FORMAK NTB Akan Somasi UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbawa, Dugaan Pinjam Nama dan Aliran Dana Proyek Jalan dan Jembatan

FORMAK NTB Akan Somasi UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbawa, Dugaan Pinjam Nama dan Aliran Dana Proyek Jalan dan Jembatan

Media Dinamika Global      

Ketua FORMAK NTB, Muhaimin dengan Background
Logo FORMAK, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Aroma dugaan permainan anggaran mencuat di tubuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pemeliharaan Jalan (UPTD BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa. Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FORMAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan akan melayangkan surat somasi terkait dugaan pengadaan fiktif, transaksi nominee atau pinjam nama, hingga dugaan penyaluran dana tunai yang disebut tidak tercatat dalam pembukuan resmi keuangan daerah.

Ketua FORMAK NTB, Muhaimin, mengungkapkan bahwa dirinya menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka perlu segera diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Muhaimin menyebut dugaan persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumbawa yang berada di bawah UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.

“Berdasarkan hasil investigasi dan analisis kami, proyek tersebut diduga kuat terjadi sejumlah kejanggalan di berbagai titik lokasi pekerjaan,” ujar Muhaimin saat ditemui awak media di salah satu kedai kopi di Kota Mataram. Selasa (22/09/26).

Menurut Muhaimin, persoalan yang ditemukan FORMAK bukan persoalan administrasi, melainkan diduga menyentuh pola pengelolaan anggaran yang perlu dibuka secara terang kepada publik.

Dugaan Pengadaan Fiktif dan Pinjam Nama

Muhaimin menyoroti dugaan penggunaan badan usaha tertentu sebagai penyedia dalam transaksi pengadaan. Ia menyebut CV AN dan CV ST sebagai pihak yang menurut hasil penelusuran FORMAK perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi.

Ia mengklaim terdapat pengakuan dari pihak mandor yang menyatakan tidak pernah menyuplai bahan, material, BBM maupun melaksanakan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak belanja UPTD.

“Dokumen transaksi diduga dibuat hanya sebagai formalitas pencairan anggaran,” kata Muhaimin.

Lebih jauh Muhaimin, FORMAK menduga terdapat skema fee pinjam nama (nominee). Dalam skema yang disampaikan Muhaimin, penyedia atau mandor disebut menerima pencairan dana APBD, kemudian dipotong pajak dan mengambil komitmen fee sekitar 3 persen atas penggunaan nama atau badan hukum.

Setelah itu, menurut keterangan yang diterima FORMAK, sisa dana tunai diduga diserahkan kembali kepada oknum tertentu di lingkungan UPTD.

Dana Tunai Diduga Mengalir ke Sejumlah Pihak

Tudingan yang lebih serius disampaikan Muhaimin terkait dugaan aliran uang tunai yang disebut berlangsung di luar prosedur resmi.

Ia menyebut terdapat dugaan penyerahan sisa dana hasil transaksi kepada oknum staf pemeliharaan berinisial MF dan oknum staf keuangan berinisial LT.

“Uang dari belanja bahan atau material, alat bantu dan BBM kemudian diteruskan kepada Kepala UPTD untuk dibelanjakan secara mandiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhaimin menyebut dana yang berkaitan dengan belanja upah diduga dibagikan secara tunai kepada tujuh pengamat UPTD yang bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan.

Jika benar, kata dia, pola tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pencairan, pertanggungjawaban, serta pengawasan penggunaan APBD.

FORMAK NTB menilai dugaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai isu di ruang publik. Jika terdapat bukti transaksi yang tidak sesuai pekerjaan sebenarnya, menurut mereka, persoalan tersebut harus diperiksa secara terbuka oleh aparat dan instansi berwenang.

“Berdasarkan data yang kami peroleh dan temuan di lapangan, kami akan melayangkan surat somasi kepada UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbawa,” tegas Muhaimin.

Ia menambahkan, pihaknya menduga terdapat manipulasi dokumen pengadaan serta aliran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

“Pihak-pihak terkait diduga memanipulasi dokumen pengadaan dan aliran dana secara tidak sah berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.

Diakhir disampaikan Muhaimin, dalam waktu dekat juga, FORMAK NTB akan melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar pihak-pihak terkait dipanggil, diproses, dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Pihak-pihak terkait diduga memanipulasi dukumen hingga merugikan uang negara," tutupnya.

Pihak-pihak UPTD BPJP Wilayah Pulau Sumbaw belum bisa dikonfirmasi, hingga berita diterbitkan dan awak media ini terus berupaya untuk meminta tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.

Redaksi |

Penindakan TO Narkoba di Utan Sumbawa Diwarnai Perlawanan, Polisi Terluka Disabet Parang

Penindakan TO Narkoba di Utan Sumbawa Diwarnai Perlawanan, Polisi Terluka Disabet Parang

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Upaya penindakan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Sumbawa berujung ricuh usai petugas gabungan mendapat perlawanan sengit dari kawanan pelaku dan kelompok massa terprovokasi. Insiden ini mengakibatkan seorang personel kepolisian mengalami luka bacok, sementara dari pihak kawanan pelaku terkena tembakan petugas.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 12.30 WITA di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda NTB yang dibackup personel Polsek Utan di bawah pimpinan Wakapolsek Ipda Made Aryoka awalnya tengah melakukan penyergapan terhadap target operasi (TO) berinisial P.

Saat penggeledahan berlangsung dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dari saku celana pelaku P. Namun, situasi mendadak memanas ketika seorang pria berinisial P datang bersama rekan-rekannya ke tempat kejadian perkara (TKP).

P diduga memprovokasi rekan-rekannya dan mengerahkan rekan-rekannya yang membawa senjata tajam jenis parang untuk menyerang petugas gabungan. Untuk mengendalikan situasi, personel sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Meski begitu, perlawanan terus terjadi sehingga petugas harus mempertahankan diri dan mundur secara teratur.

Dalam aksi penyerangan tersebut, Kanit Tim Gabungan dari Ditresnarkoba Polda NTB mengalami luka sabetan parang. Di sisi lain, tindakan tegas dan terukur terpaksa diambil petugas terhadap kawanan pelaku yang menyerang hingga mengakibatkan adanya korban terkena tembakan.

Dirresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj, membenarkan kejadian penyerangan serta jatuhnya korban dalam tugas penindakan narkoba tersebut. Ia menegaskan bahwa Polda NTB bertanggung jawab penuh atas insiden ini.

"Seluruh biaya perawatan medis, baik untuk personel kami yang terluka maupun dari pihak masyarakat/kawanan pelaku, sepenuhnya ditanggung oleh Polda NTB," tegas Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj.

Saat ini barang bukti telah berhasil diamankan, dan seluruh personel telah dievakuasi ke Mapolres Sumbawa untuk pengamanan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga tengah melakukan pengerahan tim guna mengusut tuntas aksi penyerangan dan provokasi massa tersebut.

Redaksi |

Izin Penjualan Mikol Hypermart Dipertanyakan, GENAM NTB: Jangan Jadikan Izin Tameng!

Izin Penjualan Mikol Hypermart Dipertanyakan, GENAM NTB: Jangan Jadikan Izin Tameng!

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Gerakan Nasionalis Anti Miras Nusa Tenggara Barat (GENAM NTB) melontarkan sorotan keras terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol (mikol) Golongan A di Hypermart yang berada di kawasan Epicentrum Mall Mataram.

GENAM NTB menduga terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut dasar hukum, proses perizinan, lokasi penjualan, hingga pemenuhan seluruh persyaratan yang diwajibkan bagi pengecer minuman beralkohol Golongan A.

Sorotan tersebut diarahkan kepada Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai instansi yang dipertanyakan terkait dasar penerbitan izin kegiatan usaha tersebut.

GENAM NTB menilai persoalannya bukan sekadar apakah Hypermart memiliki izin atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah izin tersebut diterbitkan berdasarkan seluruh ketentuan yang berlaku dan apakah praktik penjualan di lapangan benar-benar sesuai dengan izin yang diberikan?

“Kami tidak sedang memvonis Hypermart melakukan pelanggaran hukum. Kami meminta pemerintah membuka dan memeriksa seluruh dasar perizinannya. Jangan sampai keberadaan izin kemudian dianggap sebagai tameng untuk mengabaikan ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi,” tegas GENAM NTB.

Menurut GENAM NTB, Pemerintah Kota Mataram tidak cukup hanya menunjukkan adanya dokumen perizinan. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan, bagaimana proses verifikasinya, serta apakah lokasi dan praktik penjualan mikol tersebut telah memenuhi ketentuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Mataram.

Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi salah satu regulasi yang menurut GENAM NTB perlu dijadikan rujukan dalam pemeriksaan.

Di sisi lain, GENAM NTB juga menyoroti ketentuan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 33 Tahun 2025.

Karena itu, GENAM NTB meminta pemerintah tidak berhenti pada jawaban normatif seperti “sudah berizin”.

“Yang kami minta adalah pembuktian. Kalau izinnya benar, buka dasar hukumnya. Tunjukkan persyaratannya. Jelaskan kesesuaian lokasi dan mekanisme pengawasannya. Jangan publik hanya disuguhi jawaban bahwa semuanya legal tanpa penjelasan yang transparan,” tegasnya.

GENAM NTB turut mempertanyakan aspek lokasi penjualan mikol Golongan A yang berada di dalam kawasan Epicentrum Mall Mataram.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terang mengenai dasar hukum yang memungkinkan kegiatan penjualan mikol tersebut dilakukan di lokasi itu, termasuk persyaratan dan mekanisme pengawasan yang diberlakukan.

Pertanyaan tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa sebuah izin dapat diterbitkan hanya karena pemohon memenuhi persyaratan administratif, sementara aspek pengendalian lokasi dan ketentuan daerah luput dari perhatian.

GENAM NTB meminta DPMPTSP Kota Mataram membuka dasar penerbitan izin, sementara Dinas Perdagangan dan Satpol PP diminta turun melakukan pemeriksaan terhadap praktik penjualan di lapangan.

Jangan sampai pemerintah sibuk menerbitkan izin, tetapi lengah melakukan pengawasan.

GENAM NTB Siap “Adu Data” di DPRD

Tidak berhenti pada kritik di ruang publik, GENAM NTB memastikan persoalan tersebut akan dibawa melalui hearing/Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Mataram.

GENAM NTB meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Sedikitnya ada lima hal yang akan dipersoalkan, yakni:

1. Dasar hukum penjualan mikol Golongan A di Hypermart Epicentrum Mataram;

2. Dasar dan proses penerbitan izin oleh DPMPTSP Kota Mataram;

3. Kesesuaian izin dengan lokasi penjualan;

4. Pemenuhan seluruh persyaratan sebagai pengecer mikol Golongan A; dan

5. Mekanisme pengawasan Pemerintah Kota Mataram terhadap kegiatan tersebut.

“Kami akan bawa persoalan ini ke DPRD Kota Mataram. Kami ingin adu data, bukan adu opini. Kalau pemerintah menyatakan semuanya sesuai aturan, silakan jelaskan dasar hukumnya secara terbuka. Tetapi kalau dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, jangan ada pembiaran,” tegas GENAM NTB.

GENAM NTB menegaskan pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, mereka meminta pemerintah serius menjawab pertanyaan publik mengenai legalitas dan kesesuaian aktivitas penjualan mikol tersebut.

Bola kini berada di tangan Pemerintah Kota Mataram.

Jika seluruh perizinan dan praktik penjualan memang telah sesuai ketentuan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, pemerintah juga tidak boleh menutup mata.

Sebab, bagi GENAM NTB, izin bukanlah akhir dari pengawasan. Izin justru harus menjadi awal dari tanggung jawab pemerintah memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan.

GENAM NTB memastikan akan mengawal persoalan tersebut melalui jalur kelembagaan dan konstitusional hingga terdapat kejelasan mengenai dasar hukum, perizinan, lokasi, serta praktik penjualan mikol Golongan A di Hypermart Epicentrum Mataram.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi sehingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Polsek Madapangga Gerebek Dugaan Pesta Sabu, Lima Orang Dibawa ke Polres Bima

Polsek Madapangga Gerebek Dugaan Pesta Sabu, Lima Orang Dibawa ke Polres Bima

Media Dinamika Global      

BIMA, SURYA POST - Kepolisian Sektor (Polsek) Madapangga, Polres Bima, Polda NTB, bergerak cepat membongkar dugaan pesta narkoba jenis sabu di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Penggerebekan tersebut berlangsung pada Jumat, 11 September 2026, sekitar pukul 14.00 Wita, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya sekelompok orang yang diduga sedang melakukan pesta narkoba di salah satu rumah di wilayah Desa Ndano.

Informasi tersebut langsung direspons Kapolsek Madapangga Ipda Ahmad Zulfikar, S.H. Dengan sigap, Kapolsek memerintahkan personel untuk mendatangi lokasi, melakukan penyelidikan, sekaligus mengambil tindakan hukum apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika.

Tim yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Madapangga kemudian bergerak menuju lokasi yang diinformasikan warga.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat pesta narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, empat orang berhasil diamankan.

Keempat terduga masing-masing berinisial A (20), AF (32), RV (17), dan AH (20).

Dari penggerebekan di TKP pertama, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Barang bukti tersebut antara lain satu klip berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu, satu kaca, tiga sedotan, uang tunai Rp370 ribu, satu unit telepon genggam, satu buah dompet kosong, serta dua buah korek gas.

Pengungkapan kasus tersebut kemudian berkembang setelah petugas melakukan interogasi awal terhadap salah satu terduga pelaku berinisial A.

Dalam pemeriksaan awal, A mengaku barang yang diduga sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial MF (35), yang juga merupakan warga Desa Ndano.

Tak ingin kehilangan waktu, tim kemudian bergerak menuju lokasi kedua untuk mencari MF.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Polisi berhasil mengamankan MF untuk kepentingan penyelidikan. Namun, dalam penindakan di TKP kedua tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika.

Dengan demikian, total terdapat lima orang yang diamankan dalam rangkaian pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Penangkapan kelima orang tersebut dibenarkan Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Madapangga Ipda Ahmad Zulfikar, S.H.

Usai diamankan, kelima terduga kemudian diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Bima Kabupaten untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk untuk mengungkap asal-usul barang yang diduga narkotika serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pasca pengungkapan tersebut, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Madapangga dilaporkan tetap aman dan kondusif.

Redaksi |

PUKAD NTB "Sentil Keras" Polda NTB: Jangan Alergi Audit, Uang Rakyat Wajib Transparan!

PUKAD NTB "Sentil Keras" Polda NTB: Jangan Alergi Audit, Uang Rakyat Wajib Transparan!

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Pusat Kajian Dekorasi (PUKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit serta pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Polda NTB.

Desakan tersebut disampaikan Direktur PUKAD NTB, Firmansyah, SH, sebagai bentuk kontrol publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola anggaran di institusi kepolisian.

Menurut Firmansyah, penggunaan anggaran negara oleh institusi penegak hukum tidak boleh berada di ruang gelap. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mendesak Itwasum Polri, BPK RI dan KPK RI segera turun melakukan audit. Ini bukan persoalan mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan uang negara benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai publik hanya disuguhi laporan administratif, sementara substansi penggunaan anggarannya tidak pernah dibuka secara serius,” tegas Firmansyah.

Ia menilai, audit independen dan menyeluruh penting dilakukan apabila terdapat informasi, laporan masyarakat, maupun indikasi yang menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan anggaran di tubuh Polda NTB.

PUKAD, kata Firmansyah, tidak ingin isu mengenai keuangan institusi kepolisian berhenti sebatas perdebatan di ruang publik. Jika memang seluruh pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai aturan, maka pemeriksaan justru menjadi momentum untuk membuktikannya secara objektif.

“Kalau semuanya bersih dan sesuai aturan, apa yang harus ditakutkan dari audit? Justru audit akan menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran Polda NTB benar-benar sehat. Tetapi kalau ada temuan, maka harus dibuka dan ditindaklanjuti sesuai hukum,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, PUKAD NTB tidak sedang menghakimi ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, sebagai bagian dari masyarakat sipil, pihaknya memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran publik, terlebih ketika muncul persoalan atau informasi yang membutuhkan klarifikasi.

“Jangan alergi terhadap kritik. Institusi negara yang menggunakan uang rakyat harus siap diawasi rakyat. Transparansi bukan hadiah dari aparat kepada masyarakat, tetapi kewajiban dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.

Menurutnya, pengawasan internal oleh institusi kepolisian harus diperkuat dengan pemeriksaan lembaga eksternal yang memiliki kewenangan sesuai peraturan. Karena itu, Itwasum Polri, BPK RI dan KPK RI dinilai perlu mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing apabila terdapat dasar dan informasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

PUKAD juga meminta agar proses pemeriksaan, apabila dilakukan, tidak sebatas pemeriksaan administratif di atas kertas. Audit harus mampu menelusuri perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

“Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar narasi. Kalau tidak ada masalah, sampaikan hasil pemeriksaannya. Kalau ditemukan persoalan, jangan ditutup-tutupi. Hukum harus bekerja tanpa pandang bulu,” tegas Firmansyah.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada integritas dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas, termasuk pengelolaan anggaran.

Karena itu, PUKAD NTB mendesak Itwasum Polri, BPK RI, dan KPK RI segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan melakukan langkah pemeriksaan sesuai kewenangan apabila terdapat indikasi atau laporan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.

“Jangan tunggu isu ini menjadi bola liar. Lebih baik diperiksa sekarang daripada kemudian muncul persoalan yang lebih besar. Uang negara adalah uang rakyat dan setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan,” pungkas Firmansyah.

Pihak-pihak terkait masih diupayakan konfirmasi, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Transaksi Sabu di Kempo Terbongkar, Polisi Amankan 20 Klip Sabu Seberat 8,18 Gram

Transaksi Sabu di Kempo Terbongkar, Polisi Amankan 20 Klip Sabu Seberat 8,18 Gram

Media Dinamika Global      

Dompu, Media Dinamika Global - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dompu kembali mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial A (43) di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rade, Desa Tolo Kalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa, 1 September 2026 sekitar pukul 01.10 Wita, setelah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Dompu IPTU Rahmadun Siswadi, S.H. memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi serta keberadaan target.

Setelah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, sekitar pukul 01.00 Wita petugas memastikan keberadaan target di dalam sebuah rumah di Dusun Rade. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan A yang saat itu berada di dalam rumah.

Dalam proses penggeledahan, petugas turut menghadirkan dua orang saksi umum, yakni Irwan dan Aksar, untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Sebelum penggeledahan dilakukan, petugas terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas serta memastikan proses penggeledahan dilaksanakan sesuai prosedur.

Dari hasil penggeledahan di kamar tidur terduga, petugas menemukan 1 buah kotak rokok merek PS yang berisi sejumlah plastik klip yang di dalamnya terdapat 20 klip gulung diduga berisi narkotika jenis sabu, terdiri dari 10 klip, 6 klip dan 4 klip gulung, serta satu bundel plastik klip kosong.

Selain itu, petugas juga mengamankan 2 buah korek api gas, 2 buah sumbu, 5 buah pipet sedotan yang telah dimodifikasi sebagai sekop, 2 buah pipet sedotan model L, 1 buah tutupan botol yang telah dimodifikasi, 3 buah klip gulung bekas pakai, 1 buah klip kosong serta 1 unit handphone.

Dari keseluruhan barang bukti narkotika yang diamankan, diperoleh berat bruto sabu sebesar 8,18 gram.

Kasatresnarkoba Polres Dompu IPTU Rahmadun Siswadi, S.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Kempo.

“Kami akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Informasi tersebut menjadi bagian penting bagi kami dalam melakukan penyelidikan dan mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Dompu,” ujar IPTU Rahmadun.

Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul barang haram tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat.

“Saat ini terduga bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Dompu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga masih melakukan pengembangan untuk mengetahui sumber narkotika dan kemungkinan keterlibatan pihak lain,” jelasnya.

Terhadap terduga, penyidik mempersangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika, mengapresiasi respons cepat personel Satresnarkoba dalam menindaklanjuti informasi masyarakat hingga berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika tersebut.

“Kapolres Dompu mengapresiasi respons cepat personel Satresnarkoba dalam menindaklanjuti informasi masyarakat. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polres Dompu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Dompu,” ujar IPTU I Nyoman Suardika.

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika. Setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Dompu berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan, penindakan dan pengembangan terhadap jaringan peredaran narkotika,” pungkasnya.

Selanjutnya, Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pemeriksaan terhadap terduga dan saksi-saksi, penyelidikan terhadap sumber narkotika, gelar perkara, pembuatan laporan polisi serta proses pemberkasan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Redaksi |

KSBSI NTB Laporkan Dugaan Penyekapan dan Perbudakan Modern Oknum PT BGR Logistik Indonesia ke Polda NTB

KSBSI NTB Laporkan Dugaan Penyekapan dan Perbudakan Modern Oknum PT BGR Logistik Indonesia ke Polda NTB

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL KSBSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum atas dugaan tindak pidana yang dialami salah seorang anggotanya, Irfansyah, yang diduga dilakukan oleh oknum manajemen PT BGR Logistik Indonesia wilayah kerja Ampenan, Kota Mataram.

KSBSI NTB secara resmi melayangkan laporan pidana ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perampasan kemerdekaan atau penyekapan, penelantaran, pemerasan, serta dugaan perampasan hak milik pribadi terhadap Irfansyah.

KORWIL KSBSI NTB menilai persoalan tersebut bukan sekadar perselisihan hubungan industrial, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan kemanusiaan.

Dalam keterangannya, KSBSI NTB menyebut Irfansyah diduga mengalami pembatasan kebebasan selama hampir tujuh bulan, sejak 10 Desember 2025 hingga Juli 2026. Korban disebut dibawa dari tempat kosnya di Kota Bima dan kemudian berada di lingkungan perusahaan di wilayah Ampenan, Mataram.

Selama berada di lokasi tersebut, korban juga diduga mengalami pembatasan komunikasi dengan adanya penyitaan telepon seluler. KSBSI NTB bahkan menyebut korban diduga tidak mendapatkan kebutuhan makan dan minum dari pihak perusahaan sehingga istrinya harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup korban.

Kondisi tersebut, menurut KSBSI NTB, semakin memprihatinkan ketika anak kandung Irfansyah mengalami kecelakaan lalu lintas. Korban disebut telah meminta izin untuk pulang menemui keluarganya, namun permintaan tersebut diduga tidak dikabulkan oleh pihak manajemen.

Akibat kondisi yang dialaminya, Irfansyah kini disebut tengah menjalani perawatan di Bima dalam kondisi memprihatinkan. Ia dilaporkan mengalami hidronefrosis atau pembengkakan ginjal serta batu ginjal berukuran sekitar 1,57 sentimeter.

Atas dugaan tersebut, KSBSI NTB menyatakan telah membawa persoalan ini ke sejumlah lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dengan tembusan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian BUMN RI.

KSBSI NTB juga meminta Menteri BUMN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PT BGR Logistik Indonesia yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Selain itu, KSBSI mendesak Ditreskrimum Polda NTB segera melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan secara profesional, termasuk mengamankan barang bukti yang dianggap penting dalam perkara tersebut.

Salah satu barang bukti yang disoroti adalah telepon seluler milik Irfansyah yang menurut KSBSI NTB diduga masih berada dalam penguasaan pihak perusahaan.

“Buruh adalah manusia yang dilindungi konstitusi, bukan binatang buruan yang bisa disekap dan dibiarkan kelaparan. Hukum harus tegak, darah kemanusiaan tidak bisa ditawar,” tegas KSBSI NTB.

Mengingat kondisi kesehatan Irfansyah yang disebut masih dalam perawatan, KSBSI NTB juga meminta Polda NTB mempertimbangkan pemeriksaan terhadap korban di tempat perawatan atau melalui Polresta Bima, sehingga kondisi kesehatan korban tetap menjadi perhatian dalam proses hukum.

KSBSI NTB menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga terdapat kejelasan hukum. Mereka juga menyatakan siap menggelar aksi solidaritas buruh apabila laporan pidana maupun pengaduan ke lembaga HAM tidak segera mendapatkan respons dan tindak lanjut.

“Satu buruh terluka, seluruh buruh terluka! Lawan perbudakan modern!” demikian seruan KSBSI NTB.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih dalam proses pelaporan dan pendalaman oleh aparat penegak hukum. PT BGR Logistik Indonesia juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas tuduhan yang disampaikan KSBSI NTB.

Redaksi |

Dugaan Aborsi Ilegal dan Jual Beli Bayi Menguak, EK LMND Mataram: Jangan Ada yang Kebal Hukum!

Dugaan Aborsi Ilegal dan Jual Beli Bayi Menguak, EK LMND Mataram: Jangan Ada yang Kebal Hukum!

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Dugaan praktik aborsi ilegal dan jual beli bayi yang tengah didalami Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram mendapat sorotan serius dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram.

Ketua EK LMND Mataram, Irmansyah, meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi tersebut dan segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, serta transparan.

“Kami meminta Polresta Mataram segera mengusut dugaan ini secara menyeluruh. Jika ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan ada pembiaran dan jangan ada pihak yang kebal hukum,” tegas Irmansyah.

Sebelumnya, LPA Kota Mataram mengungkap telah menerima laporan dari seorang korban terkait dugaan praktik aborsi ilegal dengan tarif yang disebut mencapai sekitar Rp15 juta. Selain itu, LPA juga menerima informasi mengenai dugaan jual beli bayi.

LPA Kota Mataram menyatakan masih melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, termasuk menelusuri sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam laporan.

Menurut Irmansyah, informasi tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan perempuan dan anak sekaligus berhubungan dengan dugaan pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan.

“Kalau benar ada praktik ilegal, ini bukan persoalan kecil. Aparat harus membongkar bagaimana praktik tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apakah ada pihak lain yang membantu atau memfasilitasi. Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta dan hukum,” ujarnya.

EK LMND Mataram juga meminta agar korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan selama proses pendalaman maupun proses hukum berlangsung.

Irmansyah menegaskan, pihaknya tidak ingin ada pihak yang langsung dihakimi sebelum seluruh fakta dan bukti terungkap.

“Kalau tidak terbukti, tentu nama pihak yang dituduhkan harus dipulihkan. Tetapi jika terbukti, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” katanya.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu memastikan dugaan tersebut tidak berhenti sebatas laporan atau menjadi konsumsi pemberitaan semata. Menurutnya, setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus ditelusuri secara objektif dengan tetap menghormati hak seluruh pihak.

“Kami akan mengawal persoalan ini. Jangan hanya ramai hari ini lalu hilang besok. Usut sampai terang, lindungi korban, dan pastikan hukum benar-benar berlaku untuk semua,” pungkas Irmansyah.

EK LMND Mataram juga meminta pihak terkait memperkuat pengawasan terhadap pelayanan kesehatan guna mencegah kemungkinan terjadinya praktik ilegal yang dapat merugikan perempuan maupun anak.

Hingga berita ini ditulis, dugaan praktik aborsi ilegal dan jual beli bayi tersebut masih dalam tahap pendalaman.

Pihak terkait belum memberikan keterangan resmi, hingga berita diterbitkan. (RED)

Polemik Tiket Konser Dompu, Mama Nani Resmi Laporkan ke Polisi

Polemik Tiket Konser Dompu, Mama Nani Resmi Laporkan ke Polisi

Media Dinamika Global      

Dompu, Media Dinamika Global - Polemik penyelenggaraan konser musik di Lapangan Kandai, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak baru. Mama Nani memilih menempuh jalur hukum setelah mengaku mengalami kerugian dalam kerja sama pembiayaan dan penjualan tiket konser tersebut.

Mama Nani resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut ditujukan terhadap Reza Dompu dan Efan R, serta pihak-pihak lain yang menurut pelapor memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan konser.

Konser yang digelar di Lapangan Kandai itu sebelumnya menghadirkan vokalis Band Cerling dan diinisiasi oleh Reza Dompu bersama sejumlah rekan serta konten kreator.

Persoalan bermula ketika Mama Nani mengaku diminta membantu pembiayaan kegiatan konser agar pelaksanaan acara dapat berjalan. Dalam kerja sama tersebut, Mama Nani disebut memperoleh sejumlah tiket untuk dijual menjelang pelaksanaan konser.

Namun, menurut pihak pelapor, kemudian muncul persoalan terkait mekanisme penjualan tiket. Pihak penyelenggara diduga melakukan penjualan melalui jalur lain sehingga kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan pemahaman awal dalam kerja sama.

Merasa dirugikan, Mama Nani kemudian memilih membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Ia menduga terdapat perbuatan yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan.

Didampingi Dua Pengacara

Dalam menempuh langkah hukum tersebut, Mama Nani didampingi dua penasihat hukum, yakni Ahmad, S.H. dan Hardin, S.H., dari PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI).

Hardin, S.H., mengatakan kliennya merasa dirugikan akibat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerja sama terkait pembiayaan konser dan penjualan tiket.

“Klien kami merasa dirugikan dan menduga telah terjadi penipuan serta penggelapan. Karena itu, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan Efan R dan Reza Dompu bersama pihak-pihak yang menurut klien kami memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan konser tersebut,” ujar Hardin, S.H.

Menurutnya, laporan tersebut ditempuh agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Yang kami harapkan adalah proses hukum berjalan secara profesional, transparan dan objektif. Kami menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan,” lanjutnya.

Laporan Diterima Pidum B Reskrim Polres Dompu

Hardin menyampaikan bahwa laporan Mama Nani telah diterima oleh Pidum B Reskrim Polres Dompu, Polda NTB, pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Pihaknya berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Laporan sudah diterima. Selanjutnya kami menghormati proses hukum dan berharap penyidik dapat mengungkap secara terang apakah benar terdapat tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,” tegasnya.

Dugaan Penipuan, Pasal 492 KUHP Nasional

Secara hukum, dugaan penipuan dalam perkara ini dapat diuji berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan menemukan adanya unsur penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menggerakkan korban menyerahkan barang atau melakukan suatu perbuatan.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Namun, penerapan pasal tersebut dalam perkara ini masih harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.

Sejumlah hal yang dapat menjadi bagian dari pemeriksaan antara lain dokumen kerja sama, komunikasi antara para pihak, bukti transfer, transaksi tiket, keterangan saksi, serta aliran dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan konser.

Dugaan Penggelapan, Pasal 486 KUHP Nasional

Selain dugaan penipuan, pihak pelapor juga mempersoalkan dugaan penggelapan.

Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai perbuatan memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Kendati demikian, penerapan pasal tersebut terhadap perkara tiket konser tetap bergantung pada fakta hukum yang ditemukan. Penyidik perlu melihat status uang maupun tiket, kewenangan penguasaan, mekanisme kerja sama, serta hubungan hukum antara Mama Nani dengan pihak penyelenggara.

Bukti dan Aliran Dana Jadi Kunci

Perkara tersebut berpotensi berkembang apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti terkait hubungan pembiayaan, kesepakatan penjualan tiket, pembagian hasil maupun penggunaan dana yang berkaitan dengan kegiatan konser.

Sejumlah bukti yang dinilai penting untuk diperiksa antara lain:

- Bukti transfer atau pembayaran modal;

- Percakapan WhatsApp antara Mama Nani dengan pihak penyelenggara;

- Kesepakatan mengenai pemberian dan penjualan tiket;

- Bukti jumlah tiket yang diberikan kepada Mama Nani;

- Bukti penjualan tiket melalui pihak lain;

- Rekapitulasi hasil penjualan tiket;

- Bukti kerugian yang dialami pelapor;

- Keterangan saksi yang mengetahui proses kerja sama;

- Dokumentasi kegiatan konser; serta

- Bukti transaksi dan aliran dana penyelenggaraan konser.

Bukti-bukti tersebut nantinya dapat membantu penyidik menentukan apakah perkara tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau justru merupakan persoalan perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.

Polisi Diminta Ungkap Secara Terang

Dengan diterimanya laporan tersebut, proses selanjutnya berada di tangan aparat penegak hukum.

Mama Nani melalui kuasa hukumnya berharap polisi dapat memeriksa seluruh pihak yang mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan konser tersebut.

Pihak terlapor juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menghadirkan bukti, serta memperoleh pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Dompu belum memberikan keterangan resmi.

Redaksi |