Jakarta Media Dinamika Global.id.-- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik. Meski Presiden dan pemerintah telah beberapa kali mendorong agar RUU tersebut segera dibahas dan disahkan, proses legislasinya di DPR masih berlangsung.
Sejumlah anggota DPR menilai pembahasan perlu dilakukan secara cermat karena terdapat sejumlah aspek yang harus dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait perlindungan hak kepemilikan, asas praduga tak bersalah, dan kepastian hukum.
Perbedaan pandangan tersebut pun memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.(Sekjend MDG)