 |
| Anggota DPRD NTB, H. Muhamad Aminurlah, S.E Rumah Pasutri di Kota Bima Nyaris Roboh, (Ist/Surya) |
Kota Bima, Media Dinamika Global -- Kondisi memprihatinkan dialami pasangan suami-istri Siti Mariam dan Jaharudin, warga Lingkungan Sigi RT 10 RW 03, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Selama puluhan tahun, keduanya terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni yang kondisinya nyaris roboh, tanpa pernah tersentuh bantuan pemerintah.
Ironisnya, meski rumah mereka telah berulang kali didata dan difoto oleh petugas, nama pasangan ini tak kunjung masuk dalam daftar penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Fakta ini memunculkan tanda tanya besar terhadap akurasi pendataan dan keseriusan pemerintah dalam menangani warga miskin ekstrem.
“Kami sudah lama sekali tinggal di sini. Rumah ini sudah sering didata, tapi tidak pernah dapat bantuan,” ungkap Siti Mariam dengan nada kecewa.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk nyata lemahnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil. Program bantuan yang seharusnya menyasar warga paling membutuhkan justru terkesan tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD NTB, H. Muhamad Aminurlah, S.E atau yang akrab disapa H. Maman, menyatakan keprihatinannya sekaligus mengkritisi kinerja pihak terkait.
“Ini tidak boleh terus terjadi. Kalau sudah didata berkali-kali tapi tidak pernah terealisasi, berarti ada yang salah dalam sistem. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
 |
| Rumah Pasutri di Kota Bima Nyaris Roboh, (Ist/Surya) |
Ia menegaskan akan segera turun langsung untuk memastikan pasangan tersebut mendapatkan bantuan. H. Maman juga berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
“InsyaAllah saya akan bantu dan kawal. Ini bukan hanya soal satu keluarga, tapi soal keadilan sosial. Jangan sampai warga miskin ekstrem terus terabaikan,” tambahnya.
Selain berharap kepada pemerintah, Siti Mariam dan Jaharudin juga menggantungkan harapan kepada Baznas Kota Bima agar dapat mengakomodir mereka dalam program bedah rumah.
Diketahui, pasangan ini hidup dalam kondisi serba kekurangan dan masuk kategori miskin ekstrem. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan pekerjaan serabutan yang tidak menentu.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah, khususnya dalam hal validasi data dan distribusi bantuan sosial. Diperlukan evaluasi menyeluruh agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas pendataan semata.
Redaksi: Surya Ghempar