 |
| PT DIU Mataram (Google), (Ist/Surya Ghempar) |
Mataram, Media Dinamika Global.Id – Aroma kejanggalan kembali menyeruak dari sejumlah proyek raksasa bernilai fantastis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, perusahaan PT DIU (DAMAI INDAH UTAMA) Mataram, tercatat berulang kali keluar sebagai pemenang tender proyek-proyek strategis yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Dominasi PT DIU Mataram dalam berbagai proyek jumbo di NTB memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Aktivis NTB, menilai, kondisi ini tidak wajar dan patut diduga di tengah komitmen pemerintah provinsi NTB yang selama ini menggaungkan transparansi dan persaingan usaha sehat dalam pengadaan barang dan jasa.
“Jika satu perusahaan terus-menerus menang proyek raksasa, ini patut dipertanyakan. Apakah proses tender benar-benar berjalan fair, atau diduga ada permainan di balik layar?,” tegas aktivis NTB saat ditemui sejumlah awak. Sabtu, (03/01/25).
Menurut Aktivis NTB, proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya membuka ruang persaingan yang luas bagi banyak para kontraktor. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan PT DIU seperti menjadi “langganan tetap” dalam proyek-proyek strategis daerah provinsi NTB.
"Sejumlah proyek raksasa dikerjakan oleh PT DIU Mataram yaitu, Proyek Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUP NTB), Proyek Bank NTB Syariah, dan sekarang sedang mengerjakan proyek pembangunan kantor Wali Kota Mataram (BALE MENTARAM) dengan anggaran ratusan miliar dan proyek lainnya," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa dominasi proyek raksasa tersebut berpotensi menimbulkan dugaan praktik monopoli, pengondisian tender, hingga berpotensi kerugian keuangan negara apabila kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan.
“Jangan sampai uang rakyat hanya berputar pada kelompok tertentu. Ini berbahaya bagi iklim demokrasi, ekonomi daerah, dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Atas kondisi itu, Aktivis NTB mendesak Kejati NTB dan Polda NTB untuk tidak tinggal diam dan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari proses lelang, dokumen administrasi, hingga pelaksanaan fisik proyek.
“Kejati dan Polda NTB harus hadir dan bertindak. Jangan menunggu laporan resmi, karena indikasinya sudah terang. Periksa semua pihak yang terlibat, baik dari penyedia jasa maupun oknum di internal pemerintahan,” desaknya.
Disini lain, kata Ucok bahwa PT DIU Mataram diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dana pokir "Siluman" DPRD NTB yang saat ini ditangani oleh Kejati.
"Kami juga mendesak Kejati NTB untuk segera memanggil dan periksa PT DIU Mataram diduga terlibat dalam kasus dana pokir tersebut, jikalau tidak maka, kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kejati dan Polda NTB," ancamnya.
Ditambahkan Ucok, ia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas sebagai bukti keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat, sekaligus memutus mata rantai dugaan praktik kotor dalam proyek-proyek raksasa di NTB.
"NTB harus bebas dari Kolusi, Korupsi Nepotisme (KKN)," harap Putra NTB ini.
Sementara, Pihak PT DIU Mataram belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak Media ini melalui Via WhatsAppnya, Senin, 05/01/25 sampai dengan hari ini. Kamis (08/01/25).
Dan pihak-pihak lain terkait hal tersebut belum juga bisa konfirmasi, hingga berita diterbitkan.
Redaksi ||