Media Dinamika Global

Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra Caca Handika, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Pemerintah didesak tidak tinggal diam menghadapi persoalan pemberangkatan puluhan calon jemaah umrah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Badko HMI Bali-Nusra meminta pemerintah mengevaluasi hingga mencabut izin perusahaan travel umrah yang terbukti bermasalah dan merugikan jemaah. Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra Caca Handika mengatakan persoalan perjalanan ibadah umrah tidak semestinya dipandang sekadar sebagai sengketa bisnis antarperusahaan. Ada kepentingan dan hak masyarakat yang harus dilindungi. “Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ini menyangkut masyarakat yang telah mempercayakan uang dan harapannya untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau dalam prosesnya terdapat dugaan pelanggaran atau kelalaian yang merugikan jemaah, pemerintah harus turun tangan dan memastikan persoalan ini dituntaskan,” tegas Caca, Kamis (8/10). Desakan tersebut mencuat di tengah persoalan pemberangkatan 58 jemaah umrah pad...

LOTIM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Saim Akbar (14), pelajar SMP asal Dusun Toron, Desa Kerumut, yang sempat dilaporkan hilang terseret gelombang di Pantai Komala Sari, Kabupaten Lombok Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pencarian hari kedua, Senin (5/10/2026). Direktur Polairud Polda NTB Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., mengonfirmasi keberhasilan operasi pencarian dan evakuasi tersebut. Penemuan korban terjadi setelah tim menyisir wilayah perairan sekitar lokasi kejadian sejak pagi hari. "Korban berhasil ditemukan sekitar pukul 10.30 WITA di sekitar Pantai Maik Anyir, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kombes Pol Boyke F.S. Samola. Sebelumnya, korban dilaporkan terseret gelombang saat beraktivitas di Pantai Komala Sari, Dusun Bagek Kembang, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 08.40 WITA. Pencarian hari kedua yang dimul...

LOTIM, Media Dinamika Global.Id. - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Saim Akbar (14), pelajar SMP asal Dusun Toron, Desa Kerumut, yang sempat dilaporkan hilang terseret gelombang di Pantai Komala Sari, Kabupaten Lombok Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pencarian hari kedua, Senin (5/10/2026). Direktur Polairud Polda NTB Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., mengonfirmasi keberhasilan operasi pencarian dan evakuasi tersebut. Penemuan korban terjadi setelah tim menyisir wilayah perairan sekitar lokasi kejadian sejak pagi hari. "Korban berhasil ditemukan sekitar pukul 10.30 WITA di sekitar Pantai Maik Anyir, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, dalam kondisi meninggal dunia," ujar Kombes Pol Boyke F.S. Samola. Sebelumnya, korban dilaporkan terseret gelombang saat beraktivitas di Pantai Komala Sari, Dusun Bagek Kembang, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 08.40 WITA. Pencarian hari kedua yang d...

H. W. Musyafirin Saat Jadi Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), (Tim) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL -  Lembaga National Politik NTB (NasPol NTB) melontarkan kritik keras terhadap proses penempatan H. W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen PT Bank NTB Syariah periode 2025-2029. NasPol NTB mempertanyakan proses seleksi hingga Musyafirin, yang diketahui merupakan mantan Bupati Sumbawa Barat (KSB) sekaligus mantan calon Wakil Gubernur NTB, dapat menduduki posisi strategis di salah satu badan usaha milik daerah tersebut. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi. Menurutnya, proses seleksi komisaris bank daerah harus benar-benar menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, profesionalitas, serta Good Corporate Governance (GCG). “Lolosnya Musyafirin ke kursi Komisaris Bank NTB Syariah bukan lagi sekadar persoalan keteledoran administrasi. Ini harus menjadi pertanyaan serius terhadap kualitas tata kelola...

MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL -  Tragedi tanah longsor di kawasan tambang emas ilegal Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu malam, 5 September 2026, yang menewaskan tiga penambang dan melukai enam lainnya, menjadi bukti telanjang carut-marutnya pengawasan pertambangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lembaga National Politik NTB (NasPol NTB) menilai insiden berdarah ini bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan dampak langsung dari pembiaran terstruktur terhadap praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kian menjamur. Sebagai lembaga yang berkomitmen mengawal seluruh aktivitas tata kelola sumber daya alam dan pertambangan di NTB sebagaimana termaktub dalam manifesto organisasinya-NasPol NTB secara tegas mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk menindak tegas dan menutup seluruh tambang ilegal tanpa tebang pilih. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menuding keberlangsungan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi secara terbuka hingga memakan korban jiwa ...

Mobil Truk di Kantor KPH Wilayah II saat Diambil Paksa oleh Warga, (Ist/Surya) LOMBOK TIMUR, SURYA POST - Insiden pengambilan paksa satu unit truk di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, publik menunggu keseriusan dan  ketegasan pengawasan kehutanan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bagaimana mungkin sebuah kendaraan yang diduga berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal menjadi objek pengambilan paksa di lingkungan kantor instansi kehutanan?, Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dan sejauh mana pengawasan terhadap asal-usul kayu yang diangkut kendaraan itu? Pemerhati Lingkungan, Syaokin mendesak KPH Wilayah II bersama aparat penegak hukum segera mengusut tuntas insiden yang terjadi pada Jumat (2/10/2026). Menurut Syaokin, persoalan ini bukan persoalan kendaraan yang dibawa keluar dari halaman kantor, melainkan menyangkut wibawa instansi, efektivitas pengawasan kehutanan, dan kepastian penegakan...

NASPOL NTB, Muhaimin dengan Tambang Rakyat Sumbawa Menelan Korban, Polisi Olah TKP di Tambang, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Nasional Politik (NASPOL) NTB mengkritik keras rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). NASPOL menilai regulasi tersebut jangan sampai membuka ruang bagi kapitalisasi sumber daya alam dengan mengatasnamakan koperasi. NASPOL NTB, Muhaimin mengatakan, semangat IPR seharusnya memberikan kedaulatan kepada masyarakat sekitar tambang, bukan justru menjadikan rakyat sebagai pekerja di atas sumber daya alamnya sendiri. “Jangan sampai koperasi hanya menjadi bendera, sementara modal, alat berat dan penguasaan usaha berada di tangan pemodal (Investor Asing),” tegasnya saat wawancara di Kedai Kopi, Kota Mataram. Sabtu, (03/10/26). Muhaimin juga mempertanyakan rencana tarif IPR sebesar Rp1,5 juta per hektare. Menurut mereka, biaya tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi koperasi yang benar-benar diba...

Praktisi Hukum Rosihan Zulby, SH, (Ist/Surya) MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Pembatasan keterangan lisan Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan dari praktisi hukum Rosihan Zulby, SH. Rosihan yang akrab disapa Sahabat Rosi mengaku menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi serta posisi Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Namun, dari perspektif hukum dan akademik, Rosihan menyatakan tidak sependapat apabila pembatasan keterangan lisan seorang ahli didasarkan pada pernyataan atau kritik yang sebelumnya disampaikan ahli tersebut di ruang publik. "Saya menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi. Namun, sebagai seorang yang berlatar belakang hukum, saya tidak sependapat dengan keputusan tersebut, khususnya apabila pembatasan keterangan lisan ahli didasarkan pada pernyataan atau kritik ahli terhadap proses persidangan yang disampaikannya di ruang pu...

BIMA, Media Dinamika Global.Id. - Polemik pergantian antarwaktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, memanas. Aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Desa Monggo Kecamatan Madapangga kabupaten Bima. (29/09/2026). Koordinator lapangan (Korlap I), Umardin, menyoroti proses pleno PAW anggota BPD keterwakilan gender yang diduga dilakukan secara tertutup dan tanpa diketahui masyarakat. Umardin menyebut proses tersebut sarat persoalan prosedural. Mereka menilai keputusan terkait PAW tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa transparansi dan pelibatan masyarakat. Massa aksi menyampaikan enam tuntutan: 1. Massa menolak hasil pleno anggota BPD Desa Monggo terkait keterwakilan gender karena dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui masyarakat. Massa juga mempersoalkan posisi Siti Rahmah, S.Sos., yang disebut sebagai anggota BPD keterwakilan gender dan calon tunggal dalam proses tersebut. 2. Massa mendesak pember...