Puluhan Mahasiswa Asal Wera Beraudiensi Dengan Pemerintah Kab.Bima Terkait Ijin PT WSB

Bima, Media Dinamika Global. Id. - Selasa, 10 mei 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita Ratusan Mahasiswa dan Masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Wera melakukan Audiensi bersama dengan Pemerintah Kab.Bima dengan PT. WSB membicarakan tentang tindak lanjut daripada Proses Pembangunan yang diduga ada Konspirasi bahkan PT.WSB tidak mengantongi Ijin dari Dinas Terkait.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ALIANSI MAHASIWA WERA bersama dengan DPM PTSP, DLHK, Dinas Perikanan dan Kelautan, Camat Wera, Pemerintah Desa Tawali yang bertempat di Dinas Rencana Tata Ruang Kabupaten Bima.

Salah satu Perwakilan Mahasiswa dalam Audiensi itu menjelaskan secara Detail tentang bagaimana Prosedur,Pengelolaan bahkan dampak atau Pelanggaran yang terjadi ketika Kegiatan ini di lakukan oleh PT. WSB itu dan bagaimana resikonya bagi Masyarakat sekitar ketika proyek tersebut tetap dilanjutkan.

Perlu di ketahui oleh Masyarakat Kec. Wera bahwa PT Wera Sukses Bersama(WSB) belum memiliki izin usaha dan izin lingkungan berdasarkan pernyataan dari DPM PTSP Kabupaten Bima DLHK Provinsi NTB.

Adapun Dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 yang berbunyi "Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL.

Demikian juga dalam Pasal 8 tentang Kriteria Usaha Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, ukl-upl dan sppl a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Tuturnya

Lanjutnya, Tapi PT WSB sudah mulai melakukan aktifitas konstruksi yang seharusnya aktifitas tersebut wajib memiliki persetujuan lingkungan, izin usaha dan Izin-izin lainya sebagai pijakanya dalam mengelola sumber daya alam di kec. Wera.

Cukup di sayangkan perilaku nakal yang di lakukan oleh PT WSB yang tidak mentaati prosedur yang berlaku dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi kelengkapan izin-izin yang berlaku.

Berdasarkan hasil audiensi yang di lakukan oleh ALIANSI MAHASIWA WERA bersama dengan DPM PTSP, DLHK, Dinas Perikanan dan Kelautan, Camat Wera, Pemerintah Desa Tawali yang bertempat di Dinas Rencana Tata Ruang Kabupaten Bima bahwa kami terus mendesak pemerintah untuk menolak keberadaan PT WSB yang kami nilai selama ini melanggar prosedur hukum.

Berdasarkan tindak lanjut dari beberapa instansi pemerintah terkait bahwa akan turun langsung ke lokasi tambak udang bersama aliansi mahasiswa Wera dan akan mengundang masyarakat setempat untuk sama-sama memastikan dan mentertibkan PT WSB.

Perlu saya pertegas bahwa kami tidak membawa embel-embel lain atau kepentingan kelompok atau pribadi namun ini murni atas dasar keresahan dan tanggung jawab moral kami dengan melihat para investor yang kami nilai tidak tertib.

Apapun asumsi dan persepsi yang di bangun oleh orang lain kami tidak bisa membtasi karna hak dan kebebasan orang namun kami akan membuktikanya secara tindakan yang nyata untuk membuktikan perjuangan panjang yang kami lakukan. Hidup rakyat🔥Pungkasnya.

Sementara dari Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bima NTB saat ini berjanji akan segera menindak lanjutinya sekaligus melakukan Survey terhadap dampak yang akan terjadi.(Anwin MDG)

Continue reading...

Sidak di Beberapa OPD, Wali Kota HML Memberikan Amanah Kepada Asisten l Dibantu BKPSDM Kota Bima.

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id. Di hari pertama kerja pasca cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah, Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE menginstruksikan agar melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) di beberapa OPD lingkup Pemerintah setempat. Senin (9/5/2022)

Beberapa agenda di hari pertama kerja, antara lain apel gabungan lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima di gelar dihalaman Kantor Wali Kota Bima yang dipimpin Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH.

Selanjutnya Sidak di beberapa OPD, Wali Kota memberikan amanah kepada para asisten dan dibantu BKPSDM Kota Bima.

Pantauan langsung, Sidak di Kecamatan Raba yang dikoordinir langsung Assisten I, Drs. Abdul Gawis, seluruh ASN dan Honorer 11 Kelurahan se Kecamatan Raba, melaksanakan apel gabungan di halaman Kantor Camat Raba, sekaligus Assisten I meminta Absensi kehadiran ASN Kantor Camat Raba dan 11 Kelurahan, Al Hasil tingkat kehadiran 100 persen.

Selanjutnya, Sidak yang Dipimpin Assisten I Drs. Abdul Gawis didampingi Sekretaris BKPSDM Kota Bima, dilanjutkan di Kantor BPBD Kota Bima, hasil absensi kehadiran, ada 3 ASN yang tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara Sidak di Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, tingkat kehadiran pegawai 100 persen, dan di Dinas Kesehatan Kota Bima ada 2 pegawai yang tidak hadir karena sakit.

Assisten I Kota Bima, Drs. Abdul Gawis menjelaskan, bahwa ketaatan ASN dan Honorer lingkup Pemerintah Kota Bima di hari pertama ini cukup bagus, karena memang sebelum dilaksanakan Sidak, para pegawai memang telah diberikan peringatan keras.

Lanjut Gawis, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima mengharapkan para pegawai baik ASN maupun Honorer, agar bekerja semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Atas nama WaliKota dan Wakil Wali Kota Bima, Abdul Gawis menyampaikan terima kasih kepada semua OPD, para Camat dan Lurah, yang telah bekerja maksimal dan mentaati regulasi yang ada, dan telah mengambil langkah konstruktif dan elegan dalam membangun Kota Bima ini.

"Segera kembali ke tempat tugas masing-masing, berikan layanan publik sebaik mungkin, bagi ASN yang tidak hadir akan diambil tindakan tegas, tidak ada toleransi bagi Pemerintah terhadap ASN yang malas, karena kita semua digaji dari uang rakyat, maka layanilah rakyat sebaik mungkin, begitu pula dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) itu harus dibayar sesuai dengan kinerja dan tingkat kehadirannya," urai Abdul Gawis.

Assisten juga mengharapkan kepada Satpol PP agar lebih ekstra lagi dalam mengamankan lingkungan sekretariat Kota Bima, karena dengan bertambahnya 4 OPD yang pindah menempati kantor baru sayap Kantor Wali Kota Bima, yakni Inspektorat, BKPSDM, Bappeda dan DPPKAD, otomatis volume kendaraan semakin banyak. Assisten I Drs. Abdul Gawis meminta Pol PP lebih tingkatkan pengaturan parkiran dan keamanan kendaraan. (MDG 002).

Continue reading...

FKPK Desak Gubernur NTB Penuhi Janjinya Perbaikan Jalan Lintas Soromandi,Jika Tidak Akan Boikot Jalan

Soromandi Bima. Media Dinamika Global. Id. - Forum Komunikasi Pemuda Kananta Kec.Soromandi Kab. Bima NTB mendesak Gubernur NTB Bang Zulkiflimansyah penuhi Janjinya untuk perbaikan Jalan di Sektor Soromandi. Termasuk perubahan jalur Jalan di So Amu dan Jalan Wadupaa yang menjadi Icon Pariwisata yang ada di Wilayah itu. Anggota FKPK yang ditemui oleh Media ini,dia menyebutkan janjinya Gubernur itu segera di tepati. Senin,09/05/2022

Di temui dimana mereka beraktifitas pada Media ini Perwakilan Anggota FKPK Mengungkapkan bahwa selama ini banyak sekali Janji yang disampaikan oleh Bapak Gubernur NTB terhadap Warga Masyarakat Kecamatan Soromandi diantaranya; Pembangunan Jembatan Desa Kananta,Pelebaran Jalan dan Pengaspalan, dan Baru-baru ini beliau Berjanji akan ada Perubahan Jalur yang terletak di So Amu dan So Wadupaa Desa Kananta Kec.Soromandi Kab Bima NTB.

Ironi sekali,sebab selama ini banyak sekali yang sampaikannya. Namun dari semua itu hanyalah Fiktif Belaka,yang menyebabkan banyaknya Keresahan Masyarakat terutama Pengguna Jalan yamg sampai hari ini Jalannya penuh dengan Kubangan atau berlubang. Kondisi ini membuat kami dari Organisasi Masyarakat mendesak Bapak Gubernur NTB untuk menagih janji tersebut.

Dicontohkannya selama ini di Kecamatan Soromandi sejak lama sekali tidak pernah disentuh oleh Pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur NTB. Pasalnya mulai dari Bajo hingga Sampungu di tahun ini akan di kerjakan Pelebaran Jalan,tetapi sampai hari ini janji tersebut tidak di tepatinya. Padahal hampir setiap sepekan sekali banyak Korban Kecelakaan Lakalantas,yang mengakibatkan Luka Berat dan dilarikan ke Rumah Sakit bahkan ada yang Meninggal Dunia.

Sebut saja di Tanjakan Peto Bura Wunta atau di So Wadupaa Desa Kananta baru-baru ini telah memakan Korban dan Kecelakaan akibat tanjakannya sehingga para Pengguna Jalan tidak lagi mampu mengendalikannya. Intinya Pengguna Jalan merasa sangat terbebani apabila Jalan tersebut tak kunjung di selesaikan atau diambil langkah alternatifnya.

Sebagai pembanding juga dapat kami jelaskan bahwa akibat kondisi Ruas Jalan yang sangat sempit, pengguna jalan pun terpaksa harus turun tangan dengan melakukan Gotong Royong bersama Masyarakat setempat,agar Kecelakaan itu terhindari. 

Demikian juga jalan yang penuh dengan Kubangan menyebabkan banyak pengguna mengalami Kecelakaan,akibat arus yang dilewatinya cuman satu arah saja sehingga saling rebutan,mana jalan yang baik atau agak baik itu yang akan jadi rebutannya.

Ironi tentunya,kemudian yang paling Urgen lagi adalah Jalan yang banyak sekali Kubangannya dimulai dari Dusun Lia Desa Punti hingga Wadupaa Desa Kananta serta paling banyak Kecelakaan di Jalan Lintas ini. Sebab selain jalannya penuh Kubangan juga Jalannya paling sempit sehingga potensi Kecelakaan Paling Banyak.

Karena itu, kami sangat mengharapkan kepada Gubernur NTB untuk sesegera mungkin melakukan Survey dan Riset agar kemudian akses jalan ini cepat teratasi. Harapnya

Sementara hal senada disampaikan oleh Idhar selaku Ketua FKPK mendukung apa yang disampaikan oleh Sahabatnya diatas, bahwa jika dalam waktu dekat tidak segera direspon oleh Bapak Gubernur NTB,maka kami akan melakukan Aksi besar-besaran bahkan akan memboikot Jalan Lintas Bajo Hingga Sampungu Kec.Soromandi sampai Bapak Gubernur NTB mau melakukan Perbaikan Jalan atau mengubah arus Jalan lintas yang kami lintasi.

Sekali lagi kami tegaskan jika dalam waktu dekat Bapak Gubernur NTB tidak menanggapi apa yang menjadi tuntutan kami sebagaimana tersebut diatas,maka kami akan melakukan Aksi Besar-besaran bahkan akan memboikot Jalan Lintas Bajo hingga Sampungu Kec.Soromandi. Tegasnya.( Anan MDG )

Continue reading...

Dandim 1608/Bima : Penyaluran BTPKLWN Mencapai Target

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id. Penyaluran Bantuan Tunai bagi PKL, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) di Kabupaten Bima sudah mencapai 15.000 orang sesuai target sasaran hingga (27/4/22). (Kamis, 28/04/22).

Penyaluran BTPKLWN yang dilakukan Kodim 1608/Bima sejak 11 April 2022 itu telah berhasil menyalurkan dana Rp 9 miliar pada Kamis (28/4/22). Ada pun total bantuan dari Pemerintah berkolaborasi dengan TNI.

“Total ada Rp 9 miliar dana BTPKLWN yang akan disalurkan oleh Kodim 1608/Bima kepada masyarakat, penyaluran Bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Alhamdulillah penyalurannya sudah selesai,” kata Dandim 1608/Bima Letkol Inf M.Zia Ulhaq,S.Sos

Kemarin, tim Kodim 1608 Bima kembali membagikan bantuan di Posramil Wera dan Koramil Woha Kodim 1608/Bima, Rabu Malam (27/4/22). Ada pun penerima bantuan datang dari Kecamatan Wera, Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Woha, Bima.”Tambahnya Dandim Bima.

“Target 14.897 dapat disalurkan dibeberapa wilayah, Akhirnya Capaian penyaluran BTPKLWN lewat Kodim Bima di posramil wera tambahan 45 penerima serta di koramil Woha 58 penerima, Sehingga capaian BTPKLWN sudah fix 100% sesuai dengan target 15.000 orang yang disalurkan untuk penerima PKL, Warung DAN Nelayan masing masing mendapat Rp 600 ribu.”Tutup Letkol Inf M.Zia Ulhaq,S.Sos.

Sambung Plh Danramil Wawo Letda Inf Husain saat dilokasi kepada warga penerima “Semoga bantuan tunai yang diberikan bisa digunakan untuk tambahan modal PKL, Warung dan Nelayan,”

Penyaluran bantuan berjalan tertib, tampak beberapa personel TNI mengatur antrean. Semua penerima harus diinput data secara langsung, beserta foto diri membawa KTP dan uang yang diterimakan.

Sejak awal, kegiatan penyaluran bantuan tunai dilaksanakan dengan terjadwal, standard protkes Covid 19 tetap dijalankan untuk mengurangi kerumunan di lokasi. Masing masing kecamatan, diberikan waktu yang berbeda agar penerima tidak datang bersamaan.” Ungkapnya. (MDG 002).

Continue reading...

BEM STKIP Bima Desak PN Bima, Tuntaskan Kasus Penggelapan Uang Oleh Oknum Dosen Periode 2016-2020

Kota Bima, Media Dinamika Global. Id.- Menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di Kampus STKIP Bima akhir-akhir ini terkait dengan adanya kasus Penggelapan dana Kampus sebesar Rp.19.335.238.693, (Sembilan belas Meliar Tiga Ratus Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang di lakukan oleh beberapa oknum dosen dan staf pada periode kepemimpinan 2016-2020, yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas Kampus STKIP Bima yang selama ini merupakan Kampus ternama di pulau Sumbawa.

Maka kami Seluruh Mahasiswa,Mahasiswi yang tergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Bima menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, Kami Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Bima meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan Kejaksaan Negeri Raba Bima untuk menghukum para pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang telah merugikan Kampus STKIP Bima dan Mahasiswa. Ujar (BEM) STKIP Bima berdasarkan awaknya langsung diwawancarai media online.

Kedua, Kami Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Bima meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan Kejaksaan Negeri Raba Bima untuk dapat menelusuri aliran Kampus, serta menelusuri kemungkinan akan ada tersangka baru.

Ketiga, Kami Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Bima meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan Kejaksaan Negeri Raba Bima untuk dapat menyita seluruh asset dan menelusuri seluruh kekayaan para tersangka untuk di lakukan Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar bisa memuluhkan kembali kondisi Kampus STKIP Bima seperti semula.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (STKIP) Bima Sofiadin, dan seluruh Mahasiswa STKIP Bima. Pungkasnya (Wawan s MDG)

Continue reading...

Ratusan Pemuda dan Mahasiswa Kerudug Kantor Desa Bajo Kec.Soromandi Kab.Bima NTB

Bajo Soromandi. Media Dinamika Global. Id. - Ratusan Mahasiswa dan Mahasiswi serta Pemuda melakukan Aksi atau Kerudug Kantor Desa Bajo Kec.Soromandi Kab.Bima NTB, aksi mereka kali ini mempertanyakan tentang Legalitas,Independensi Panitia Pilkades dalam melakukan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa beberapa Pekan yang lalu. Aksi ini nampak Para Aparat Keamanan baik dari Kepolisian, TNI dan Bhabikamtibmas, Bhabikamtribun bahkan Linmas pada Selasa,19/04/2022

Aksi tersebut sempat diwarnai oleh saling Adu Mulut antara pihak Keamanan dan Para Pendemo,namun bisa di atasi sedini mungkin sehingga tidak melebar. Nampak para Mahasiswa dan Pemuda masih ragu terhadap hasil yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades itu. Bahkan sesekali dalam orasinya menuntut agar Panitia dapat mempertanggungjawabkan segala Proses yang terjadi sebelum adanya Penetapan itu.

Mahasiswa dan Mahasiswi serta Pemuda tersebut mempertanyakan legalitas Formil,juga Independensi dari Para Penegak Disiplin untuk memanfaatkan azas Netralitas,jangan hanya sebagai simbol dalam dunia maya saja. Namun harus di aplikasikan dalam dunia nyata. Karena melihat Fenomena seperti ini mereka datang baik-baik untuk mempertanyakan azas Legalitas Formil itu.

Salah seorang Orator Ulung yang tidak mau menyebutkan Namanya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penegak Disiplin adalah Cacat Hukum,sebab Panitia Pilkades menetapkan Bakal Calon tidak sesuai hasil yang di inginkan oleh kita bersama. Namun perlu kami juga sampaikan bahwa hari ini kami harapkan panitia itu agar bisa menemui kami menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga penetapan Calon Kepala Desa terkesan kurang realistis.

Karena itu, kami berharap agar sebelum adanya hal-hal yang kurang berkenan dalam aksi ini,kepada Panitia Pilkades menjelaskan tentang Prosedural penetapan Calon Kepala Desa Bajo Kec.Soromandi Kab.Bima NTB itu dengan sangat terbuka dan jelas sehingga Mosi tidak percaya ini tidak membias kemana-mana. Harapnya

Ada beberapa hal dalam Tuntutan kami yaitu agar Panitia Pilkades Desa Bajo,Ketua BPD Desa Bajo dan Anggotanya serta Pemangku Kebijakan lainnya untuk menjelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi saat penetapan Calon Kepala Desa Bajo beberapa pekan yang lalu. Ini tidak dapat kami terima sebab ada sesuatu dibalik semua ini.

Karenanya kami sangat tegas agar Panitia dapat menjelaskan kepada Kami tentang Prosedural penetapan Calon Kades yang menurut kami Cacat Demi Hukum. Apabila kemudian beberapa Pokok Tuntutan kami tidak diindahkan pada hari ini,maka siap melakukan Aksi yang lebih besar lagi,bahkan kami akan tidur di halaman Kantor Desa setempat. Tegasnya

Sementara para Pihak mulai dari Panitia hingga yang lainnya belum dapat Konfirmasi hingga Berita ini di Turunkan.(Jaidun MDG).

Continue reading...

11 April Massa Aksi Kepung Gedung DPRD, Ketua DPRD Hadapi Para Pendemo

Kabupaten Bima.-Media Dinamika Global-id. Demonstrasi aksi di gedung kantor DPRD kabupaten Bima Gencar, Aparat  kepolisian turun standby di dalam kantor DPRD kabupaten Bima. Laksanakan tugas dengan baik dan Tertib dan Damai. Aparat kepolisian menyatakan akan memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap aksi demonstrasi dari seluruh organisasi ikatan mahasiswa Muhammadiyah Bima.

Dan badan eksekutif mahasiswa BEM turun aksi demonstrasi atau(demo) unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD kabupaten bima, melakukan aksi demonstrasi tuntutan terkait dengan ketidak Adilan pemerintah terhadap rakyat kemiskinan dan kelaparan, tolak wacana 3 periode masa jabatan presiden republik Indonesia, Jokowi dan kenaikan minyak dan harga barang2 sembako semakin merajalela dll sebagainya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus bima protes di depan gedung kantor DPRD kota bima untuk melanjutkan tuntutan kepada presiden republik Indonesia, Joko Widodo pada Selasa.(12 April 2022) tuntutan terkait dengan kenaikan harga barang. minyak goreng, BBM , gula, Dll Sebagainya.

"Aparat kepolisian Resor Polres Bima kota, akan menjaga keamanan di gedung kantor DPRD kabupaten bima, untuk melakukan melayanin dan melindungi, mengayomi, para mahasiswa dan umumnya aparat  menjaga  fasilitas publik dan menjaga keamanan yang baik, Silahkan adik2 mahasiswa umumnya untuk beraktivitas seperti biasa," kata Wakapolres bima kota kepada wartawan media online.

Meminta para peserta demonstrasi aksi atau (demo) unjuk rasa untuk melaksanakan aksi dengan tertib dan damai serta tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan fasilitas publik lainnya. "Saat ini kita berada dalam bulan yang suci yaitu bulan Ramadan, mari kita jaga kesucian bulan yang penuh rahmat ini dengan perbuatan penuh kebaikan," ujarnya.

Koordinator orasi aksi. Ardin

Koordinator lapangan Korlap. Ade Prabowo

BEM kampus bima untuk menggelar aksi unjuk rasa di gedung kantor DPRD kabupaten bima, Selasa (12/04/2022). Belakangan, "Iya betul sekali, Iya kita ke DPRD," kata BEM saat dikonfirmasi, Minggu (10/04/2022). 

Namu ketua DPRD turun menghadapi massa aksi di depan gedung kantor DPRD untuk memastikan ke DPR RI untuk sampaikan tuntutan dan kritik para mahasiswa IMM dan  menerima respon baik menyampaikan usulan dari para mahasiswa ikatan mahasiswa Muhammadiyah Bima IMM. Pada pukul jam, (10:20/sd/ 01:40) WITA sampai selesainya

Ardin, menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung kantor DPRD itu dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif, dalam hal ini DPRD kabupaten bima. 

"Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari UU dan memastikan DPRD kabupaten Bima ke DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,"kata korlap, Ade Prabowo. pungkasnya (Wawan s MDG)

Continue reading...

Terkait Demo, Jenderal Andika Perkasa Ungkap hal Ini

JAKARTA. Media Dinamika Global-Id.- Kabar terbaru datang dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menemui Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di rumah dinasnya, Jakarta. Dikabarkan bahwa mereka membahas rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang akan digelar pada, (11 April 2022).

“Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Andika perkasa, Sabtu (9/4).

Mantan KASAD itu mengaatakan demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi UU.

Mantan KASAD itu mengaatakan demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi UU.

“Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, La Nyalla mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung.

“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujar La Nyalla.

Oleh karena itu, La Nyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik.

“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tegas senator asal Jawa Timur itu.

Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, La Nyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.

“Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan 2024. Kita taat terhadap konstitusi,” Kata La Nyalla, di konfirmasi Langsung wartawan media online,- Via Nelpon, Pungkasnya. (Wawan s MDG)

Continue reading...

BUNG FERI FADLIN: INI 7 TUNTUTAN CIPAYUNG BIMA

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id. -Cipayung Bima yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  Cabang Bima, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Daerah Bima dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bima. Menggelar aksi demonstrasi didepan kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (11/4/2022).

Aksi demonstrasi dari Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda yang tergabung dalam CIPAYUNG BIMA beberapa kali terjadi kericuhan Ketika massa aksi mencoba terobos masuk di halaman Gedung DPRD Kabupaten Bima.

Aksi saling dorong tersebut mengakibatkan beberapa massa aksi yang perempuan terjatuh dan pingsan karna saling dorong dengan pihak aparatur kepolisian.

Dalam kesempatan orasi Bung Feri Fadlin selaku Ketua DPC GMNI BIMA menegaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konstitusi yang jelas sebagai landasan hukum negara yaitu UUD 1945, maka dari itu apabila wacana penundaan pemilu 2024 yang disampaikan pemerintah itu di sah kan. Itu artinya pemerintah telah melacuri konstitusi negara yaitu UUD pasal 22E Ayat (1) dan UU No. 7 Tahun 2017.

Selanjutnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Kenaikan harga Bahan Kebutuhan Pokok dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang akan merugikan masyarakat, apalagi BBM dan Bahan Kebutuhan Pokok adalah penting bagi kelangsungan hidup MARHAEN (Petani kecil,Pedagang kecil,Nelayan kecil dan rakyat kecil). Mengingat akan hal itu pemerintah secepat nya harus menurunkan harga BBM,Bahan Kebutuhan Pokok maupun PPN.

Kemudian untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) segera dinaikan status dan tetapkan sebagai teroris negara karna pemberontak adalah ancaman besar yang akan merusak keutuhan negara. 

“Sebagai bentuk nasionalis dan masih memegang teguh ideologi negara didalam diri saya,saya perlu menekan pemerintah untuk tidak menyepelehkan danbertindak tegas serta memberikan perhatian yang penting dan lebih terkait persoalan itu”. Ujarnya 

Setelah beberapa jam menyapaikan aspirasi – aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima tuntutan massa aksi akhirnya ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Ferryandi.

DPRD Kabupaten Bima berjanji akan membawa dan menyampaikan aspirasi CIPAYUNG BIMA ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Soal penundaan pemilu sudah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pemilu tetap berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang”. Jelasnya 

“Sementara Tuntutan stabilitas harga, kami juga mendukung aspirasi teman – teman mahasiswa. Itu memberatkan rakyat kecil”. Ujarnya.(Ferry MDG)

Continue reading...

PPN Dan BBM Naik, APARAT Gedong Kantor DPRD Bima Kota

Bima Kota NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (APARAT), Yakni Eksekutif Kota Mataram Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (Ek LMND) Bima, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammad (IMM), Hima NW, BEM NW, BEM NUS, menggedor Kantor DPRD Kota Bima.

Atas Kebijakan-kebijakan irasional, kita tolak dan gagalkan, karena Presiden Indonesia harus mengikuti mekanisme dan prosedur konstitusional bukan malah menghalalkan segala cara sehingga penyalahgunakan kekuasaan (Abuse of pawer).

Kedatangan ratusan mahasiswa sudah ditunggu aparat kepolisian, untuk menghadang masuknya pendemo ke halaman kantor DPRD kota bima, Senin (11/4/22).

Sejumlah OKP dan BEM yang bergabung dalam APARAT Melakukan Orasi bergiliran Depan kantor DPRD kota bima.

Koordinator Umum, M. Muhlis mengatakan, Indonesia merupakan negara sistem demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Tugas negara menjamin kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat sebagaimana yang dijelaskan dalam sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

"Akhir-akhir ini indonesia mengalami krisis demokrasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat sehingga negara diambang kehancuran," ujar Irwanto.

Sambung Rijal bima, Merujuk pada sistem totalitarianisme, kita lihat bagaimana kebijakan negara yang mengeluarkan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga akan berdampak luas Kepada kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat serta pajakpun ikut naik, kebijakan itu sangat membunuh rakyat miskin yang ekonomi menengah kebawah dengan pendapatan rata-rāta kecil.

"Jika dilihat cari prespektif ekonominya, ini Kebijakan Ekonomi yang menyengsarakan untuk Rakyat sendiri," tutur Sudirman ini.

Sementara Korlap I, Darmawan, menjelaskan, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 hanya 3.59% jauh di bawah target yakni 49%, sementara defisit APBN pada 2022 sudah mendekat 496, Hutang Luar Negeri sudah mencapai 7.000 triliun dan diperkirakan pada akhir tahun 2024 hutang luar negeri mencapai Rp.8.40 triliun.

"Awal April 2022 pemerintah telah menaikan BBM non subsidi Pertamax92 dari 9,000 menjadi 12.500,"  ujar Korlap I. Darmawan

Pajak Pertambahan Nilai mehjadi 11% serta dikuranginya distribusi solar bersubsidi sebesar 70% (Bio solar sudah mulail langka, sangat Merugikan UMKM, dan UMKM dipaksa beli DEXLITE dengan harga 13.750). Dan saya memperkirakan banwa akan ada kenaikan BBM jenis PERTALITE diperkirakan akan sama dengan harga PERTAMAX92 sebelum ada kenaikan yakni Rp.9.000.

"Demikian juga harga El Puji 3 Kg akan mengalami kenaikan periode April sampai dengan November 2022," terang Sudirman.

Lebih Lanjut Sudirman, Menaikan PPN dan harga BBM ditengah pemulihan ekonomi tidak tepat, apalagi saat inflasi terus menerus bergerak naik dari januari sampai mei. Artinya daya beli masyarakat pasti cenderung menurun, karena hampir dipastikan semua harga kebutuhan pokok masyarakat dan biaya produksi industri akan naik.

"Sementara disisi lain pendapatan perkapita masyarakat tidak tumbuh bahkan cenderung menurun. Nah pada saat itulah angka kemiskinan dan pengangguran akan merangkak naik," tandasnya.

Tak hanya itu, Korlap II, Rijal menegaskan, Indonesia lagi darurat demokrasi karena Presiden Joko Widodo dan Makruf Amin berwacana akan melanggengkan kekuasaannya 3 priode dan pengunduran pemilu dari 2024 menjadi 2027.

"Akhirnya ini sangat dikawatirkan  keberlangsungan sistem negera kita jadi dermokrasi menuju otoriter/totaliler," tegasnya.

Sambungnya, kita harus antisipasi untuk mencegah status Quo jabatan lewat amandemen UUD 1945 yang membuat presiden RI menghianati Amanat UUD 1945 dan rakyat indonesia.

"Dirinya meminta kepada DPRD kota bima sebagai lembaga legislatif untuk menyampaikan apresiasi masyarakat jangan diam diri dan duduk emas di kursi empuk, kehadiran kami menggugat hati dewan yang sudah ruang untuk Rakyat banyak," harapannya.

Dia mengecam Ketua DPRD kota bima jika tidak menemui massa

Continue reading...

BEM Se-Kota Dan Kabupaten Bima Kepung Gedung DPRD,Tolak Wacana 3 Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi dan Kenaikan Harga Minyak

Kota bima. - Media Dinamika Global.Id - . Aparat kepolisian menyatakan akan memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap aksi demonstrasi dari seluruh mahasiswa se kota/kabupaten Bima. Dan seluruh BEM se kota/kabupaten Bima turun melakukan aksi demonstrasi tuntutan terkait dengan ketidak Adilan pemerintah terhadap rakyat kemiskinan dan kelaparan, harga barang semakin naik.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota/kabupaten Bima. Demonstrasi di gedung kantor DPRD kota/kabupaten Bima Gencar, Aparat  kepolisian turun standby di kantor DPRD kota bima. Laksanakan tugas dengan baik dan Tertib dan Damai

 kota/kabupaten bima protes di depan gedung kantor DPRD kota bima untuk melanjutkan tuntutan kepada presiden republik Indonesia, Joko Widodo pada Senin.(11 April 2022) tuntutan terkait dengan kenaikan harga barang. minyak goreng, BBM , gula dll..Sebagainya.

"Aparat kepolisian Resor Polres Bima kota/Polsek rasanae timur akan menjaga keamanan di gedung kantor DPRD kota bima, untuk melakukan melayanin dan melindungi, mengayomi, para mahasiswa dan masyarakat umum aparat  menjaga  fasilitas publik dan keamanan yang baik, Silahkan adik2 mahasiswa dan masyarakat umum untuk beraktivitas seperti biasa," kata Kapolres Bima kota, Kepada wartawan media online.

Koordinator orasi aksi:-(1).M Muhlis (2). Irwanto (3).Sudirman

Koordinator lapangan(Korlap).- (1). Darmawan (2). Rijal

Meminta para peserta demonstrasi untuk melaksanakan aksi dengan tertib dan damai serta tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan fasilitas publik lainnya. "Saat ini kita berada dalam bulan yang suci yaitu bulan Ramadan, mari kita jaga kesucian bulan yang penuh rahmat ini dengan perbuatan penuh kebaikan," ujarnya.

BEM Se kota/kabupaten bima sebelumnya berencana menggelar aksi unjuk rasa di gedung kantor DPRD kota bima, Senin (11/04/2022). Belakangan, "Iya betul sekali, Iya kita ke DPRD," kata BEM saat dikonfirmasi, Minggu (10/04/2022).

M Muhlis, menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung kantor DPRD itu dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif, dalam hal ini DPRD kota/kabupaten bima. "Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari UU dan memastikan DPRD ke DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata dia. Pungkasnya. (Wawan s MDG)

Continue reading...

Demonstari Besok, Polisi Minta Laksanakan Dengan Tertib dan Damai

Jakarta. Media Dinamika Global. Id - Polda Metro Jaya menyatakan akan memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap rencana aksi demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM) SI protes Joko Widodo pada Senin besok.

"Polda Metro Jaya akan menjaga keamanan ibu kota dengan baik, silahkan masyarakat umum untuk beraktivitas seperti biasa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, kepada wartawan, Minggu (10/04/2022).

Zulpan meminta para peserta demonstrasi untuk melaksanakan aksi dengan tertib dan damai serta tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan fasilitas publik lainnya.

 "Saat ini kita berada dalam bulan yang suci yaitu bulan Ramadan, mari kita jaga kesucian bulan yang penuh rahmat ini dengan perbuatan penuh kebaikan," ujarnya.

BEM SI sebelumnya berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan, Senin (11/04/2022). Belakangan, mereka memindahkan lokasi Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. "Iya betul sekali, Iya kita ke DPR," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi, Minggu (10/04/2022).

Lutfi menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung DPR itu dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif, dalam hal ini DPR.

 "Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata dia. pungkas (Wawan s MDG)

Continue reading...

Aksi Demonstrasi HMI Cabang Bima Belum Membuahkan Hasil

Bima. Media Dinamika Global.id. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bima, menggelar aksi di depan kantor DPR Kabupaten Bima, Senin, 14/03/22.

Kehadiran masa aksi didepan Kantor DPRD Kabupaten Bima ingin mempertanyakan terkait dengan anggaran yang senilai 1, 4 Milyar, yang digunakan untuk mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Bima.

PPD HMI Cabang Bima Zulfikar dalam orasinya, menjelaskan, kami sebagai Organisasi HMI mempertanyakan kembali teriakan-teriakan DPRD yang berbicara tentang mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Bima, kemarin yang disebutkan Anggaran senilai 1,4 Milyar sementara dalam Anggaran APD tahun 2022 Anggaran tersebut sebenarnya 1,7 Milyar.

Kaitannya dengan persoalan tersebut HMI Cabang Bima melalui Zulfikar, menilai Telah terjadi korupsi oleh Aparatur Negara dalam hal ini pihak Lembaga Legislator. 

Dalam orasinya ia juga menyampaikan apabila gerakan tersebut dipukul mundur oleh pihak kepolisian maka kami akan hadirkan kembali seluruh kader HMI, kehadiran kita bukan untuk menciptakan instabilitas, tapi kami sebagai rakyat, kami sebagai HMI, ingin mempertanyakan kembali teriakan salah satu Anggota BANGGAR legislator yang merancang dan mengatur Anggaran untuk Rakyat Kabupaten Bima senilai 1,4 Milyar. Pungkasnya.

Masa aksi juga memaksa menerobos pihak keamanan yang melakukan pengamanan sehingga terjadi saling dorong mendorong antara masa aksi dan pihak keamanan, bahkan dinilai terjadi pemukulan kepada beberapa masa aksi, diantaranya ada yang babak belur, bahkan ada yang robek di bagian kepala hingga berdarah dan dilarikan ke Puskesmas terdekat.

Masa aksi meminta untuk memasuki ruang DPRD untuk mengajak diskusi Intelektual terhadap Anggota DPRD, dengan beberapa kali aksi saling dorong mendorong antara masa aksi dengan pihak keamanan, aksi berlangsung alot ketika Ketua HMI melakukan orasinya dan meminta kepada pihak keamanan untuk memberikan ruang untuk masuk di dihalaman Kantor DPRD.

Namun keberadaan seluruh HMI tidak disambut oleh pihak Anggota DPRD, disebabkan mereka saat itu tidak berada di lokasi atau diruang kerjanya, maka dalam pernyataan Ketua HMI, kami akan kembali sampai ada diskusi Intelektual, tapi kalaupun masih tidak ada maka kami akan mendirikan tenda dan berkemah dihalaman Kantor DPRD, pungkasnya. ( MDG 002.)

Continue reading...