Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat Terkait Kasus Tahanan Perempuan Hamil


Dompu NTB. Media Dinamika Global.Id.- Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat Terkait Kasus Tahanan Perempuan Hamil. Kasus tahanan perempuan yang hamil saat menjalani penahanan di Polsek Dompu berbuntut panjang. 

Eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Bidang Propam Polda NTB.

Sidang etik tersebut digelar Senin malam (9/11) di ruang Bidang Propam Polda NTB. Dalam persidangan, majelis memeriksa sekitar 10 saksi, enam di antaranya merupakan anggota Polsek Dompu.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan putusan pemecatan terhadap Ipda Sarbani.

"Semalam hasil sidang etik putusannya PTDH (pecat tidak dengan hormat)," kata Kholid saat dikonfirmasi.

Kasus ini bermula dari terungkapnya seorang tahanan perempuan berinisial D yang hamil ketika menjalani masa penahanan di Polsek Dompu. D diketahui merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba.

Dalam proses persidangan etik, terungkap sejumlah fakta yang memberatkan Ipda Sarbani. Pelanggar dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.

Berdasarkan fakta persidangan, dugaan persetubuhan terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026. Bahkan, terungkap adanya aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu.

Hubungan intim antara Ipda Sarbani dan tahanan perempuan tersebut disebut berlangsung di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Tak hanya itu, persidangan juga mengungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian dari pertimbangan majelis dalam menjatuhkan sanksi etik terhadap Ipda Sarbani.

Majelis KKEP akhirnya menyatakan perbuatan Ipda Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum serta kode etik profesi Polri.

Atas pelanggaran tersebut, Ipda Sarbani dijatuhi sanksi PTDH. Dia juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Ipda Sarbani juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski demikian, putusan tersebut belum diterima sepenuhnya oleh Ipda Sarbani. "Yang bersangkutan menyatakan banding atas putusan tersebut," bebernya.

Kholid menegaskan, keputusan PTDH merupakan bentuk komitmen pimpinan Polda NTB dalam menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran berat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Ini peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela," tegasnya.(Nas)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Guru P3K di Kecamatan Sapé Diduga Menganiaya Seorang Perempuan Pedagang

DPD RI Dorong Kabupaten Bima jadi Kawasan Prioritas Garam Nasional

Arti Nama Hafid, Berikut Sifat Dan Karakternya