Media Dinamika Global: Hukrim
Tampilkan postingan dengan label Hukrim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukrim. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 November 2026

9 Bulan Kasus Penganiayaan Mengendap, Polsek Woha Didesak Segera Beri Kepastian Hukum

Kantor Polsek Woha dan Surat Laporan, (Ist/MDG)

BIMA, Media Dinamika Global - Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dilaporkan sejak sembilan bulan lalu di Polsek Woha, Polres Bima, kini menjadi sorotan. Keluarga korban mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam menuntaskan perkara yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan.

Orang tua korban berinisial JDN mendesak Polsek Woha agar tidak membiarkan laporan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Ia meminta penyidik segera mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah hukum sesuai hasil penyelidikan serta kecukupan alat bukti.

Kasus tersebut menyeret seorang terlapor berinisial AG bersama sejumlah orang lainnya (dkk), atas dugaan penganiayaan terhadap RK (21), pemuda asal Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Laporan pengaduan itu tercatat pada Selasa, 3 Maret 2026, sekitar pukul 23.30 WITA, dengan Nomor: B/1/III/2026/SPKT/Sek. Woha.

Namun, hingga November 2026, keluarga korban mengaku belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar terhadap kinerja penegakan hukum. Sudah sejauh mana penyelidikan dilakukan? Apa saja tindakan yang telah ditempuh penyidik? Mengapa setelah berbulan-bulan, keluarga korban masih belum memperoleh kepastian?

JDN menjelaskan, peristiwa dugaan penganiayaan itu bermula ketika RK sedang duduk di depan rumah sambil bermain gim melalui telepon genggam. Tiba-tiba, terlapor datang dan mengajak korban berkelahi.

Korban disebut tidak menghiraukan ajakan tersebut. Namun, karena ajakannya tidak ditanggapi, terlapor diduga melakukan penganiayaan bersama sejumlah orang lainnya.

Dalam kejadian itu, korban diduga dipukul menggunakan tangan mengepal dan diinjak secara bersama-sama. Akibatnya, RK mengalami luka gores pada bagian belakang kepala, punggung, serta jari telunjuk.

Atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polsek Woha untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum.

JDN mengungkapkan, korban telah menjalani visum dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Karena itu, pihak keluarga mendesak penyidik memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan alasan belum adanya penetapan tersangka.

"Kami mempertanyakan, kalau korban sudah visum dan sejumlah saksi sudah memberikan keterangan, sejauh mana proses penyelidikannya? Jangan sampai laporan ini terus menggantung tanpa kepastian," tegasnya.

Menurutnya, sembilan bulan bukanlah waktu yang singkat bagi keluarga korban untuk menunggu kejelasan atas perkara yang telah dilaporkan kepada kepolisian.

Keluarga korban berharap Kapolres Bima dan Kapolsek Woha turun tangan mengevaluasi penanganan perkara tersebut. Mereka meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.

"Sembilan bulan menunggu bukan persoalan sepele. Kami hanya ingin perkara ini ditangani secara serius dan ada kepastian hukum. Jangan biarkan keadilan bagi korban terus menggantung," harapnya.

Penanganan laporan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada penerimaan pengaduan semata. Kepolisian berkewajiban memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polsek Woha terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Redaksi Media Dinamika Global tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polsek Woha maupun Polres Bima demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Redaksi |

ITK Sentil Keras Gubernur NTB, Jangan Jadikan HGU Objek TORA, Putusan MA Jangan Dilanggar

Syaokin Futtaqin, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kebun Kopi Trisno Kenangan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menuai kritik keras.

Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) menilai langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu mengurai status legalitas lahan serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ketua ITK, Syaokin Futtaqin, bahkan mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendorong TORA di atas lahan yang menurutnya masih memiliki legalitas HGU.

"Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang mengabaikan hukum. Jangan karena desakan aspirasi, kemudian kebijakan diambil tanpa menguji terlebih dahulu status hukum tanah dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegas Syaokin saat siaran persnya di Mataram. Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan HGU. Urusan pemberian, pembatalan, maupun penetapan status hak atas tanah harus ditangani oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta Gubernur NTB kembali berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebelum mengambil langkah politik maupun administratif terkait usulan TORA tersebut.

"Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan HGU itu berhenti? Apa dasar hukumnya? Jangan sampai pemerintah daerah melampaui kewenangan yang telah diatur undang-undang," sentilnya.

Putusan MA Jangan Dikesampingkan, Status HGU Harus Terang

Syaokin mengungkapkan, persoalan lahan tersebut bukan perkara baru. Konflik bermula dari kebijakan pencabutan dan pengosongan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Persoalan itu kemudian berlanjut ke proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Menurutnya, dalam putusan tersebut pihak pemegang izin dinyatakan menang. Karena itu, ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelesaikan dugaan persoalan administrasi yang muncul sejak kebijakan pemerintah daerah kala itu.

"Putusan MA sudah inkrah. Lalu mengapa persoalan mendasar ini belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru berbicara soal TORA? Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan melompat ke kebijakan baru sementara persoalan hukum sebelumnya masih menyisakan tanda tanya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang diklaim masih memiliki dasar legalitas HGU justru menjadi objek pembahasan reforma agraria tanpa kejelasan status hukum dan mekanisme penyelesaian yang sah.

Bagi ITK, reforma agraria tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan, tetapi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah juga wajib dihormati.

"Jangan merugikan salah satu pihak. Kalau masyarakat sudah lama menguasai lahan tersebut, carikan solusi melalui mekanisme yang dibenarkan undang-undang. Salah satunya pembahasan kemitraan, bukan serta-merta mengarahkan lahan yang masih dipersoalkan status hukumnya menjadi objek TORA," tandasnya.

Pemprov dan Pemkab Jangan Cuci Tangan

Lebih jauh, Syaokin menyoroti dugaan maladministrasi yang menurutnya perlu ditelusuri sejak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Pemerintah harus membuka secara transparan dokumen perizinan, riwayat penguasaan lahan, putusan pengadilan, hingga dasar kebijakan yang selama ini menjadi sumber konflik.

Menurutnya, dampak persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menyentuh iklim investasi, lapangan pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi warga di sekitar perkebunan.

"Investasi di atas lahan HGU ini sudah ada sejak 1942. Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, mengapa tidak diselesaikan terlebih dahulu? Jangan justru persoalan lama diwariskan menjadi konflik baru," kritiknya.

Ia juga mempertanyakan nasib aset perusahaan yang dikabarkan hilang selama konflik penguasaan lahan berlangsung. Menurutnya, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi kerugian dan kehilangan aset.

DPRD NTB dan Lombok Tengah Dinilai Jangan Tutup Mata

Tak hanya eksekutif, Syaokin turut melontarkan kritik keras kepada DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Ia menilai lembaga legislatif tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika persoalan agraria yang menyangkut kepentingan masyarakat, investasi, dan kepastian hukum terus berlarut-larut.

DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Karena itu, pembentukan panitia khusus maupun pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu segera dipertimbangkan untuk mengurai persoalan tersebut secara terbuka.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan menunggu konflik membesar, bahkan sampai jatuh korban jiwa, baru bergerak. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Persoalan ini harus dibedah secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat," cetusnya.

ITK Desak Empat Langkah Konkret

Atas persoalan tersebut, ITK menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung: Meminta instansi berwenang menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dan mekanisme eksekusi yang berlaku.

2. Kepastian legalitas HGU: Mendesak Kementerian ATR/BPN segera memberikan kejelasan mengenai status perizinan dan hak PT Kebun Kopi Trisno Kenangan, termasuk proses pembaruan apabila memenuhi persyaratan hukum.

3. Kemitraan perusahaan dan masyarakat: Meminta Gubernur NTB memfasilitasi pembahasan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai lahan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. RDP DPRD: Mendesak DPRD NTB bersama DPRD Lombok Tengah segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta dan dokumen hukum.

Syaokin juga mempertanyakan pernyataan Gubernur NTB yang menyebut persoalan tersebut akan diselesaikan dan dapat disertifikatkan pada tahun ini.

"Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya? Apa kewenangan gubernur? Jangan menjanjikan penyelesaian dan sertifikasi tanah kalau status hukum serta kewenangan instansi terkait belum terang. Kebijakan pemerintah tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila pemerintah mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah dan memaksakan kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik agraria yang lebih luas.

"Reforma agraria bukan berarti menghalalkan segala cara. Kepentingan rakyat harus dilindungi, tetapi hukum juga tidak boleh diinjak-injak. Pemerintah harus berdiri di atas aturan, bukan di atas tekanan politik maupun kepentingan sesaat," pungkas Syaokin.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Minggu, 15 November 2026

Pemilik Mobil Resmi Laporkan Pria Brang Bara ke Polres Sumbawa, Diduga Gelapkan Mobil Rental

Unit Mobil, Korban saat melaporkan ke Polres Sumbawa,
dan saat Korban dan Diduga Pelaku Transaksi, (Ist/Surya)

Sumbawa, Media Dinamika Global - Diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap satu unit mobil Toyota Hilux diesel dengan nomor polisi L 8232 BAA. Pemilik mobil rental, Sintya, melaporkan seorang warga berinisial S ke Polres Sumbawa Besar, Kamis 12/11/2026.

Kasus ini bermula pada Desember 2025. Saat itu, Sintya menyewakan mobil Hilux miliknya sebesar 9.400.000 perbulan kepada S, warga Brang Bara RT 4, Sumbawa Besar.

Kesepakatan sewa berjalan di awal. Namun, memasuki Februari 2026, saat Sintya menagih uang sewa, S disebut tidak mau membayar.

"Waktu ditagih, dia tidak mau bayar. Alasannya mobil hilang," ujar Sintya saat di wawancara usai melapor di Polres Sumbawa Besar.

Sintya mengaku sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan selama berbulan-bulan. Namun, hingga November 2026, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan, uang sewa tidak dibayar, dan tidak ada kejelasan soal keberadaan mobil.

Merasa dirugikan, Sintya akhirnya menempuh jalur hukum.

"Saya sudah sabar hampir satu tahun. Saya minta Polres Sumbawa Besar untuk segera menindaklanjuti laporan saya, karena mobil ini adalah mata pencaharian saya," tegas Sintya.

Laporan tersebut telah diterima oleh SPKT Polres Sumbawa Besar. Pihak kepolisian disebut akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memanggil terlapor untuk dimintai keterangan dan menelusuri keberadaan mobil tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, S belum dapat dikonfirmasi. Pihak Polres Sumbawa Besar juga belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

Menurut pendamping hukum S Riadi SH, MH, Kasus ini diduga masuk dalam unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 486 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Riadi juga berharap Tipidum Polres Sumbawa segera menindaklanjuti laporan kliennya, takutnya akan bermunculan korban selanjutnya. 

"Dengan segala hormat sy meminta kepada unit Tipidum polres Sumbawa agar menindaklanjuti terkait laporan klienya dan jangan biarkan para diduga pelaku kriminal bebas berkeliaran dan mencari mangsa2 yg lain untuk dijadikan korban selanjutnya" tegasnya.

Pendamping hukum tersebut mempercayakan kasus ini kepada para penyidik polres Sumbawa besar menurutnya mereka adalah Orang-orang hebat dan profesional di bidang nya.

Redaksi |

Rabu, 04 November 2026

Hutan Rinjani Terancam Gundul, ITK Seret Dugaan Mafia Perambah Hutan ke Kejati NTB

ITK, Syaokin Futtaqin saat diwawancarai sejumlah
awak media di Kejati NTB, (Surya)

MATARAM, - Dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan kawasan hutan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, kembali menjadi perhatian serius. Kali ini, Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) secara resmi melaporkan dugaan kejahatan lingkungan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Rabu (4/11/2026).

Langkah hukum ITK menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pasalnya, dugaan perusakan kawasan hutan di wilayah RTK 01 Rinjani tersebut disebut terus berlangsung dari tahun ke tahun, sementara dampak ekologisnya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Ketua ITK, Syaokin Futtaqin, menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Pihaknya mendesak Kejati NTB agar segera menindaklanjuti laporan dengan penyelidikan serius, bukan membiarkannya berakhir sebagai tumpukan berkas tanpa kepastian hukum.

"Kami hari ini secara resmi melaporkan dugaan illegal logging dan perambahan hutan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, yang berada di kawasan RTK 01 Rinjani," tegas Syaokin saat diwawancarai sejumlah awak media di Kejati NTB.

Menurutnya, dugaan pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan tersebut terus terjadi setiap tahun. Ironisnya, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan diduga semakin nyata, mulai dari berkurangnya sumber mata air hingga sungai yang kini tidak lagi mengalir sebagaimana mestinya.

Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, ketika kawasan hutan terus kehilangan fungsi ekologisnya, masyarakat menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya, mulai dari ancaman kekeringan hingga terganggunya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari.

"Akibat perambahan hutan ini, masyarakat mulai merasakan dampaknya. Kekeringan terjadi dan sungai yang sebelumnya menjadi sumber air kini sudah tidak lagi memiliki aliran air seperti dahulu," ungkapnya.

ITK mendesak Kejati NTB tidak berhenti pada penerimaan laporan. Aparat penegak hukum diminta segera menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun kepentingan ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

Syaokin secara khusus meminta agar pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum pemerintah desa,  pengusaha dan oknum anggota TNI-Polri, dipanggil serta diperiksa berdasarkan data dan dokumen kami pegang .

"Segera proses laporan kami, panggil dan periksa pihak-pihak yang diduga terlibat dan tindak tegas siapa pun yang berada di balik praktik perambahan hutan dan illegal logging ini," tandasnya.

Lebih jauh, Syaokin menegaskan ITK akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Pihaknya tidak ingin dugaan kejahatan lingkungan ini hanya menjadi isu sesaat yang kembali tenggelam tanpa penyelesaian.

Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan bisnis. Hutan merupakan penyangga kehidupan masyarakat, bukan komoditas yang bebas dieksploitasi demi keuntungan segelintir orang.

"Kasus ini akan terus kami kawal dan membongkar siapa saja yang diduga berada di balik praktik perusakan hutan ini. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan masa depan NTB," tegasnya.

Kami mempercayakan proses penanganan laporan kepada aparat penegak hukum dan harus dijawab dengan tindakan nyata, penyelidikan yang profesional, serta keterbukaan informasi kepada publik.

"Jika tidak, maka kami akan hadir hadir dengan lautan massa," tutupnya.

Redaksi |

Selasa, 03 November 2026

Tambang Diduga Ilegal di Jereweh Tak Kunjung Ditertibkan, Polda NTB dan DLHK Jangan Tutup Mata!


SUMBAWA BARAT, Media Dinamika Global - Dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali menuai sorotan keras. Lambannya penanganan kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap keseriusan aparat penegak hukum dan instansi teknis dalam mengawasi aktivitas pertambangan yang diduga bermasalah secara perizinan.

Pemerhati lingkungan, Syaokin, mendesak Kapolda NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB agar tidak sekadar menerima laporan, tetapi segera turun ke lapangan, menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal, serta memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan.

Menurut Syaokin, persoalan ini bukan perkara sepele. Jika aktivitas pertambangan benar-benar berjalan tanpa izin, maka negara tidak boleh kalah oleh kepentingan perusahaan yang mengabaikan ketentuan hukum dan berpotensi mengorbankan keselamatan lingkungan serta masyarakat.

"Informasi yang saya himpun, sebelumnya kasus dugaan tambang ilegal itu sudah dilaporkan ke Polda NTB, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian status hukumnya," ujar Syaokin saat diwawancarai awak media di salah satu kedai kopi di Mataram, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, terlalu lama membiarkan persoalan tersebut tanpa kejelasan justru berpotensi melahirkan kesan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Kasus ini sudah lama mandek di meja Polda NTB. Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan berkas tanpa ujung penyelesaian. Segera berikan kepastian hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Syaokin juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aktivitas usaha yang diduga melanggar aturan.

Jangan Biarkan Tambang Diduga Ilegal Beroperasi Tanpa Kepastian Hukum

Sorotan terhadap tambang di Desa Belo sebelumnya juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, H. Basuki AR. Ia mendesak agar aktivitas pertambangan yang belum mengantongi izin dihentikan sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

"Tambang tersebut tidak berizin. Sebaiknya mereka stop operasi dan segera mengurus izin-izin serta memenuhi semua persyaratan," demikian pernyataan Basuki yang dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Basuki menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi. Persoalan tersebut bahkan telah beberapa kali dikoordinasikan dengan Dinas ESDM Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup, hingga aparat penegak hukum.

Namun, jika desakan penghentian sudah disampaikan dan persoalan telah berulang kali dikoordinasikan, publik tentu berhak mempertanyakan: mengapa penanganannya belum menunjukkan kejelasan?

Jangan sampai koordinasi hanya menjadi rutinitas administratif, sementara persoalan di lapangan terus berjalan tanpa pengawasan yang transparan.

Ancaman Kerusakan Lingkungan Jangan Menunggu Bencana

Sebelumnya, lembaga lingkungan Sahabat Bumi telah melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal di Desa Belo kepada Ditreskrimsus Polda NTB pada 25 Juni 2026.

Laporan tersebut menyoroti potensi pencemaran sungai, kerusakan lingkungan, pendangkalan aliran sungai, hingga meningkatnya risiko banjir bandang bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai.

Ancaman tersebut tidak boleh dianggap angin lalu. Lingkungan yang rusak tidak selalu dapat dipulihkan dengan mudah, sementara masyarakat yang menanggung dampaknya sering kali justru tidak pernah menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan.

Karena itu, Syaokin mendesak DLHK NTB, khususnya bidang penegakan hukum (Gakkum), segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi tambang.

Ia mempertanyakan komitmen DLHK NTB yang sebelumnya disebut akan turun ke lapangan, tetapi hingga kini belum ada informasi terbuka mengenai realisasi pemeriksaan tersebut.

"Sebelumnya Gakkum DLHK NTB pernah menyampaikan akan turun ke lapangan. Tetapi sampai sekarang belum ada transparansi, terutama apakah sudah turun ke lokasi atau belum. Jangan hanya berjanji, masyarakat membutuhkan tindakan nyata," desaknya.

Polda, DLHK, Bupati hingga Forkopimda Jangan Saling Menunggu!

Tidak hanya Polda NTB dan DLHK NTB, Syaokin juga mendesak Polres Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Barat, serta seluruh unsur Forkopimda agar segera mengambil langkah konkret.

Camat Jereweh pun diminta memberikan penjelasan terbuka terkait keberadaan dan aktivitas pertambangan yang menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Menurutnya, persoalan ini membutuhkan tindakan lintas sektor. Jangan sampai masing-masing instansi berlindung di balik kewenangan sektoral, sementara dugaan pelanggaran di lapangan tidak memperoleh penyelesaian yang jelas.

Hukum tidak boleh berhenti di atas meja. Lingkungan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak Polda NTB, DLHK NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maupun pihak perusahaan terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan dan klarifikasi.

Redaksi |

Kamis, 29 Oktober 2026

Otak Monyet, Sikap Babi!, GEMPAR NTB Seruduk DLHK NTB


Mataram, Media Dinamika Global - GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA ASPIRASI RAKYAT (GEMPAR-NTB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTB (DLHK NTB) terkait praktik illegal logging yang diduga berasal dari Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dan kasus pengambilan paksa satu unit mobil truk bernomor polisi EA 8100 LA milik UD Sinar Mas dari Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II. Kamis (29/10/2026).

Korlap I, Suhardin mengatakan, menyatakan keprihatinan dan mendesak keterbukaan publik atas dugaan praktik illegal logging yang diduga berasal dari Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, serta insiden pengambilan paksa satu unit mobil truk bernomor polisi EA 8100 LA milik UD Sinar Mas dari Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

"Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan hasil hutan, penanganan barang bukti, serta tanggung jawab aparatur yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan hutan," ujarnya.

Suhardin menegaskan Kepala DLHK NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi segera mencopet jabatan Faruk selaku Kepala BPKH Wilayah VI diduga otak merusak hutan di kecamatan Tambora, Pekat, Magggelewa, Woja, dan Dompu.

"Faruk juga diduga kuat membeking kayu ilegal logging selama ini," tegasnya.

Disisi lain, Suhardin mendesak Kepala DLHK NTB segera mencopot jabatan Lalu Dahlan selaku Kepala Resort Pekat BPKH Wilayah VI.

"Diduga kuat terlibat dalam kasus pengambilan paksa satu mobil di Kantor KPH Wilayah II sehingga mobil dan kayu tersebut lolos hingga sampai ke lombok timur, padahal kayu tersebut berasal dari kecamatan peket kabupaten Dompu," tuturnya.

Senadah, Akbar juga menegaskan kepada kepala DLHK NTB bahwa di NTB marak terjadi praktik pembalakan liar semakin meningkat tiap tahunnya.

"Terutama di wilayah Bima dan Dompu marak terjadi praktik kayu ilegal logging," tuturnya.

Lebih lanjutnya, kasus pengambilan paksa satu unit mobil truk bernomor polisi EA 8100 LA milik UD Sinar Mas dari Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II dan Mendesak DLHK NTB segera copot Kepala BKPH Wilayah II Lombok Timur.

"Ini presiden buruk DLHK NTB sepanjang sejarah, barang bukti mobil dan kayu sebagai bukti lemahnya Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II di Lombok Timur, Marwah atau muka penegakkan hukum di DLHK NTB mau taruh kemanan," tegasnya.

Sementara, Orator ulung turun kembali ke lapangan, Syaokin mengatakan, Kepala BKPH Wilayah VI dan Kepala Resort Pekat memerintahkan Pegawai P3K (Pamhut) untuk jadi ganis pengecekan fisik kayu dan asal usul kayu pertanyaan, sejak kapan Pegawai P3K bisa jadi Ganis dan di SK kan oleh siapa di Dinas dan Pegawai P3K Resort Pekat wajib di evaluasi semua kinerjanya.

"Otak kerusakan hutan, pembabatan liar, dan ilegal logging di NTB adalah DLHK NTB," tegas Syaokin.

Lebih lanjutnya, di Pulau Sumbawa terutama Bima dan Dompu tidak ada lagi hutan hanya batu yang ada, maka dari itu Kepala Dinas turun langsung dong, jangan diam diri di kantor, semua itu terjadi diduga kuat Kelapa BKPH Wilayah VI semau-maunya disana.

"Saya katakan, bahwa Otak Monyet, Sikap babi ada di DLHK NTB," teriakan Syaokin.

Syaokin mendesak Kepala DLHK NTB segera mencopot jabatan Kepala BKPH Wilayah VI dan Kepala Resort Pekat diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan dan diduga membekingi kerusakan hutan disana.

"Semua dosanya kedua kapala tersebut, telah diadukan ke DLHK sendiri maupu di Polda NTB hingga sampai sekarang, belum tindaklanjut atas pengaduan kami, baik secara lisan maupun tertulis," pungkasnya.

TUNTUTAN GEMPAR-NTB:

1. Mendesak DLHK NTB segera berikan klarifikasi resmi terkait insiden pengambilan paksa satu unit mobil truk bernomor polisi EA 8100 LA di Kantor BPKH Wilayah II oleh sejumlah warga.

2. Mendesak DLHK NTB segera transparan terkait asal kayu diduga ilegal loging yang  dimuat mobil truk yang ditahan di kantor BPKH Wilyah II dan barang bukti hilang di kantor BPKH tersebut.

3. Mendesak DLHK NTB segera copot Kepala BKPH Wilayah II Lombok Timur.

4. Mendesak DLHK NTB segera panggil dan proses Kepala BPKH Wilayah VI diduga kuat terlibat sehingga kayu dan mobil tersebut lolos di Dompu.

5. Mendesak DLHK NTB segera copot Kepala BKPH Wilayah VI.

6. Mendesak DLHK NTB segera evaluasi semua jajaran pegawai Resor Pekat BKPH Wilayah VI yang diduga bermain dan membantu para pelaku ilegal logging.

7. Copot kepala Resort Pekat BKPH Wilayah VI.

Redaksi |

Jumat, 16 Oktober 2026

Laporan Diduga Mandek di Polresta Mataram, Pelapor Desak Eks Bupati dan Wabup Lotim Dkk Diusut: Jangan Ada yang Kebal Hukum


MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Penanganan laporan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilaporkan SIT TEK HOK alias Bagong ke Polresta Mataram kembali menjadi sorotan. Pelapor mendesak aparat penegak hukum agar tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Pelapor meminta penyidik mengusut tuntas seluruh fakta, menelusuri bukti-bukti yang telah diserahkan, serta memeriksa secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk mantan Bupati Lombok Timur, mantan Wakil Bupati Lombok Timur, dan pihak lainnya.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen yang dimiliki pelapor, pengaduan tersebut telah diterima Polresta Mataram melalui Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/05/I/2024/SPKT tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 28 Agustus 2024, Polresta Mataram menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP atau penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP yang berlaku saat itu.

Namun, setelah laporan masuk dan sejumlah tahapan penyelidikan dilakukan, pelapor kini menuntut kejelasan mengenai perkembangan dan arah penanganan perkara tersebut.

Lima Cek Bank Danamon Bernilai Rp775 Juta Jadi Bagian Bukti

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam dokumen penyelidikan adalah adanya lima lembar fotokopi cek Bank Danamon dengan nilai masing-masing Rp100 juta, Rp200 juta, Rp25 juta, Rp400 juta, dan Rp50 juta.

Jika dijumlahkan, nilai kelima cek tersebut mencapai Rp775 juta.

Dokumen SP2HP juga mencatat bahwa penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya SIT TEK HOK alias Bagong, Kevin Jonathan Sit, Mulki, S.STP., Mahnan Rusli, Taufik Hidayat, Iwan Setiawan, S.K.M., H. Rumaksi SJ, S.H., H. Muhammad Juaini Taofik, serta ahli pidana Syamsul Hidayat, S.H., M.H.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah mencakup pengumpulan dokumen dan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Meski demikian, perkembangan lebih lanjut, termasuk hasil akhir penyelidikan dan alasan apabila perkara belum berlanjut ke tahap berikutnya, masih perlu mendapat penjelasan resmi dari kepolisian.

Bagi pelapor, keberadaan dokumen dan keterangan sejumlah saksi harus ditindaklanjuti secara profesional agar perkara ini memperoleh kepastian hukum.

"Pelapor desak penyidik beri kepastian hukum," ujarnya. Kamis (15/10/2026).

Pelapor menegaskan bahwa dirinya telah memberikan keterangan serta menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki. Sejumlah saksi juga disebut telah dihadirkan dan diperiksa dalam proses penyelidikan.

Atas dasar itu, pelapor meminta Polresta Mataram memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara, termasuk langkah hukum yang akan ditempuh berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia.

Pelapor juga mendesak agar pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati Lombok Timur serta pihak lainnya, ditelusuri sesuai prosedur hukum.

Desakan tersebut merupakan tuntutan pelapor dan bukan penetapan bahwa pihak-pihak yang disebut diduga melakukan tindak pidana dan tetap tersangka sesuai dengan alat bukti diserahkan pelapor.

“Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jabatan dan kedudukan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan suatu perkara,” demikian penegasan pelapor.

Menurut pelapor, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menerima laporan dan memeriksa saksi. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ancam Laporkan ke Polda NTB hingga Mabes Polri

Pelapor menyatakan tidak ingin laporan tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Apabila tidak memperoleh perkembangan yang dianggap memadai, ia berencana membawa persoalan itu ke tingkat pengawasan yang lebih tinggi.

“Apabila kasus ini masih mandek di meja Polresta Mataram, saya akan melaporkan secara resmi ke Polda NTB dan Mabes Polri,” tegasnya.

Langkah tersebut, menurut pelapor, ditempuh agar penanganan perkara mendapat perhatian dan evaluasi sesuai mekanisme yang tersedia.

Kini, sorotan tertuju pada komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian atas laporan yang telah tercatat sejak Januari 2024 tersebut. Publik menanti penjelasan mengenai sejauh mana penyelidikan berjalan, apa kendala yang dihadapi, dan apakah terdapat dasar hukum untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap berikutnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polresta Mataram saat awak Media ini konfirmasi di kantor, lagi sibuk karena ada tamu, kemudian ditunggu, kemudian lagi sibuk zoom meting. Jum'at, (16/10/26).

Hingga berita ini terbitkan Kasat Reskrim Polresta Mataram bel memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.

Redaksi |

Hutan RTK-53 Tambora Kian Rusak, ITK NTB Desak Pangdam Turun Tangan

Pangdam XXX/Rindambora, Mayjen TNI Edi Saputra
dengan Background foto kayu pembalakan liar dan
 ilegal logging, (Ist/SG).

DOMPU, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Kerusakan kawasan hutan RTK-53 Tambora akibat dugaan pembalakan liar, perladangan ilegal, dan illegal logging menjadi sorotan Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) NTB. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan sumber air bersih masyarakat.

Kepala Bidang Humas ITK NTB, Syaokin Futtaqin, mendesak Pangdam XXX/Rindambora, Mayjen TNI Edi Saputra, S.IP., M.Han., agar segera menginstruksikan Komandan Brigif TP 31/PS Tambora untuk membantu DLHK NTB mengamankan kawasan hutan sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta tindakan nyata. Jangan sampai hutan terus dirusak, sementara sumber air masyarakat terancam dan kerusakan semakin meluas,” tegas Syaokin.

Berdasarkan investigasi internal ITK NTB, Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, serta sejumlah desa di Kecamatan Pekat, menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian serius. Bahkan, kawasan Mata Air Sumber Rejo disebut terancam akibat kerusakan hutan di sekitarnya.

Syaokin mengaku telah mengumpulkan dokumentasi foto dan video sebagai bahan pendukung untuk diserahkan kepada instansi berwenang.

Syaokin juga menyoroti efektivitas pengawasan, mengingat dugaan kerusakan terjadi di sekitar wilayah kerja petugas kehutanan. Ia mendesak evaluasi pengawasan serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan pemodal dan penampung kayu ilegal.

Menurutnya, permohonan bantuan pengamanan tersebut merujuk pada surat Kepala DLHK NTB Nomor 522.1/3690/GAKKUM.2.-LHK/7/2026.

“Jangan hanya sibuk berkoordinasi tanpa hasil nyata. Hutan Tambora harus diselamatkan sebelum kerusakan semakin parah dan masyarakat kehilangan sumber air bersih,” terangnya.

ITK NTB berharap DLHK, aparat penegak hukum, dan unsur TNI sesuai kewenangannya segera bersinergi melakukan pengamanan, menghentikan aktivitas ilegal yang terbukti, serta memulihkan kawasan hutan yang rusak, pungkasnya.

Redaksi |

Sabtu, 10 Oktober 2026

58 Calon Jemaah Umrah Gagal Berangkat, Warga Bima Blokade Jalan! Desak Polda NTB Usut Dugaan Penipuan Rp1,45 Miliar

Warga Desa Bolo saat blokade jalan, (Ist/Surya)

BIMA, SURYA -
Kekecewaan keluarga calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci memuncak. Warga Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, menggelar aksi blokade jalan lintas pada Sabtu (10/10/2026) malam. Mereka mendesak Polda NTB segera memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang menyeret PT Indah Harumain Anugrah.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh total. Kendaraan yang hendak melintas menuju Kota Bima maupun Kabupaten Dompu terpaksa tertahan akibat penutupan jalan oleh warga.

Bagi keluarga jemaah, persoalan ini bukan sekadar kegagalan perjalanan. Mereka kecewa karena para calon jemaah telah berpamitan dengan keluarga, berangkat menuju Jakarta, tetapi akhirnya harus kembali tanpa menunaikan ibadah umrah yang telah dinantikan.

Dedi, salah seorang keponakan calon jemaah umrah asal Desa Bolo, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan yang telah diajukan kuasa hukum PT Taufik Haji Utama (THU) ke Polda NTB.

“Kasus tersebut sudah dilaporkan oleh lawyer PT Taufik Haji Utama (THU) ke Polda NTB terkait dugaan penipuan calon jemaah umrah yang melibatkan PT Indah Harumain Anugrah. Kami mendesak laporan tersebut segera diatensi secara serius oleh pihak kepolisian,” tegas Dedi di lokasi aksi.

Tiga Warga Bolo Ikut Terdampak

Di Desa Bolo, sedikitnya tiga warga disebut terdampak persoalan pemberangkatan tersebut. Mereka gagal berangkat ke Tanah Suci meskipun telah tiba di Jakarta.

Situasi itu memicu kekecewaan keluarga yang berharap para jemaah dapat menjalankan ibadah sesuai jadwal. Desakan kepada aparat penegak hukum pun menguat agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan dan para pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Rp1,45 Miliar Disetorkan, Tiket Disebut Belum Dibeli

Sebelumnya, PT Taufik Haji Utama (THU) melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang berkaitan dengan kegagalan pemberangkatan 58 calon jemaah.

Kuasa hukum PT THU, Ahadiaz Agustav, menyebut dana yang telah disetorkan kepada perusahaan penyedia paket umrah, PT Indah Harumain Anugrah, mencapai Rp1.459.200.000.

Menurut pihak pelapor, dana tersebut diserahkan dalam rangka kerja sama penyediaan tiket pesawat pulang-pergi, hotel, dan akomodasi perjalanan umrah. Paket perjalanan disebut disepakati dengan biaya sekitar Rp26 juta per jemaah.

Namun, pada jadwal pemberangkatan 28 September 2026, para jemaah yang telah tiba di Jakarta tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi.

“Nyatanya tidak ada, karena di tanggal 28 September 2026 sebagai jadwal pemberangkatan ternyata tiketnya tidak pernah dibeli,” ujar kuasa hukum PT THU.

Pihak pelapor juga mempertanyakan penggunaan dana yang telah disetorkan. Kuasa hukum memperkirakan hanya sekitar Rp150 juta yang digunakan untuk kebutuhan terkait perjalanan, sementara penggunaan dana selebihnya masih dipertanyakan.

Meski demikian, rincian penggunaan dana dan nilai kerugian tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen transaksi serta keterangan semua pihak terkait.

Jemaah Menunggu di Jakarta hingga 6 Oktober

Kuasa hukum PT THU menjelaskan, para jemaah berada di Jakarta sejak 28 September hingga 6 Oktober 2026. Pihaknya mengaku sempat berharap keberangkatan dapat terlaksana setelah menerima informasi mengenai visa umrah dan rencana penerbangan berikutnya.

Namun, menurut keterangannya, hasil pengecekan kepada maskapai menunjukkan tiket penerbangan yang dibutuhkan belum tersedia sebagaimana diharapkan.

Pihak PT THU juga menyebut sempat menerima informasi mengenai rencana keberangkatan pada 3 Oktober 2026 menggunakan Garuda Indonesia. Akan tetapi, keberangkatan tersebut kembali tidak terlaksana karena tiket disebut belum dibayar.

Kuasa hukum menyatakan telah menyertakan bukti transfer dalam laporan yang diajukan. Selain itu, ia mengungkapkan adanya penyerahan uang tunai sebesar Rp250 juta yang menurut keterangannya didokumentasikan melalui video dan disaksikan sejumlah orang.

Seluruh bukti dan keterangan tersebut diharapkan dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap duduk perkara secara menyeluruh.

Warga Menunggu Respons Polda NTB

Kini, keluarga jemaah dan warga Desa Bolo menuntut kejelasan atas persoalan yang telah membuat puluhan calon jemaah gagal berangkat. Mereka berharap laporan yang diajukan PT THU segera ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang mempercayakan dana dan rencana ibadahnya kepada penyelenggara perjalanan umrah.

Hingga berita ini terbitkan, uraian mengenai dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masih berdasarkan keterangan pihak pelapor. Penetapan tanggung jawab hukum harus menunggu hasil pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat berwenang. Konfirmasi dari pihak PT Indah Harumain Anugrah serta keterangan resmi Polda NTB masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.

Redaksi |