Opini, Media Dinamika Global.id.-- Ketika muncul wacana agar masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena anggarannya dinilai menipis, maka hal yang harus dipertanyakan terlebih dahulu adalah: ke mana arah pengelolaan anggaran negara selama ini?
Rakyat Indonesia setiap hari telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka membayar pajak, membayar berbagai retribusi, dan ikut menggerakkan roda perekonomian. Dari sumber-sumber itulah negara memperoleh pendapatan untuk membiayai program-program nasional. Oleh karena itu, ketika sebuah program strategis mengalami keterbatasan anggaran, penyelesaian utamanya seharusnya dilakukan melalui evaluasi kebijakan, penataan prioritas belanja, dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, bukan dengan menjadikan masyarakat sebagai pihak yang kembali diminta menanggung beban.
Semangat gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Namun gotong royong harus lahir dari kesadaran dan kerelaan masyarakat, bukan karena adanya kesan bahwa negara tidak lagi mampu memenuhi tanggung jawabnya. Program MBG merupakan kebijakan negara. Maka negara berkewajiban memastikan program tersebut memiliki perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang matang sejak awal.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar ajakan untuk menyumbang, melainkan keterbukaan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran telah disusun, berapa dana yang sudah digunakan, apa penyebab kekurangan anggaran, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
Setiap rupiah uang negara berasal dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa seluruh potensi efisiensi anggaran telah dilakukan sebelum mengharapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan.
Program yang baik harus ditopang oleh tata kelola yang baik. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui permintaan pengorbanan yang berulang, tetapi melalui pengelolaan anggaran yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, rakyat tentu ingin melihat anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak. Namun, tujuan mulia tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan secara bijaksana. Jangan sampai masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak dan berbagai kewajiban lainnya kembali menjadi pihak yang diminta menutup kekurangan anggaran. Negara harus hadir dengan solusi yang berkeadilan, bukan sekadar mengalihkan beban kepada rakyat.(Sekjend MDG)