NASPOL NTB Tolak Perda IPR Kapitalistik, Negara Harus Hadir, Rakyat Harus Berdaulat Atas SDA

NASPOL NTB, Muhaimin dengan Tambang Rakyat Sumbawa
Menelan Korban, Polisi Olah TKP di Tambang, (Ist/Surya)

MATARAM, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Nasional Politik (NASPOL) NTB mengkritik keras rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). NASPOL menilai regulasi tersebut jangan sampai membuka ruang bagi kapitalisasi sumber daya alam dengan mengatasnamakan koperasi.

NASPOL NTB, Muhaimin mengatakan, semangat IPR seharusnya memberikan kedaulatan kepada masyarakat sekitar tambang, bukan justru menjadikan rakyat sebagai pekerja di atas sumber daya alamnya sendiri.

“Jangan sampai koperasi hanya menjadi bendera, sementara modal, alat berat dan penguasaan usaha berada di tangan pemodal (Investor Asing),” tegasnya saat wawancara di Kedai Kopi, Kota Mataram. Sabtu, (03/10/26).

Muhaimin juga mempertanyakan rencana tarif IPR sebesar Rp1,5 juta per hektare. Menurut mereka, biaya tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi koperasi yang benar-benar dibangun dan dimiliki masyarakat lokal.

“Kalau modal awal terlalu berat, rakyat akan kembali bergantung kepada pemodal (Investor Asing). Di sinilah negara harus hadir,” ujar Muhaimin.

Muhaimin mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB tidak menjadikan Raperda IPR sekedar instrumen retribusi. Pemerintah Provinsi NTB dinilai perlu menyediakan akses permodalan, teknologi, alat produksi, pendampingan serta kepastian pasar bagi koperasi tambang rakyat.

“Negara jangan hanya hadir saat menarik retribusi. Negara harus hadir saat rakyat membutuhkan modal dan teknologi. Sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tuturnya.

Diakhir disampaikan Muhaimin, Ia menegaskan NASPOL NTB akan melakukan konsulidasi besar-besaran dengan sejumlah OKP, LSM, Mahasiswa, Aktivis, dan Masyarakat NTB untuk melakukan aksi demonstrasi berjilid-jilid di Gedung DPRD NTB dan Gubernur NTB.

"Kami akan demonstrasi dan mogok makan sampai sejumlah tuntutan terpenuhi," Kecamnya.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita dipublikasikan.

Redaksi |

Postingan populer dari blog ini

Oknum Guru P3K di Kecamatan Sapé Diduga Menganiaya Seorang Perempuan Pedagang

HUT Ke-25 Demokrat, DPC Demokrat Kabupaten Bima Tebar Kepedulian Lewat Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI di Pantai Baba

Dapur ADIBA SPPG Bima Sape Parangina Sajikan Menu Bergizi, Ada Ayam Bumbu Rendang dan Buah Salak