BARDAM NUSA dan GRIB JAYA Datangi DPRD Kota Bima, H. Syamsuri dan Komisi I Janji Panggil OPD Terkait Persoalan RSUD

KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id.– Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Bima Nusantara (DPD BARDAM NUSA) Kota Bima bersama organisasi GRIB JAYA Kota Bima mendatangi Kantor DPRD Kota Bima pada Senin (9/11/2026).

Kehadiran kedua organisasi tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjuti surat permohonan pemberhentian Direktur RSUD Kota Bima dan Kepala BLUD Kota Bima terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan rumah sakit.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Ketua GRIB JAYA Kota Bima, Mega RDK, bersama Sekretaris Akbar Invalid, serta perwakilan DPD BARDAM NUSA Kota Bima, Bayu Pebuardi, S.H., dan Sekretaris Anton, S.H.

Pertemuan dan penyampaian aspirasi tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Bima, H. Syamsuri, serta Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Yogi, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam tanggapannya, pihak DPRD menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan. DPRD Kota Bima akan mengagendakan pemanggilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait guna meminta penjelasan, melakukan pendalaman, serta mengklarifikasi berbagai persoalan yang menjadi substansi tuntutan.

Namun, proses tindak lanjut tersebut akan dilaksanakan setelah agenda reses anggota DPRD selesai.

SEJUMLAH PERSOALAN MENJADI DASAR PENGAWALAN

DPD BARDAM NUSA dan GRIB JAYA menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan semata-mata persoalan pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan serta keuangan daerah.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian dan perlu diklarifikasi lebih lanjut antara lain:

1. Temuan pemeriksaan BPK NTB terkait dugaan pertanggungjawaban Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif senilai kurang lebih Rp107 juta.

2. Persoalan kerugian keuangan negara yang disebut dalam materi pengaduan sebesar Rp78 juta dan Rp191 juta.

3. Pelaksanaan proyek pembangunan gedung dengan nilai sekitar Rp35,1 miliar.

4. Pengadaan genset dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar.

5. Pengelolaan keuangan BLUD, pertanggungjawaban belanja, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Seluruh angka dan persoalan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, serta hasil audit dan pemeriksaan yang berwenang. Oleh karena itu, kedua organisasi meminta DPRD tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memastikan adanya proses pengawasan dan tindak lanjut yang terukur.

EMPAT TUNTUTAN UTAMA

Dalam pengawalan aspirasi tersebut, DPD BARDAM NUSA dan GRIB JAYA menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Meminta Wali Kota Bima mengevaluasi dan memproses pemberhentian Direktur RSUD Kota Bima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan dasar dan pelanggaran yang dapat dibuktikan.

2. Meminta dilaksanakan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kota Bima.

3. Meminta pembentukan tim investigasi independen atau tim pemeriksaan yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

4. Meminta pemulihan kerugian keuangan daerah/negara apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah terbukti terdapat kerugian.

DASAR HUKUM DAN FUNGSI PENGAWASAN

Pengawalan aspirasi ini berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, khususnya mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terkait tata kelola, pengelolaan keuangan, pembinaan, dan pengawasan BLUD.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.

Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengawasan keuangan daerah, serta pemeriksaan atas pengelolaan BLUD.

Khusus mengenai pemberhentian pejabat pengelola RSUD dan BLUD, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang berlaku serta kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan/atau kepala daerah sesuai kedudukan jabatan masing-masing.

DPRD DIMINTA MEMASTIKAN JANJI TINDAK LANJUT

DPD BARDAM NUSA dan GRIB JAYA mengapresiasi tanggapan Ketua DPRD Kota Bima H. Syamsuri, Ketua Komisi I Yogi, beserta anggota dewan yang telah menerima dan merespons aspirasi tersebut.

Kedua organisasi berharap komitmen untuk memanggil OPD dan instansi terkait setelah agenda reses benar-benar direalisasikan melalui agenda resmi DPRD, sehingga persoalan yang disampaikan memperoleh penjelasan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka juga meminta agar proses tindak lanjut melibatkan instansi yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan keuangan, pengawasan internal pemerintah, dan pengelolaan rumah sakit daerah.

Pernyataan sikap bersama:

"Pengelolaan uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan ruang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada pemeriksaan yang objektif dan tindakan sesuai hukum. Kami akan terus mengawal aspirasi ini sampai terdapat kejelasan dan tindak lanjut nyata."

DPD BARDAM NUSA Kota Bima dan GRIB JAYA Kota Bima menegaskan bahwa pengawalan ini dilakukan melalui jalur konstitusional, secara damai, tertib, dan tetap menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

DAMAI • TERTIB • KONSTITUSIONAL • TANPA ANARKI

Narahubung:

DPD BARDAM NUSA Kota Bima dan GRIB JAYA Kota Bima.(Sekjend MDG)