Kabupaten Bima, Media Dinamika Global.Id – Proyek pemasangan bronjong sungai di Desa Mpuri, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, menuai sorotan tajam dari Tokoh pemuda Desa setempat. Pekerjaan yang sejatinya bertujuan menahan abrasi dan melindungi bantaran sungai itu justru dinilai meninggalkan kesan buruk dan memunculkan potensi masalah baru.
Pekerjaan Pemasangan Bronjong (Penguatan Tebing) Sungai Mpuri Kecamatan Madapangga tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan Surat Permohonan dari Sekertariat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor: B 248/KSN/SWP/DM.09/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan Saudara Syafrudin H. Arsyad serta Nota Dinas Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: 40/ND/Ar2/2025 tanggal 18 Juni 2025 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Saudara Syafrudin H. Arsyad Terkait Kondisi Tebing Mpuri Kabupaten Bima.
Dengan tembusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I di Mataram.
Salah satu tokoh pemuda Desa Mpuri, Syaiful menilai hasil pekerjaan bronjong tersebut jauh dari harapan masyarakat. Dari pantauan di lapangan, tampak sejumlah bagian bronjong yang tidak tertata rapi, tanah di sisi bantaran longsor, serta struktur penahan yang terlihat tidak menyatu dengan kontur alam sekitar.
“Kalau dilihat dari kondisi sekarang, ini bukan memberikan rasa aman, tapi justru menimbulkan kekhawatiran. Tanah di sisi bronjong sudah tergerus, bahkan ada bagian yang terlihat rawan ambruk,” tegas Syaiful kepada Media Dinamika Global.Id, Kamis (22/01/26).
Menurut Fugil sapaan akrabnya, proyek yang menggunakan anggaran negara seharusnya dikerjakan secara profesional dan mengutamakan kualitas, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik. Ia menilai lemahnya perencanaan dan pengawasan menjadi faktor utama sehingga pekerjaan meninggalkan kesan asal jadi.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau hasilnya seperti ini, wajar kalau masyarakat bertanya, apakah spesifikasi teknisnya dijalankan dengan benar atau tidak?” ujarnya dengan nada kritis.
Disisi lain, Fugil meminta Bupati Bima Ady Mahyudi untuk turun langsung di lokasi Bronjong sungai terlihat jelas kerusakan atas pekerjaan proyek tersebut.
"Fungsi bronjong sangat vital, terutama saat debit air sungai meningkat di musim hujan. Jika kualitas pekerjaan buruk, maka risiko kerusakan lanjutan dan ancaman terhadap lahan warga di sekitar sungai tidak bisa dihindari," harapan Tokoh Pemuda ini.
Fugil juga mendesak pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta instansi terkait agar tidak tutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, Fugil meminta agar dilakukan perbaikan bahkan audit teknis secara terbuka.
“Jangan tunggu sampai terjadi kerusakan parah atau merugikan warga. Proyek ini harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum,” tegas putra asli Desa Mpuri.
Ketika hal tersebut diabaikan, Fugil akan melakukannya konsilidasi dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di wilayah Kecamatan Madapangga.
"Ia, dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa dan melaporkan persolan ini ke aparat penegak hukum (APH)," ancamnya.
Sementara, Humas BWS Nusa Tenggara I Mataram, belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut, saat dikonfirmasi melalui Via WhatsAppnya. Hingga berita dipublikasikan.
Redaksi ||