GAKADA BIDOM Resmi Laporkan Soal Bripka Abdul Hamid ke Polda NTB, Desak Kejelasan DPO Firdaus dengan BB 535 Gram

GAKADA BIDOM Resmi Laporkan Soal Bripka Abdul Hamid ke Polda NTB, Desak Kejelasan DPO Firdaus dengan BB 535 Gram

Media Dinamika Global      

GAKADA BIDOM Pulau Lombok saat di Direktorat
Reserse Narkoba Polda NTB, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok resmi menyampaikan laporan sekaligus desakan tindak lanjut penegakan hukum kepada Polda NTB, Senin (10/8/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dua isu yang menjadi sorotan publik dalam penanganan perkara narkotika di wilayah Bima, yakni informasi mengenai keberadaan dan status hukum Bripka Abdul Hamid, serta keberadaan Firdaus, seorang tersangka yang menurut GAKADA BIDOM telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan barang bukti sabu seberat 535 gram.

GAKADA BIDOM menilai dua persoalan tersebut membutuhkan penjelasan resmi aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi spekulasi dan ketidakpercayaan publik.

Ketua Umum GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, mengatakan pihaknya datang ke Polda NTB untuk meminta kepastian atas informasi yang selama ini beredar di masyarakat dan media sosial, khususnya mengenai kabar bahwa Bripka Abdul Hamid diduga telah diamankan atau ditangkap.

Namun, menurut Arif, perwakilan GAKADA BIDOM tidak memperoleh kesempatan bertemu dengan Ditresnarkoba, Humas maupun Propam Polda NTB.

“Menurut informasi yang beredar luas, Bripka Abdul Hamid sudah diamankan dan ditangkap. Namun ketika kami datang untuk memastikan kebenarannya secara resmi, pintu ditutup dan jawaban dihindari,” tegas Arif.

Ia mempertanyakan mengapa informasi yang menyangkut perkara narkotika dan nama seorang anggota Polri tersebut belum mendapatkan penjelasan terbuka dari institusi yang berwenang.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar isu di media sosial. GAKADA BIDOM mengklaim memiliki dasar berupa dokumen perkara yang menurut mereka memuat nama Bripka Abdul Hamid.

Nama Abdul Hamid Disebut dalam Berkas Perkara

Dalam laporan yang disampaikan kepada Polda NTB, GAKADA BIDOM menyebut nama Bripka Abdul Hamid tercantum dalam berkas perkara, termasuk dalam surat dakwaan perkara yang menyeret Terdakwa Abdul Hamid alias Boy dan Terdakwa Ais serta keterangan saksi mantan Kasat Narkoba Malaungi di Pengadilan Negeri Bima.

GAKADA BIDOM meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada munculnya nama dalam dokumen perkara, tetapi melakukan verifikasi dan pemeriksaan sesuai prosedur hukum apabila memang terdapat indikasi keterlibatan.

Arif menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun kesimpulan sendiri. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah jawaban resmi dari institusi penegak hukum.

“Jika bukti tertulis dalam berkas perkara saja tidak dijawab, sementara isu tersebut sudah diketahui publik, wajar masyarakat bertanya: apa yang sebenarnya terjadi?” ujarnya.

DPO Firdaus dan BB 535 Gram Juga Dipersoalkan

Selain persoalan Bripka Abdul Hamid, GAKADA BIDOM mendesak Polda NTB memberikan penjelasan mengenai keberadaan Firdaus, yang menurut organisasi tersebut telah berstatus DPO dalam perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 535 gram.

GAKADA BIDOM menyebut Firdaus telah menjadi DPO sejak Juli 2026. Namun hingga laporan tersebut disampaikan, pihaknya menilai belum memperoleh informasi terbuka mengenai perkembangan pencarian dan upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan.

Persoalan ini dinilai penting karena menyangkut penanganan perkara narkotika dengan jumlah barang bukti yang signifikan.

GAKADA BIDOM meminta Polda NTB mengambil langkah konkret dan memastikan proses pengejaran terhadap DPO dilakukan secara serius, terukur, serta sesuai ketentuan hukum.

Desak Evaluasi Kasat Narkoba hingga Kapolres Kabupaten Bima

Tidak hanya meminta penjelasan, GAKADA BIDOM juga melayangkan desakan keras terhadap jajaran penegak hukum di wilayah Kabupaten Bima.

Mereka meminta Kasat Narkoba dan Kapolres Kabupaten Bima dievaluasi, bahkan mendesak pencopotan apabila pemeriksaan internal nantinya membuktikan adanya kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

GAKADA BIDOM menyatakan tuntutannya bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai, melainkan untuk memastikan seluruh pihak yang berwenang bekerja secara profesional dan transparan.

GAKADA BIDOM menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Polda NTB.

1. Meminta Polda NTB memanggil dan memeriksa Bripka Abdul Hamid serta memberikan penjelasan resmi mengenai status dan keberadaannya apabila informasi penangkapan tersebut benar.

2. Meminta Polda NTB mengambil alih dan mengendalikan secara langsung upaya pencarian serta penangkapan DPO Firdaus.

3. meminta evaluasi terhadap Kasat Narkoba dan Kapolres Kabupaten Bima terkait penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan pencopotan apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.

Jumat Dijadikan Momentum “Jihad Lawan Narkoba” berjilid-jilid.

GAKADA BIDOM menegaskan laporan tersebut tidak akan berhenti sebagai surat yang masuk ke meja birokrasi.

Arif dari GAKADA BIDOM Pulau Lombok secara tegas akan mengawal persoalan tersebut melalui aksi rutin setiap hari Jumat di Mapolda NTB.

Mulai Jumat mendatang, GAKADA BIDOM menyatakan akan hadir setiap Jumat siang untuk menyuarakan pemberantasan narkoba, meminta transparansi penanganan perkara, serta mengawal tuntutan mereka sampai mendapatkan kejelasan.

“Selama belum ada jawaban resmi, belum ada tindakan nyata, dan belum ada kejelasan yang transparan, setiap Jumat kami ada di sana. Kami tidak akan pergi. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang,” tegas Arif.

Ia menambahkan, gerakan tersebut akan dilakukan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam melawan peredaran narkotika dan mengawal penegakan hukum.

Meski demikian, seluruh informasi mengenai status Bripka Abdul Hamid, proses hukum terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara, serta keberadaan DPO Firdaus tetap membutuhkan konfirmasi resmi dari Polda NTB dan aparat penegak hukum terkait.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda NTB mengenai kabar penangkapan Bripka Abdul Hamid, perkembangan pengejaran DPO Firdaus.

Redaksi |

2 Tahun Lebih Mengendap!, Korban Desak Polres Dompu Amankan Kades Mbuju 1X24 Jam

2 Tahun Lebih Mengendap!, Korban Desak Polres Dompu Amankan Kades Mbuju 1X24 Jam

Media Dinamika Global      

Saat Kades ambil bibit dan surat pernyataan ditandangi oleh Kades, (Ist/MDG)

DOMPU, Media Dinamika Global - Laporan dugaan tunggakan pembayaran 74 dus bibit jagung senilai Rp155,4 juta yang menyeret Kepala Desa Mbuju, Sulaiman, kembali memanas. Dua tahun lebih berjalan, pelapor Taajudin mempertanyakan kepastian hukum perkara tersebut.

Taajudin menyebut, dalam proses mediasi sebelumnya, pihak terlapor disebut telah mengakui menerima bibit dan menyatakan kesediaan menyelesaikan pembayaran. Namun, dari total nilai yang dipersoalkan, baru sekitar Rp27 juta yang disebut telah dikembalikan.

Sementara sisa kewajiban dijanjikan lunas paling lambat Maret 2026. Kini sudah Agustus, tetapi menurut Taajudin, penyelesaian tersebut belum juga terealisasi.

“Kalau bukti sudah ada dan proses hampir dua tahun, apa lagi yang ditunggu,” tegas Taajudin kepada wartawan, Senin (10/8/2026). Ia meminta polisi tidak membiarkan laporan masyarakat menggantung tanpa kepastian.

Tak hanya soal pembayaran, Taajudin juga mengaku mendapat dugaan ancaman ketika berupaya menghadirkan sejumlah petani yang disebut mengetahui perkara tersebut sebagai saksi. Ia meminta kepolisian turun tangan dan memastikan proses pemeriksaan saksi berjalan sesuai prosedur.

Kini desakan diarahkan langsung kepada Polres Dompu. Taajudin meminta dalam 1×24 jam ada langkah konkret terhadap perkara tersebut - memeriksa pihak-pihak terkait, mendalami keterangan saksi dan menentukan arah proses hukum berdasarkan alat bukti.

“Kalau memang cukup bukti, proses. Kalau belum, lakukan pendalaman. Jangan diam. Masyarakat membutuhkan kepastian,” pungkasnya.

Polres Dompu belum memberikan tanggapan resmi, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Satresnarkoba Polres Dompu Ungkap Kasus Non To OPS Antik Rinjani 2026, Amankan 3,34 Gram Sabu di Desa Woko

Satresnarkoba Polres Dompu Ungkap Kasus Non To OPS Antik Rinjani 2026, Amankan 3,34 Gram Sabu di Desa Woko

Media Dinamika Global      

DOMPU, Media Dinamika Global - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dompu kembali berhasil mengungkap tindak pidana narkotika. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang laki-laki terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,34 gram.

Pengungkapan tersebut berlangsung pada Sabtu, 8 Agustus 2026 sekitar pukul 15.20 Wita, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.

Kegiatan dipimpin oleh KBO Satresnarkoba Polres Dompu IPTU Sumaharto, setelah sebelumnya Kasat Resnarkoba Polres Dompu IPTU Rahmadun Siswadi, S.H., memerintahkan Tim Opsnal Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut.

Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial F, laki-laki berusia 26 tahun, pekerjaan petani/pekebun, serta MF, laki-laki berusia 24 tahun, belum bekerja. Keduanya merupakan warga Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.

Kasatresnarkoba Polres Dompu IPTU Rahmadun Siswadi, S.H., membenarkan adanya pengungkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh personel Satresnarkoba dengan melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan.

“Benar, Satresnarkoba Polres Dompu telah melakukan pengungkapan kasus narkotika di wilayah Desa Woko. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kami tindak lanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya tim memastikan keberadaan target di sebuah gubuk,” ujar IPTU Rahmadun Siswadi.

Setelah memastikan keberadaan kedua terduga di lokasi, tim yang dipimpin IPTU Sumaharto bergerak menuju gubuk tersebut dan mengamankan F dan MF yang saat itu sedang berada di dalam gubuk.

Sebelum dilakukan penggeledahan, petugas terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas kepada para terduga dan saksi umum. Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Di antaranya narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3,34 gram yang ditemukan dalam beberapa plastik klip, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika.

Selain sabu, petugas juga mengamankan satu buah jaket hoodie warna biru dongker, satu kotak rokok Twizz, dua buah bong atau alat hisap lengkap, plastik klip sisa pakai, tiga buah korek api gas, dua buah sumbu, pipet sedotan yang telah dimodifikasi sebagai sekop, tutup botol yang telah dimodifikasi sebagai alat hisap, serta selang penghubung alat hisap.

Petugas turut mengamankan satu buah kunci kontak sepeda motor dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 6709 NK.

“Seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Dompu untuk kepentingan proses penyidikan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga, mendalami asal-usul barang, serta melakukan pengembangan lebih lanjut,” jelas IPTU Rahmadun Siswadi.

Terhadap kedua terduga, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika, membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut.

Kasi Humas menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Dompu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Dompu.

“Bapak Kapolres Dompu membenarkan adanya pengungkapan kasus narkotika tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen Polres Dompu dalam memberantas peredaran narkotika, termasuk melalui pengungkapan kasus yang berasal dari informasi masyarakat,” ujar IPTU I Nyoman Suardika.

Menurutnya, Polres Dompu akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Polres Dompu mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari peredaran narkotika,” pungkasnya.

Selanjutnya, Satresnarkoba Polres Dompu masih melakukan serangkaian proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan terduga, penyelidikan terhadap sumber barang narkotika, gelar perkara, serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Redaksi |

Polres Dompu Limpahkan Kasus Penggelapan ke Kejari

Polres Dompu Limpahkan Kasus Penggelapan ke Kejari

Media Dinamika Global      

DOMPU, Media Dinamika Global - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Dompu melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II dalam perkara tindak pidana penggelapan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Dompu, Jumat (7/8/2026).

Pelaksanaan pelimpahan tahap II tersebut berlangsung sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu. Kegiatan dilakukan oleh personel Unit I Pidum A Sat Reskrim Polres Dompu yang dipimpin BRIPKA Sahril Anhar, S.H., bersama sejumlah anggota.

Dalam kegiatan tersebut, personel menyerahkan dua orang tersangka kepada JPU untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka masing-masing berinisial A, laki-laki berusia 53 tahun, dan NP, perempuan berusia 49 tahun.

Pelimpahan tersangka tersebut diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Graceline Hartati, S.H. Seluruh rangkaian kegiatan tahap II berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Kasat Reskrim Polres Dompu IPTU Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan tahap II merupakan bagian dari proses penanganan perkara setelah tahapan penyidikan dinyatakan lengkap, sehingga tersangka selanjutnya diserahkan kepada JPU untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pelimpahan tahap II ini merupakan bentuk keseriusan penyidik dalam menyelesaikan setiap perkara secara profesional, transparan dan sesuai prosedur. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik melaksanakan penyerahan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan,” ujar IPTU Fitrawan.

Ia menambahkan, seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan tetap mengedepankan profesionalitas dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika, membenarkan adanya kegiatan pelimpahan tersangka tahap II tersebut.

“Kegiatan pelimpahan tersangka tahap II oleh Sat Reskrim Polres Dompu kepada Kejaksaan Negeri Dompu merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Polres Dompu memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku,” jelas IPTU I Nyoman Suardika.

Kasi Humas juga menyampaikan bahwa Polres Dompu akan terus meningkatkan profesionalitas dalam penanganan setiap perkara serta menjalin koordinasi dan sinergitas dengan pihak Kejaksaan Negeri Dompu guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Seluruh rangkaian pelaksanaan pelimpahan tersangka tahap II berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

Redaksi |

Sat Resnarkoba Polres Dompu Limpahkan Kasus Narkotika ke Kejaksaan

Sat Resnarkoba Polres Dompu Limpahkan Kasus Narkotika ke Kejaksaan

Media Dinamika Global      

DOMPU, Media Dinamika Global - Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Dompu, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/17/IV/2026/SPKT.Sat.Resnarkoba/Polres.Dompu/Polda NTB, tanggal 6 April 2026.

Pelimpahan berlangsung sekitar pukul 16.45 Wita, bertempat di Ruangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dompu. Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Resnarkoba Polres Dompu menyerahkan tersangka berinisial MA beserta barang bukti kepada JPU untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pelimpahan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Sat Resnarkoba Polres Dompu IPDA ADAM dan berakhir sekitar pukul 18.00 Wita dalam keadaan aman dan lancar.

Kasat Resnarkoba Polres Dompu IPTU Rahmadun Siswadi, S.H. menyampaikan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari komitmen Sat Resnarkoba Polres Dompu dalam menuntaskan setiap perkara tindak pidana narkotika secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika, membenarkan adanya pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut.

“Pelimpahan Tahap II ini merupakan rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba Polres Dompu. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya perkara tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar IPTU I Nyoman Suardika.

Kasi Humas menegaskan bahwa Polres Dompu akan terus berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika serta mendukung proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.

Seluruh rangkaian kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.

Redaksi |

GAKADA BIDOM Desak Kapolda NTB Segera Panggil dan Periksa Bripka Abdul Hamid, Bukti Petunjuk Sudah Jelas

GAKADA BIDOM Desak Kapolda NTB Segera Panggil dan Periksa Bripka Abdul Hamid, Bukti Petunjuk Sudah Jelas

Media Dinamika Global      

GAKADA BIDOM Pulau Lombok, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) agar segera memanggil dan memeriksa Bripka Abdul Hamid, yang menurut mereka namanya tercantum dalam sejumlah berkas dakwaan perkara narkotika.

Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, menegaskan bahwa kemunculan nama yang sama dalam beberapa berkas perkara tidak boleh diabaikan. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti setiap petunjuk yang muncul dalam proses peradilan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.

"Jika benar nama yang bersangkutan berkali-kali muncul dalam berkas dakwaan dengan uraian peran tertentu, maka penyidik wajib mengembangkan fakta tersebut. Jangan sampai hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan aparat sendiri," tegas Arif, Rabu (5/8/2026).

GAKADA BIDOM mengutip pandangan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Bima, Dr. Hajairin, SH., MH., yang menyatakan bahwa kemunculan nama beserta uraian perannya secara berulang dalam lebih dari satu berkas perkara dapat menjadi bukti petunjuk yang layak dikembangkan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan hukum.

Arif menilai, jika pada perkara-perkara sebelumnya aparat kepolisian mampu mengembangkan penyidikan hingga menyeret sejumlah pejabat kepolisian, maka prinsip penegakan hukum yang sama harus diterapkan kepada siapa pun tanpa pengecualian.

"Jangan ada standar ganda dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, siapa pun yang namanya muncul dalam dokumen perkara dan diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya.

Menurut GAKADA BIDOM, pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika tidak selalu bergantung pada barang bukti fisik. Rangkaian keterangan dalam dakwaan, dokumen, alat bukti elektronik, maupun fakta-fakta persidangan dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

Atas dasar itu, GAKADA BIDOM meminta Kapolda NTB membuka proses penanganan perkara secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dipertaruhkan. Publik tentu berharap setiap informasi yang muncul dalam dokumen resmi pengadilan ditindaklanjuti secara objektif, tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap siapa pun," kata Arif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polda NTB maupun Bripka Abdul Hamid terkait desakan tersebut. Media Dinamika Global masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan sesuai kaidah jurnalistik.

Redaksi

Tambang Emas Ilegal Bukit Dundang Loteng Diduga Dilindungi BKSDA dan APH, Lidik NTB Minta Tambang Ditutup

Tambang Emas Ilegal Bukit Dundang Loteng Diduga Dilindungi BKSDA dan APH, Lidik NTB Minta Tambang Ditutup

Media Dinamika Global      

Tambang Emas Ilegal Bukit Dundang Kab. Lombok Tengah, (Ist/Tim)

Lombok Tengah, Media Dinamika Global - Aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Prabu Dundang, Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan Nusa Tenggara Barat (LIDIK NTB).

Ketua LIDIK NTB, Sahabudin, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktivitas tambang ilegal tersebut, termasuk menyelidiki dugaan adanya oknum yang memberikan perlindungan terhadap praktik penambangan di kawasan konservasi milik negara.

Menurut Sahabudin, aktivitas tambang ilegal tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena berlangsung di kawasan yang memiliki status perlindungan dan bahkan telah menelan korban jiwa. Seorang penambang bernama Hemaldi (39) dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun longsor saat melakukan aktivitas penggalian.

Berdasarkan informasi yang berkembang, lokasi tambang berada di tebing pantai kawasan TWA Prabu Dundang dan hanya dapat diakses menggunakan perahu kecil sekitar lima menit dari bibir pantai. Kawasan tersebut berada dalam wilayah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat.

Sahabudin mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap kawasan konservasi tersebut. Ia menilai, aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung di tanah negara seharusnya dapat dicegah apabila pengawasan dilakukan secara maksimal.

"Kami meminta aparat mengusut secara transparan dugaan adanya praktik uang pengamanan maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Apabila terdapat oknum yang terlibat, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sahabudin. Senin, (3/8/26).

Tambang Emas Ilegal Bukit Dundang Kab. Lombok Tengah, (Ist/Tim)

Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas penambangan ilegal di kawasan TWA Prabu Dundang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada 2018 dan 2022, aparat gabungan dari Balai Gakkum Kehutanan, BKSDA NTB, dan Polda NTB pernah melakukan penertiban di lokasi yang sama. Namun, aktivitas tersebut kembali muncul hingga mengakibatkan korban jiwa.

Atas kondisi tersebut, LIDIK NTB meminta Polda NTB melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk mengevaluasi sistem pengawasan kawasan konservasi.

Selain itu, LIDIK NTB juga mendesak Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan untuk segera mengambil langkah tegas terhadap para pelaku penambangan ilegal dan mengusut apabila terdapat oknum aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

Sahabudin menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut hingga tuntas demi menjaga kawasan konservasi dari kerusakan lingkungan dan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak BKSDA NTB maupun aparat penegak hukum terkait dugaan yang disampaikan LIDIK NTB. (RED).

Sat Resnarkoba Polres Dompu Limpahkan Tersangka dan BB Kejaksaan

Sat Resnarkoba Polres Dompu Limpahkan Tersangka dan BB Kejaksaan

Media Dinamika Global      

Dompu, Media Dinamika Global - Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Dompu, Senin (3/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 16.45 Wita di ruang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dompu tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/16/IV/2026/SPKT.Sat.Resnarkoba/Polres Dompu/Polda NTB, tanggal 2 April 2026.

Pelimpahan tersangka berinisial R beserta barang bukti dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Dompu kepada JPU dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II IPDA Syahrir, S.Sos. Setelah seluruh proses administrasi dan penyerahan dinyatakan lengkap, kegiatan berakhir sekitar pukul 18.20 Wita.

Kasat Resnarkoba Polres Dompu IPTU Rahmadun Siswadi, S.H., menyampaikan bahwa pelimpahan Tahap II merupakan bagian penting dalam rangkaian proses penegakan hukum setelah penyidikan perkara dinyatakan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bentuk tindak lanjut penyidikan sekaligus memastikan proses hukum perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kami berkomitmen menangani setiap perkara narkotika secara profesional, transparan dan sesuai prosedur hukum,” ujar IPTU Rahmadun Siswadi.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani serta memastikan tersangka dan barang bukti dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan sesuai kewenangannya.

“Polres Dompu melalui Sat Resnarkoba akan terus melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika, mengapresiasi pelaksanaan pelimpahan Tahap II yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Dompu.

“Pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan wujud keseriusan Polres Dompu dalam menyelesaikan setiap perkara secara tuntas dan sesuai mekanisme hukum. Kami berharap proses hukum selanjutnya dapat berjalan lancar hingga memperoleh kepastian hukum,” jelas IPTU I Nyoman Suardika.

Kasi Humas menegaskan bahwa Polres Dompu akan terus bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Dompu dalam penanganan perkara, khususnya dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Dompu.

Kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti Tahap II tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar.

Redaksi |

Edarkan Sabu 20,46 Gram, Seorang Pria Diamankan Polres Dompu

Edarkan Sabu 20,46 Gram, Seorang Pria Diamankan Polres Dompu

Media Dinamika Global      

DOMPU, NTB, Media Dinamika Global - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dompu kembali mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Dompu.

Pengungkapan tersebut berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026 sekitar pukul 01.20 WITA, di sebuah rumah yang berada di Lingkungan Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam pengungkapan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu yang dipimpin Kasat Resnarkoba IPTU RAHMADUN SISWADI, S.H. mengamankan seorang laki-laki berinisial MD (49), warga Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu.

Dari hasil penggeledahan yang disaksikan dua orang saksi umum, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,46 gram, beberapa klip transparan, alat hisap (bong), korek api gas modifikasi, gunting, pipet modifikasi, tutupan botol modifikasi serta dua unit telepon seluler merek Oppo dan Vivo.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa rumah tersebut diduga sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan terduga beserta lokasi yang dimaksud.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan informasi dinyatakan valid, tim bergerak menuju lokasi dan mengamankan terduga MD yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sesuai prosedur dengan menghadirkan saksi umum dan terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas,” jelas IPTU RAHMADUN.

Kasat Resnarkoba menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga serta pendalaman untuk mengungkap sumber barang haram tersebut dan jaringan peredarannya.

Atas perbuatannya, terduga dipersangkakan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika, membenarkan adanya pengungkapan tersebut.

“Kami membenarkan bahwa Satresnarkoba Polres Dompu telah mengungkap dugaan tindak pidana narkotika dengan mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti yang diduga sabu dengan berat bruto 20,46 gram. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat,” ujar IPTU I Nyoman Suardika.

Ia menegaskan bahwa Polres Dompu berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Polres Dompu akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika. Kami mengimbau masyarakat agar tidak takut memberikan informasi kepada pihak kepolisian demi menciptakan Kabupaten Dompu yang aman dan bebas dari peredaran narkoba,” pungkasnya.

Redaksi |