Media Dinamika Global

Mobil Truk di Kantor KPH Wilayah II saat Diambil Paksa oleh Warga, (Ist/Surya) LOMBOK TIMUR, SURYA POST - Insiden pengambilan paksa satu unit truk di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, publik menunggu keseriusan dan  ketegasan pengawasan kehutanan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bagaimana mungkin sebuah kendaraan yang diduga berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal menjadi objek pengambilan paksa di lingkungan kantor instansi kehutanan?, Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dan sejauh mana pengawasan terhadap asal-usul kayu yang diangkut kendaraan itu? Pemerhati Lingkungan, Syaokin mendesak KPH Wilayah II bersama aparat penegak hukum segera mengusut tuntas insiden yang terjadi pada Jumat (2/10/2026). Menurut Syaokin, persoalan ini bukan persoalan kendaraan yang dibawa keluar dari halaman kantor, melainkan menyangkut wibawa instansi, efektivitas pengawasan kehutanan, dan kepastian penegakan...

NASPOL NTB, Muhaimin dengan Tambang Rakyat Sumbawa Menelan Korban, Polisi Olah TKP di Tambang, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Nasional Politik (NASPOL) NTB mengkritik keras rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). NASPOL menilai regulasi tersebut jangan sampai membuka ruang bagi kapitalisasi sumber daya alam dengan mengatasnamakan koperasi. NASPOL NTB, Muhaimin mengatakan, semangat IPR seharusnya memberikan kedaulatan kepada masyarakat sekitar tambang, bukan justru menjadikan rakyat sebagai pekerja di atas sumber daya alamnya sendiri. “Jangan sampai koperasi hanya menjadi bendera, sementara modal, alat berat dan penguasaan usaha berada di tangan pemodal (Investor Asing),” tegasnya saat wawancara di Kedai Kopi, Kota Mataram. Sabtu, (03/10/26). Muhaimin juga mempertanyakan rencana tarif IPR sebesar Rp1,5 juta per hektare. Menurut mereka, biaya tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi koperasi yang benar-benar diba...

Praktisi Hukum Rosihan Zulby, SH, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Pembatasan keterangan lisan Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan dari praktisi hukum Rosihan Zulby, SH. Rosihan yang akrab disapa Sahabat Rosi mengaku menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi serta posisi Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Namun, dari perspektif hukum dan akademik, Rosihan menyatakan tidak sependapat apabila pembatasan keterangan lisan seorang ahli didasarkan pada pernyataan atau kritik yang sebelumnya disampaikan ahli tersebut di ruang publik. "Saya menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi. Namun, sebagai seorang yang berlatar belakang hukum, saya tidak sependapat dengan keputusan tersebut, khususnya apabila pembatasan keterangan lisan ahli didasarkan pada pernyataan atau kritik ahli terhadap proses persidangan yang disampaikannya di ruang pu...

BIMA, Media Dinamika Global.Id. - Polemik pergantian antarwaktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, memanas. Aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Desa Monggo Kecamatan Madapangga kabupaten Bima. (29/09/2026). Koordinator lapangan (Korlap I), Umardin, menyoroti proses pleno PAW anggota BPD keterwakilan gender yang diduga dilakukan secara tertutup dan tanpa diketahui masyarakat. Umardin menyebut proses tersebut sarat persoalan prosedural. Mereka menilai keputusan terkait PAW tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa transparansi dan pelibatan masyarakat. Massa aksi menyampaikan enam tuntutan: 1. Massa menolak hasil pleno anggota BPD Desa Monggo terkait keterwakilan gender karena dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui masyarakat. Massa juga mempersoalkan posisi Siti Rahmah, S.Sos., yang disebut sebagai anggota BPD keterwakilan gender dan calon tunggal dalam proses tersebut. 2. Massa mendesak pember...

Direktur PUKAD NTB dan Eks Bupati Sumbawa Barat, (Ist/Geogle) Mataram, Media Dinamika Global - Tiga pasar rakyat dibangun menggunakan anggaran negara, tetapi hingga tercatat dalam dokumen resmi pemerintah daerah belum beroperasi dan tidak memiliki pedagang. Kondisi ini memantik pertanyaan serius tentang kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada era kepemimpinan mantan Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. Pusat Kajian Anti Korupsi dan Demokrasi (PUKAD) NTB menyoroti keberadaan Pasar Ai Kangkung, Pasar Brang Rea, dan Pasar Brang Ene. Ketiganya bukan sekadar bangunan yang belum ramai. Persoalan utamanya adalah apakah uang rakyat yang digunakan untuk membangun fasilitas tersebut benar-benar menghasilkan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan pasar rakyat. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat periode 2021–2026, Pasar Ai Kangkung dan Pasar Brang Rea tercatat dibangun pada 2017. Sementara Pasa...

Bima, Media Dinamika Global.Id - Seorang perempuan berinisial ESW (41), warga RT 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, mengalami luka berat setelah diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, H (40), Sabtu (26/9/2026). Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 06.40 Wita di RT 04 Desa Tambe. Korban mengalami sejumlah luka robek pada bagian tubuh setelah diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh suaminya.  Berdasarkan informasi yang diperoleh , peristiwa tersebut bermula sekira pukul 03.00 Wita. Saat itu, H diduga membuka telepon seluler milik istrinya dan menemukan percakapan WhatsApp yang diperkirakan merupakan komunikasi dengan laki-laki lain.  emosi dan pertengkaran antara pasangan suami istri tersebut. Beberapa jam kemudian, sekira pukul 06.40 Wita, H diduga mengambil pisau belati. Ia kemudian mengejar istrinya hingga korban berlari keluar rumah. Saat berada di pintu gerbang rumah, korban diduga ditusuk sebanyak dua kali o...

Ketua FORMAK NTB, Muhaimin dengan Background Logo FORMAK, (Ist/Surya) Mataram, Media Dinamika Global - Aroma dugaan permainan anggaran mencuat di tubuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pemeliharaan Jalan (UPTD BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa. Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FORMAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan akan melayangkan surat somasi terkait dugaan pengadaan fiktif, transaksi nominee atau pinjam nama, hingga dugaan penyaluran dana tunai yang disebut tidak tercatat dalam pembukuan resmi keuangan daerah. Ketua FORMAK NTB, Muhaimin, mengungkapkan bahwa dirinya menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka perlu segera diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Muhaimin menyebut dugaan persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumbawa yang berada di bawah UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB. “Berdasarkan hasil investigasi dan analisis kami, proyek...

MATARAM, Media Dinamika Global -  Upaya penindakan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Sumbawa berujung ricuh usai petugas gabungan mendapat perlawanan sengit dari kawanan pelaku dan kelompok massa terprovokasi. Insiden ini mengakibatkan seorang personel kepolisian mengalami luka bacok, sementara dari pihak kawanan pelaku terkena tembakan petugas. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 12.30 WITA di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda NTB yang dibackup personel Polsek Utan di bawah pimpinan Wakapolsek Ipda Made Aryoka awalnya tengah melakukan penyergapan terhadap target operasi (TO) berinisial P. Saat penggeledahan berlangsung dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dari saku celana pelaku P. Namun, situasi mendadak memanas ketika seorang pria berinisial P datang bersama rekan-rekannya ke tempat kejadian perkara (TKP). P diduga memp...

Mataram, Media Dinamika Global - Gerakan Nasionalis Anti Miras Nusa Tenggara Barat (GENAM NTB) melontarkan sorotan keras terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol (mikol) Golongan A di Hypermart yang berada di kawasan Epicentrum Mall Mataram. GENAM NTB menduga terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut dasar hukum, proses perizinan, lokasi penjualan, hingga pemenuhan seluruh persyaratan yang diwajibkan bagi pengecer minuman beralkohol Golongan A. Sorotan tersebut diarahkan kepada Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai instansi yang dipertanyakan terkait dasar penerbitan izin kegiatan usaha tersebut. GENAM NTB menilai persoalannya bukan sekadar apakah Hypermart memiliki izin atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah izin tersebut diterbitkan berdasarkan seluruh ketentuan yang berlaku dan apakah praktik penjualan di lapangan benar-benar sesuai dengan izin yang ...