manusia menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil.

Meski demikian, BPS juga memberikan catatan penting. Angka pernikahan usia anak yang masih tinggi serta fenomena anak muda yang harus mengurus keluarga sejak usia belia dinilai menjadi tantangan serius pembangunan manusia. Kondisi ini berpotensi menekan harapan hidup dan meningkatkan risiko putus sekolah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat intervensi lintas sektor, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, penguatan perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, agar capaian IPM dapat berkelanjutan.

Dibandingkan tahun 2024, capaian 2025 menunjukkan akselerasi pembangunan manusia yang lebih terarah. Kenaikan IPM sebesar 0,87 poin menjadi bukti bahwa satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda telah berada pada jalur yang tepat: menghadirkan pembangunan yang inklusif, memperkuat fondasi sumber daya manusia, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen untuk menjaga momentum ini melalui penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Dengan fondasi awal yang kuat di tahun pertama, NTB optimistis mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadikan pembangunan manusia sebagai inti dari transformasi daerah.

Redaksi ||

Langkah Dinkes Memutus Mata Rantai HIV AIDS di Bandar Lampung

Langkah Dinkes Memutus Mata Rantai HIV AIDS di Bandar Lampung

Media Dinamika Global       Comment   

Bandar Lampung. MediaDinamikaglobal.id

Tingginya angka temuan kasus HIV di Kota Bandar Lampung belakangan ini bukan menjadi sinyal darurat wabah baru. 

Sebaliknya, hal tersebut merupakan indikator keberhasilan Dinas Kesehatan (Diskes) dalam membongkar fenomena “gunung es” penyakit menular tersebut di tengah masyarakat.

Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Diskes kini menerapkan strategi jemput bola dengan turun langsung ke berbagai lokus. 

Hasilnya, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penapisan (screening) HIV melampaui target hingga lebih dari 119 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung, Muhtadi A. Temenggung, menegaska tingginya angka temuan justru menunjukkan keberhasilan pelacakan.

"Jika capaian sudah di atas 100 persen, artinya mitigasi risiko keberlanjutan penyebaran sudah kita tangani. Ini bukan darurat, melainkan bukti keseriusan kita memutus mata rantai penularan menuju target Eliminasi HIV 2030,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Diskes memfokuskan screening terhadap delapan kelompok indikator SPM, yakni ibu hamil, penderita TBC, penderita Infeksi Menular Seksual (IMS).

Kemudian Wanita Pekerja Seksual (WPS), Lelaki Seks Lelaki (LSL), waria, Pengguna Narkoba Suntik (Penasun), serta Warga Binaan Pemasyarakatan.

Terkait temuan reaktif, termasuk 227 kasus pada kelompok LSL, dr. Liskha menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil kerja aktif petugas di lapangan. 

Semakin cepat ditemukan, semakin cepat pula pasien mendapatkan akses pengobatan sehingga potensi penularan dapat ditekan.

Khusus ibu hamil, Diskes menerapkan program Triple Eliminasi secara gratis. Setiap ibu hamil wajib menjalani screening HIV, sifilis, dan hepatitis guna mencegah penularan dari ibu ke bayi.

Kemudian, untuk layanan pengobatan, sebanyak 31 puskesmas di Bandarlampung telah memberikan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP). 

Diskes juga menerapkan strategi Fast Track 95-95-95, yakni 95 persen Orang Dengan HIV (ODHIV) terdiagnosis, 95 persen mendapatkan terapi Antiretroviral (ARV), dan 95 persen mencapai supresi virus.

"Pasien yang rutin minum obat sesuai dosis dapat menekan jumlah virus dalam tubuhnya. Dengan kondisi tersupresi, virus tidak lagi mudah menular dan harapan hidup tetap panjang serta produktif,” jelasnya.

Selain itu, guna dalam menjangkau lokus khusus seperti tempat hiburan malam, Diskes menggandeng lintas sektor, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga komunitas Indonesia AIDS Coalition (IAC).

Pemkot Bandarlampung juga menjamin penuh kerahasiaan identitas pasien secara by name by address.

Diskes mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. HIV tidak menular melalui pelukan, sentuhan, berbagi alat makan, obrolan, maupun penggunaan toilet umum. 

"Penularan hanya terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual tidak aman, serta dari ibu positif ke anak yang dikandungnya," tandasnya. (Umar.MDG)

Pemprov NTB Pastikan TPG dan THR Guru Tetap Dibayarkan, Proses Pergeseran Anggaran Sedang Dipercepat

Pemprov NTB Pastikan TPG dan THR Guru Tetap Dibayarkan, Proses Pergeseran Anggaran Sedang Dipercepat

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa seluruh guru tetap akan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2025. Keterlambatan pencairan yang masih terjadi hingga awal 2026 bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan akibat proses penyesuaian anggaran yang harus dijalani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi berbagai pertanyaan dan keluhan guru yang ramai disampaikan, termasuk melalui media sosial.

“Kami memahami kegelisahan para guru. Namun perlu kami luruskan, keterlambatan ini bukan karena kelalaian pemerintah daerah. Ada proses sistem anggaran yang harus dilalui agar pencairan dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” ujarnya. Senin, (23/2/26).

Aka menjelaskan, sumber persoalan bermula dari masuknya anggaran TPG dan THR guru provinsi ke kas daerah yang datang lebih lambat dibandingkan anggaran serupa untuk guru kabupaten/kota. Di kabupaten/kota, dana tersebut telah masuk sebelum penetapan APBD 2026 sehingga dapat langsung diakomodasi dan dicairkan lebih cepat.

Sementara itu, untuk guru di bawah kewenangan provinsi, dana TPG dan THR baru diterima setelah APBD 2026 ditetapkan. Kondisi tersebut membuat anggaran tidak bisa langsung dibelanjakan, melainkan harus melalui mekanisme pergeseran APBD terlebih dahulu.

“Proses pergeseran ini sedang berjalan. Namun perlu dipahami, pergeseran anggaran tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh satu perangkat daerah. Semua OPD harus menyelesaikan input secara bersamaan. Saat ini seluruh perangkat daerah sedang bekerja mempercepat proses tersebut,” jelasnya.

Selain itu, terdapat kekurangan anggaran lebih dari Rp1 miliar yang harus terlebih dahulu dikonsolidasikan agar pembayaran dapat dilakukan secara utuh kepada seluruh guru sesuai data yang ada.

“Ini bukan sekedar soal teknis keuangan, tetapi soal kepatuhan pada prosedur hukum. Kita ingin memastikan tidak ada kesalahan administrasi dan tidak menimbulkan risiko hukum bagi para pelaksana,” tambahnya.

Pemprov NTB menegaskan bahwa tidak ada satu pun guru yang akan diabaikan haknya. Seluruh pembayaran TPG dan THR akan direalisasikan setelah proses pergeseran anggaran rampung.

“Yang pasti, semua guru akan menerima haknya. Pemerintah hanya membutuhkan waktu untuk menuntaskan tahapan sesuai aturan,” tegas Aka.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan permohonan ma'af kepada seluruh guru di Nusa Tenggara Barat.

“Sebagai Juru Bicara atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan permohonan ma'af yang sebesar-besarnya kepada para guru di mana pun berada, dari ujung barat Pantai Pondok Perasi Ampenan hingga ujung timur pesisir Sape Bima. Kami mohon bersabar. Begitu pergeseran anggaran selesai, pembayaran akan segera dilakukan,” InsyaAllah minggu ini sudah berproses untuk pencairan mudah-mudahan kamis ini sudah bisa di ajukan pencairannya ke BKAD, pungkasnya.

Redaksi |

15 Tahun Duduki Jabatan Strategis Tanpa Rotasi, Pengangkatan Kembali Kepala BKPH Sejorong Uji Konsistensi Sistem Merit ASN

15 Tahun Duduki Jabatan Strategis Tanpa Rotasi, Pengangkatan Kembali Kepala BKPH Sejorong Uji Konsistensi Sistem Merit ASN

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Pengangkatan kembali Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sejorong atau BKPH Wilayah III Sumbawa Barat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memunculkan diskursus mengenai konsistensi penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, pejabat yang sama kembali dilantik pada Sabtu, 22 Februari 2026 melalui prosesi pelantikan secara virtual. Pejabat tersebut diketahui telah menduduki jabatan Kepala BKPH Sejorong selama lebih dari 15 tahun.

Durasi kepemimpinan yang panjang pada satu posisi struktural dinilai sejumlah kalangan sebagai kondisi yang patut dievaluasi dalam perspektif reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Wilayah Kerja Bernilai Strategis

BKPH Sejorong memiliki wilayah kerja yang mencakup kawasan hutan di sekitar area pertambangan Batu Hijau yang dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Wilayah tersebut memiliki nilai ekonomi sekaligus ekologis yang tinggi. Karena itu, posisi Kepala BKPH Wilayah III Sumbawa Barat dipandang strategis dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan kawasan hutan.

Selain itu, kawasan hutan dalam wilayah kerja BKPH Sejorong juga mencakup Register Tanah Kehutanan (RTK) 59 yang berada di Kecamatan Jereweh dan Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang. Kawasan ini kerap menjadi sorotan publik terkait dugaan aktivitas perambahan dan penambangan liar di dalam kawasan hutan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi yang mengaitkan langsung persoalan tersebut dengan kebijakan internal BKPH. Namun isu pengawasan kawasan hutan dinilai menjadi bagian penting dari konteks jabatan tersebut.

Perspektif Hukum ASN dan Sistem Merit

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2023, ditegaskan bahwa pengisian jabatan harus berdasarkan sistem merit, yakni kebijakan manajemen ASN yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Pengawasan penerapan sistem merit berada dalam lingkup kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam memastikan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas berjalan dalam pengisian jabatan.

Pakar tata kelola pemerintahan, Dr. Zulkarnain, menjelaskan bahwa secara normatif memang tidak terdapat ketentuan eksplisit yang membatasi lamanya seseorang menduduki jabatan administrator (eselon III). Namun, semangat reformasi birokrasi mendorong adanya rotasi dan evaluasi berkala sebagai bagian dari pembinaan karier ASN.

“Merit system bukan hanya soal ada atau tidaknya seleksi terbuka, tetapi tentang konsistensi kebijakan dan transparansi proses. Jika sebagian besar jabatan sejenis diisi melalui mekanisme tertentu, publik tentu berhak mengetahui dasar kebijakan apabila terdapat pola berbeda,” ujar Dr. Zulkarnain.

Ia menambahkan bahwa transparansi menjadi faktor krusial, terutama pada jabatan yang memiliki implikasi strategis terhadap pengelolaan sumber daya alam.

“Di wilayah yang memiliki kepentingan ekonomi besar sekaligus sensitivitas lingkungan, persepsi publik sangat menentukan legitimasi kebijakan. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi keniscayaan,” tambahnya.

Sorotan Aktivis Lingkungan

Kawasan Register Tanah Kehutanan (RTK) 59 yang berada di Kecamatan Jereweh dan Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perhatian masyarakat terkait dugaan perambahan dan aktivitas penambangan liar di dalam kawasan hutan.

Sejumlah dokumentasi lapangan yang beredar di masyarakat menunjukkan adanya pembukaan lahan dan aktivitas yang diduga berada dalam kawasan hutan. 

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari instansi terkait mengenai tingkat kerusakan maupun langkah penegakan hukum yang telah dilakukan. Aktivis lingkungan Yowri Gebak menilai, kondisi tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih tegas.

“Kalau memang terjadi aktivitas dalam kawasan hutan, maka perlu ada tindakan tegas. Publik hanya ingin kepastian bahwa pengawasan berjalan optimal,” ujarnya.

Menunggu Klarifikasi Resmi Pemprov NTB

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya meminta klarifikasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB terkait mekanisme pengangkatan kembali Kepala BKPH Sejorong/BKPH Wilayah III Sumbawa Barat, termasuk dasar kebijakan yang digunakan.

Transparansi dan penjelasan resmi dinilai penting untuk memastikan bahwa prinsip profesionalitas, akuntabilitas, serta sistem merit tetap menjadi fondasi dalam pengelolaan jabatan ASN, terutama pada posisi yang memiliki implikasi strategis terhadap tata kelola kawasan hutan di Sumbawa Barat.

Redaksi ||

NTB Perkuat Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pembiayaan Syariah

NTB Perkuat Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pembiayaan Syariah

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi pembiayaan syariah. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menjadikan NTB sebagai pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan pengembangan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Economic Talk bertajuk "Pariwisata Berdaya: Pembiayaan Syariah untuk Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif NTB" yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Senin (23/2/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, bahwa Pemprov NTB mengusung konsep pariwisata berdaya, yang  berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan setiap destinasi. Terlebih untuk mengembangkan ekosistem pariwisata di daerah. 

Menurutnya, pariwisata bukan hanya tentang peningkatan jumlah kunjungan, tetapi tentang membangun kesadaran wisatawan agar menghargai nilai-nilai lokal, budaya, serta kelestarian lingkungan. 

"Kita ingin membangun pariwisata yang berkualitas, bukan sekadar ramai. Pariwisata yang datang menghormati kita, menghormati budaya dan alam kita," tuturnya.

Pemerintah Daerah juga terus mendorong penguatan konektivitas antara ekosistem pariwisata dan budaya agar keduanya tumbuh seiring dan saling mendukung.

Dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas, Pemprov NTB mempercepat pembenahan destinasi wisata guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Pondasi konektivitas internasional mulai dibangun sebagai langkah strategis membuka akses global.

"Dalam waktu dekat kita akan memiliki enam penerbangan baru langsung , termasuk rute menuju Darwin dan Bangkok," jelasnya. 

Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga tetap memiliki identitas lokal yang kuat. 

Transformasi Pembiayaan untuk UMKM Kreatif

Sebagai Bank Pembangunan Daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan memprioritaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem desa wisata menjadi fokus utama tahun ini.

"Fokus utama tahun ini adalah memperkuat ekosistem Desa Wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang inklusif dan kompetitif," ujarnya. 

Dalam pengembangan desa wisata, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pengelola sistem transaksi yang terintegrasi. 

Ia menambahkan, seluruh aktivitas ekonomi di dalam desa wisata diarahkan melalui sistem perbankan, mulai dari penjualan tiket masuk, pembayaran homestay, pembelian suvenir, layanan restoran, hingga jasa pemandu wisata. Digitalisasi melalui tiket elektronik dan sistem pembayaran non-tunai menjadi instrumen utama.

"Tujuannya  agar transaksi tidak bocor ke luar desa, melainkan tetap berputar dalam satu ekosistem keuangan yang terkontrol," Jelas Agus.

Meski demikian, penguatan ekosistem desa wisata masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses permodalan, kapasitas manajerial, serta literasi keuangan dan digital pelaku UMKM lokal. Untuk itu, sinergi antar-stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai langkah konkret, Bank NTB Syariah berencana membentuk UMKM Center di kawasan desa wisata. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus ruang promosi dan pemasaran produk lokal, terutama saat penyelenggaraan festival desa, kegiatan budaya, dan agenda pariwisata lainnya.

UMKM Center juga akan difungsikan sebagai ruang pendampingan usaha, literasi keuangan, serta penguatan digitalisasi pembayaran sehingga perputaran ekonomi desa dapat terkelola secara sistematis dan terintegrasi.

Sinergi dan Inovasi Digital

Penguatan pariwisata berdaya di NTB dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, dan media. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong inovasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemimpin Redaksi TribunLombok.com, Sirtupillaili, menegaskan peran media dalam membangun optimisme publik di tengah tantangan ekonomi. Ia mengatakan media harus membawa harapan dalam upaya pembangunan daerah. Terlebih untuk menyakinkan publik agar tak cepat pesimis dengan segala tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini. 

"Media harus memberikan harapan, tidak langsung secara praktis tetapi memberikan harapan di tengah tahun yang susah semoga bisa menumbuhkan ekonomi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB juga meluncurkan media The Journal Lombok sebagai media pertama di NTB yang memiliki dan menggunakan fitur bahasa Inggris. Kehadiran media ini diharapkan memperluas jangkauan promosi pariwisata NTB ke pasar internasional serta memperkuat narasi NTB sebagai destinasi wisata halal unggulan yang berdaya saing global.

Melalui penguatan pembiayaan syariah, integrasi ekosistem desa wisata, serta dukungan konektivitas dan digitalisasi, Pemerintah Provinsi NTB optimistis pariwisata berdaya dan bermartabat dapat terwujud, tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan daerah.

Redaksi ||