Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk Rp19 Miliar Diduga Sarat Kongkalikong, GERPOSI Desak Polda NTB Bongkar Skandal Tender

Oleh -

Ketua GERPOSI, Ramadhan Ubba, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Gerakan Pemuda Oposisi (GERPOSI) mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) turun tangan mengusut dugaan korupsi dan manipulasi tender proyek penanganan Long Segment ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Proyek infrastruktur senilai Rp 19 miliar ini diduga sarat penyimpangan sejak proses tender hingga pengerjaan fisik di lapangan yang dinilai amburadul.

Ketua GERPOSI, Ramadhan Ubba, menyatakan indikasi kejanggalan proyek ini sudah terendus sejak awal lelang. Ia menuding adanya dugaan pengondisian sistemik untuk memuluskan langkah PT Amar Jaya Pratama Group sebagai pemenang tender.

"Sejak awal proses tender, kami menduga kuat ada manipulasi untuk meloloskan PT Amar Jaya Pratama Group. Imbasnya sangat jelas, pelaksanaan proyek di lapangan sarat masalah dan secara terang-terangan mengabaikan spesifikasi teknis," kata Ubba di Mataram, Rabu (26/8/2026).

Indikasi penyimpangan tersebut makin mencolok ketika membandingkan dokumen administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Ubba menyoroti klaim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB dan pihak kontraktor yang menyatakan bahwa proyek jalan tersebut telah rampung 100 persen. Padahal, hasil investigasi lapangan GERPOSI menemukan realita yang bertolak belakang.

"Klaim selesai 100 persen itu pembohongan publik. Fakta di lapangan, jalan masih rusak, kualitas pengerjaannya asal jadi, dan kondisinya sangat amburadul. Anggaran Rp 19 miliar ini uang rakyat, bukan angka yang kecil untuk dipermainkan," ujar Ubba.

Tak berhenti pada fisik proyek yang terbengkalai, GERPOSI turut membongkar dugaan konspirasi tingkat tinggi antara pihak kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di balik klaim kelar 100 persen tersebut, ditengarai terjadi kongkalikong untuk meloloskan pembayaran sisa anggaran proyek.

GERPOSI menuding PPK sengaja menandatangani berkas administrasi penyerahan pekerjaan agar anggaran tahap akhir sebesar Rp 6,8 miliar dapat dicairkan. Padahal, volume dan fisik pekerjaan di lapangan nyata-nyata belum tuntas diselesaikan oleh kontraktor.

"Kami mengendus adanya konspirasi jahat antara kontraktor dan PPK. Bagaimana mungkin sisa pencairan anggaran sebesar Rp 6,8 miliar bisa lolos dan ditandatangani, sementara pengerjaan fisik di lapangan belum selesai 100 persen? Ini jelas bentuk manipulasi laporan demi mencairkan uang negara," tegas Ubba.

Atas rentetan temuan tersebut, GERPOSI secara resmi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB untuk segera mengambil tindakan hukum.

1.Memeriksa Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan panitia tender atas dugaan pengondisian dan kongkalikong yang memenangkan PT Amar Jaya Pratama Group.

2.Menggandeng ahli konstruksi independen serta auditor negara untuk melakukan uji forensik fisik dan kualitas material jalan guna mencocokkan realisasi di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3.Memanggil serta memeriksa PPK Dinas PUPR NTB dan pimpinan PT Amar Jaya Pratama Group terkait dugaan pencairan ilegal anggaran Rp 6,8 miliar yang berpotensi kuat merugikan keuangan negara.

Ubba menegaskan, buruknya kualitas pengerjaan jalan ini langsung berdampak fatal pada mobilitas dan urat nadi perekonomian masyarakat di kawasan Lunyuk dan Lenangguar. GERPOSI mengancam akan menggelar aksi demonstrasi bergelombang di Markas Polda NTB dan Kantor Dinas PUPR NTB apabila aparat penegak hukum lamban merespons dugaan skandal proyek ini.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan. Awak terus berupaya konfirmasi demi perimbangan berita.

Redaksi |

Postingan populer dari blog ini

HUT Ke-25 Demokrat, DPC Demokrat Kabupaten Bima Tebar Kepedulian Lewat Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI di Pantai Baba

Oleh -
Gambar
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima di bawah komando Ibu Hj. Misfalah saat menggelar aksi sosial di Pantai Baba, (Ist/Surya) Kabupaten Bima, Media Dinamika Global - Menyambut peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bima di bawah komando Ibu Hj. Misfalah, S.Pd menggelar aksi sosial bertajuk "Gerakan Langit Biru Indonesia Asri" di Pantai Baba, Desa Sambane, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Jum'at (14/8/26). Kegiatan peringatan seperempat abad berdirinya partai berlambang mercy,  dihadiri para pengurus, kader, dan simpatisan. Tidak hanya jajaran internal, sejumlah Dinas Kabupaten Bima, Dinas Kesehatan dan DLH kabupaten Bima, seluruh Muspika Kecamatan Langgudu serta Masyarakat Umum turut memadati area pesisir pantai tersebut. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI dalam rangka Bulan Bakti memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat yang jatuh pada 9 September 2026 mendatang. Sekitar 200 orang t...
Read more »

Dapur ADIBA SPPG Bima Sape Parangina Sajikan Menu Bergizi, Ada Ayam Bumbu Rendang dan Buah Salak

Oleh -
Gambar
BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sape Parangina melalui Dapur Adiba kembali menyiapkan menu makanan bergizi bagi penerima manfaat pada Jumat, 14 Agustus 2026.Menu yang disiapkan terdiri atas nasi putih sebagai sumber karbohidrat, ayam bumbu rendang sebagai lauk utama, tempe goreng, tumis kol dan wortel, serta buah salak. Kombinasi menu tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memberikan energi bagi penerima manfaat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Penyediaan makanan bergizi melalui SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan asupan makanan seimbang. Dengan menu yang beragam, SPPG Bima Sape Parangina berharap makanan yang disajikan dapat dinikmati dengan penuh selera sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan dan kebugaran penerima manfaat.(Tea.MDG.03)
Read more »

DPD RI Dorong Kabupaten Bima jadi Kawasan Prioritas Garam Nasional

Oleh -
Gambar
Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu kawasan sentra garam nasional. Namun, pemanfaatan lahan tambak garam di daerah tersebut hingga kini masih belum optimal. Dari sekitar 4.550 hektare lahan potensial milik masyarakat, baru 1.669 hektare yang telah dimanfaatkan untuk produksi garam. Artinya, pemanfaatan lahan baru mencapai sekitar 36,7 persen. Meski baru sebagian lahan yang tergarap, produksi garam dari lahan yang telah dimanfaatkan tersebut rata-rata mencapai sekitar 150.000 ton per tahun. Sektor ini juga melibatkan sekitar 3.570 petambak di Kabupaten Bima. Potensi tersebut menjadi perhatian Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midada Fahmid. Ia mendorong pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Bima sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan garam nasional. Menurut Mirah, penetapan tersebut penting agar potensi lahan garam Bima mendapatkan dukungan program, anggaran, infrastrukt...
Read more »