Bima, Media Dinamika Global.id.// Tanggal 18 November 2025 kemarin mungkin jadi hari paling kelabu bagi ratusan guru PPPK SMA/SMK di Kota dan Kabupaten Bima. Begini Bung bahasa sepucuk surat siluman dari Sekretariat Daerah Provinsi NTB (Nomor 800.1.5.3/4852/BKD/2025) mendadak turun. Tapi Bung Isinya bukan kabar gembira, tapi petir di siang bolong yang siap menghanguskan zona nyaman banyak orang terlebih lagi untuk para guru-guru PPPK SMA Kota maupun Kabupaten Bima.
Jika diperiksa dari kerangka normatifnya, surat ini terlihat mulia dan sangat terhormat untuk penegakan aturan. Tapi bagi mata yang jeli melihat dan cerdas memeriksa ketelanjangan realitas birokrasi di Bima, surat ini punya pesan lain yang jauh lebih mengerikan, bahkan melalui surat ini akan terkubur ratusan harapan untuk para guru-guru PPPK SMA Kota maupun Kabupaten Bima.
Poin paling sadis ada di nomor 4a. Bahasanya dingin dan tanpa ampun, bagi guru PPPK SMA yang tetap nekat minta pindah atau menolak ditempatkan sesuai formasi awal, dianggap mengundurkan diri.
Ini adalah kiamat kecil bagi guru-guru yang selama ini menikmati privilese. Kita tahu rahasia umum di lapangan banyak guru yang SK aslinya di sekolah pelosok seperti di ujung Langgudu, Parado, atau Tambora tapi fisiknya santai mengajar di sekolah favorit di Kota Bima maupun Sekolah Favorit di Kabupaten Bima berkat nota dinas atau koneksi orang dalam.
Dengan surat ini, masa indah untuk mereka itu akhirnya tamat. Mereka dipaksa pulang kandang. Bayangkan kekacauannya biaya hidup membengkak, transportasi yang menggila, dan keluarga yang harus ditinggal. Posisi tawar mereka nol. Mau protes? Silakan, pintu keluar sudah dibuka lebar alias dipecat.
Namun Bung, jangan terlalu polos-polos amatlah untuk membaca alur konspirasi dalam birokrasi. Di mana ada aturan super ketat, di situ biasanya muncul pasar gelap tempat terjadinya transaksi kepentingan berjalan sembunyi-sembunyi.
Jika dulu orang bermain untuk minta di rotasi/mutasi ke kota atau Kabupaten pada sekolah favorit, surat ini justru mengubah aturan mainnya. Sekarang, komoditas panasnya bukan lagi rotasi/mutasi, tapi proteksi yang penuh dengan nilai transaksi.
Jika diperiksa secara lebih tajam lagi, oknum-oknum pemain di lingkar kekuasaan dinas Pemprov NTB tentunya punya mainan baru. Mereka bisa menawarkan jasa penundaan atau manipulasi data Analisis Beban Kerja (ABK).
“Bayar sekian, nama kamu aman tetap mengajar di mengajar mu saat ini. Biarkan si Fulan saja yang kita korbankan disuruh balik ke desa duluan atas nama penegakan aturan.” Kira-kira begitulah lobi penuh ancaman yang akan dilakukan oleh oknum-oknum ini.
Ini bukan lagi soal prestasi kerja Bung, ini soal siapa yang punya akses kekuasaan dengan Pemprov NTB (dan dana) untuk bertahan pada posisinya saat ini. Surat ini berpotensi menciptakan praktik sandera birokrasi. Guru-guru SMA Kota maupun Kabupaten Bima akan terjepit jika tidak bayar atau tidak mahir melobi, maka siap-siap terbuang ke pelosok.
Yang lebih ngeri lagi ini Bung, momen keluarnya surat ini sangat politis.
Siapa yang bisa menjamin penertiban ini bakal adil Dalam iklim politik lokal Bima yang keras, dan sarat dengan kepentingan surat ini adalah senjata mematikan untuk bersih-bersih lawan politik.
Guru yang vokal, kritis, atau beda haluan politik dengan penguasa bisa dengan mudah dijadikan target pertama eksekusi pulang kandang. Sementara itu, para loyalis bisa saja aman-aman saja di Kota maupun Kabupaten Bima dengan dalih kebutuhan organisasi yang datanya bisa diatur di atas meja.
Pada akhirnya, guru PPPK SMA di Bima kini hanya jadi objek penderita. Mereka diikat mati dalam kontrak kerja yang kaku layaknya kandang besi.
Surat BKD Provinsi Ntb ini memang bertujuan menertibkan administrasi yang carut-marut. Tapi di tangan pelaksana lapangan yang nakal, ia bisa berubah wujud menjadi alat tekan yang luar biasa efektif dan alat transaksi yang bisa memberikan surplus keuntungan keuntungan ekonomi yang sangat besar untuk mereka.
Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi korban pertama yang dibuang kembali ke hutan? Dan siapa dewa penolong yang akan datang menawarkan jasa perlindungan dengan tarif tertentu.(Tim MDG)
