Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 16 Juli 2026

Inspektorat Kabupaten Bima Segera Evaluasi dan Monitoring Dana PIP SDN Inpres 1 Tolowata di wera Ambalawi

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Inspektorat didesak untuk segera melakukan evaluasi dan monitoring dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara menyeluruh di lingkup SDN Inpres 1 Tolowata di wera Ambalawi kabupaten bima. Langkah ini sangat mendesak untuk memastikan dana bantuan pendidikan tepat sasaran, utuh diterima siswa SDN inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima dan bebas dari penyalahgunaan atau pemotongan tidak sah oleh oknum guru SDN Inpres 1 tolowata Wera ambalawi tersebut yang tidak tanggung jawab dan melanggar Surat edaran gubernur NTB Berikut adalah fokus utama inspektorat kabupaten bima, yang harus dicakup dalam evaluasi dan monitoring:

1. Ketepatan Penyaluran: Memastikan dana masuk langsung ke rekening siswa SDN inpres 1 tolowata Wera ambalawi, dan dicairkan sesuai SK nominasi maupun SK pemberian. 

2. Larangan Potongan: Menindak tegas oknum yang melakukan pemotongan dana dengan dalih apa pun. Buku tabungan dan ATM wajib dipegang sendiri oleh siswa atau orang tua.

3. Kesesuaian Penggunaan: Mengawasi agar dana digunakan murni untuk keperluan personal pendidikan, seperti membeli seragam, buku, tas, sepatu, dan biaya transportasi. Dana dilarang keras untuk membayar SPP atau kebutuhan lain di luar ketentuan. 

4. Perbaikan Data: Menyinkronkan data penerima dengan sistem yang ada seperti EMIS dan DTKS agar meminimalisir salah sasaran.

Sekjend MDG

Pemprov Lampung Perkuat Strategi Percepatan Penanggulangan TBC Di Tubaba.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memimpin Rapat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Provinsi Lampung yang membahas percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis 16 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur menyoroti kondisi penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan capaian keberhasilan pengobatan sangat tinggi, namun masih menghadapi tantangan serius dalam penemuan dan pelaporan kasus baru ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini mencatatkan Treatment Success Rate (TSR) sebesar 94 persen untuk pasien TBC Sensitif Obat (SO) dan 100 persen untuk pasien TBC Resisten Obat (RO). Namun, Case Notification Rate (CNR) baru mencapai 15 persen, atau sebanyak 120 kasus yang berhasil ditemukan dari estimasi 826 kasus, sehingga menjadi salah satu daerah dengan capaian notifikasi TBC terendah secara nasional.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas tingginya keberhasilan pengobatan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menemukan penderita TBC yang belum terdiagnosis agar penularan dapat segera diputus.

"Keberhasilan pengobatan di Tubaba patut diapresiasi. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah menemukan masyarakat yang belum terdiagnosis. Masih banyak penderita TBC yang belum teridentifikasi dan belum tercatat dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), sehingga berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya," ujar Wakil Gubernur.

Untuk mempercepat pencapaian target eliminasi TBC tahun 2030, Wakil Gubernur memberikan tiga arahan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pertama, menyusun micro planning hingga tingkat puskesmas guna memperkuat pelaksanaan Active Case Finding melalui pemetaan sasaran secara rinci serta pemantauan capaian secara berkala selama periode Juli–November 2026.

Kedua, mempercepat pembentukan Desa Siaga TBC. Hingga saat ini Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki Surat Keputusan Desa Siaga TBC, sementara di kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung telah terbentuk sebanyak 252 Desa Siaga TBC.

Ketiga, meningkatkan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah penderita TBC sebagai upaya memutus rantai penularan.

Selain itu, Wakil Gubernur menekankan pentingnya intervensi lintas sektor melalui penyediaan rumah sehat bagi masyarakat penderita TBC. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 217 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah yang menderita TBC.

Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa penanganan TBC yang terlambat tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menurunkan produktivitas masyarakat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memaparkan perkembangan penanggulangan TBC melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Untung Budiono, selaku perwakilan pimpinan daerah.

Berdasarkan laporan hingga 15 Juli 2026, meskipun capaian penemuan kasus baru masih berada pada angka 15 persen, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat optimistis target pada semester kedua tahun 2026 dapat dicapai melalui strategi pencarian kasus secara aktif, penguatan pelacakan kontak, serta inovasi pelaksanaan program di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan komitmennya menjadikan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan.

Optimisme tersebut didukung pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian Program CKG yang sebelumnya berada pada angka 5,9 persen, kemudian meningkat menjadi 23 persen pada awal Juli dan mencapai 27 persen per 15 Juli 2026, sehingga Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil masuk ke dalam Zona Hijau.

"Kami memiliki pengalaman berharga dalam mengejar ketertinggalan pada Program CKG. Dari zona merah, kita mampu bertransformasi menjadi zona hijau dalam waktu singkat melalui sinergi lintas sektor. Semangat kedisiplinan, kolaborasi, dan integrasi kinerja tersebut kini kami terapkan secara penuh dalam percepatan penanggulangan TBC," ujar Untung Budiono.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan TBC dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan target eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Lampung pada tahun 2030.
(Fs/Red) 

Peserta Didik Kembali Terima Manfaat MBG, SPPG Uma Lengge 3 Wawo Terapkan Standar Gizi dan Keamanan Pangan

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali beroperasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Uma Lengge 3, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini para peserta didik kembali mendapatkan asupan makanan bergizi, dengan jaminan menu yang disiapkan sesuai prinsip gizi seimbang dan standar keamanan pangan yang ketat.

Setelah masa jeda operasional, SPPG Uma Lengge 3 Wawo kembali menyalurkan makanan bergizi bagi ribuan siswa di Wilayah Kecamatan Wawo. 

Kepala Bagian Gizi SPPG Uma Lengge, Mutmainah, S.Tr.Gz., menjelaskan seluruh tahapan penyajian mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan hingga penyajian diawasi secara ketat. Bahan makanan dipastikan segar, layak konsumsi, dan berasal dari sumber yang terpercaya.

Sementara itu program tersebut dipimpin oleh Arya Anang Putra Manggali, S.T., menuturkan bahwa susunan menu dirancang dengan memadukan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serat, serta vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan daya konsentrasi belajar anak. Penyajiannya pun mengikuti prosedur kebersihan yang berlaku guna mencegah risiko gangguan kesehatan.

"Menu tersebut terdiri atas nasi putih sebagai sumber karbohidrat, ayam goreng tepung krispi sebagai lauk utama, tempe goreng sebagai lauk pendamping, sup bening berisi wortel, kentang, dan kol, anggur merah segar sebagai buah, serta sambal merah sebagai pelengkap,"tuturnya.

Mitra penyedia makanan SPPG Uma Lengge 3 Wawo, H. Kasnun, menyampaikan bahwa keberadaan program ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dengan kualitas yang terjaga. 

“Kami pastikan setiap porsi yang sampai ke tangan anak-anak tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi harian mereka,” ujar H. Kasnun. Kamis (16/7/2026). 

Pihak sekolah dan perwakilan orang tua murid menyambut baik dimulainya kembali operasional ini. Mereka berharap dukungan asupan gizi yang baik dapat menjaga kesehatan anak serta mendukung peningkatan prestasi dan semangat belajar di sekolah.

Program MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak usia sekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai sekaligus mengurangi angka stunting dan gizi buruk guna mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh.

(MDG05)


Asosiasi Mitra MBG Ancam Mogok Massal, Siap Tutup dan Segel Dapur Jika Tata Kelola Tak Dibenahi hingga 17 Agustus 2026

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Sejumlah asosiasi yang tergabung sebagai mitra strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan ultimatum kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mengancam akan melakukan mogok massal hingga menutup atau menyegel dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila tata kelola program tidak segera dibenahi paling lambat, 17 Agustus 2026. 

Dalam pernyataannya, para mitra menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dinilai mendesak. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme kerja sama, kepastian regulasi, koordinasi antarlembaga, hingga kepastian investasi yang telah dikeluarkan oleh para mitra pelaksana. 

Asosiasi menyebutkan bahwa apabila tidak ada langkah konkret dari BGN dalam kurun waktu yang telah ditentukan, ribuan dapur SPPG di berbagai daerah berpotensi menghentikan operasionalnya sebagai bentuk protes. Aksi tersebut disebut akan dilakukan secara serentak melalui penutupan atau penyegelan dapur MBG. 

Meski demikian, para mitra menegaskan bahwa ultimatum tersebut merupakan upaya terakhir agar pemerintah segera melakukan perbaikan tata kelola dan membuka ruang dialog yang lebih intensif. Mereka berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui komunikasi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, tidak terganggu. 

Hingga laporan ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait tuntutan maupun ancaman mogok massal yang disampaikan asosiasi mitra tersebut. Perkembangan lebih lanjut masih menunggu klarifikasi dan langkah yang akan diambil oleh pihak terkait.(Sekjend MDG)

Dugaan Pemotongan Dana Program (PIP) Kembali Mencuat di SDN 1 Tolowata Wera Ambalawi Kab, Bima

     


Wera NTB, Media Dinamika Global.id.-- Tindakan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum guru SDN Inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima atau pihak sekolah SDN Inpres tolowata Wera ambalawi merupakan pelanggaran berat dan tindakan ilegal yang dapat dipidana. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kemendikdasmen, dana PIP harus diterima utuh 100% oleh siswa Inpres SDN 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima atau orang tua yang berhak, tanpa ada potongan biaya administrasi sekolah, alasan uang kas, maupun iuran lainnya.

Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mencuat di Kabupaten Bima, praktik serupa kini juga diduga terjadi di SD Inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan dikonfirmasi pada Kamis, 16 Juli 2026, sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya setoran uang setelah dana PIP dicairkan.

“Di kampung ku 200 RB per orang na setor. SD negeri 1 tolowata Wera ambalawi jadi 250 ribu.” ungkap salah seorang warga kepada media ini, menirukan praktik yang disebut terjadi di sekolah tersebut.

Artinya, dari dana PIP sebesar Rp450 ribu yang diterima siswa sekolah dasar, orang tua murid diduga diminta menyetor kembali Rp250 ribu, sehingga dana yang diterima bersih hanya Rp200 ribu.

Keluhan serupa, menurut warga, sebenarnya sudah lama dirasakan oleh para orang tua murid. Namun, mereka memilih untuk tidak melapor secara resmi.

“Sebenarnya mengeluh juga orang tua murid, tapi malas melapor karena tidak mau terlibat hukum,” kata warga tersebut.

Sikap enggan melapor ini didorong oleh kekhawatiran orang tua terhadap dampak yang bisa ditimbulkan, terutama terhadap anak-anak mereka yang masih bersekolah di SD Inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pemerintah pusat yang bertujuan membantu biaya pendidikan siswa. Dalam ketentuan yang berlaku, dana PIP tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun, baik atas nama administrasi, kesepakatan, maupun alasan lainnya.

Terkait dugaan tersebut, Kepala SD Inpres 1 tolowata Belum dikonfirmasi menyampaikan bantahan.

“Setelah saya konfirmasi dengan teman inisial AH, menurut saya ada pemotongan,” ujarnya kepada Awak media ini, sesuai bunyi dana PIP seperti surat edaran gubernur NTB yang unggah di Facebook/Media sosial.

Meski demikian, adanya perbedaan keterangan antara pengakuan warga dan klarifikasi pihak sekolah diharapkan menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, guna memastikan penyaluran dana bantuan pendidikan benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan hak siswa diterima secara utuh.

Awak Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari semua pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan informasi.(Sekjend MDG)

Rabu, 15 Juli 2026

Firman Wakil Ketua BEM STIPAR Soromandi Desak Dinas Pariwisata Segera Evaluasi Destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bima

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pariwisata merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki Kabupaten Bima. Potensi alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah seharusnya mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengangkat nama Kabupaten Bima di tingkat nasional maupun internasional.

Namun, realitas yang terlihat hari ini justru menunjukkan masih banyak destinasi wisata di Kabupaten Bima yang terbengkalai, minim perhatian, kurang perawatan, dan belum dikelola secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan tegas kami mempertanyakan: di mana peran, tugas, dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bima dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan destinasi wisata yang menjadi aset berharga daerah? Jangan sampai potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bima hanya menjadi slogan tanpa adanya langkah nyata di lapangan.

Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata dimanfaatkan, serta apa saja langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk menghidupkan kembali destinasi-destinasi wisata yang selama ini terbengkalai.

Kami menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pariwisata Kabupaten Bima. Potensi yang besar harus diimbangi dengan kerja nyata, perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Sudah saatnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bima menunjukkan kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan biarkan destinasi wisata rusak, fasilitas terbengkalai, akses yang tidak memadai, dan promosi yang lemah terus menjadi persoalan tanpa penyelesaian. Pariwisata bukan sekadar sektor pelengkap, tetapi merupakan aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara serius.

Kami mendesak Dinas Pariwisata Kabupaten Bima untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh destinasi wisata, menyampaikan kepada publik program dan capaian yang telah dilaksanakan, serta mengambil langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan destinasi wisata. Masyarakat membutuhkan bukti kerja, bukan sekadar janji. Sudah waktunya potensi wisata Kabupaten Bima dikelola secara profesional demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.(Sekjend MDG)

Keluarga Besar STIKES Yahya Bima, Mengucapkan

     


SELAMAT & SUKSES

Bima, Media Dinamika Global.id.-- Keluarga Besar Stikes Yahya Bima_Official  mengucapkan selamat dan sukses kepada Hesti, mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, yang berhasil meraih Juara II Cabang Olahraga Judo pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB XII Tahun 2026 mewakili Kabupaten Bima.

Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ns. Ijhul menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama STIKES Yahya Bima dan Kabupaten Bima.

Prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa STIKES Yahya Bima mampu berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang olahraga. Semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi.

Teruslah berjuang, ukir prestasi, dan jadilah inspirasi bagi generasi muda.

STIKES Yahya Bima

Sehat dan Berkemajuan.

Wakil Ketua BEM STIPAR Soromandi: ANGGARAN MBG MENIPIS, RAKYAT JANGAN TERUS MENJADI PIHAK YANG DIMINTA BERKORBAN

     


Opini, Media Dinamika Global.id.-- Ketika muncul wacana agar masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena anggarannya dinilai menipis, maka hal yang harus dipertanyakan terlebih dahulu adalah: ke mana arah pengelolaan anggaran negara selama ini?

Rakyat Indonesia setiap hari telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka membayar pajak, membayar berbagai retribusi, dan ikut menggerakkan roda perekonomian. Dari sumber-sumber itulah negara memperoleh pendapatan untuk membiayai program-program nasional. Oleh karena itu, ketika sebuah program strategis mengalami keterbatasan anggaran, penyelesaian utamanya seharusnya dilakukan melalui evaluasi kebijakan, penataan prioritas belanja, dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, bukan dengan menjadikan masyarakat sebagai pihak yang kembali diminta menanggung beban.

Semangat gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Namun gotong royong harus lahir dari kesadaran dan kerelaan masyarakat, bukan karena adanya kesan bahwa negara tidak lagi mampu memenuhi tanggung jawabnya. Program MBG merupakan kebijakan negara. Maka negara berkewajiban memastikan program tersebut memiliki perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang matang sejak awal.

Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar ajakan untuk menyumbang, melainkan keterbukaan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran telah disusun, berapa dana yang sudah digunakan, apa penyebab kekurangan anggaran, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.

Setiap rupiah uang negara berasal dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa seluruh potensi efisiensi anggaran telah dilakukan sebelum mengharapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan.

Program yang baik harus ditopang oleh tata kelola yang baik. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui permintaan pengorbanan yang berulang, tetapi melalui pengelolaan anggaran yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, rakyat tentu ingin melihat anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak. Namun, tujuan mulia tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan secara bijaksana. Jangan sampai masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak dan berbagai kewajiban lainnya kembali menjadi pihak yang diminta menutup kekurangan anggaran. Negara harus hadir dengan solusi yang berkeadilan, bukan sekadar mengalihkan beban kepada rakyat.(Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Perkuat Kepedulian Sosial

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, 16 Juli 2026 – Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Serka Masykur melaksanakan Komsos bersama warga binaan pada pukul 08.27 WITA. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), saling mengingatkan, serta membangun komunikasi yang baik antarwarga. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak yang mulai memasuki usia remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Sementara itu, di Desa Rato pada pukul 08.40 WITA, Sertu Wahyudin mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan rumah masing-masing. Ia juga mengimbau masyarakat agar membudayakan gotong royong secara rutin, minimal satu kali dalam seminggu, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Di Desa Buncu, Serka Khaeruddin melaksanakan Komsos bersama staf desa pada pukul 09.00 WITA. Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh perangkat desa, mulai dari Ketua RT, RW hingga Kepala Dusun, agar senantiasa aktif memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap yang baik, sopan, dan humanis. Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan atau perkelahian. Apabila terjadi suatu permasalahan, warga diminta menyelesaikannya dengan kepala dingin dan segera melaporkannya kepada aparat yang berwenang, tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri.




Pada pukul 09.30 WITA, Sertu Heriyanto melaksanakan Komsos di Desa Na'e bersama warga binaan. Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga tali silaturahmi, mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan antartetangga, serta menghindari perselisihan sekecil apa pun. Ia juga mengingatkan agar setiap permasalahan diselesaikan melalui jalur yang tepat dengan melibatkan aparat berwenang, bukan melalui tindakan yang melanggar hukum.

Melalui kegiatan Komsos tersebut, Babinsa Koramil 1608-03/Sape berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta membangun komunikasi yang harmonis demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Bripda Andri L, Personel Sat Intelkam Polres Bima Kota Sabet Medali Perak Porprov NTB XII 2026

     
Foto : Bripda Andri L,
Personel SatIntelkam Polres Bima Kota

MATARAM,Mediadinamikaglobal.id – Personel Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Bima Kota, Bripda Andri L, berhasil mengharumkan nama Kota Bima serta institusi Kepolisian Republik Indonesia setelah meraih medali perak pada cabang olahraga Judo dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Mataram.

Sebagai atlet yang memperkuat kontingen Kota Bima, Bripda Andri menunjukkan kemampuan dan semangat bertanding yang luar biasa sepanjang rangkaian pertandingan. Ia mampu menaklukkan lawan-lawannya satu per satu hingga berhasil menembus babak final, sebelum akhirnya mengamankan posisi sebagai Juara II dan membawa pulang medali perak.

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Polres Bima Kota dan masyarakat Kota Bima. Performa yang ditunjukkan Bripda Andri juga membuktikan bahwa personel kepolisian tidak hanya handal dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga berprestasi di bidang olahraga.

Kepala Polres Bima Kota AKBP Mubiarto Banu Kristanto, S.I.K., M.M.mengapresiasi capaian tersebut dan berharap dapat menjadi motivasi bagi personel lain untuk terus mengembangkan potensi diri, baik dalam tugas kepolisian maupun aktivitas positif lainnya, serta senantiasa menjaga nama baik institusi di tengah masyarakat.

Porprov NTB XII Tahun 2026 sendiri berlangsung meriah dan diikuti oleh ribuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat yang bertanding di berbagai cabang olahraga.

(MDG05)