FORMAK NTB Dorong Transformasi Ekonomi Bima 2027, Pertanian Jadi Sektor Unggulan
MATARAM, Media Dinamika Global - Forum Mahasiswa Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (FORMAK NTB) menggelar dialog publik bertajuk “Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2027: Masa Depan Ekonomi Bima 2027, Dari Obrolan ke Gagasan, Gagasan ke Perubahan” di Kedai Corner, Kota Mataram, Senin (2/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M. akademisi Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM), Dr. Alfis Syahrin, M.Si. serta akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Dr. H. Ahmad Fathoni, S.P., M.T. Dialog dipandu Ardiansyah selaku Sekretaris KNPI NTB.
Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bima menjelang tahun 2027. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi potensi daerah, penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Bima memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan sumber daya alam. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih membutuhkan penguatan agar mampu memberikan nilai tambah dan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kepala BPS NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M., menjelaskan bahwa terdapat tiga sektor yang menjadi penopang perekonomian Kabupaten Bima, yakni pertanian, kegiatan penggalian, serta perdagangan.
Menurut Aji Wahyudin sapaan akbarnya, sektor pertanian, khususnya komoditas bawang merah, memiliki potensi besar sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Bahkan, distribusi hasil pertanian Kabupaten Bima telah menjangkau sejumlah wilayah di luar NTB, termasuk Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dari sisi statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS NTB, PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp2.372,06 miliar pada Triwulan I 2026 dan meningkat menjadi Rp2.508,61 miliar pada Triwulan II 2026.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator lain juga perlu menjadi perhatian dalam mengukur keberhasilan pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan pendapatan, daya beli, serta produktivitas tenaga kerja.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas hidup dan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Pada sektor pertanian, data yang dipaparkan menunjukkan seluruh subsektor mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100. Subsektor hortikultura mencatat indeks tertinggi sebesar 182,32, diikuti tanaman pangan 129,29, peternakan 117,50, perikanan 112,20, dan perkebunan rakyat 112,63. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) mencapai 134,41 atau meningkat 1,28 persen.
NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Indikator tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan daya tukar petani, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan seluruh rumah tangga petani.
Perkembangan produksi pangan juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 326,67 ribu hektare, meningkat 1,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) diproyeksikan mencapai 1,73 juta ton, tumbuh 1,08 persen atau bertambah sekitar 18,52 ribu ton. Sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk diperkirakan mencapai 983,69 ribu ton.
Untuk komoditas jagung, luas panen diperkirakan mencapai 180,76 ribu hektare atau meningkat 4,43 persen. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen diproyeksikan sebesar 1,25 juta ton, naik 6,26 persen atau sekitar 73,61 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, perkembangan produksi pada periode berikutnya tetap perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan potensi dampak fenomena El Niño terhadap sektor pertanian.
Dari sisi perkembangan harga, kondisi Oktober 2026 menunjukkan deflasi sebesar 0,56 persen secara bulanan. Sementara itu, inflasi tahunan NTB tercatat sebesar 3,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,63. Secara tahun kalender, inflasi mencapai 2,15 persen.
Deflasi bulanan terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan, antara lain ikan layang, ikan tongkol, cumi-cumi, udang basah, dan daging ayam ras.
Besarnya potensi sektor pertanian Kabupaten Bima perlu diimbangi dengan sistem tata niaga yang mampu memberikan kepastian dan keuntungan yang layak bagi petani.
Komoditas unggulan seperti bawang merah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, fluktuasi harga hasil pertanian masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar, meningkatkan fasilitas pascapanen, serta mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
Pemerintah Kabupaten Bima juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan kelompok tani dalam membangun sistem pemasaran yang lebih efektif.
Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani.
Narasumber kedua, Dr. Alfis Syahrin, M.Si., akademisi UNBIM, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi Kabupaten Bima yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurut perspektif pembangunan ekonomi, perencanaan daerah perlu disusun secara terarah, berbasis potensi lokal, serta didukung kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Bima memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan sumber daya alam. Potensi tersebut perlu dikembangkan secara produktif agar tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal.
Sementara itu, narasumber ketiga, Dr. H. Ahmad Fathoni, S.P., M.T., akademisi UMMAT, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor produktif sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, mulai dari akses jalan, sarana produksi, fasilitas distribusi, hingga infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan pertanian.
Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi di setiap wilayah. Dengan demikian, pembangunan fisik tidak hanya menjadi fasilitas penunjang, tetapi juga mampu memperlancar aktivitas ekonomi, menekan biaya distribusi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses pasar.
Oleh karena itu, penyusunan program pembangunan Kabupaten Bima tahun 2027 perlu memperhatikan skala prioritas, pemerataan pembangunan, serta dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui dialog publik tersebut, FORMAK NTB diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyusunan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bima tahun 2027.
Berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan menyelesaikan persoalan pembangunan.
Ke depan, sejumlah aspek dinilai perlu menjadi perhatian, di antaranya penguatan sektor pertanian, stabilitas harga komoditas, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan industri pengolahan, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, perencanaan pembangunan perlu didukung data statistik yang akurat, transparansi anggaran, dan evaluasi program secara berkala agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.
Keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan ekonomi maupun jumlah proyek yang direalisasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dialog publik ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bima yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dari gagasan yang dibangun melalui dialog, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan serta perubahan nyata bagi masa depan ekonomi Kabupaten Bima.
Redaksi |
