Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE Ikuti Rakor dan Tandatangan MOU Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Mataram
Mataram NTB. Media Dinamika Global. Id. Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengikuti Rakor dan Menandatangani MOU terkait Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Gubernur NTB, Kapolda NTB, Bupati-Walikota se NTB, dihelat di Hotel Golden Palace Mataram. Senin, 28 Juni 2021.
Salah satu Narasumber yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengatakan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi. Sehingga kasus tindak pidana korupsi di NTB dapat diminimalisir dengan baik.
Jika melihat dari tren capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2020. MCP merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
"Tren pencapaian MCP di NTB berada di angka rata-rata nasional yaitu, sebesar 76 persen. Sedangkan capaian MCP Nasional berada pada angka 64 persen," ungkap Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar.
Disisi lainnya Walikota Bima dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa sejak adanya Undang-undang KPK,maka sejak saat itu saya sangat mendukung adanya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Bangsa,dan Negara kita.
Dan perlu saya sampaikan bahwa semenjak saya selaku Anggota DPR RI Dua Periode, saya termasuk yang merumuskan Undang-undang KPK dengan tujuan agar Negara kita tidak ada lagi yang melakukan Korupsi. Apalagi disaat seperti ini tentunya kita harus pikirkan bagaimana kita harus mengatasi berbagai macam Dinamika mulai dari adanya Virus Corona hingga Persoalan lainnya yang dapat mencederai adanya disintegrasi Bangsa Dewasa ini.
Dan yang terakhir saya samoaikan terimakasih dan penghargaan yang setingginya atas adanya upaya Pemberantasan Korupsi di NTB ini,dan adanya penandatanganan MOU antara kami Lembaga Pemerintah dengan KPK RI. Ini semakin menguatkan keyakinan kami terus mencegah tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Sumber : Diskominfotik Prov. NTB.(Tim MDG).
