*IN THIS ECONOMY?: MENGURAI ALASAN EKONOMI MAKRO RI TUMBUH SOLID*
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang diumumkan pada 5 November 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal II-2026 sebesar 5,29%, dengan pertumbuhan kumulatif sepanjang Januari–September 2026 mencapai 5,45%.
Di sisi lain, realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mencatatkan angka yang cukup besar. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan total investasi mencapai Rp3.923,2 triliun sejak Oktober 2024 hingga September 2026. Angka ini setara dengan 30,1% dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029.
Lantas, apa yang membuat ekonomi Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan di tengah situasi global yang penuh tantangan? Apakah peningkatan investasi, konsumsi domestik, dan hilirisasi benar-benar menjadi fondasi yang cukup kuat bagi perekonomian nasional?
Pertanyaan "In This Economy?" menjadi menarik ketika angka-angka makroekonomi tersebut dihadapkan dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Untuk memahaminya, perlu melihat lebih jauh bagaimana berbagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia bekerja.
Dalam periode dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Oktober 2024 hingga September 2026, BKPM mencatat investasi nasional mencapai Rp3.923,2 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1.998,7 triliun atau 50,9%, serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1.924,5 triliun atau 49,1%.
Komposisi yang relatif berimbang antara investasi domestik dan asing ini menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal nasional tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Lebih dari sekadar angka, investasi tersebut juga berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja. BKPM mencatat penyerapan tenaga kerja mencapai 5.485.944 orang selama dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menariknya, distribusi investasi mulai memperlihatkan perkembangan di luar Pulau Jawa. Sebanyak 51,8% investasi atau Rp2.031 triliun terealisasi di luar Jawa, sedangkan Jawa memperoleh porsi 48,2% atau Rp1.892,2 triliun. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi dan penanaman modal mulai berkembang semakin luas secara geografis. Selama ini, konsentrasi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Meski demikian, pemerataan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal yang masuk ke suatu wilayah. Kualitas proyek, keterlibatan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keterkaitan dengan industri daerah juga menentukan seberapa besar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat.
Di balik peningkatan investasi, konsumsi domestik tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 November 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04% pada kuartal III-2026. Komponen ini menyumbang 51,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Ketika belanja rumah tangga meningkat, berbagai sektor ekonomi ikut memperoleh dampak positif. Aktivitas perdagangan, industri makanan dan minuman, transportasi, hingga layanan jasa mendapatkan dorongan dari perputaran konsumsi tersebut.
Selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah juga menjadi faktor yang ikut menopang permintaan domestik. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sekitar 5,66% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkaitan dengan akselerasi belanja pemerintah dalam beberapa kuartal terakhir, termasuk pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dari perspektif ekonomi, belanja pemerintah dapat menjadi instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi ketika permintaan dari sektor swasta belum cukup kuat. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan alokasi anggaran dan kemampuan program menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan konsumsi tidak hanya perlu dijaga dari sisi angka, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Selain konsumsi dan investasi, hilirisasi menjadi salah satu agenda yang semakin menonjol dalam arah pembangunan ekonomi pemerintahan Prabowo. Strategi ini bertujuan mengubah pola ekonomi yang sebelumnya banyak bergantung pada ekspor bahan mentah menjadi industri yang mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Perkembangan investasi hilirisasi memperlihatkan adanya peningkatan minat terhadap sektor pengolahan sumber daya alam. BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp480 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilainya setara dengan 31,2% dari total investasi nasional selama sembilan bulan pertama 2026. Sektor mineral menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp335,1 triliun. Di dalamnya terdapat investasi pada komoditas nikel sebesar Rp118,9 triliun, bauksit Rp115,7 triliun, besi baja Rp40,8 triliun, tembaga Rp39,5 triliun, serta pasir silika Rp7 triliun.
Di luar mineral, investasi hilirisasi juga menjangkau sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun. Penyebaran tersebut memperlihatkan bahwa agenda peningkatan nilai tambah mulai diarahkan ke berbagai sektor sumber daya alam, tidak hanya pertambangan.
Pada kuartal III-2026 saja, investasi hilirisasi mencapai Rp179,9 triliun atau meningkat 19,4% secara tahunan. Jika dikaitkan dengan strategi pembangunan industri, angka tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi berpotensi menjadi salah satu penggerak investasi sekaligus memperkuat struktur produksi nasional. Namun, tantangannya tetap besar. Pembangunan fasilitas pengolahan harus diikuti peningkatan kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta penguatan industri pendukung dalam negeri. Tanpa hal tersebut, hilirisasi berisiko hanya menciptakan kawasan industri baru tanpa menghasilkan dampak optimal bagi perekonomian secara luas.
Kinerja industri pengolahan menjadi indikator lain yang memperlihatkan aktivitas produksi masih terjaga. Dalam paparan Kemenko Perekonomian, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,22% terhadap PDB dan tumbuh 5,87% pada kuartal III-2026. Sejumlah subsektor mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat, di antaranya makanan dan minuman sebesar 7,09%, kimia dan farmasi 8,10%, logam dasar 9,94%, serta alat angkutan dan otomotif 6,14%.
Salah satu kebijakan yang ikut memengaruhi aktivitas industri adalah implementasi mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan aktivitas industri terkait. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh sektor jasa yang menunjukkan performa cukup agresif. Akomodasi dan makan-minum tumbuh 11,22%, jasa keuangan 8,47%, transportasi dan pergudangan 8,03%, serta informasi dan komunikasi 7,13%. Sektor konstruksi juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,42%.
Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari industri berbasis sumber daya alam, tetapi juga didorong oleh aktivitas jasa, mobilitas masyarakat, dan perkembangan ekonomi digital. Dari perspektif struktur ekonomi, kombinasi pertumbuhan industri dan jasa menjadi penting untuk menciptakan sumber pertumbuhan yang lebih beragam.
Pemerataan ekonomi menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan Indonesia. Sebab, pertumbuhan nasional yang tinggi belum tentu mencerminkan distribusi aktivitas ekonomi yang seimbang. Data BKPM menunjukkan bahwa investasi sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan dan telah memenuhi 75,4% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Dari total tersebut, investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6%, sementara Jawa mencatatkan Rp759,8 triliun atau 49,4%. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni Rp249,3 triliun. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat sebesar Rp229,1 triliun, Sulawesi Tengah Rp116 triliun, Jawa Timur Rp110,5 triliun, dan Maluku Utara Rp96 triliun.
Peta tersebut menarik karena memperlihatkan bahwa sejumlah wilayah di luar pusat ekonomi tradisional mulai memiliki peran lebih besar dalam menarik investasi. Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, misalnya, mendapatkan dorongan dari perkembangan industri pengolahan mineral dan aktivitas hilirisasi. Pada kuartal III-2026, investasi di luar Jawa bahkan mencapai 51,4% dari total investasi, sedangkan Jawa sebesar 48,6%. Meski begitu, pemerataan investasi masih membutuhkan dukungan konektivitas, ketersediaan energi, infrastruktur logistik, dan kualitas tenaga kerja. Tanpa faktor-faktor tersebut, peningkatan investasi belum tentu menghasilkan efek pengganda yang maksimal bagi perekonomian daerah.
Kondisi investasi asing juga menjadi salah satu indikator yang menarik untuk diperhatikan. Sepanjang Januari–September 2026, realisasi Penanaman Modal Asing mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5% dari total investasi nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa modal asing masih memiliki peran penting dalam pembiayaan aktivitas ekonomi Indonesia. Berdasarkan negara asal, Singapura menjadi investor terbesar dengan realisasi US$14 miliar. Berikutnya adalah Hong Kong sebesar US$12,8 miliar, Tiongkok US$5 miliar, Amerika Serikat US$3,4 miliar, dan Jepang US$2,6 miliar.
Kelima negara tersebut secara keseluruhan menyumbang 80% dari total investasi asing selama sembilan bulan pertama 2026. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan industri, pengolahan sumber daya alam, dan pengembangan kapasitas produksi. Namun, tingginya realisasi investasi asing juga perlu diimbangi dengan penguatan investasi domestik. Dengan begitu, industri nasional tidak hanya menjadi lokasi penanaman modal, tetapi juga mampu membangun rantai pasok lokal dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam negeri.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai besarnya PDB, nilai investasi, atau ekspansi industri. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah seberapa jauh pertumbuhan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja pada 2026 mencapai 147,99 juta orang, meningkat 1,44 juta orang. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,75% dari sebelumnya 4,85%, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% dari 8,25%.
Perkembangan tersebut memberikan sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi mulai diikuti oleh perbaikan sejumlah indikator sosial. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, tingkat upah yang kompetitif, pemerataan kesempatan ekonomi, dan ketahanan daya beli tetap menjadi tantangan.
Pemerintah sendiri masih mencermati tekanan harga pangan dan energi serta dinamika nilai tukar rupiah. Karena itu, berbagai kebijakan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk periode Oktober–Desember 2026, misalnya, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga dan bantuan subsidi upah sebesar Rp900 ribu bagi sekitar 13,3 juta pekerja yang memenuhi kriteria. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat yang relatif rentan terhadap perubahan harga dan kondisi ekonomi.
Sejak sebelum resmi menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Target tersebut kembali menjadi perbincangan setelah Burhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, menyampaikan optimisme dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada September 2024.
Sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 25 September 2024, Burhanuddin menilai target pertumbuhan 8% bukan sesuatu yang mustahil. Ia merujuk pada pengalaman Indonesia yang pernah mencatat pertumbuhan hingga 8% sebanyak lima kali pada era Orde Baru.
Menurutnya, Indonesia saat ini juga memiliki sejumlah modal, termasuk bonus demografi dan perkembangan teknologi. Namun, untuk membawa pertumbuhan dari kisaran 5% menuju 8%, dibutuhkan transformasi ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar meningkatkan belanja pemerintah atau menarik investasi baru. Produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan, kualitas pendidikan dan vokasi harus diperkuat, industri manufaktur harus semakin kompetitif, dan investasi perlu diarahkan pada sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi.
Selain itu, stabilitas makroekonomi juga harus dijaga agar ekspansi ekonomi tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap inflasi, nilai tukar, maupun kesehatan fiskal. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada kuartal III-2026, Indonesia memiliki modal awal yang cukup positif. Namun, perjalanan menuju target 8% tetap membutuhkan konsistensi kebijakan dan reformasi struktural.
*Jadi, Seberapa Solid Ekonomi Indonesia di Era Prabowo?*
Jika melihat berbagai indikator tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa ekonomi Indonesia masih mampu mempertahankan momentum pertumbuhannya. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang permintaan domestik. Investasi memberikan dorongan terhadap ekspansi kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. Hilirisasi memperkuat agenda peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Sementara itu, sektor industri dan jasa memperlihatkan aktivitas ekonomi yang semakin beragam.
Realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo juga menjadi salah satu indikator penting dalam membaca arah perkembangan ekonomi nasional. Terlebih, investasi tersebut telah menyerap lebih dari 5,48 juta tenaga kerja. Meski demikian, angka pertumbuhan dan investasi yang positif tidak serta-merta berarti seluruh persoalan ekonomi telah teratasi. Tantangan pemerataan, kualitas pekerjaan, daya beli, produktivitas, hingga ketergantungan pada komoditas tetap perlu menjadi perhatian.
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai kuatnya fundamental ekonomi Indonesia, sebagaimana diberitakan Deutsche Welle pada September 2025, dapat dibaca sebagai optimisme terhadap kemampuan ekonomi nasional menghadapi berbagai guncangan. Akan tetapi, fundamental yang kuat pada akhirnya harus dibuktikan melalui ketahanan ekonomi dalam jangka panjang, bukan hanya melalui capaian pertumbuhan dalam satu atau dua kuartal.
Jadi, ketika pertanyaan "In This Economy?" muncul di tengah berbagai dinamika ekonomi, jawabannya tidak sesederhana bahwa Indonesia sedang tumbuh positif. Ada investasi yang terus berkembang, industri yang mulai memperluas nilai tambah, konsumsi domestik yang masih bergerak, serta kebijakan pemerintah yang berupaya menjaga momentum ekonomi.
Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo sekarang bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan di atas 5%, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berubah menjadi produktivitas yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih berkualitas, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Indonesia. Sebab, ekonomi yang solid bukan hanya ekonomi yang tumbuh besar di atas kertas, tetapi juga ekonomi yang mampu membuat masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
*Sumber Data dan Referensi*
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (19 Oktober 2026). Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923,2 Triliun dan Serap 5,49 Juta Tenaga Kerja..
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (5 November 2026). Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 Tumbuh 5,47%, Fundamental Kuat Jaga Momentum Pertumbuhan.
CNBC Indonesia (25 September 2024). Ekonomi RI Tumbuh 8% Bisa Dicapai Era Prabowo, Ini Alasannya! .
Deutsche Welle (8 September 2025). Prabowo: Fundamental Ekonomi RI Kuat dan Solid! .
*Catatan:*
- Saya menggunakan angka investasi dua tahun sebesar Rp3.923,2 triliun, bukan menyamakannya dengan investasi kumulatif Januari–September 2026 sebesar Rp1.539,2 triliun.
- Angka pertumbuhan investasi kuartal III sebesar 7,6% dan pertumbuhan Januari–September sebesar 7,3% dipertahankan sesuai masing-masing sumber.
- Data hilirisasi Rp480 triliun adalah akumulasi Januari–September, sedangkan Rp179,9 triliun merupakan capaian kuartal III.
- Angka pertumbuhan industri 5,87% mengikuti siaran pers Kemenko, sehingga perlu dicocokkan dengan tabel BPS sebelum dipublikasikan sebagai data resmi statistik sektoral.
- Artikel ini sengaja tidak mengklaim bahwa investasi yang meningkat otomatis membuktikan kesejahteraan masyarakat sudah merata. Justru ketegangan antara capaian makroekonomi dan pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat menjadi benang merah yang membuat judul "In This Economy?" relevan dan menarik.
Oleh: Jamaludin, S.E.I., M. Ec. Dev.* _(Dosen Economics Program Studi Manajemen Program Sarjana, Universitas Pamulang)_
