Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal, bersama rombongan meninjau langsung kondisi ombak tinggi serta kerusakan rumah warga yang terdampak Banjir Rob di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan (22/1/2026). Kunjungan tersebut, dilakukan sepulang Gubernur Iqbal menjalani kunjungan kerja dari Pulau Sumbawa. Belum sempat ke Pendopo, Gubernur Iqbal langsung datang ke lokasi Banjir Rob sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap bencana yang melanda kawasan pesisir.

Pada saat di lokasi, Gubernur Iqbal berdialog dengan warga terdampak, termasuk Ibu Sukma, warga RT 03 Lingkungan Bugis. Warga berharap adanya respons cepat dari Pemprov NTB untuk penanganan rumah-rumah yang rusak akibat terjangan gelombang, sekaligus solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Warga tampak senang dan terharu dengan kedatangan orang nomor satu di NTB tersebut. 

Kepala Lingkungan Bugis Suherman, mengatakan gelombang tinggi mulai terjadi sejak malam hari, sekitar pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 meter. Jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya, sehingga menimbulkan hempasan kuat dan abrasi yang menghantam permukiman warga di kawasan pesisir.

“Malam-malam kami berjaga, dari jam delapan malam sampai jam satu. Gelombangnya besar sekali, tidak seperti hari-hari sebelumnya”, ujarnya.

Dirinya menambahkan, kerusakan terparah dialami oleh enam rumah warga. Dari jumlah tersebut, tiga rumah dilaporkan hanyut sepenuhnya. Sementara tiga rumah lainnya mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat ditempati. Adapun rumah-rumah lain turut terdampak, namun sebagian masih dapat digunakan secara terbatas.

“Tiga rumah sudah hanyut sama sekali, tiga lainnya rusak parah. Rumah lain terdampak, tapi masih bisa digunakan. Rumah penduduk yang paling parah itu enam rumah”, imbuhnya.

Warga terdampak berharap adanya kepastian penanganan dari pemerintah, khususnya terkait tempat evakuasi. Sejatinya, penempatan warga telah direncanakan melalui relokasi ke rumah susun, namun keterbatasan kapasitas rusun membuat rencana tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Sebagai langkah sementara, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kota Mataram menyiapkan tenda darurat untuk menampung warga terdampak. Penanganan lanjutan telah direncanakan, dengan relokasi bersifat sementara sambil menunggu solusi yang lebih permanen.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang terencana dan terukur, serta kerja sama seluruh pihak untuk mengantisipasi risiko bencana pesisir di masa mendatang. Tampak pula Tim Reaksi Cepat dari BPBD Kota Mataram dan BPBD Provinsi NTB, Dinas Sosial, Baznas NTB, unsur TNI-Polri beserta relawan kemanusiaan dan warga setempat. 

Gubernur NTB menyempatkan pula berbincang-bincang sejenak dengan warga sembari minum kopi, setelah melihat langsung areal rumah terdampak dan ombak pesisir pantai. Warga sekitar pantai diimbau berhati-hati dan waspada. Catatan prediksi BMKG, cuaca hujan dan angin kencang diperkirakan hingga tanggal 26 Januari 2026. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Redaksi ||

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan selesainya proyek pembangunan dan revitalisasi Jalan Simpang Pototano di Desa Potoano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ruas jalan lurus sepanjang 4 kilometer tersebut kini kembali berfungsi optimal, setelah sebelumnya kerap rusak akibat genangan dan banjir. Jum'at, (23/01/26).

Jalan tersebut, sejak tahun 2017 sistem drainasenya kurang memadai menyebabkan jalan sering tergenang air setiap kali hujan. Kondisi tersebut, berdampak langsung pada kualitas aspal, mengingat air merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan.

Meski masih bisa dilalui, kondisi jalan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2025, Pemprov NTB melakukan penanganan dengan anggaran sebesar Rp32 miliar yang dikerjakan selama tiga setengah bulan dan rampung pada 31 Desember 2025.

Selain memperbaiki badan jalan, proyek mencakup pembenahan sistem drainase dan pemasangan penerangan jalan umum. Hasilnya, ruas jalan yang berada di Desa Pototano kini lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar arus transportasi masyarakat.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan peresmian dilakukan dalam perjalanan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok melalui Pototano. Dirinya menyebutkan jalan tersebut, sebelumnya berada dalam kondisi rusak dan bahkan tidak dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi”, ujar Gubernur Iqbal.

Dirinya menjelaskan, secara teknis pekerjaan telah diselesaikan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat tantangan kondisi geologis pada salah satu titik yang sempat beberapa kali mengalami ambruk. Titik tersebut, telah ditangani kontraktor dan terus diawasi selama masa pemeliharaan enam bulan ke depan.

“Selama masa pemeliharaan, apabila terjadi gangguan atau kerusakan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki”, tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga fungsi drainase. Menurutnya, drainase jalan tidak akan berfungsi optimal apabila drainase di lingkungan sekitar tidak dibersihkan dari sedimentasi dan sampah.

“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama”, tandasnya saat turun langsung mengecek drainase jalan (22/1/2026).

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa total panjang jalan di Pulau Sumbawa mencapai sekitar 965 kilometer, sementara perlu adanya prioritas anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, Pemprov NTB memprioritaskan penanganan jalan-jalan yang sudah tidak dapat dilalui, terutama yang memiliki fungsi strategis dahulu.

Pototano menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalur logistik utama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pelabuhan Pototano dan Pulau Lombok. Jalur ini dinilai vital dalam mendukung keamanan, ketahanan pangan, dan distribusi barang (logistik). Penanganan serupa dilakukan pula di Dasan Geres Lombok Timur serta sejumlah titik lain yang memiliki fungsi logistik penting.

Ke depan, Pemprov NTB mulai memfokuskan penanganan pada jalur-jalur pariwisata setelah jalur logistik utama tertangani. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus penguatan sektor pariwisata melalui infrastruktur publik yang memadai.

“Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang. Dengan do'a dan dukungan semua pihak, semoga jalan ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan mendukung akses ke kawasan wisata”, pungkasnya menyampaikan ketika menginspeksi jalan yang diresmikan.

Redaksi ||

Jalur Strategis Taliwang–Tano Rampung, Gubernur Pastikan Manfaat bagi Warga

Jalur Strategis Taliwang–Tano Rampung, Gubernur Pastikan Manfaat bagi Warga

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan jalur lintas Taliwang–Tano yang telah rampung diperbaiki, Kamis (22/1). Ruas jalan tersebut merupakan salah satu jalur strategis penghubung sekaligus jalur logistik utama di wilayah Sumbawa Barat.

“Alhamdulillah sudah selesai pengerjaan proyeknya. Memang ada kekurangan sana-sini dan ini masih masa pemeliharaan enam bulan. Insyaallah ini akan disempurnakan supaya tidak ada keluhan lagi,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap jalan yang telah diperbaiki dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan jalan yang sudah diperbaiki ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat di NTB pada umumnya dan di Sumbawa Barat pada khususnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB memprioritaskan perbaikan jalan yang tidak dapat difungsikan secara optimal, terutama yang berperan sebagai jalur logistik.

“Karena ini jalur logistik, kita ngomong tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu salah satu unsur pentingnya adalah jalur logistik harus tersedia. Itu sebabnya kenapa kita prioritaskan,” tegasnya.

Setelah perbaikan jalur logistik, Pemprov NTB akan mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata. Menurut Gubernur, ketahanan pangan dan penguatan pariwisata hanya dapat dicapai jika didukung infrastruktur yang memadai.

“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua dalam waktu lima tahun ke depan, tetapi insyaallah paling tidak kita pastikan semuanya bisa terkunci minimum bisa berfungsi, khususnya di jalur logistik dan pariwisata dalam kondisi baik,” pungkasnya.

Redaksi ||

Pemprov NTB Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

Pemprov NTB Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, yakni periode 21–31 Januari.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas informasi dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, khususnya di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa pemerintah daerah melakukan antisipasi sejak dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sector kebencanaan.

“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026). 

Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora. Wilayah tersebut merupakan kawasan strategis karena berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik kebencanaan, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, serta melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan.

Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada petani untuk mengantisipasi potensi gagal panen, mendorong penyesuaian pola tanam, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.

Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak apabila diperlukan evakuasi.

Pemprov NTB juga melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa guna memperkuat respons dan koordinasi di lapangan.

“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan sentra pangan, dapat tetap berlangsung”, pungkas Ahsanul Khalik.

Redaksi ||

Cuaca Ekstrem Diprakirakan, Pemprov NTB Amankan Sentra Pangan Rinjani-Tambora

Cuaca Ekstrem Diprakirakan, Pemprov NTB Amankan Sentra Pangan Rinjani-Tambora

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - 22 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan lima langkah strategis untuk meredam potensi dampak cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi di kawasan sentra produksi pangan, khususnya di wilayah lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dini berbasis informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

“Lima langkah ini meliputi penguatan sistem peringatan dini, pemetaan dan pengamanan titik rawan bencana, perlindungan sektor pertanian, kesiapan evakuasi dan logistik, serta edukasi kewaspadaan kepada masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026).

Dirinya menjelaskan, penguatan peringatan dini dilakukan dengan memastikan informasi BMKG disampaikan secara cepat dan masif melalui kanal resmi pemerintah serta jejaring hingga tingkat daerah dan desa, agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak awal.

Dalam upaya mitigasi risiko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB terus melakukan pemetaan lokasi rawan banjir bandang, longsor, luapan sungai, serta jalur-jalur vital yang berpotensi terdampak bencana, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Pemprov NTB juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan sektor pertanian dan perkebunan, mengingat kawasan lereng Rinjani dan Tambora merupakan sentra produksi pangan strategis bagi daerah.

“Kami mendorong penyesuaian jadwal tanam, penguatan sistem pembuangan air di lahan pertanian, mitigasi risiko erosi, serta pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas tetap terjaga meskipun menghadapi kondisi cuaca ekstrem”, jelas Ahsanul.

Pada aspek kesiapan evakuasi, pemerintah daerah memastikan ketersediaan logistik dasar dan skema respons cepat apabila diperlukan evakuasi warga akibat bencana hidrometeorologi. Dinas Sosial, BPBD, serta unsur terkait lainnya disiagakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar tebing, bantaran sungai, serta wilayah yang memiliki riwayat longsor dan banjir.

“Prinsip utama kami adalah kesiapsiagaan dan pencegahan. Dengan koordinasi dan kesiapan sejak dini, risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas”, pungkasnya.

Redaksi ||

Kurangi Rujukan ke Luar Daerah, NTB Mantapkan Pengampuan Layanan Jantung

Kurangi Rujukan ke Luar Daerah, NTB Mantapkan Pengampuan Layanan Jantung

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - 22 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem layanan jantung regional melalui advokasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengampuan layanan jantung regional. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Pendopo Wakil Gubernur NTB.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan layanan jantung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan sekaligus menjamin akses layanan jantung yang cepat, aman, dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah NTB.

“Pengampuan layanan jantung ini sangat strategis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan di NTB, terutama dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan yang membutuhkan respons cepat, dukungan teknologi serta sumber daya manusia yang andal”, ujar Wagub Dinda.

Dirinya menegaskan, RSUD Provinsi NTB tidak hanya berperan sebagai rumah sakit rujukan utama, tetapi juga sebagai center of excellence regional yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, transfer kompetensi, pendampingan klinis, penguatan sistem rujukan serta peningkatan mutu dan keselamatan layanan jantung di rumah sakit jejaring.

Penguatan layanan jantung regional ini sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Kesehatan RI terkait jejaring pengampuan pelayanan kanker, jantung, dan pembuluh darah. Kebijakan tersebut diperkuat melalui penetapan RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit pengampu regional dengan strata layanan utama.

Dengan kondisi geografis NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Pemerintah Provinsi menilai penguatan sistem rujukan menjadi krusial untuk memastikan pasien dari wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan jantung secara cepat dan optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa kegiatan advokasi dan MoU ini merupakan bagian dari upaya koordinasi berkelanjutan dalam pemerataan layanan kardiovaskular di NTB. Menurutnya, penyakit kardiovaskular menjadi salah satu tantangan utama sistem kesehatan karena termasuk penyakit tidak menular dengan angka kematian dan pembiayaan yang tinggi.

“Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia dan di Indonesia berada di urutan kedua setelah stroke. Dari sisi pembiayaan JKN, penyakit ini menyumbang hampir 50 persen dari total pembiayaan penyakit katastropik”, jelasnya.

Dirinya menambahkan, RSUD Provinsi NTB saat ini mengampu sembilan kabupaten/kota dengan kompetensi layanan rata-rata strata madya, sementara RSUD Provinsi berada pada strata utama. Peran tersebut tidak hanya sebagai pusat rujukan, tetapi juga sebagai penggerak jejaring layanan dan pembina teknis bagi rumah sakit di kabupaten dan kota.

Hamzi juga mengungkapkan bahwa penguatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia terus dilakukan. Saat ini, layanan bedah jantung di RSUD Provinsi NTB telah berjalan secara berkelanjutan, sehingga kasus-kasus bedah jantung tidak lagi banyak dirujuk ke luar daerah seperti ke Bali.

“Kami berharap dukungan penuh pemerintah kabupaten/kota, baik dari sisi SDM, kebijakan, maupun anggaran agar pemerataan dan peningkatan mutu layanan kardiovaskular dapat benar-benar terwujud”, ujarnya.

Melalui pengampuan layanan jantung regional ini, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, standarisasi layanan jantung di seluruh wilayah, sistem rujukan yang lebih efektif dan efisien serta penurunan angka rujukan pasien ke luar daerah.

Pemerintah Provinsi NTB berharap kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi layanan kesehatan, sekaligus awal terbangunnya ekosistem layanan jantung regional yang terintegrasi, profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Redaksi ||

Pemdes Sarae Ruma Bersama BPD Lakukan Penataan Bangunan Gerai Kopdes

Pemdes Sarae Ruma Bersama BPD Lakukan Penataan Bangunan Gerai Kopdes

Media Dinamika Global       Comment   

Pj Kades Sarae Ruma, Radiman, S.Sos, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Desa (Pemdes) Sarae Ruma  kecamatan Langgudu kabupaten Bima bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan penataan lokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Sarae Ruma, Kamis (22/01/2026). Kegiatan ini berlangsung tertib dan kondusif dengan melibatkan perangkat desa, BPD, pengurus koperasi, masyarakat, serta unsur pemuda desa.

Penataan lokasi dilakukan sebagai langkah awal pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan berdiri di kebun Desa Sarae Ruma, tepatnya di atas tanah milik desa yang telah dihibahkan secara resmi untuk kepentingan koperasi. Lokasi tersebut dinilai strategis dan representatif untuk mendukung aktivitas pelayanan koperasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pemdes bersama pengurus koperasi sepakat menata dan mengatur lokasi pembangunan secara matang agar ke depan gerai koperasi dapat berfungsi optimal sebagai pusat layanan ekonomi desa. Kesepakatan ini mencerminkan sinergitas antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Diketahui, Koperasi Desa Merah Putih telah resmi terbentuk di Desa Sarae Ruma pada Rabu, 28 Mei 2025. Koperasi ini hadir sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan memperkuat kegiatan usaha warga, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi desa.

Pendirian dan pembangunan koperasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan dan tata cara pendirian koperasi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam mengembangkan lembaga ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Penjabat Kepala Desa Sarae Ruma, Radiman, S.Sos, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih harus segera direalisasikan. Menurutnya, koperasi merupakan salah satu pilar penting yang menentukan perkembangan dan kemajuan ekonomi desa.

“Koperasi Merah Putih ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu, pembangunan gerai harus dipercepat agar segera dapat beroperasi,” ujarnya.

Radiman juga berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat proses pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Ia menilai keberadaan gerai koperasi yang layak dan strategis sangat penting guna meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi kepada masyarakat.

“Gerai ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa,” tegasnya.

Dengan selesainya penataan lokasi pembangunan, Pemerintah Desa Sarae Ruma berharap proses pembangunan gerai koperasi dapat segera dimulai. Masyarakat pun menyambut positif kehadiran Koperasi Desa Merah Putih karena diyakini mampu mendorong kemajuan dan kemandirian ekonomi desa secara signifikan.

Pemdes Sarae Ruma berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan tepat sasaran demi kepentingan bersama masyarakat desa.

Redaksi ||

Presiden Tegas Dukung NT-NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Presiden Tegas Dukung NT-NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Media Dinamika Global       Comment   

Gubernur NTB saat bersama Presiden RI, (Ist/Surya)

Banjarbaru Kalsel, Media Dinamika Global.Id — Kejutan datang dari Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia secara tegas menyatakan dukungan terhadap permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar Pekan Olahraga Nasional XXII 2028 ditetapkan dan diselenggarakan di NTB–NTT.

Pernyataan dukungan Presiden disampaikan dalam pertemuan langsung dengan kedua gubernur di sela kegiatan peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai konsep penyelenggaraan yang diajukan NTB–NTT rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kedua provinsi telah siap menjadi tuan rumah bersama dengan pendekatan yang terukur.

“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” ujar Miq Iqbal kepada media usai pertemuan.

Gubernur NTT menambahkan, dukungan Presiden tersebut akan segera ditindaklanjuti secara administratif.

“NTB dan NTT akan menyampaikan surat bersama kepada Presiden sebagai penegasan komitmen dan kesiapan kami, guna memperoleh penetapan resmi,” tegasnya.

Dukungan Presiden ini menandai langkah strategis dan bersejarah bagi kawasan Indonesia Timur. NTB–NTT diproyeksikan menjadi contoh baru penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada pemanfaatan fasilitas yang telah ada, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan olahraga nasional.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dukungan Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa kedua provinsi dipercaya dan dianggap mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia, tegas Miq Iqbal.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tegaskan Jabatan Bukan Hak, Wajib Dievaluasi Kinerjanya

Gubernur NTB Tegaskan Jabatan Bukan Hak, Wajib Dievaluasi Kinerjanya

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.id.– Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Sekjend MDG)