Mataram, Media Dinamika Global.Id - Desakan transparansi terhadap PT Sumbawa Timur Mining (STM) semakin menguat. Menyusul undangan resmi hearing dari Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Media Independen Online (MIO) NTB menegaskan sikap: operasional STM harus dibuka seterang-terangnya di hadapan publik.
Ketua MIO NTB, Feryal, memastikan pihaknya akan menghadiri hearing penting itu bersama berbagai unsur DPRD dan instansi teknis seperti Dinas Perizinan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hearing dijadwalkan berlangsung Jumat, 2 Mei 2025, di ruang rapat pleno lantai satu Gedung DPRD NTB.
"Sudah waktunya STM buka semua data, mulai dari keberadaan kolam raksasa, titik-titik pengeboran, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Masyarakat berhak tahu," tegas Feryal kepada kmbali1.com, Selasa siang, 29 April 2025.
Ia menegaskan, meskipun STM beroperasi dengan Kontrak Karya di bawah otoritas pusat, dampaknya terjadi di daerah. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi mutlak demi melindungi kepentingan publik.
"Media harus menjadi mata dan telinga rakyat. Kami tidak boleh membiarkan ketertutupan ini terus berlangsung. MIO NTB siap berdiri di depan untuk mengawal transparansi ini," ujar Feryal penuh semangat.
Feryal juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sejumlah titik bekas pengeboran yang terbengkalai bertahun-tahun tanpa reklamasi. Menurutnya, alasan pihak STM bahwa lokasi tersebut akan dipakai kembali, tidak membebaskan mereka dari kewajiban hukum.
"UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 78 Tahun 2010 jelas menyatakan, reklamasi harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah eksplorasi berakhir. Ini bukan pilihan, ini kewajiban hukum," sorot Feryal.
Ia menegaskan bahwa reklamasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan dan generasi mendatang.
Di tengah sorotan tajam publik atas sikap tertutup STM, hearing 2 Mei mendatang menjadi momen strategis. Bukan hanya untuk meminta klarifikasi, tetapi juga untuk mendesak langkah konkret agar potensi pelanggaran lingkungan tidak dibiarkan menjadi bom waktu di Dompu dan sekitarnya.
"Kalau STM tidak mau transparan, tekanan publik akan semakin besar. Kita tidak akan tinggal diam," tutup Feryal. (Surya Ghempar).
