Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 08 Juli 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Jaga Keamanan dan Cegah Kebakaran

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 9 Juli 2026 – Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Kamis (9/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan berbagai potensi gangguan di wilayah.

Di Desa Kowo, Sertu Sahfundi melaksanakan Komsos bersama warga pada pukul 08.30 Wita. Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama saat memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Warga juga diingatkan untuk mewaspadai instalasi listrik di rumah yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, masyarakat diminta segera menghubungi pemerintah desa, warga sekitar, serta petugas pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat sehingga kerugian dapat diminimalkan.

Selanjutnya, pada pukul 09.00 Wita, Serka Jamaluddin selaku Babinsa Desa Sangga, Posramil Lambu, melaksanakan Komsos dengan warga binaan. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga etika dalam pergaulan, saling mengingatkan dalam hal-hal positif, serta menghindari segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Apabila terjadi permasalahan di lingkungan, warga diimbau untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang dan tidak mengambil tindakan main hakim sendiri.




Pada pukul 09.30 Wita, Sertu Syarif Hidayat melaksanakan Komsos di Desa Naru, Kecamatan Sape. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa mengajak warga bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), mempererat hubungan antarwarga, serta meningkatkan pengawasan terhadap generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif, seperti konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan.

Sementara itu, pada pukul 10.00 Wita, Serka Ridwan melaksanakan Komsos di Desa Sumi. Ia mengimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Warga juga diminta segera melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau menonjol kepada pemerintah desa, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu, masyarakat kembali diingatkan untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Melalui kegiatan Komsos yang rutin dilaksanakan, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin komunikasi yang baik antara aparat teritorial dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, serta kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)

SOSIALISASI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) SDN 1 MELAYU KOTA BIMA TAHUN AJARAN 2026/2027

     


Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- Di saat siswa dan siswi masih libur, aktivitas SDN 1 Melayu Kota bima tetap berjalan. Sesuai dengan komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan siswinya sekolah melakukan sosialisasi MPLS. Menyambut surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota bima nomor 400.3.3.9/10150 tanggal 2 Juli 2026 tentang kegiatan MPLS Ramah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota bima tahun ajaran 2026/2027, SDN 1 melayu kota bima menggelar kegiatan Sosialisasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Anak pada Senin, 6 Juli 2026.

Berbeda dari biasanya, kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, yang dihadiri oleh orang tua dan wali peserta didik baru dari kediaman masing-masing. Meskipun dilaksanakan secara virtual, antusiasme peserta tetap terasa tinggi demi mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa baru.

Sambutan Kepala Sekolah: Komitmen Sekolah Ramah Anak.

Acara dibuka tepat waktu dan diawali dengan sambutan hangat dari Kepala SD negeri 1 Melayu Dalam arahannya, Kepala Sekolah menekankan bahwa esensi MPLS tahun ini adalah memberikan rasa aman dan menyambut siswa baru dengan pendekatan yang humanis.

“Melalui media daring ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian MPLS di SDN 1 melayu dirancang dengan prinsip ramah anak, edukatif, dan sepenuhnya bebas dari unsur kekerasan maupun perundungan. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Kehadiran dan komitmen Bapak/Ibu sekalian hari ini adalah fondasi penting untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi Pradnyasiwi yang unggul, berkarakter, dan berprestasi,” tegas Kepala Sekolah dalam sambutannya.

Paparan Sosialisasi: Pengenalan Program dan Budaya Sekolah.

Setelah sesi sambutan, acara langsung dilanjutkan dengan agenda utama, yaitu paparan materi sosialisasi MPLS oleh tim panitia sekolah. Narasumber sosialisasi MPLS ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dibantu oleh pembawa acara, serta seluruh tim panitia MPLS Ramah 2026. Dijelaskan secara detail mengenai teknis pelaksanaan MPLS Ramah serta pengenalan lingkungan sekolah virtual dan tujuan dilaksanakannya MPLS Ramah.

Dalam paparannya, tim MPLS menyampaikan beberapa hal terkait MPLS Ramah ini diantaranya.

Tema Utama : Hari Baru, Aman dan Nyaman di Sekolah

Nama Acara : MPLS 2026 SDN 1 melayu Kobi

Jargon : Berani Berkarya, Berkarakter Juara

 melanjutkan tujuan MPLS Ramah di SD negeri 1 Melayu Kota bima tahun ajaran 2026/2027 diantaranya adalah:

Mengenalkan lingkungan sekolah SDN 01 Melayu, termasuk fasilitas, tata tertib, kanal pengaduan, dan budaya positif.

Menumbuhkan karakter, semangat belajar, serta rasa aman, nyaman, dan bangga menjadi bagian dari warga sekolah.

Mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, bebas dari perundungan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.


Kegiatan sosialisasi daring ini berjalan dengan lancar dan interaktif, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara orang tua murid dan pihak sekolah. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara panitia dengan peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, SD Negeri 1 Melayu berharap kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua sehingga para siswa baru siap menjalani MPLS dengan penuh semangat, ceria, dan rasa percaya diri yang tinggi.(Sekjend MDG)

Pendalaman Dugaan Tambang Ilegal di Jereweh Berlanjut, Yuni Bourhany Apresiasi DLHK NTB dan Dorong APH Bertindak Tegas

     


Mataram, Media Dinamika Global – Proses pendalaman terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, terus bergulir. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani dan didalami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah cepat yang diambil DLHK NTB mendapat apresiasi dari aktivis perempuan NTB, Yuni Bourhany. Menurutnya, respons pemerintah daerah melalui DLHK menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti laporan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi langkah yang diambil DLHK NTB dalam merespons dugaan aktivitas tambang ilegal di Jereweh. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan penegakan aturan yang berlaku,” ujar Yuni kepada Media Dinamika Global, Kamis (9/7/2026).

Yuni menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Oleh karena itu, ia berharap proses pendalaman yang dilakukan DLHK NTB dapat berjalan secara transparan dan menghasilkan rekomendasi yang jelas berdasarkan fakta di lapangan.

Selain itu, Yuni juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turut mengawal dan menindaklanjuti temuan yang nantinya diperoleh dari hasil investigasi dan pendalaman instansi terkait.

“Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum atau aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku, kami berharap APH dapat bertindak tegas dan profesional. Penegakan hukum harus dilakukan demi memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar,” tegasnya.

Menurut Yuni, sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar persoalan dugaan tambang ilegal tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Masyarakat pun berharap proses pendalaman yang sedang berlangsung dapat mengungkap fakta sebenarnya, sehingga langkah-langkah penanganan yang tepat dapat segera diambil demi menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat," pungkasnya.

Redaksi |

Rakyat Patungan Bangun Infrastruktur, Lalu Ke Mana Negara Saat Ini

     


Opini, Media Dinamika Global.id.-- Di sejumlah daerah, masyarakat terpaksa bergotong royong mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Semangat kebersamaan ini tentu patut diapresiasi. Namun di balik aksi tersebut, muncul pertanyaan yang mengusik banyak pihak: ke mana peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat?

Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah karena dibiayai melalui pajak dan anggaran negara. Ketika warga harus patungan agar akses transportasi kembali layak, hal itu menjadi sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Gotong royong adalah kekuatan bangsa, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Jalan dan jembatan yang baik bukan hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga menjadi penopang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Negara hadir bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga melalui infrastruktur yang layak, aman, dan dapat dinikmati seluruh rakyat.(Sekjend MDG)

Komisi II DPR RI Gelar Kunker ke Banten

     


Banten, Media Dinamika Global.id.-- Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten (08/07) untuk mengawasi pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, khususnya dalam implementasi Program Prioritas Nasional, penataan tata ruang, dan sektor pertanahan. 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, menegaskan Komisi II siap mendukung Pemerintah Provinsi Banten untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian pembangunan yang telah diraih.

"Dari hasil kunjungan kerja kita di Banten, kita harus mengakui Banten sudah banyak mendapatkan kemajuan dan masalah yang ada dari kemajuan itu juga banyak yang sudah terselesaikan. Banten berkomitmen untuk terus menjaga bahkan meningkatkan kemajuan yang dicapai. Saya rasa Komisi II siap memberikan dukungan sesuai fungsi kami dalam rangka Banten menjaga dan meningkatkan kemajuan yang sudah diraih," ujar Zulfikar Arse.(Sekjend MDG)

Kadis ESDM NTB Buka Suara! Dugaan Tambang Ilegal di Jereweh Mulai Diusut, Verifikasi Lapangan Segera Digelar

     

Kadis ESDM NTB dengan Background Tambang Jereweh, (Ist/Surya)

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Dugaan aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kini menjadi sorotan serius pemerintah. Setelah menerima laporan resmi dari Camat Jereweh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB langsung bergerak melakukan identifikasi lokasi yang diduga menjadi area pertambangan tanpa izin.

Kepala Dinas ESDM NTB, Syamsudin, menegaskan bahwa informasi awal yang diterimanya mengarah pada dugaan praktik illegal mining atau pertambangan tanpa izin. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pihaknya menerima laporan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jereweh.

“Kami sudah mendapatkan laporan dari Pak Camat Jereweh. Tim kami sedang mengidentifikasi lokasi yang dilaporkan sekaligus berkoordinasi dengan OPD terkait di provinsi maupun Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah data lokasi lengkap, kami akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan bersama-sama,” ujar Syamsudin, Selasa (8/7).

Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya aktivitas pertambangan yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Meski demikian, Dinas ESDM masih melakukan pemetaan dan verifikasi administratif guna memastikan status wilayah serta legalitas aktivitas yang dilaporkan.

“Informasinya berdasarkan laporan Pak Camat. Pertambangan tanpa izin, illegal mining,” tegas Syamsudin.

Kasus ini mencuat setelah Forkopimcam Jereweh melakukan inspeksi langsung ke lokasi yang diduga menjadi area tambang ilegal di Desa Belo. Peninjauan dipimpin Camat Jereweh Abdul Muthalib bersama unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah desa untuk mengumpulkan data, dokumentasi, serta informasi lapangan.

Hasil peninjauan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi kepada instansi terkait, termasuk Dinas ESDM NTB, sebagai dasar tindak lanjut pemerintah.

Jika hasil verifikasi nantinya membuktikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, maka persoalan ini berpotensi masuk ke ranah penegakan hukum. Dinas ESDM menegaskan bahwa kewenangan penindakan berada pada aparat penegak hukum, sementara pihaknya menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi teknis sektor pertambangan.

Sementara itu, isu dugaan tambang ilegal di Jereweh terus bergulir dan mendapat perhatian luas. Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mendesak pemerintah dan aparat untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang belum mengantongi izin usaha pertambangan. Bahkan, aktivis lingkungan juga telah melaporkan persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB.

Kini publik menanti langkah lanjutan pemerintah. Verifikasi lapangan yang tengah dipersiapkan Dinas ESDM NTB diperkirakan akan menjadi penentu arah penanganan kasus yang belakangan menyita perhatian masyarakat Sumbawa Barat tersebut.

Kadis LHK NTB mengarahkan ke Kabid Gakkum DLHK NTB, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Soal Dugaan Tambang Ilegal di Jereweh, DLH KSB Sebut Kejar ESDM NTB, ESDM Tegaskan Praktek Ilegal Mining

     

Kadis ESDM NTB dan Kadis LHK KSB dengan Background
Tambang Jereweh, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Polemik dugaan aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali menjadi sorotan publik. Setelah kasus tersebut dilaporkan ke Polda NTB dan unsur Forkopimcam Jereweh turun langsung ke lokasi, muncul kesan saling lempar tanggung jawab antarinstansi terkait penanganan dugaan aktivitas pertambangan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak dinilai memilih diam dan belum memberikan keterangan terbuka kepada masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan aparat dan instansi terkait dalam menangani dugaan praktik pertambangan ilegal yang dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat, Aku Nur Rahmadin, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah Jereweh. Hasil pengawasan tersebut, menurutnya, telah dilaporkan hingga ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.

“Yang jelas kami tetap bekerja, tetap melakukan pengawasan, dan melaporkan hasilnya sampai ke Gakkum Kementerian,” ujar Aku Nur Rahmadin dikutip dari narasimedia. Rabu, (8/7/26).

Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam sektor pertambangan.

Baca juga:

https://www.mediadinamikaglobal.id/2026/07/kadis-esdm-ntb-buka-suara-dugaan.html

Menurutnya, setiap kali dilakukan koordinasi terkait laporan yang telah disampaikan, baik kepada Kementerian maupun instansi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jawaban yang diterima masih sebatas akan segera ditindaklanjuti.

“Terkait laporan ke kementerian maupun ESDM, jawabannya selalu akan segera ditindaklanjuti. Selalu begitu jawabannya,” katanya.

Pernyataan tersebut memunculkan kesan bahwa proses penanganan dugaan tambang ilegal di Jereweh masih berjalan lambat dan belum menunjukkan langkah konkret dari instansi yang berwenang.

Di akhir keterangannya, Aku Nur Rahmadin berharap media turut mengawal persoalan tersebut dengan meminta penjelasan langsung kepada Dinas ESDM Provinsi NTB terkait perkembangan penanganan kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

“Saya berharap teman-teman media lebih mengejar ESDM Provinsi NTB,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas ESDM NTB, Syamsudin sebelumnya menegaskan bahwa informasi awal yang diterimanya mengarah pada dugaan praktik illegal mining atau pertambangan tanpa izin. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pihaknya menerima laporan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jereweh.

“Kami sudah mendapatkan laporan dari Pak Camat Jereweh. Tim kami sedang mengidentifikasi lokasi yang dilaporkan sekaligus berkoordinasi dengan OPD terkait di provinsi maupun Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah data lokasi lengkap, kami akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan bersama-sama,” ujar Syamsudin, Selasa (8/7/26).

Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya aktivitas pertambangan yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Meski demikian, Dinas ESDM masih melakukan pemetaan dan verifikasi administratif guna memastikan status wilayah serta legalitas aktivitas yang dilaporkan.

“Informasinya berdasarkan laporan Pak Camat. Pertambangan tanpa izin, illegal mining,” tegas Syamsudin.

Soalnya penyataan, Kadis LH Sumbawa Barat, mengatakan agar media mengejar Dinas ESDM NTB, Kadis pun belum memberikan tanggapan atas hal tersebut, saat dikonfirmasi media ini, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Tinjau Pembangunan Jalan Di Suoh, Gubernur Mirza: Potensi Daerah Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat.

     

Lampung Barat - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung terus menggencarkan program preservasi dan pembangunan jalan pada 2026. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Ruas Suoh–SP Blok 9 (Link 049) di Kabupaten Lampung Barat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung progres pembangunan ruas tersebut, Rabu 08 Juli 2026.

Ruas Suoh–SP Blok 9 memiliki panjang 30,4 kilometer. Saat ini kondisi jalan mantap mencapai 12 kilometer atau 39,41 persen.

Pada tahun ini, Pemprov melakukan penanganan efektif sepanjang 5,23 kilometer menggunakan konstruksi rigid pavement. Peningkatan ruas jalan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh penanganan dapat diselesaikan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Gubernur Mirza mengungkapkan dirinya telah beberapa kali mengunjungi Suoh dan mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani.

"Saya sudah beberapa kali datang ke Suoh dan sempat bertanya kepada masyarakat mengenai kondisi hasil pertanian. Mereka menyampaikan harga gabah turun, ternyata penyebabnya karena jalan rusak, ditambah lagi hujan, sementara fasilitas pengering atau dryer belum tersedia sehingga kualitas hasil panen ikut menurun," kata Mirza.

Menurutnya, Suoh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Komoditas unggulan seperti padi, kopi, kakao, kelapa, lada, hingga pisang menjadi kekuatan ekonomi yang harus terus dikembangkan.

"Allah SWT telah menganugerahkan kekayaan alam yang luar biasa kepada masyarakat Suoh. Karena itu, saat saya mendapat amanah sebagai Gubernur, cita-cita saya adalah memastikan seluruh potensi tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Mirza, selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

"Anak-anak Suoh harus bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Anak-anak harus sekolah hingga perguruan tinggi. Kita ingin semakin banyak putra-putri Suoh menjadi sarjana, magister, doktor, lalu kembali mengabdi untuk daerahnya. Kemajuan daerah harus dimulai dari pendidikan yang baik," tegasnya.

Ia juga memastikan masyarakat Suoh akan memperoleh perhatian yang sama seperti masyarakat di daerah lain di Provinsi Lampung.

Menurut Mirza, pelayanan pemerintah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga fasilitas penunjang pertanian harus setara dengan kabupaten dan kota lainnya.

"Jalan di Suoh yang sedang kami bangun akan memiliki kualitas yang sama dengan jalan di daerah lain. Begitu pula penyediaan fasilitas dryer agar kualitas hasil pertanian meningkat. Perhatian terhadap siswa-siswi SMA di Suoh juga harus sama seperti di daerah lainnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menjelaskan Pemprov Lampung memiliki Program Pupuk Hayati Cair yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas tanaman hingga 15–30 persen.

"Di Suoh ada 10 pekon. Setiap pekon saya berikan satu unit fasilitas produksi pupuk hayati cair. Satu unit mampu memenuhi kebutuhan sekitar 400 hektare lahan dalam satu kali produksi. Jika dikelola secara rutin, manfaatnya bisa dirasakan ribuan hektare lahan pertanian," ujar Mirza.

Mirza memastikan seluruh program tersebut akan terus dikawal hingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Suoh.

Selain Ruas Suoh–SP Blok 9, tahun ini Pemprov Lampung juga melakukan preservasi jalan pada Ruas Pekon Balak–Suoh (Link 048) dan Ruas Liwa–Batas Sumatera Selatan (Link 052).

Ruas Pekon Balak–Suoh memiliki panjang 33,6 kilometer. Kondisi jalan mantap mencapai 31,2 kilometer atau 93,07 persen. Tahun ini dilakukan penanganan efektif sepanjang 678 meter menggunakan rigid pavement.

Sementara Ruas Liwa–Batas Sumatera Selatan memiliki panjang 19,1 kilometer. Kondisi jalan mantap mencapai 16,8 kilometer atau 87,96 persen. Pada 2026 dilakukan penanganan efektif sepanjang 400 meter dengan konstruksi rigid pavement.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan Kabupaten Lampung Barat memiliki lima ruas jalan provinsi dengan total panjang 112,9 kilometer.

Pada 2025, kondisi jalan mantap mencapai 79,3 persen. Sementara pada 2026, pemerintah melaksanakan empat paket pekerjaan dengan pagu anggaran Rp50,6 miliar.

"Dengan pelaksanaan empat paket pekerjaan tersebut, kondisi jalan mantap di Kabupaten Lampung Barat ditargetkan meningkat menjadi 84,6 persen," ujar Taufiqullah.

Ia menambahkan, seluruh ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis karena mendukung sentra produksi kopi, kawasan pariwisata, perikanan, pertanian hortikultura, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Barat.( Fs/Red) 

Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Perkuat Lumbung Pangan Lampung Barat.

     

Lampung Barat – Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah sentra pertanian Lampung Barat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar pada tahun 2026 untuk Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS).

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat bertemu langsung dengan masyarakat di halaman Kantor Kecamatan BNS, Rabu 08 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka akses ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Suoh dan BNS sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza menjelaskan, pembangunan jalan di Lampung Barat mencakup lima ruas, terdiri atas empat ruas di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan satu ruas yang menghubungkan perbatasan Lampung Barat dengan Sumatera Selatan. 

Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

"Empat ruas di Kecamatan BNS dan satu ruas perbatasan Lampung Barat menuju Sumatra Selatan," jelasnya. 

Menurutnya, Suoh dan BNS memiliki potensi besar sebagai kawasan penghasil padi, kopi, kakao, pisang, dan kelapa yang harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Wilayah ini potensinya tinggi untuk padi, coklat, kopi, pisang dan kelapa. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian khusus pada peningkatan infrastruktur agar distribusi hasil pertanian berjalan lancar," ujarnya.

Selain pembangunan jalan, Gubernur juga menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor pertanian melalui berbagai program pendukung.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan menyalurkan bantuan pupuk hayati cair kepada masyarakat serta memberikan fasilitas pembuatan pupuk agen hayati di setiap pekon.

"Satu pekon saya kasih satu fasilitas pembuat pupuk agen hayati. Selain itu, 10 unit Driyer juga akan diserahkan untuk masyarakat Kecamatan Suoh dan BNS," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di wilayahnya.
Ia mengatakan Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Suoh merupakan kawasan strategis penghasil berbagai komoditas pertanian yang berperan penting dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional.

Menurut Parosil, perbaikan infrastruktur jalan telah lama menjadi harapan masyarakat karena selama ini distribusi hasil pertanian masih terkendala kondisi jalan yang belum memadai.

"Perbaikan jalan ini sangat dinanti masyarakat, karena selama ini pendistribusian hasil pertanian terkendala akses yang belum maksimal," ucapnya. 

Parosil juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menjaga proses pembangunan agar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Pertemuan antara Gubernur Lampung, Bupati Lampung Barat, dan masyarakat tersebut menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lampung Barat. (Fs/Red) 

Rapat Perdana, AMBGN Kabupaten Bima Susun Struktur Pengurus dan Langkah Kerja

     

KOTA BIMA,Mediadinamikaglobal.id – Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) Kabupaten Bima menggelar rapat perdana untuk menyusun struktur pengurus serta merancang langkah kerja dan program awal kelembagaan. Rapat ini berlangsung pada Rabu, 8 Juli 2026, pukul 13.00 Wita hingga selesai, bertempat di Ruang Ruma Dining, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Rapat ini dihadiri oleh seluruh rekan mitra yang telah mendaftar sebagai anggota AMBGN Kabupaten Bima. Dalam pertemuan pertama ini, agenda utama yang akan dibahas meliputi: penetapan kehadiran dan keterwakilan masing-masing mitra, serta pembahasan kelanjutan proses pembentukan struktur pengurus dan persiapan perwakilan di tingkat provinsi.

Ketua AMBGN Kabupaten Bima, H. Arsyad, SE, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah awal penting untuk menyatukan visi dan memastikan keberadaan asosiasi dapat berjalan optimal . 

"Kita berharap seluruh rekan mitra menyatukan kekuatan secara kolektif, menjaga keberlanjutan program, dan menyuarakan Aspirasi Nyata Pengelola SPPG di lapangan. Serta kita segera menyusun susunan pengurus yang solid dan merancang program nyata untuk mendukung upaya perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Bima," ujarnya didepan mitra. 

Sementara dari pantauan langsung awak media ini, pembentukan pengurus Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBON) Kabupaten Bima Tahun 2026 yakni : 

Ketua : H. Arsyad, SE

Waket 1 : Suharlin, S Sos

Waket 2 : H. Fatrizal,S.Kep., M. Kes

Waket 3 : Arif Rahman

Waket 4 : As'ad, S. Pd

Sekretaris : H. Iswan,SE

Wakil Sekretaris 1 : Haris

Wakil Sekretaris 2 : Annas

Bendahara : dr. Feti Rahmawati

Wakil Bendahara : Lina Ahdiyani

Dengan terbentuknya struktur pengurus yang jelas dan rancangan langkah kerja yang terarah, AMBGN Kabupaten Bima diharapkan dapat segera berperan aktif sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional dalam mempercepat penanganan masalah gizi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bima dan sekitarnya.

(MDG05)