Media Dinamika Global

MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Penanganan laporan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilaporkan SIT TEK HOK alias Bagong ke Polresta Mataram kembali menjadi sorotan. Pelapor mendesak aparat penegak hukum agar tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Pelapor meminta penyidik mengusut tuntas seluruh fakta, menelusuri bukti-bukti yang telah diserahkan, serta memeriksa secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk mantan Bupati Lombok Timur, mantan Wakil Bupati Lombok Timur, dan pihak lainnya. Desakan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen yang dimiliki pelapor, pengaduan tersebut telah diterima Polresta Mataram melalui Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/05/I/2024/SPKT tertanggal 3 Januari 2024. Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 28 Agustus 2024, Polresta Mataram menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal...

Pangdam XXX/Rindambora, Mayjen TNI Edi Saputra dengan Background foto kayu pembalakan liar dan  ilegal logging, (Ist/SG). DOMPU, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Kerusakan kawasan hutan RTK-53 Tambora akibat dugaan pembalakan liar, perladangan ilegal, dan illegal logging menjadi sorotan Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) NTB. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan sumber air bersih masyarakat. Kepala Bidang Humas ITK NTB, Syaokin Futtaqin, mendesak Pangdam XXX/Rindambora, Mayjen TNI Edi Saputra, S.IP., M.Han., agar segera menginstruksikan Komandan Brigif TP 31/PS Tambora untuk membantu DLHK NTB mengamankan kawasan hutan sesuai ketentuan hukum. “Kami meminta tindakan nyata. Jangan sampai hutan terus dirusak, sementara sumber air masyarakat terancam dan kerusakan semakin meluas,” tegas Syaokin. Berdasarkan investigasi internal ITK NTB, Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, serta sejumlah desa di Kecamatan Pekat, menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian ser...

Warga Desa Bolo saat blokade jalan, (Ist/Surya) BIMA, SURYA - Kekecewaan keluarga calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci memuncak. Warga Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, menggelar aksi blokade jalan lintas pada Sabtu (10/10/2026) malam. Mereka mendesak Polda NTB segera memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang menyeret PT Indah Harumain Anugrah. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh total. Kendaraan yang hendak melintas menuju Kota Bima maupun Kabupaten Dompu terpaksa tertahan akibat penutupan jalan oleh warga. Bagi keluarga jemaah, persoalan ini bukan sekadar kegagalan perjalanan. Mereka kecewa karena para calon jemaah telah berpamitan dengan keluarga, berangkat menuju Jakarta, tetapi akhirnya harus kembali tanpa menunaikan ibadah umrah yang telah dinantikan. Dedi, salah seorang keponakan calon jemaah umrah asal Desa Bolo, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar ap...

Dua kuasa hukum H. Taufik sebagai Pelapor dan Insial LS sebagai Terlapor, (Ist/Tim). DOMPU, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Kasus dugaan persoalan pengadaan tiket umrah yang melibatkan ratusan jamaah menyeret nama PT Indah Haromain Anugerah. Direktur perusahaan berinisial LS resmi dilaporkan ke Polres Dompu oleh dua kuasa hukum H. Taufik atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Laporan tersebut menjadi sorotan di tengah polemik dugaan penelantaran jamaah umrah di Jakarta. Pihak H. Taufik melalui kuasa hukumnya justru mengklaim bahwa klien mereka juga menjadi korban dalam persoalan pengadaan tiket penerbangan menuju Tanah Suci. Dua kuasa hukum H. Taufik, Irham, SH dan Ibrahim, SH, menyampaikan bahwa laporan pengaduan tersebut tercatat dengan nomor STTP/1309/X/2026/SPKT/Res.Dompu/Polda NTB, tertanggal Sabtu (3/10/2026), dan ditujukan kepada Kapolres Dompu. Dalam laporan itu, LS selaku Direktur PT Indah Haromain Anugerah diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan terkait kerja...

Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra Caca Handika, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Pemerintah didesak tidak tinggal diam menghadapi persoalan pemberangkatan puluhan calon jemaah umrah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Badko HMI Bali-Nusra meminta pemerintah mengevaluasi hingga mencabut izin perusahaan travel umrah yang terbukti bermasalah dan merugikan jemaah. Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra Caca Handika mengatakan persoalan perjalanan ibadah umrah tidak semestinya dipandang sekadar sebagai sengketa bisnis antarperusahaan. Ada kepentingan dan hak masyarakat yang harus dilindungi. “Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ini menyangkut masyarakat yang telah mempercayakan uang dan harapannya untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau dalam prosesnya terdapat dugaan pelanggaran atau kelalaian yang merugikan jemaah, pemerintah harus turun tangan dan memastikan persoalan ini dituntaskan,” tegas Caca, Kamis (8/10). Desakan tersebut mencuat di tengah persoalan pemberangkatan 58 jemaah umrah pad...

LOTIM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Saim Akbar (14), pelajar SMP asal Dusun Toron, Desa Kerumut, yang sempat dilaporkan hilang terseret gelombang di Pantai Komala Sari, Kabupaten Lombok Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pencarian hari kedua, Senin (5/10/2026). Direktur Polairud Polda NTB Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., mengonfirmasi keberhasilan operasi pencarian dan evakuasi tersebut. Penemuan korban terjadi setelah tim menyisir wilayah perairan sekitar lokasi kejadian sejak pagi hari. "Korban berhasil ditemukan sekitar pukul 10.30 WITA di sekitar Pantai Maik Anyir, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kombes Pol Boyke F.S. Samola. Sebelumnya, korban dilaporkan terseret gelombang saat beraktivitas di Pantai Komala Sari, Dusun Bagek Kembang, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 08.40 WITA. Pencarian hari kedua yang dimul...

LOTIM, Media Dinamika Global.Id. - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Saim Akbar (14), pelajar SMP asal Dusun Toron, Desa Kerumut, yang sempat dilaporkan hilang terseret gelombang di Pantai Komala Sari, Kabupaten Lombok Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pencarian hari kedua, Senin (5/10/2026). Direktur Polairud Polda NTB Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., mengonfirmasi keberhasilan operasi pencarian dan evakuasi tersebut. Penemuan korban terjadi setelah tim menyisir wilayah perairan sekitar lokasi kejadian sejak pagi hari. "Korban berhasil ditemukan sekitar pukul 10.30 WITA di sekitar Pantai Maik Anyir, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kombes Pol Boyke F.S. Samola. Sebelumnya, korban dilaporkan terseret gelombang saat beraktivitas di Pantai Komala Sari, Dusun Bagek Kembang, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 08.40 WITA. Pencarian hari kedua yang d...

H. W. Musyafirin Saat Jadi Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), (Tim) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL -  Lembaga National Politik NTB (NasPol NTB) melontarkan kritik keras terhadap proses penempatan H. W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen PT Bank NTB Syariah periode 2025-2029. NasPol NTB mempertanyakan proses seleksi hingga Musyafirin, yang diketahui merupakan mantan Bupati Sumbawa Barat (KSB) sekaligus mantan calon Wakil Gubernur NTB, dapat menduduki posisi strategis di salah satu badan usaha milik daerah tersebut. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi. Menurutnya, proses seleksi komisaris bank daerah harus benar-benar menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, profesionalitas, serta Good Corporate Governance (GCG). “Lolosnya Musyafirin ke kursi Komisaris Bank NTB Syariah bukan lagi sekadar persoalan keteledoran administrasi. Ini harus menjadi pertanyaan serius terhadap kualitas tata kelola...

MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL -  Tragedi tanah longsor di kawasan tambang emas ilegal Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu malam, 5 September 2026, yang menewaskan tiga penambang dan melukai enam lainnya, menjadi bukti telanjang carut-marutnya pengawasan pertambangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lembaga National Politik NTB (NasPol NTB) menilai insiden berdarah ini bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan dampak langsung dari pembiaran terstruktur terhadap praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kian menjamur. Sebagai lembaga yang berkomitmen mengawal seluruh aktivitas tata kelola sumber daya alam dan pertambangan di NTB sebagaimana termaktub dalam manifesto organisasinya-NasPol NTB secara tegas mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk menindak tegas dan menutup seluruh tambang ilegal tanpa tebang pilih. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menuding keberlangsungan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi secara terbuka hingga memakan korban jiwa ...

Mobil Truk di Kantor KPH Wilayah II saat Diambil Paksa oleh Warga, (Ist/Surya) LOMBOK TIMUR, SURYA POST - Insiden pengambilan paksa satu unit truk di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, publik menunggu keseriusan dan  ketegasan pengawasan kehutanan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bagaimana mungkin sebuah kendaraan yang diduga berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal menjadi objek pengambilan paksa di lingkungan kantor instansi kehutanan?, Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dan sejauh mana pengawasan terhadap asal-usul kayu yang diangkut kendaraan itu? Pemerhati Lingkungan, Syaokin mendesak KPH Wilayah II bersama aparat penegak hukum segera mengusut tuntas insiden yang terjadi pada Jumat (2/10/2026). Menurut Syaokin, persoalan ini bukan persoalan kendaraan yang dibawa keluar dari halaman kantor, melainkan menyangkut wibawa instansi, efektivitas pengawasan kehutanan, dan kepastian penegakan...

NASPOL NTB, Muhaimin dengan Tambang Rakyat Sumbawa Menelan Korban, Polisi Olah TKP di Tambang, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Nasional Politik (NASPOL) NTB mengkritik keras rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). NASPOL menilai regulasi tersebut jangan sampai membuka ruang bagi kapitalisasi sumber daya alam dengan mengatasnamakan koperasi. NASPOL NTB, Muhaimin mengatakan, semangat IPR seharusnya memberikan kedaulatan kepada masyarakat sekitar tambang, bukan justru menjadikan rakyat sebagai pekerja di atas sumber daya alamnya sendiri. “Jangan sampai koperasi hanya menjadi bendera, sementara modal, alat berat dan penguasaan usaha berada di tangan pemodal (Investor Asing),” tegasnya saat wawancara di Kedai Kopi, Kota Mataram. Sabtu, (03/10/26). Muhaimin juga mempertanyakan rencana tarif IPR sebesar Rp1,5 juta per hektare. Menurut mereka, biaya tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi koperasi yang benar-benar diba...

Praktisi Hukum Rosihan Zulby, SH, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Pembatasan keterangan lisan Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan dari praktisi hukum Rosihan Zulby, SH. Rosihan yang akrab disapa Sahabat Rosi mengaku menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi serta posisi Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Namun, dari perspektif hukum dan akademik, Rosihan menyatakan tidak sependapat apabila pembatasan keterangan lisan seorang ahli didasarkan pada pernyataan atau kritik yang sebelumnya disampaikan ahli tersebut di ruang publik. "Saya menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi. Namun, sebagai seorang yang berlatar belakang hukum, saya tidak sependapat dengan keputusan tersebut, khususnya apabila pembatasan keterangan lisan ahli didasarkan pada pernyataan atau kritik ahli terhadap proses persidangan yang disampaikannya di ruang pu...

BIMA, Media Dinamika Global.Id. - Polemik pergantian antarwaktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, memanas. Aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Desa Monggo Kecamatan Madapangga kabupaten Bima. (29/09/2026). Koordinator lapangan (Korlap I), Umardin, menyoroti proses pleno PAW anggota BPD keterwakilan gender yang diduga dilakukan secara tertutup dan tanpa diketahui masyarakat. Umardin menyebut proses tersebut sarat persoalan prosedural. Mereka menilai keputusan terkait PAW tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa transparansi dan pelibatan masyarakat. Massa aksi menyampaikan enam tuntutan: 1. Massa menolak hasil pleno anggota BPD Desa Monggo terkait keterwakilan gender karena dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui masyarakat. Massa juga mempersoalkan posisi Siti Rahmah, S.Sos., yang disebut sebagai anggota BPD keterwakilan gender dan calon tunggal dalam proses tersebut. 2. Massa mendesak pember...

Direktur PUKAD NTB dan Eks Bupati Sumbawa Barat, (Ist/Geogle) Mataram, Media Dinamika Global - Tiga pasar rakyat dibangun menggunakan anggaran negara, tetapi hingga tercatat dalam dokumen resmi pemerintah daerah belum beroperasi dan tidak memiliki pedagang. Kondisi ini memantik pertanyaan serius tentang kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada era kepemimpinan mantan Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. Pusat Kajian Anti Korupsi dan Demokrasi (PUKAD) NTB menyoroti keberadaan Pasar Ai Kangkung, Pasar Brang Rea, dan Pasar Brang Ene. Ketiganya bukan sekadar bangunan yang belum ramai. Persoalan utamanya adalah apakah uang rakyat yang digunakan untuk membangun fasilitas tersebut benar-benar menghasilkan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan pasar rakyat. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat periode 2021–2026, Pasar Ai Kangkung dan Pasar Brang Rea tercatat dibangun pada 2017. Sementara Pasa...

MATARAM, Media Dinamika Global - Polemik yang menyeret nama aktivis anti-narkoba Uswatun Hasanah alias Badai NTB kembali memanas. Di tengah bergulirnya persidangan perkara narkotika yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan mantan Kasat Resnarkoba AKP Malaungi, muncul sorotan tajam terhadap narasi mengenai dana Rp2 juta yang disebut pernah diberikan untuk kegiatan dialog publik. Ketua Gabungan Kawula Muda Bima-Dompu Pulau Lombok (GAKADA BIDOM Pulau Lombok), Arif Kurniadin, S.H., menilai persoalan dana kegiatan tersebut tidak semestinya dipakai untuk menggeser perhatian publik dari substansi perkara yang sedang diuji di pengadilan. Menurut Arif, publik harus mampu membedakan antara dana kegiatan yang disebut sebagai bantuan sponsor dengan dugaan aliran uang dalam perkara narkotika yang kini menjadi materi persidangan. “Jangan sampai isu Rp2 juta digoreng sedemikian rupa, sementara masyarakat justru kehilangan fokus terhadap fakta-fakta persidangan yang jauh...

Bima, Media Dinamika Global.Id - Seorang perempuan berinisial ESW (41), warga RT 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, mengalami luka berat setelah diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, H (40), Sabtu (26/9/2026). Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 06.40 Wita di RT 04 Desa Tambe. Korban mengalami sejumlah luka robek pada bagian tubuh setelah diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh suaminya.  Berdasarkan informasi yang diperoleh , peristiwa tersebut bermula sekira pukul 03.00 Wita. Saat itu, H diduga membuka telepon seluler milik istrinya dan menemukan percakapan WhatsApp yang diperkirakan merupakan komunikasi dengan laki-laki lain.  emosi dan pertengkaran antara pasangan suami istri tersebut. Beberapa jam kemudian, sekira pukul 06.40 Wita, H diduga mengambil pisau belati. Ia kemudian mengejar istrinya hingga korban berlari keluar rumah. Saat berada di pintu gerbang rumah, korban diduga ditusuk sebanyak dua kali o...

Ketua FORMAK NTB, Muhaimin dengan Background Logo FORMAK, (Ist/Surya) Mataram, Media Dinamika Global - Aroma dugaan permainan anggaran mencuat di tubuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pemeliharaan Jalan (UPTD BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa. Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FORMAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan akan melayangkan surat somasi terkait dugaan pengadaan fiktif, transaksi nominee atau pinjam nama, hingga dugaan penyaluran dana tunai yang disebut tidak tercatat dalam pembukuan resmi keuangan daerah. Ketua FORMAK NTB, Muhaimin, mengungkapkan bahwa dirinya menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka perlu segera diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Muhaimin menyebut dugaan persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumbawa yang berada di bawah UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB. “Berdasarkan hasil investigasi dan analisis kami, proyek...

MATARAM, Media Dinamika Global -  Upaya penindakan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Sumbawa berujung ricuh usai petugas gabungan mendapat perlawanan sengit dari kawanan pelaku dan kelompok massa terprovokasi. Insiden ini mengakibatkan seorang personel kepolisian mengalami luka bacok, sementara dari pihak kawanan pelaku terkena tembakan petugas. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 12.30 WITA di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda NTB yang dibackup personel Polsek Utan di bawah pimpinan Wakapolsek Ipda Made Aryoka awalnya tengah melakukan penyergapan terhadap target operasi (TO) berinisial P. Saat penggeledahan berlangsung dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dari saku celana pelaku P. Namun, situasi mendadak memanas ketika seorang pria berinisial P datang bersama rekan-rekannya ke tempat kejadian perkara (TKP). P diduga memp...

Mataram, Media Dinamika Global - Gerakan Nasionalis Anti Miras Nusa Tenggara Barat (GENAM NTB) melontarkan sorotan keras terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol (mikol) Golongan A di Hypermart yang berada di kawasan Epicentrum Mall Mataram. GENAM NTB menduga terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut dasar hukum, proses perizinan, lokasi penjualan, hingga pemenuhan seluruh persyaratan yang diwajibkan bagi pengecer minuman beralkohol Golongan A. Sorotan tersebut diarahkan kepada Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai instansi yang dipertanyakan terkait dasar penerbitan izin kegiatan usaha tersebut. GENAM NTB menilai persoalannya bukan sekadar apakah Hypermart memiliki izin atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah izin tersebut diterbitkan berdasarkan seluruh ketentuan yang berlaku dan apakah praktik penjualan di lapangan benar-benar sesuai dengan izin yang ...