Diduga Merugikan Uang Negara, PMB Demo Blokade Jalan, KPK RI Segera Panggil dan Adili Bupati Bima
Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Persatuan Masyarakat Bolo (PMB) menggelar aksi demontrasi dan Ruas jalan diblokade sepenuhnya dan membakar ban di tengah-tengah jalan hingga aktifitas jalan macet total, aksi tersebut di Cabang bolo, Desa Bolo, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima. Senin (27/09/2021).
Aksi demontrasi tersebut dikawal ketat anggota polres dan polsek Madapangga. Masa bergiliran menyampaikan orasi ilmiahnya.
Tuntutan massa aksi:
1. Diduga Penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020 hasil temuan BK RI ada indikasi kerugian negara.
2. Tangkap dan adili Bupati Bima karena diduga menyalahgunakan anggaran covid-19 tahun 2020
3. Meminta Kabid DIKDAS, PPK, proyek tehab SMP/SD agar dihentikan dan Evaluasi karena diduga bermasalah
4. Meminta bupati Bima agar menggantikan Kadis Dikpora Kabupaten Bima karena tidak mampu menjalankan tugasnya.
5. Meminta Ketua KPK agar segera turun di kabupaten Bima terkait indikasi jual beli jabatan oleh Bupati Bima.
Pantau beberapa Awak media, massa aksi melakukan blokade jalan dan membakar ban di tengah jala.
Korlap aksi, Abdian Rijal mengatakan, dengan ada indikasi kerugian negara, maka dari itu kami meminta kepada Ketua KPK RI agar hadir di kabupaten Bima untuk menangis dan mengadili bupati Bima tetkait anggaran covid-19 yang sampai hari tak tau rimbahnya.
"Persoalan ini harus diusus tuntas karena menyangkut keselamatan masyarakat kabupaten Bima pada umum," ungkapnya.
Sementara massa Aksi, Anhar menegaakan, patut kami pertanyakan keberadaan angaran tersebut, kuat dugaan kami kongkalikong pemerintah daerah kabupaten Bima.
"Proyek rehab sekolah SMP/SD tidak sesuai dengan harapan amburadur," tegasnya.
Selanjutnya, dia meminta kepada KPK RI agar mengadili bupati Bima yang telah merugikan uang negara dan hasil temuan yang merugikan uang rakyat.
"Bupati segera ganti Kadis Dikpora yang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan menyalahgunakan jabatannya," ujarnya.
Yasin bajang juga menegaskan, jikalau tuntutan kami hari ini tidak di indahkan oleh pemerintah kabupaten bima, maka kami akan lakukan geraka besar-besaran lagi.
"Gerakan kami murni menyuarakan aspirasi masyarakat, tidak ada satu setan binatang yang bisa menghalangi gerakan kami, maka halal darah kami untuk rakyat, dan lebih baik mati dari pada harus mudur dan tunduk kepada para kapitalisme," tegasnya.
Sambungnya, Coba dibayangkan Seorang muhlis selaku ketua komisi III, bukan rakyat jelata namun beliau adalah anggota lembaga DPRD kabupaten Bima yang menyampaikan Aspirasi masyarakat, kalau bukan dia palagi yang memperdulikan daerah ini.
"Edy Muhlis dibulih di media sosial sedangkan beliau menyuarakan aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat sesuai dengan di embannya," ujarnya.
Pihak terkait belum bisa dikonfirmasi oleh awak media ini, hingga berita diturunkan.(MDG.001).
