 |
| Masyarakat Ampun, beacbackground, laut dan kapal (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global.Id - Ancaman serius terhadap ekosistem laut di perairan Ampenan, Kota Mataram kian mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan yang diduga terjadi akibat aktivitas industri di kawasan pesisir memicu gelombang protes dari aktivis lingkungan dan masyarakat nelayan.
Mewakili Masyarakat dan Nelayan setempat, Jauhari Tantawi mendesak pemerintah Provinsi NTB, Gubernur NTB segera menghentikan operasi GM PT Pertamina Ampenan sebelum kerusakan meluas dan menjadi bencana ekologis permanen.
Aktivitas operasional di wilayah pesisir dinilai tidak sebanding dengan risiko lingkungan yang harus ditanggung masyarakat. Tumbuh karang sebagai benteng alami laut dan habitat biota kini terancam rusak, sementara nelayan mulai merasakan dampak langsung berupa penurunan hasil tangkapan dan perubahan kualitas perairan.
“Laut bukan halaman belakang industri. Jika operasi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi ketat, yang hancur bukan hanya ekosistem, tapi juga kehidupan masyarakat pesisir,” tegas Jauhari Tantawi. Senin (12/01/26).
 |
| Area PT Pertamina Ampenan, (Ist/Google) |
Jauhari mengkritik keras juga Pemprov NTB, Gubernur NTB yang dinilai lamban dan cenderung diam. Padahal, perlindungan lingkungan hidup merupakan mandat konstitusional yang tidak bisa ditawar. Publik mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar.
Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan audit lingkungan independen, membuka data Amdal secara transparan, serta menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional GM PT Pertamina Ampenan sampai ada jaminan pemulihan ekosistem laut.
“Jangan tunggu laut rusak total baru bergerak. Ketika karang mati, ikan pergi, nelayan miskin, siapa yang bertanggung jawab?,” ujar Jauhari dengan nada geram.
Pihak GM PT Pertamina Ampenan dan instansi terkait belum bisa dikonfirmasi, hingga berita ini diterbitkan. (*).