Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Banyak kecamatan di Bima belakangan memilih menolak program Selasa Menyapa. Fenomena ini seharusnya tidak langsung dicap sebagai bentuk pembangkangan atau antipemerintah. Justru sebaliknya, penolakan ini adalah alarm sosial bahwa ada yang keliru dalam cara pelaksanaannya.
Secara konsep, Selasa Menyapa adalah program yang mulia: mendekatkan pemerintah dengan rakyat, mendengar aspirasi langsung, dan mempercepat pelayanan. Namun di lapangan, program ini sering kali berubah wajah menjadi seremonial, penuh dokumentasi, tapi minim tindak lanjut.
Banyak warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan yang sama seperti jalan rusak, irigasi terbengkalai, juga bantuan tak tepat sasaran, namun setelah pejabat pulang, masalah tetap tinggal. Aspirasi dicatat, difoto, lalu seakan menguap bersama baliho dan spanduk kegiatan.
Di sisi lain, desa dan kecamatan sering dibebani persiapan mendadak tanpa dukungan anggaran dan koordinasi yang jelas. Aparat desa kelelahan, warga dipaksa hadir demi “ramainya acara”, sementara esensi pelayanan justru kabur.
Lebih sensitif lagi, sebagian masyarakat merasakan aroma politik dalam setiap kunjungan. Ketika program pemerintah tidak mampu menjaga jarak dari kepentingan politik, maka kepercayaan publik pun terkikis. Wajar jika sebagian wilayah memilih menolak daripada menjadi panggung yang tidak mereka yakini.
Penolakan ini bukan bentuk kebencian pada Bupati atau pemerintah daerah. Ini adalah kritik terbuka dari rakyat yang ingin dihargai, bukan sekadar disapa. Pemerintah yang kuat bukan yang selalu dipuji, tapi yang berani mengoreksi diri saat dikritik.
Selasa Menyapa tidak perlu dihentikan. Yang perlu dihentikan adalah formalitas tanpa dampak. Yang perlu dibangun adalah komitmen tindak lanjut, pelibatan tokoh lokal, transparansi hasil, dan pendekatan yang lebih manusiawi,Karena rakyat Bima tidak butuh sering disapa, Rakyat Bima butuh didengar dan diselesaikan.(Tim MDG)