Bupati Ady Mahyudi Tegaskan Transparansi Anggaran Desa, Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat

BIMA, Media Dinamika Global.id.-- Bupati Bima, Ady Mahyudi, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dirangkaikan dengan kegiatan Kolaborasi dan Kemitraan bersama Bank Dinar melalui program Pembiayaan Usaha Tani serta Beragunan Emas (SI TANI), di Ballroom Hotel Marina Inn, Kota Bima, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, Kabid Pemdes Safriatna, Direktur Utama Bank Dinar Mustaen, Kepala Cabang Bank Dinar Bima, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya, Bupati Ady Mahyudi menyampaikan apresiasi kepada jajaran manajemen Bank Dinar atas dukungan dan partisipasi dalam memperkuat pemahaman regulasi pemerintahan desa sekaligus membuka peluang pembiayaan bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha tani.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi mampu melahirkan program nyata yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Bagi Ady Mahyudi, keberhasilan pemerintahan desa tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati menegaskan perlunya perubahan pola kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seluruh kepala desa diminta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, dengan target yang jelas, perencanaan yang terarah, serta capaian yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan hendaknya berangkat dari kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi pemerintahan.

Dalam aspek pengelolaan keuangan desa, Ady Mahyudi mengingatkan seluruh kepala desa agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaksanakan secara tertib, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran desa merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan tersebut mencerminkan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka. Sebab, kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika anggaran dikelola dengan baik, pembangunan dapat dirasakan secara merata, dan aparatur pemerintah hadir memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warga.

Selain tata kelola keuangan, Bupati Bima juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang lebih produktif.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha masyarakat, serta pemanfaatan peluang kemitraan pembiayaan menjadi sejumlah langkah yang perlu diperkuat. Melalui pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, menyampaikan bahwa sosialisasi regulasi ini menjadi kesempatan penting bagi kepala desa untuk memperkuat pemahaman mengenai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia berharap kolaborasi dengan Bank Dinar dapat memperluas wawasan aparatur desa sekaligus membuka akses pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha produktif, terutama bagi para petani dan masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan.

Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan.

Dua hal yang menjadi perhatian dalam arah kebijakan Bupati Ady Mahyudi adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Pemerintahan desa yang tertib dan transparan akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih efektif, sedangkan penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kepala desa diharapkan mampu menerjemahkan arahan Bupati ke dalam langkah konkret di wilayah masing-masing. Mulai dari memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan petani, mengembangkan usaha lokal, hingga membuka ruang partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pembangunan.

Membangun Bima dari Desa, Menghadirkan Manfaat bagi Rakyat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, penguatan pemerintahan desa menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Kabupaten Bima yang maju dan bermartabat. Pembangunan tidak cukup hanya terlihat dalam bentuk fisik, tetapi juga harus tercermin melalui pelayanan publik yang semakin baik, ekonomi masyarakat yang tumbuh, serta pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bima ditentukan oleh kerja bersama seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa. Ketika kepala desa bekerja dengan integritas, aparatur memberikan pelayanan terbaik, dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat.

Semangat inilah yang perlu terus dijaga: pemerintahan yang tidak hanya bekerja menjalankan kewenangan, tetapi juga hadir mendengar aspirasi, menjawab kebutuhan, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang transparan, kolaborasi yang kuat, serta komitmen terhadap kepentingan publik, cita-cita mewujudkan Bima Bermartabat diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Bima.(Sekjend MDG)