Insentif Tunjangan Daerah Terpencil : Dugaan Pungli di SMPN 2 Soromandi di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kab Bima

Insentif Tunjangan Daerah Terpencil : Dugaan Pungli di SMPN 2 Soromandi di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kab Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Soromandi NTB, Media Dinamika Global.Id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten SMPN 2 Soromandi di Sai Kecamatan Soromandi Kab. Bima, Provinsi NTB. Setelah terungkap dugaan pemotongan dana Dacil, kini sorotan tertuju pada pengelolaan dana insentif Daerah Terpencil SMPN 2 sai kecamatan Soromandi kabupaten bima (Dacil) yang sejatinya diberikan untuk meringankan beban guru di wilayah terpencil.

Seorang guru di salah satu SMPN 2 Soromandi di Desa Sai di pelosok mengaku harus menyetor Rp4 juta setiap kali menerima insentif Dacil. Dana tersebut, menurut pengakuannya, diserahkan ke Kepala Sekolah dan selanjutnya disebut disetorkan ke salah satu staf Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten bima.

“Tolong ditelusuri. Setiap terima insentif Dacil, kami diminta setor Rp4 juta ke Kepala Sekolah. Katanya untuk staf di bidang GTK,” ungkap guru tersebut kepada tim media, dengan nada prihatin, belum lama ini.

Saat dikonfirmasi, staf Bidang GTK Dikbud Kabupaten bima, membantah keras adanya instruksi atau penerimaan dana setoran dari Kepala Sekolah atau guru.

“Tidak ada yang namanya setoran. Insentif Dacil langsung masuk ke rekening guru masing-masing. Kalau pun ada, paling hanya ucapan terima kasih dari guru, itupun tidak semua dan tidak dipaksa,” jelasnya saat ditemui sebagaimana dikutip media Dinamika global.

Dana Dacil: Hak Guru, Bukan Alat Pungutan

Insentif Dacil merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru PNS daerah yang mengabdi di wilayah-wilayah SMP negeri 2 Soromandi di Desa sai Kecamatan Soromandi Kab. Bima dengan kondisi geografis sulit. Dana ini adalah bentuk penghargaan dan kompensasi atas tantangan besar yang mereka hadapi di lapangan.

Namun, bila benar terjadi pemotongan atau pungutan tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal ini berpotensi masuk kategori pungli, bahkan bisa menyeret pelakunya ke ranah pidana.

Di sisi lain, bahwa ia sering mengumpul dana dari setiap guru yang menerima tunjangan khusus di sekolahnya. Dana tersebut disetorkan ke Dikbud namun ia tidak menyebutkan sama siapa yang menerima dana tersebut.

Oknum yang enggan disebutkan namanya ini juga menjelaskan setiap guru biasanya menyetor sebanyak Rp2.000.000. Namun ada juga beberapa oknum Kepala Sekolah yang menaikan tarif setoran sebanyak Rp4.000.000 setiap guru di SMPN 2 Soromandi di Desa sai kecamatan Soromandi kabupaten bima.

“Kalau sama saya yang biasa mereka setor paling Rp2.000.000 per orang, tapi ada beberapa Kepala Sekolah biasa mereka minta sampai Rp4.000.000,” jelasnya.

Diduga SMPN 2 Soromandi di Desa sai kecamatan Soromandi kabupaten bima, menjadi korban pungli oknum Dikbud Kabupaten bima, dengan alasan uang ucapan terima kasih karena sudah diurus untuk mendapatkan tunjangan khusus daerah terpencil.

Jika benar dana tersebut di setor ke salah satu oknum Dikbud Kabupaten bima, mengalir kemana dana tersebut?

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud kabupaten bima Syahrul saat dikonfirmasi Redaksi media ini mengatakan, kasus dugaan pungli Dana Insentif Guru Daerah Terpencil saat ini tengah bergulir di Inspektorat Kabupaten bima.

Penjabat Bupati Bima Sambut 33 Kontingen PGRI Peserta Porseni Kolaboratif

“Sementara bergulir belum di periksaan oleh Inspektorat kabupaten bima. Kami masih menunggu hasilnya,” ungkap Suryadi saat dikonfirmasi via telpon selulernya, selasa 24 Maret 2026.

Catatan Redaksi:

Guru di daerah terpencil SMPN 2 Soromandi di Desa sai kecamatan Soromandi kabupaten bima sudah menghadapi tantangan berat, dari akses yang sulit hingga keterbatasan fasilitas. Ketika hak mereka ikut “dipungut” oleh sistem yang seharusnya melindungi, maka bukan hanya moralitas yang runtuh—tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.(Team MDG)

Menggemparkan! Mantan Bendahara SDN 1 Tolowata Selama 20 Tahun: Sekolah Hanya Miliki 1 Laptop dan 1 WC, Dana BOS 2026 Diduga Dibagi-bagikan

Menggemparkan! Mantan Bendahara SDN 1 Tolowata Selama 20 Tahun: Sekolah Hanya Miliki 1 Laptop dan 1 WC, Dana BOS 2026 Diduga Dibagi-bagikan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Menggemparkan! Mantan Bendahara SDN 1 Tolowata Selama 20 Tahun: Sekolah Hanya Miliki 1 Laptop dan 1 WC, Dana BOS 2026 Diduga Dibagi-bagikan. Pengakuan mengejutkan datang dari mantan bendahara Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tolowata, yang juga menjabat sebagai guru di sekolah tersebut. Rabu, 18 Maret 2026

Beliau yang mengaku sebagai Nasarudin telah menjabat selama 4 periode atau sekitar 20 tahun lamanya, mengakui hal ini saat ditemui anggota Lembaga Komunitas pengawas Korupsi (L-KPK) yang melakukan kunjungan ke sekolah yang juga dikenal sebagai Sekolah Aikon Ambalawi.

Selama masa jabatannya yang panjang, tidak tercatat adanya perkembangan atau pembangunan signifikan di sekolah. Kondisi yang memprihatinkan terlihat dari aset sekolah yang hanya berupa satu buah laptop dan satu unit WC yang digunakan bersama seluruh warga sekolah. Kebutuhan mendasar lainnya seperti perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) dan buku pelajaran juga tidak terpenuhi dengan baik.

Yang lebih mencengangkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pertama yang baru dikeluarkan pada tahun 2026 diduga telah dibagikan kepada para guru. Padahal secara ketentuan, dana BOS bukan diperuntukkan bagi pembagian kepada guru—terutama bagi guru PNS, guru P3K, maupun guru yang menerima SK daerah—melainkan untuk keperluan operasional siswa dan kegiatan sekolah itu sendiri.

Masyarakat dan pihak sekolah mengajukan harapan kepada Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mantan bendahara Nasarudin terkait pengelolaan keuangan dan aset sekolah selama 20 tahun menjabat, yang tidak memberikan perubahan apapun bagi kemajuan SDN 1 Tolowata. By. E H.

Guru SDN 1 Tolowata Keluhkan Potongan dan Keterlambatan THR, Minta BPK & Inspektorat Panggil Bendahara

Guru SDN 1 Tolowata Keluhkan Potongan dan Keterlambatan THR, Minta BPK & Inspektorat Panggil Bendahara

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.Id.- Rabu, 18 Maret 2026 – Masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi sorotan di kalangan pendidik di Kabupaten Bima. Banyak guru mengeluhkan jumlah THR yang diterima kurang dari seharusnya, bahkan sejumlah pendidik mengaku belum menerima hak tersebut sama sekali hingga saat ini.

Salah satu guru di SDN 1 Tolo Wata, Kecamatan Ambalawi, menjadi salah satu yang merasakan dampak dari masalah ini. Ia mengaku keberatan dengan adanya potongan besar pada uang THR miliknya. "Sesuai peraturan yang berlaku, uang THR adalah hak kami yang tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun. Namun, kenyataannya yang saya terima jauh dari jumlah yang seharusnya. Selain itu, masih banyak rekan guru di sini yang sampai hari ini belum menerima THR sama sekali," ungkap guru tersebut dengan nada kecewa saat diwawancarai, Selasa (18/3).

Kebingungan semakin dirasakan oleh guru tersebut dan rekan-rekannya karena tidak tahu harus mengajukan klaim atau mencari keadilan ke mana. Hal ini diperparah dengan kurangnya transparansi dari bendahara gaji sekolah terkait data distribusi dan pencairan THR kepada para guru. "Kami sudah mencoba bertanya kepada bendahara, tapi tidak ada penjelasan yang jelas dan rincian yang ditunjukkan. Bendahara hanya diam dan tidak mau memberikan informasi yang transparan terkait siapa saja yang sudah menerima dan berapa jumlahnya. Kami benar-benar bingung harus mencari solusi di mana," tambahnya.

Kekhawatiran pun muncul di kalangan guru terkait dugaan adanya praktik yang tidak benar di balik masalah ini. Ada dugaan kuat bahwa para bendahara telah melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk perbankan dan Kabid TPK Kabupaten Bima. Dugaan ini semakin menguat mengingat Kabid TPK Kabupaten Bima saat ini sedang ditahan oleh pihak berwenang terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mataram.

Merespons hal ini, para guru memiliki harapan besar agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat segera turun tangan menindaklanjuti keluhan ini. Secara khusus, mereka meminta kedua lembaga tersebut untuk segera memanggil bendahara sekolah atas nama P Sukardin guna mempertanggungjawabkan kejadian ini.

"Kami berharap BPK dan Inspektorat segera merespons keluhan kami. Kami meminta kedua lembaga tersebut untuk segera memanggil P Sukardin selaku bendahara sekolah agar bisa dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi terkait potongan dan keterlambatan THR ini. Kami ingin kejelasan dan keadilan terkait hak kami yang seharusnya diterima penuh dan tepat waktu," pungkas guru tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait, termasuk P Sukardin selaku bendahara, Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, BPK, maupun Inspektorat terkait keluhan dan permintaan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh para guru.

 Selanjutnya Untuk kebenaran dan detail, kami dari Media ini akan melakukan verifikasi dan wawancara langsung ke pihak yang berwenang tutup. By. E H.

Bupati dan Dikpora Kabupaten Bima : Minat Baca Siswa SDN Doridungga Kecamatan Donggo Menurun Akibat Perpustakaan Rusak Bertahun-tahun

Bupati dan Dikpora Kabupaten Bima : Minat Baca Siswa SDN Doridungga Kecamatan Donggo Menurun Akibat Perpustakaan Rusak Bertahun-tahun

Media Dinamika Global       Comment   

Mahyudin, menunjukkan kerusakan bangunan perpustakaan di sekolah yang dipimpinnya di Desa doridungga, Kecamatan Donggo.

Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.-- Senin (16/3/2026). Panduan & Petunjuk Perjalanan Bertahun-tahun rusak dan tak beratap, bangunan perpustakaan SDN Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tak kunjung ter­sentuh perbaikan. Kondisi itu berdampak buruk terha­dap minat baca siswa. 

Pantauan "Awak Media Dinamika Global" pada Senin 16 Maret 2026 mendapati kondisi memilukan ba­ngu­n­an perpustakaan itu. Bangunan tersebut tak me­miliki ­atap serta kaca jende­la. Ba­gian dalam ruangan tampak kotor dan ditumbuhi sejumlah tanaman. 

Kepala SDN doridungga Mahyudin meng­ung­kapkan, kondisi bangunan telah rusak parah di sekolah itu pada sejak dari tahun 2004 lalu hingga 2026 sekarang. 

"Kondisina tos repot, tos ancur Kondisi bangunan sudah sangat rusak dan hancur," kata Mahyudin kepada "Awak Media Dinamika Global" yang menyambangi sekolah tersebut pada Senin pagi.

Dari informasi yang diperolehnya, bangunan perpustakaan sudah tak bisa dipa­kai sejak 2020. Imbas ke­a­daan itu, membuat buku-bu­ku perpustakaan disimpan di ruangan/kantor guru. Untuk me­ngatasi persoalan tak ada­nya perpustakaan, sekolah pun menggelar kegiatan pojok baca di kelas-kelas. 

Kegiatan itu dilaksanakan dengan membawa buku-bu­ku perpustakaan ke kelas-kelas agar para murid bisa mem­baca. " buku, ke kantor Jadi para siswa membawa buku untuk dibaca di kelas, lalu mengembalikan lagi ke kantor guru," tuturnya.

Meski begitu, kegiatan itu berlangsung tak maksimal. Soalnya, murid yang membaca di kelas masih terganggu oleh aktivitas siswa lainnya. Menurut Mahyudin, ke­beradaan ruangan khusus untuk perpustakaan tetap pen­ting agar siswa dan guru nya­man saat membaca buku.

Dampak tak adanya per­pus­takaan pun membuat minat baca siswa berkurang. Pasalnya, siswa juga tak me­mi­liki motivasi untuk membaca buku kala sekolah SDN Doridungga tak memiliki perpustakaan. " Kalau tak ada fasilitasnya, mau bagaimana lagi," tuturnya.

Mahyudin mengaku sudah dua kali mengajukan per­mohonan bantuan perbaikan perpustakaan kepada Dinas Pendidikan KBM secara verbal. Namun, dari ke­terangan yang diperolehnya, alokasi anggaran untuk bangunan perpustakaan belum tersedia. 

Ia berharap, pemerintah bis­a segera memperbaiki ke­rusakan tersebut. "Saya berharap bangunan per­pus­takaan yang rusak bisa direhabilitasi," ucapnya. (Sekjend MDG)

Pemblokiran Jalan di Tumpu Menuju Kamunti Dilakukan Warga, Terkait Dunia Pendidikan

Pemblokiran Jalan di Tumpu Menuju Kamunti Dilakukan Warga, Terkait Dunia Pendidikan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Tuntutan pemenuhan jam menganjar oleh pihak guru yang merasa di dholimi merasa kecewa. Pemblokiran dilakukan sekitar pukul 10 pagi hingga saat ini sedang berlangsung. Dua nama yang meminta tambahan jam ini, yakni Atas nama Nurweningsih dengan Putri Aprianingsih. 

Informasi ini disampaikan oleh suami salah satu guru di lokasi. Kami kecewa dengan ulah plh kasek Kamunti Donggo, ucap Arif. 

Apabila tuntutan kami tak diindahkan, pemblokiran ini tak akan kami buka. Terlihat, Kapolsek dan Camat Bolo ada di lokasi pemblokiran. 

Kepala Dinas Syahrul dihubungi media ini meminta nama dua guru. Dan akan melakukan komunikasi dengan Plh Kasek dan Korwil terkait masalah utamanya. 

Dirinya berharap, pemblokiran itu segera di buka. Masalah ini akan diselesaikan di tingkat dinas terkait. Pasalnya, kenyamanan lalu lintas masyarakat juga, lebih menjadi prioritas, " harapnya. 

Informasi didapatkan dua guru ini adalah lulusan P3K Mapel Tik di SMPN 1 Donggo. Pindah di SDN Kamunti, informasi dari Korwil Donggo Rostinah SPD. 

Hingga berita ini di turunkan, pemblokiran masih telah dibuka, seperti dikutip dari Media Kabaroposisi.Id

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???

Media Dinamika Global       Comment   

Soromandi. Media Dinamika Global.Id.- Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???. Pertanyaan ini sering kali memicu berbagai polemik di tengah Kemerdekaan Indonesia yang setiap Tahun di Gaungkan. Kondisi Internet di Sekolah membuat Siswa dan Guru harus Belajar di Dekat Laut dimana Internet tersebut berada. Rabu, 11-03-2026

Sekitar Pukul 07. 30 Wita terlihat Anak Sekolah dan Guru menepi di Pinggir laut guna memastikan Internet yang akan di gunakan itu berjalan normal, karena kebutuhan anak sekolah dan Guru untuk melakukan kegiatan itu amatlah penting.

Pantauan Media ini, bahwa Siswa dan Siswi yang ditemani oleh Guru yang ada di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB itu mengerjakan beberapa materi atau soal yang memang membutuhkan internet untuk berinteraksi dalam dunia Digital ini.

Padahal, kemerdekaan Indonesia ini sudah sangat lama, namun di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB ini belum mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, ini disebabkan oleh Apatisme nya Pemerintah terhadap Kebutuhan anak Sekolah sehingga terkesan seperti ini.

Diera Digital ini, Pemerintah harusnya melihat secara langsung bagaimana kebutuhan Anak Sekolah yang sekarang mengenyam Dunia Pendidikan. Sikap Apatisnya Pemerintah itu membuat Anak Didik terhalang seolah-olah tidak menikmati makan dari Kemerdekaan itu.

Maka, oleh karena itu selaku Pemerhati Pendidikan yang juga Putra Asli Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Hafid Musa, S. Ak. S. PD. SE. SH. MH menambahkan bahwa stigma berpikir Pemerintah saat ini hanya memikirkan bagaimana cara mengejar target setiap saat dengan pola atau Data saja tanpa melihat langsung di Lapangan.

Kondisi ini memicu spekulasi dan persepsi Masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah tidak pernah melihat langsung kondisi real di Masyarakat terutama di Satuan Pendidikan di era Digital ini. Itu satu

Dan yang kedua adalah Pemerintah hanya pandai Bicara dengan data yang di poles sedemikian rupa, sedemikian baik sehingga laporan ke atas(red) pimpinan nya seolah-olah dalam keadaan baik-baik saja, yang menjadi masalah adalah Anak-anak bangsa yang mengenyam Dunia Pendidikan.

Bayangkan saja, jam 07.30 Wita anak-anak Sekolah harus belajar efektif di Ruangan kelas dengan Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah seperti Sarana Infrastruktur serta internet nya namun di Sekolah tersebut sama sekali tidak mendapatkan akses tersebut.

Ini sesuatu yang tidak bisa di biarkan, oleh sebab itu Pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bima, Provinsi bahkan Pusat harus segera atasi masalah Akses internet anak Sekolah agar mereka bisa belajar dan mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan itu dan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kecamatan, Provinsi, dan Pusat untuk terus mendorong agar Akses internet tersebut bisa di nikmati oleh Anak Sekolah.

Selain itu, Sekolah yang ada di Di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB tersebut yakni TK-PAUD, SDN Inpres Wonto, SMPN 9 Soromandi, Pustu serta sarana lainnya. Ini harusnya dilindungi oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima.(Team).

Wujudkan Pemerataan, Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan bagi SMK di Wilayah Pelosok

Wujudkan Pemerataan, Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan bagi SMK di Wilayah Pelosok

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Tengah, Media Dinamika Global.Id.- ​Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen penuh untuk menghapus stigma Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumbang angka pengangguran. Dalam kunjungannya di SMKN 1 Kopang, pada Rabu (4/3/2026).

Gubernur menekankan, pentingnya sertifikasi keahlian sebagai kunci utama lulusan SMK terserap di dunia kerja.

​"SMK tidak boleh lagi menjadi penyumbang pengangguran. Salah satu kendala selama ini adalah masalah sertifikasi LSP-P (Lembaga Sertifikasi Profesi). Oleh karena itu, semester ini pemerintah provinsi menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 sertifikasi," ujarnya.

​Langkah ini diambil agar para siswa tidak hanya mengantongi ijazah saat lulus, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mempermudah lulusan masuk ke dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika program ini terbukti efektif, Pemprov NTB berencana menjadikannya sebagai anggaran rutin setiap tahun.

Selain masalah sertifikasi, Gubernur juga menyoroti adanya kesenjangan perkembangan antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan. SMK di kota dinilai lebih cepat berkembang karena jumlah murid yang banyak, sehingga dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang terkumpul lebih besar.

​Sebaliknya, SMK di wilayah pedesaan seperti Kopang seringkali menghadapi kendala finansial karena mayoritas siswanya berada pada status ekonomi desil 1 dan 2 (kurang mampu), sehingga tidak mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

​Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB tengah menghitung skema investasi melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

"Insya Allah kami akan investasi BOSDA untuk daerah-daerah yang siswanya banyak dari kategori ekonomi rendah. Kami ingin level perkembangan SMK di kota dan desa bisa bersaing secara adil," tegasnya.

​Di akhir kunjungannya, Gubernur memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat mengejar prestasi. Ia menegaskan bahwa siswa yang tinggal di kampung tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang layaknya siswa di kota.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanudin, M. Pd., mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya telah melakukan langkah progresif melalui kerja sama dengan Pertamina Pusat (Enduro). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengembangan kualitas siswa dan guru.

​"Alhamdulillah, melalui kerja sama dengan Pertamina, kami telah menghadirkan dua pembalap MotoGP untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa. Kami juga telah menyepakati kemitraan di mana setiap tahun siswa kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari mekanik nasional di Jakarta," ungkapnya.

​Lebih jauh lagi, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk fisik berupa pembangunan bengkel dengan branding bersama antara SMK dan Pertamina Enduro. Langkah ini diharapkan menjadi laboratorium nyata bagi siswa dari tujuh jurusan yang ada, mulai dari Teknologi Kendaraan Ringan hingga Desain Komunikasi Visual.

Redaksi ||

Konsolidasikan Kepala Sekolah, Wagub Dorong Mutu Pendidikan di Bima

Konsolidasikan Kepala Sekolah, Wagub Dorong Mutu Pendidikan di Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Sape Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menegaskan peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dan melakukan konsolidasi bersama kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kecamatan Sape yang bertempat di SMAN 1 Sape, Selasa (3/3).

Menurutnya, pendidikan tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif maupun pembangunan fisik, melainkan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. 

“Kualitas pendidikan anak-anak kita akan menentukan naik tidaknya IPM daerah kita. Karena itu, kita harus membangun mutu dan karakter secara serius,” ujarnya.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin perubahan di tingkat satuan pendidikan. Karena itu, integritas, tata kelola profesional, dan kepemimpinan yang adaptif menjadi prasyarat membangun kultur sekolah yang sehat dan berorientasi mutu.

Pertemuan tersebut juga diisi dialog bersama perwakilan siswa. Isu perundungan (bullying) dan kenyamanan lingkungan belajar menjadi perhatian. 

Untuk itu, Wagub menekankan sekolah harus menjadi ruang aman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan pencegahan pernikahan dini agar generasi muda fokus menempuh pendidikan.

Selanjutnya terkait ketersediaan sarpras yang menjadi usulan Kepala Sekolah, seperti penambahan ruang belajar seiring peningkatan jumlah siswa serta perbaikan sarana dan prasarana, dan

kesejahteraan guru, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah berkomitmen peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras serta kesejahteraan tenaga pengajar menjadi perhatian utama.

Komitmen ini, lanjutnya, karena seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, memiliki kontribusi yang sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia NTB.

Redaksi ||

Revitalisasi Sekolah Tanpa Diskriminasi, Pemprov NTB Siapkan 400 Sertifikasi SMK

Revitalisasi Sekolah Tanpa Diskriminasi, Pemprov NTB Siapkan 400 Sertifikasi SMK

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemrpov NTB) terus mendorong pemerataan pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut mengambil bagian dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan pada saat sesi dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Selasa (3/3).

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas hasil revitalisasi (refit) sekolah SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi, berkualitas, dan dikerjakan dengan baik meski dengan anggaran terbatas. Dirinya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan …,” ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi dedikasi para guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut, serta berpesan agar guru menjadi orang tua kedua yang membimbing dengan penuh kasih sayang.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang. Program ini ditujukan agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Target tersebut akan ditingkatkan apabila pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran”, tutur Gubernur.

Sementara itu, persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun dipastikan telah diproses dan ditransfer. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan berjalan tuntas.

Sebelumnya, kendala terjadi di Kementerian yg j Agama terkait kejelasan beban anggaran. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala.

Terkait 538 peserta yang gagal dalam proses menjadi ASN, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional.” Tegas Gubernur Iqbal

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema P3K, agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar terbaik.

Gubernur Iqbal memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar upaya pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB dapat berjalan optimal, demi mencetak generasi yang lebih kompeten dan siap bersaing.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta. Namun, perjuangan bersama kini mulai menunjukkan hasil.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, langkah ini menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek-aspek pendidikan lainnya, baik bagi sekolah swasta maupun negeri.

Pemeprov NTB berkomitmen agar kebijakan pendidikan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan. Gubernur Iqbal berharap langkah awal ini dapat diikuti dengan kebijakan yang lebih progresif pada masa mendatang.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Dirinya menyebut Menteri terkait memiliki kepedulian terhadap sekolah swasta, bahkan memiliki pengalaman mengelola ribuan sekolah swasta.

Ke depan pembandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pemprov NTB optimistis, dengan sinergi bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dan merata dalam sistem pendidikan nasional.

Redaksi |

Kadis Dikbudpora Bima Bersuara Soal Kabid PTK Ico Rahmawati Jadi Tersangka Dugaan Pungli Tunjangan Guru 3T

Kadis Dikbudpora Bima Bersuara Soal Kabid PTK Ico Rahmawati Jadi Tersangka Dugaan Pungli Tunjangan Guru 3T

Media Dinamika Global       Comment   

Bima Media Dinamika Global.id.-- Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Syahrul, angkat bicara terkait penetapan Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Ico Rahmawati sebagai tersangka dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) tunjangan guru daerah terpencil.

Syahrul mengaku hanya mengetahui bahwa Ico Rahmawati dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Ia menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai status tersangka yang disematkan kepada bawahannya tersebut.

“Sesuai surat panggilan, Ico Rahmawati diperiksa polisi sebagai saksi dugaan pemotongan tunjangan guru tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hanya itu yang kami tahu,” ujar Syahrul, Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, Ico Rahmawati dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Bima pada Kamis (26/2/2026). Syahrul menegaskan bahwa pihak dinas belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait peningkatan status hukum yang bersangkutan.

Diketahui, Ico Rahmawati juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima.

Sebelumnya, penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB resmi menetapkan Ico Rahmawati sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan pungli terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah serta melalui mekanisme gelar perkara.(Sekjend MDG)

Kadikbudpora Bima Buka Suara soal Kabid PTK Tersangka Pemerasan Guru

Kadikbudpora Bima Buka Suara soal Kabid PTK Tersangka Pemerasan Guru

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.id.- Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Syahrul, mengakui Kabid Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) inisial IR, diperiksa polisi. Syahrul mengaku tak tahu IR telah ditetapkan tersangka kasus pemerasan tunjangan guru terpencil.

"Yang kami tahu, yang bersangkutan (IR) memang dipanggil oleh Polisi," ucap Syahrul Sabtu, (28/2/2026).

Menurut Syahrul, IR dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Bima, pada Kamis (26/2/2026). Ia tak mengetahui IR yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima itu sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pemerasan tunjangan guru terpencil.

"Sesuai surat panggilan, IR diperiksa polisi sebagai saksi dugaan pemotongan tunjangan guru tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hanya itu yang kami tahu," katanya.

Diberitakan sebelumnya tunjangan khusus untuk guru di daerah terpencil diduga disunat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB menetapkan Kabid PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima inisial IR sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes FX Endriadi mengatakan IR diduga melakukan pemerasan terhadap penerima Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT) di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah dan menggelar perkara.

"Saudari IR kami tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan pungli, terhadap guru SD penerima tunjangan khusus daerah terpencil di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima," kata Endriadi, Jumat (27/2/2026).

Endriadi menjelaskan praktik pemerasan itu berlangsung sejak 2019 hingga 2025. Sebanyak 18 guru SD yang tercatat sebagai penerima tunjangan menjadi korban.

Dalam setiap pencairan, IR diduga meminta uang Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Pemotongan dilakukan saat tunjangan cair, baik per bulan maupun per tiga bulan.

"Hasil pemeriksaan sementara, (pemotongan TKGDT) per bulan dan per tiga bulan," sebutnya.

Kerap Minta Bingkisan

Selain melakukan pemerasan tunjangan, IR diduga kerap meminta oleh-oleh (bingkisan) kepada guru-guru terpencil di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Baik yang PNS, PPPK, maupun non-ASN.

Selama ini, juga meminta bingkisan. Seperti madu, kopi, dan sarung," ucap seorang guru SMP di Tambora inisial B Menurut B, jika guru-guru terpencil tak menuruti keinginan dan permintaan IR, dipastikan proses pencairan tunjangan guru terpencil termasuk sertifikasi terhambat dan menuai kendala. Praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama.

"Wajib kami turuti selama ini. Jika tidak IR akan marah dan mengancam menunda pencairan tunjangan," imbuh B.

 Redaksi 

Kunjungi SMKN 1 Gerung, Gubernur NTB: Link and Match Jadi Kunci Penguatan SMK

Kunjungi SMKN 1 Gerung, Gubernur NTB: Link and Match Jadi Kunci Penguatan SMK

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.– Kunci utama penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah penerapan link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mengunjungi SMKN 1 Gerung dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah.

Di hadapan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua yang hadir, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan SMK sebagai solusi terhadap persoalan pengangguran di daerah.

“Kita ingin SMK tidak lagi menjadi penambah pengangguran, tetapi menjadi pemberi solusi terhadap pengangguran. Karena itu, link and match antara SMK dengan dunia usaha itu wajib hukumnya,” tegasnya. (26/2/26)

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Pemprov NTB telah menyiapkan subsidi biaya sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi lebih dari 400 siswa, dan akan ditambah pada anggaran perubahan.

“Kita ingin anak-anak lulus bukan hanya membawa ijazah, tetapi juga membawa sertifikat kompetensi. Dengan sertifikat itu, mereka lebih mudah masuk dunia kerja, bahkan bisa digunakan untuk bekerja di luar negeri,” jelas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal. 

Dirinya menambahkan, bahwa sejumlah sertifikasi LSP di Indonesia telah diakui secara internasional, termasuk di bidang pengelasan. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi lulusan SMK NTB untuk bersaing di pasar kerja global.

Selain itu, Pemprov NTB juga tengah mendorong keterlibatan siswa SMK dalam proyek-proyek pemerintah daerah, khususnya di bawah Dinas PUPR, agar siswa memiliki pengalaman kerja sebelum lulus.

“Kalau anak-anak SMK bisa terlibat dalam proyek pemerintah, maka saat menulis CV mereka sudah punya pengalaman kerja. Itu akan meningkatkan daya tawar mereka di pasar kerja,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mendorong SMK untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan serta pengembangan unit produksi sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyoroti peluang besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berkembang pesat di NTB. Ia menyebutkan adanya kesenjangan signifikan antara permintaan dan suplai, terutama untuk komoditas seperti telur.

“Produksi kita baru mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan MBG. Ini peluang besar bagi SMK, baik jurusan tata boga, pertanian, maupun peternakan. SMK harus bisa menjadi bagian dari solusi,” ungkapnya.

Menanggapi aspirasi sekolah terkait sarana dan prasarana, Gubernur memastikan bahwa revitalisasi SMK menjadi prioritas Pemprov NTB dan akan dilakukan secara bertahap dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia, yang turut mendampingi kunjungan, menyampaikan bahwa penguatan SMK merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia NTB.

“Kami ingin setiap SMK memiliki keunggulan spesifik yang menjadi pintu masuk lulusan ke dunia kerja. Dengan sertifikasi dan kerja sama industri, kita optimistis SMK di NTB akan semakin kompetitif,” ujarnya.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di daerah.

Redaksi ||

Keluarga Besar SMKN 3 Kota Bima Gelar Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Keluarga Besar SMKN 3 Kota Bima Gelar Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Keluarga besar SMKN 3 Kota Bima menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang berlangsung dengan penuh khidmat di Aula SMKN 3 Kota Bima, Jumat (23/01/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh para guru, pegawai, serta seluruh murid SMKN 3 Kota Bima, 23 Januari 2026

Acara terselenggara atas kerja sama panitia OSIS dan Rohis SMKN 3 Kota Bima di bawah bimbingan Bapak dan Ibu Guru selaku pembina. Suasana religius sudah terasa sejak sebelum acara dimulai, yang diisi dengan lantunan salawat oleh anggota Rohis SMKN 3 Kota Bima, dan kembali dilantunkan setelah kegiatan berakhir.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan saritilawah oleh murid yang tergabung dalam Rohis SMKN 3 Kota Bima. Lantunan ayat suci tersebut menambah kekhusyukan suasana di dalam aula.

Selanjutnya, Kepala SMKN 3 Kota Bima, Jainuddin, S.Pd., MM, menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh warga sekolah untuk menjadikan peringatan Isra Mi’raj sebagai momentum meningkatkan keimanan, kedisiplinan, serta akhlak mulia, terutama dalam menjalankan kewajiban salat lima waktu.

Acara inti diisi dengan ceramah agama sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustadz H. Dedy Wahyuddin, S.Kep., M.Ked.Trop. Dalam ceramahnya, beliau menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi’raj, perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Ustadz Dedy juga menekankan bahwa dalam peristiwa tersebut Allah SWT memberikan perintah salat lima waktu secara langsung kepada Rasulullah SAW.

Beliau mengingatkan pentingnya salat sebagai tiang agama dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para siswa diajak untuk menjaga salat tepat waktu, memahami maknanya, serta menjadikannya sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh penceramah, memohon keberkahan, keselamatan, serta kemudahan dalam menuntut ilmu bagi seluruh keluarga besar SMKN 3 Kota Bima.

Peringatan Isra Mi’raj ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran spiritual serta memperkuat karakter religius para siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.(Sekjend MDG)

SDN 01 Tente Diduga Kurang Perawatan, Warga Soroti Kebersihan Lingkungan Sekolah.

SDN 01 Tente Diduga Kurang Perawatan, Warga Soroti Kebersihan Lingkungan Sekolah.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_Kondisi lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menuai sorotan dari masyarakat sekitar. Sekolah yang berada di jalur utama dan jantung ibu kota kabupaten tersebut dinilai kurang mendapatkan perawatan yang semestinya.

Pantauan di lokasi menunjukkan area depan sekolah, termasuk tugu dan pagar, dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi dan menutupi sebagian fasilitas sekolah. Kondisi tersebut terkesan dibiarkan tanpa penanganan oleh pihak sekolah.

Padahal, SDN 01 Tente merupakan salah satu sekolah penggerak yang seharusnya menjadi contoh bagi sekolah lain, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan dan kebersihan sekolah di wilayah Kecamatan Woha.

Masyarakat sekitar menyayangkan kondisi tersebut. Menurut mereka, lingkungan sekolah yang bersih dan terawat sangat penting untuk menunjang kenyamanan proses belajar mengajar serta menciptakan kesan positif bagi masyarakat.

“Seharusnya kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah diperhatikan, baik di dalam kelas maupun di luar area sekolah. Tapi kondisi SDN 01 Tente saat ini terlihat seperti tidak terurus dan seakan-akan tidak ada aktivitas,” ujar salah seorang warga.

Warga berharap pihak terkait, baik kepala sekolah maupun dewan guru, dapat segera mengambil langkah untuk membenahi lingkungan sekolah demi menciptakan suasana belajar yang nyaman serta menjaga citra sekolah sebagai lembaga pendidikan.(Mdg/04)

Warga Sekolah SDN Inpres Kumbe Keluhkan Kekurangan Kursi dan Meja Belajar.

Warga Sekolah SDN Inpres Kumbe Keluhkan Kekurangan Kursi dan Meja Belajar.

Media Dinamika Global       Comment   

Woha, Bima. Media Dinamika Global.Id_ Warga sekolah SDN Inpres Kumbe yang terletak di Desa Risa, Kecamatan Woha, mengeluhkan kekurangan sarana belajar berupa kursi dan meja siswa. Dari enam ruang kelas belajar (RKB) yang tersedia, hanya sebagian kecil yang memiliki kursi dan meja yang layak digunakan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Sejumlah siswa terpaksa mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa fasilitas yang memadai. Kekurangan kursi dan meja ini diketahui telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian serius pihak sekolah.

Kepala SDN Inpres Kumbe, Arsyad, S.Pd, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat segera memberikan perhatian dan bantuan.

“Kami sangat berharap adanya bantuan kursi dan meja belajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman dan optimal bagi para siswa,” ujar Arsyad. Pada media ini selasa tanggal (20/1/26).

Pihak sekolah berharap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang kualitas pendidikan serta kenyamanan belajar siswa di SDN Inpres Kumbe.(Mdg/04)

Anggota DPRD NTB Harwoto, SH Sosialisasikan Raperda Perubahan Perda Bale Mediasi di SMA Negeri 2 Woha.

Anggota DPRD NTB Harwoto, SH Sosialisasikan Raperda Perubahan Perda Bale Mediasi di SMA Negeri 2 Woha.

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Harwoto, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, yang berlangsung pada 18 hingga 20 Januari 2026. Pada hari senin tanggal (20/1/26) di aula Sekolah SMA Negeri 2 Woha.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait peran dan fungsi Bale Mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal.

Dalam pemaparannya, Harwoto, SH menegaskan bahwa perubahan Perda Bale Mediasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem penyelesaian konflik sosial di tingkat masyarakat. Menurutnya, Bale Mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keharmonisan, serta keadilan sosial secara cepat dan efektif.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat memahami manfaat Bale Mediasi sebagai solusi penyelesaian persoalan sosial tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang,” ujar Harwoto.

Ia juga menambahkan bahwa revisi Perda tersebut disesuaikan dengan dinamika sosial serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga Bale Mediasi dapat berfungsi lebih optimal dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta unsur pemerintahan setempat. Para peserta berharap Bale Mediasi dapat terus diperkuat dan diimplementasikan secara maksimal di daerah masing-masing.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 6 meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu, Harwoto, SH menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta memperkuat penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.(Mdg/04)

Persiapan Rapat Tahunan Anggota, dan Pemilihan Pengurus & Pengawas di Aula SMKN 2 Kota Bima

Persiapan Rapat Tahunan Anggota, dan Pemilihan Pengurus & Pengawas di Aula SMKN 2 Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPSS) menyelenggarakan Rapat Anggota di Aula SMKN 2 kota bima sebagai bagian dari langkah transformasi kelembagaan melalui implementasi spin-off unit-unit usaha menjadi koperasi primer tersendiri Sabtu 17 /01/2026.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukuhkan keputusan strategis yang sebelumnya telah dirumuskan dalam lokakarya rancang bangun koperasi dan Amanah anggota pada kegiatan Rapat Anggota Tahunan buku 2025.

Rapat anggota ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, yakni Pimpinan koperasi serta dari seluruh guru guru SMKN 2 kota bima wilayah operasional unit layanan koperasi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota bima serta Ketua Dewan Koperasi, KPRI Surya Rekayasa Syariah kota Bima, serta para pengurus, pengawas, DPS, manajemen koperasi dan perwakilan anggota aktif.

Tujuan rapat anggota untuk memfinalisasi proses pemisahan unit usaha Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menjadi tiga koperasi primer yaitu koperasi konsumen syariah, Koperasi jasa syariah dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Ketiganya akan dikoordinasikan oleh koperasi sekunder yang berfungsi sebagai pusat sinergi dan holding.

Rapat dilaksanakan secara deliberatif, diawali dengan pemaparan progres kesiapan struktur koperasi hasil spin-off, laporan keuangan dan SDM unit, serta penyusunan komitmen bersama pengurus, Pimpinan Rapat, pengawas, dewan syariah, beserta ortom di semua tingkatan untuk mengawal pelaksanaan spin-off secara bertahap, legal dan konstitusional. Forum ini juga menghasilkan persetujuan atas agenda pembentukan badan hukum koperasi baru dan serah terima aset unit.

“Transformasi ini bukan hanya langkah struktural, tapi juga spiritual dan strategis. Dengan spin-off, koperasi kita akan lebih fokus, efisien, dan berdampak nyata bagi anggota dan umat,” ujar Ketua Pengurus Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, saat memberikan sambutan.

Melalui rapat ini, seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi, menjaga integritas kelembagaan, dan memastikan koperasi yang terbentuk tetap bernafaskan nilai-nilai syariah, profesionalisme, dan pemberdayaan komunitas (Sekjend MDG)

IAIQH Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun 2026-2027

IAIQH Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun 2026-2027

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Tengah, Media Dinamika Global.Id - Dalam upaya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027.

IAIQH merupakan perguruan tinggi yang menyediakan program studi yang menarik dan berkualitas, serta beberapa beasiswa untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan studinya. Beasiswa tersebut meliputi beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Tahfidz, beasiswa Berprestasi dan beasiswa Gubernur. 

Selain itu, semua program studi yang tersedia telah terakreditasi.

Berikut daftar fakultas dan program studi untuk Program Studi Strata 1 :

*Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*

1. Pendidikan Agama Islam (PAI)

2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

3. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

5. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

*Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam*

1. Ekonomi Syari'ah 

2. Perbankan Syari'ah

Program Studi Strata 2 :

1. Magister Studi Islam

Syarat pendaftaran :

1. Peserta adalah lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat

2. Mengisi pendaftaran secara online

3. Memiliki maksimal 2 prodi pada pendaftaran online

4. Menyerahkan fotocopy ijazah SMA/MA/SMK dan KK (Kartu Keluarga) 

5. Jika ijazah belum terbit, dapat melampirkan SKL atau SKHU yang telah dilegalisir, dan raport bagi yang yang belum lulus

6. Mengikuti ujian tulis di Kampus IAI Qamarul Huda. 

Sementara untuk alur pendaftarannya bisa membuka situs IAIQH https://pmb.iaiqh.ac.id dengan mengklik *Daftar Sekarang* lalu mengisi form pendaftaran akun dengan lengkap, seperti NIK, email, pasword, program studi dan jalur masuk. Setelah itu, melengkapi biodata pribadi, orang tua dan wali. Setelah biodata lengkap, upload berkas pendaftaran, yaitu ijazah terakhir, KTP/KK dan foto 3x4 cm. Setelah dinyatakan lulus seleksi, tinggal tes online sampai selesai. Jika lulus seleksi, selanjutnya daftar ulang menggunakan virtual account. 

IAI Qamarul Huda juga menawarkan biaya kuliah terjangkau dengan biaya pendaftaran untuk S1 cuma sebesar 150 ribu dan S2 500 ribu saja, serta biaya daftar ulang sebesar 500 ribu. 

Catatan : pendaftaran gelombang pertama membayar biaya UKT hanya 70% dari total biaya UKT.

Adapun jadwal pendaftaran untuk Gelombang I dibuka mulai tanggal 02 Januari sampai 31 Maret 2026. Gelombang II tanggal 01 April sampai 20 Agustus 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi situs web resmi www.iaiqh.ac.id dan menghubungi 0817365853 - 08133340885 atau datang langsung ke Kampus IAIQH di Jl. H. Badaruddin No. 3-4 Bagu, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah.

Redaksi ||

Kembali Suarakan Aspirasi, Aliansi Honorer Non Database Dompu Akan Gelar Aksi Damai

Kembali Suarakan Aspirasi, Aliansi Honorer Non Database Dompu Akan Gelar Aksi Damai

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, Media Dinamika Global.Id - Para Pegawai Honorer yang menamakan diri Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Dompu, akan kembali menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD dan Pemda Dompu. 

Aksi yang rencanannya akan dilaksanakan Selasa 20 Januari 2026, dalam rangka kembali menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait kelanjutan nasib mereka yang sebelumnya terancam dirumahkan. 

"Hari Selasa, kami akan kembali mendatangi Kantor DPRD dan Pemda untuk menyampaikan aspirasi yang sama," ujar Ketua Aliansi Honorer Non Database, Muhammad Amrullah, saat dikonfirmasi media ini, Rabu (14/01/2026). 

Perlu diketahui, dalam aksi nanti massa aksi tetap mengedepankan asas-asas penyampaian pendapat di muka umum. Artinya, massa aksi tidak akan melakukan aksi anarkis atau merusak pemerintah. 

"Kami hanya menyampaikan aspirasi terkait nasib honorer dan semoga massa aksi diterima dan aspirasi kami direspon oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Dompu. Kalau pun dalam aksi nanti ada pihak pihak yang melakukan anarkis, itu bukan bagian dari aliansi dan kami tidak bertanggung jawab," tegasnya. 

Senada disampaikan Korlap II Aliansi Honorer Non Database Dompu, Iman Mujahidin Pada media ini, juga membenarkan pihaknya berencana kembali menyampaikan aspirasi. 

Ia, juga menegaskan dalam aksi nanti, pihaknya tetap mengedepankan aksi damai dan tetap menjaga kondusifitas daerah. 

Hal ini, dilakukan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar direspon oleh DPRD dan Pemda Dompu. "Kami berharap Wakil rakyat dan pemerintah mau sama-sama  berjuang untuk nasib kami selaku pegawai Honorer," pungkasnya.

Redaksi ||

Syamroni Terapkan Sekolah Gratis dan Sediakan Seragam Pada SMP Negeri 6 Donggo.

Syamroni Terapkan Sekolah Gratis dan Sediakan Seragam Pada SMP Negeri 6 Donggo.

Media Dinamika Global       Comment   

Kepala  SMP Negeri 6 Donggo, Syamroni, Spdi.

Bima. Media Dinamika Global Id_SMP Negeri 6 Donggo di bawah kepemimpinan Syamroni, S.Pd.I. resmi menerapkan kebijakan sekolah gratis bagi seluruh peserta didik. Kebijakan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan serta meringankan beban ekonomi orang tua siswa.

Tidak hanya membebaskan biaya sekolah, SMP Negeri 6 Donggo juga menyediakan seragam batik dan seragam olahraga bagi siswa. Program tersebut bertujuan menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah sekaligus meningkatkan semangat belajar tanpa adanya perbedaan latar belakang ekonomi.

Syahroni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Donggo dikenal memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan sekolah gratis. Pengalaman tersebut dibawanya ke SMP Negeri 6 Donggo sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan adalah hak semua anak,” ujar Syamroni.

Kebijakan sekolah gratis dan penyediaan seragam ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Diharapkan, langkah tersebut dapat meningkatkan partisipasi peserta didik, kedisiplinan, serta kualitas pendidikan di SMP Negeri 6 Donggo secara berkelanjutan.(Mdg/04)