Ketua Komisi IV Ardiwin SH: DPRD Kabupaten Bima, Gelar RDPU Dengan Pengangkatan Gabungan Mantan Kepsek yang Tidak Sah Sesuai Aturan

Bima, Media Dinamika Global.id.--DPRD Kabupaten Bima gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan gabungan mantan Kepala Sekolah membahas tentang pengangkatan Kepala Sekolah yang tidak sesuai aturan, Kamis 13 Agustus 2026..

RDP berlangsung di ruang rapat DPRD bersama komisi satu dan komisi empat dalam rangka audiensi dengan mantan kepala sekolah se-Kabupaten Bima.

Ketua Komisi IV, Ardiwin, SH mengatakan, berbagai macam kasus yang dikeluhkan oleh mantan Kepsek, baik dari SDN maupun SMPN. Yang paling genting, ada Kepsek yang dilantik tapi tidak memiliki Surat Keputusan ( SK).

Masalah genting lainnya kata Ardiwin, ada yang melewati angka maksimal dalam Permendiknasmen pasal 7 tahun 2025, semestinya umur 56 tahun tapi ada yang dilantik umur 58 tahun. "Kejadian itu ada di Kecamatan Donggo," kata Ardiwin baru ini.

Ardiwin tegaskan, ada juga Kepsek yang diangkat tidak melalui proses pengajuan di BKN untuk mendapatkan surat keterangan Persetujuan Teknis (Perteks) sehingga Kepsek yang dilantik tidak terdaftar dalam sistem.

"Akibatnya, Kepsek yang baru dilantik rata-rata tidak memiliki Cakep. Kepsek yang terrekam dalam sistem, masih menggunakan yang lama. Sehingga masalah tersebut sangat tidak baik untuk keharmonisan birokrasi," tegas Ardiwin.

Serangkaian masalah tambahan yang muncul akibat pelantikan Kepsek cacat aturan oleh Bupati Bima tersebut kata Ardiwin, pencairan dana BOS masih menggunakan Kepsek lama karena datanya terkoneksi dengan sistem.

"Kepsek baru belum bisa terkoneksi dengan sistem karena banyak persyaratan yang terlewatkan," ujarnya.

Komisi empat DPRD Kabupaten Bima akan bedah lebih lanjut masalah pelantikan Kepsek yang cacat prosedural tersebut dan akan panggil semua pihak terkait, termasuk Bupati Bima untuk telusuri terbitnya SK.

"Kita akan panggil Bupati Bima untuk telusuri terbitnya SK yang cacat prosedural itu," tegasnya.(Redaksi II)