Kinerja APBN Per Juli 2025 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Bima

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima kembali menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN untuk periode sampai dengan Juli 2025. Press Conference Kinerja APBN tersebut dilaksanakan di Aula KPPN Bima yang dikemas berbarengan dengan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) Tahun 2025, Rabu 27 Agustus 2025.

Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber tiga pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Bima, yaitu Kepala KPPN Bima, Ahmad Yusuf,  Kepala KPP Raba Bima, Wahyudi dan Kepala KPKNL Bima, Benediktus Margiadi. Kegiatan bertemakan “Kemenkeu Satu Bima, Melayani dengan Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Berkualitas” tersebut dihadiri oleh stakeholder dari lintas institusi di wilayah Kota Bima, antara lain Pemda Kota Bima, Pengadilan Negeri Bima, Kantor Imigrasi Bima, MUI Kota Bima, BNI KCP Raba Bima, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bima, dan UKM Kaen Tenun Bima.

Dalam Press Conference tersebut, Kepala KPPN Bima Ahmad Yusuf menyampaikan bahwa capaian penerimaan negara lingkup wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu sampai dengan 31 Juli 2025 mencapai Rp142,07 miliar. Kinerja penerimaan Negara tersebut sedikit menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 atau year on year (y-o-y). Penurunan dipengaruhi dari sisi Penerimaan Perpajakan yang turun sebesar Rp16,82 Miliar, sedangkan PNBP mengalami peningkatan cukup signifikan yakni Rp 9,72 Miliar.

Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah lingkup ketiga wilayah Kabupaten/Kota tersebut telah mencapai Rp2.475,58 Miliar atau 53,03% dari pagu tahun 2025 sebesar Rp4.668 Miliar. Capaian belanja negara tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (y-o-y) sebesar 0,75%. Meskipun demikian, secara persentase terhadap pagu mengalami penurunan sebesar 3,08% dibandingkan tahun lalu karena terdapat kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat melalui blokir pagu anggaran.

Menyambung paparannya, Kepala KPPN Bima selanjutnya penyampaikan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sampai bulan Juli 2025 mencapai Rp447.09 Miliar atau sebesar 53,32% dari pagu Rp838,56 Miliar, yang ditopang oleh Belanja Pegawai yang telah mencapai 65,86% dari pagu. Sebaliknya pada belanja modal, adanya efisiensi belanja modal berupa blokir pagu yang signifikan yaitu 60.20% dari pagu awal menyebabkan realisasinya baru tercatat 10,95% dari pagu.

Pada Belanja Transfer ke Daerah atau TKD, realisasi sampai dengan Juli 2025 untuk keseluruhan jenis dana transfer telah mencapai Rp1.528,17 Miliar atau sebesar 57,65% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer dengan porsi terbesar dari keseluruhan TKD lingkup Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu telah terealisasi sebesar Rp 1.372,65 Miliar atau 58,64% dari pagu.

Persentase penyaluran TKD terendah diantara jenis belanja TKD lainnya tercatat pada Dana Alokasi Khusus Fisik yakni masih di angka 11,09% karena adanya penundaan proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menkeu No. SE 900.1.3/6629.A/SJ – No. SE-1/MK.07/2024 untuk dilakukan penundaan proses PBJ yang pendanaannya bersumber dari TKD sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pencadangan (efisiensi)

ditetapkan. Hal ini menyebabkan Pemda tidak dapat segera memenuhi syarat salur yang ditetapkan.

Dari 3 Kabupaten/Kota, Pemda Kabupaten Bima telah menerima penyaluran TKD yang terbesar dengan total mencapai Rp920,32 Miliar, disusul Pemda Kota Bima yang mencapai Rp554,47 Miliar, sedangkan penyaluran TKD yang terendah tercatat pada Pemda Kab. Dompu dengan total penyaluran Rp 553,17 Miliar. Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jenis dana transfer yang mendominasi penyaluran TKD pada masing-masing Pemda.

Sesi penyampaian Press Conference Kinerja APBN bulan Juli 2025 kemudian disambung dengan Forum Konsultasi Publik (FKP). Pada kesempatan tersebut masing-masing pimpinan Kemenkeu Satu Bima menyampaikan standar pelayanan, manajemen mutu layanan, inovasi layanan pada masing-masing kantor serta menegaskan bahwa layanan yang diberikan bebas biaya atau Rp0,-. Mereka juga mengharapkan seluruh mitra kerja untuk tidak memberikan gratifikasi atau pungutan liar baik kepada pegawai maupun kepada satpam dan tenaga pendukung lainnya.

Kegiatan Press Conference dan FKP tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan para peserta, penandatanganan Berita Acara, dan ditutup dengan foto bersama.(Sekjend MDG)