SEKDA KABUPATEN BIMA GAGAL MENERTIBKAN BIROKRASI, PUBLIK PUNYA HAK YANG SAH UNTUK BERTANYA
Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kalau Sekda Kabupaten Bima adalah panglima administrasi pemerintahan daerah, maka ketika birokrasi bermasalah, publik wajar tahu SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA MANAJERIAL?
Ini Bukan soal suka atau tidak suka kepada Sekda. Ini soal DATA.
1. Bapak menemukan persoalan perjalanan dinas tahun anggaran 2025 pada 9 SKPD Pemkab Bima.
2. Nilai perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebagaimana dokumen yang diuji mencapai Rp580,883 juta, dengan salah satu komponen yang tercatat berada di Setda sebesar Rp213,963 juta. Temuan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pemeriksaan.
3. Di sisi lain, polemik APBD 2026 juga sempat mempertanyakan distribusi dokumen hasil evaluasi gubernur kepada DPRD Labu bima, Sekda kabupaten bima sebagai Ketua TAPD tentu berada pada posisi strategis dalam memastikan administrasi penganggaran berjalan tertib dan transparan.
Lalu pertanyaannya saya sederhana saja.
Kalau birokrasi sudah tertib, mengapa persoalan administrasi dan pengendalian seperti ini masih muncul?Jangan buru-buru menyebut ini sebagai kesalahan pribadi Sekda.Tetapi sebagai pejabat yang berada di pusat koordinasi birokrasi, Sekda harus siap menjawab secara terbuka:
1. Bagaimana sistem pengawasan internal bekerja?
2. Siapa yang mengendalikan perjalanan dinas?
3. Mengapa persoalan administrasi bisa terjadi di lingkungan Setda?
4. Berapa nilai temuan yang sudah dikembalikan ke Kas Daerah?
5. Apa sanksi atau pembenahan terhadap ASN yang terbukti melanggar? 6.Dan yang paling penting: apa jaminannya agar persoalan serupa tidak berulang?
Karena WTP bukan berarti semua proses birokrasi otomatis bersih dari masalah. Pemkab Bima sendiri menyatakan bahwa opini WTP Bapak juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Jadi, jangan alergi terhadap kritik.
Kritik bukan serangan. Kritik adalah alarm.
Dan kalau alarm birokrasi sudah berbunyi berkali-kali, pertanyaannya bukan lagi Siapa yang mengkritik? Tetapi MENGAPA SISTEMNYA BELUM DIBENAHI?”
