Menurut Syamsul Hadi, sekolah dapat memfasilitasi penyediaan seragam bagi orang tua atau siswa yang ingin membelinya melalui sekolah, tetapi sifatnya harus sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban.
"Penggunaan seragam merupakan aturan sekolah yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Namun, sekolah tidak boleh mewajibkan siswa membeli seragam di sekolah. Sekolah boleh menyediakan layanan pembelian seragam sebagai bentuk kemudahan, tetapi pilihan tetap berada di tangan orang tua atau siswa," tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam memperoleh layanan pendidikan.
"Saya meminta seluruh sekolah agar peka terhadap kondisi sosial ekonomi peserta didik. Jangan sampai ada anak yang terhambat mengikuti pembelajaran hanya karena belum mampu membeli seragam," ujarnya.
Syamsul mendorong sekolah membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial melalui berbagai inisiatif. Salah satunya dengan mengumpulkan seragam layak pakai dari alumni atau siswa yang telah lulus untuk kemudian dihibahkan kepada peserta didik yang membutuhkan.
"Sekolah dapat berinisiatif menggalang seragam bekas yang masih layak dari alumni atau siswa yang sudah tamat untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Selain itu, sekolah juga bisa mengajak komite sekolah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun para dermawan yang peduli terhadap pendidikan agar bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan seragam bagi siswa," katanya.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak merupakan langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak di NTB yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
"Kita ingin memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus kita bangun agar pendidikan benar-benar dapat diakses oleh semua kalangan," pungkas Syamsul Hadi.(Sekjend MDG)
Memimpin rapat koordinasi pada Jumat (3/7), Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), menegaskan bahwa validitas data penerima adalah kunci utama agar bantuan ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata dan tepat sasaran.
Umi Dinda meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera memutakhirkan dan menyelaraskan data guna menghindari tumpang tindih atau salah sasaran. Tidak hanya sekadar urusan administrasi, program BSPS ini juga diintegrasikan sebagai strategi besar Pemprov NTB dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.
Poin Penting Percepatan BSPS NTB 2026:
• Sinkronisasi Total: Pemprov NTB akan segera menyandingkan data usulan kabupaten/kota melalui rakor bersama Dinas Perkim se-NTB.
• Fokus Kemiskinan Ekstrem: Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyatakan verifikasi akan memprioritaskan masyarakat desil 1 dan desil 2.
• Integrasi Program: Rumah layak huni akan dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa keluar dari belenggu kemiskinan secara berkelanjutan.
Pemprov NTB berkomitmen mengawal ketat setiap tahapan—mulai dari data hingga penyaluran di lapangan—demi mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia.(Sekjend MDG)
Patroli yang dimulai pukul 20.00 Wita tersebut bertujuan untuk memantau situasi keamanan wilayah serta mengantisipasi perkembangan situasi di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
Kegiatan ini melibatkan dua personel Koramil, dua aparat desa, serta lima orang masyarakat. Adapun sasaran patroli meliputi kawasan permukiman warga dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya para pemuda.
Rangkaian patroli diawali dengan keberangkatan personel Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Sari pada pukul 20.10 Wita. Lima menit kemudian, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Serda Junaidin bersama anggota memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Warga juga diingatkan untuk menghindari perselisihan yang dapat memicu perkelahian, terutama di kalangan anak muda yang sering kali dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras sehingga sulit mengendalikan emosi.
Pada pukul 21.10 Wita, patroli dilanjutkan dengan pemantauan di wilayah desa binaan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 21.15 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan patroli Siskamling ini, diharapkan sinergi antara aparat TNI, pemerintah desa, dan masyarakat terus terjalin dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kecamatan Sape dan sekitarnya.(Team.MDG.03)
Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Dewan Pimpinan Nasional Angkatan Muda Bima Indonesia (DPN AMBI) menerima laporan dan permohonan bantuan dari keluarga seorang warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini berada di Arab Saudi dalam kondisi sakit dan membutuhkan pemulangan ke Indonesia, 3 Juli 2026.
Informasi tersebut disampaikan oleh pihak keluarga melalui perwakilan keluarga di Dompu yang berharap DPN AMBI dapat membantu melakukan pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat proses pemulangan yang bersangkutan.
Berdasarkan keterangan yang diterima, kondisi kesehatan warga tersebut terus menurun dan memerlukan perhatian serius. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses pemulangannya, di antaranya dokumen paspor yang diduga masih berada dalam penguasaan majikan serta belum adanya kesediaan dari pihak majikan untuk memulangkan yang bersangkutan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, DPN AMBI menyatakan siap melakukan langkah-langkah koordinasi dan pendampingan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, serta instansi lain yang berwenang dalam penanganan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Ketua Umum DPN AMBI, Yhadin, S.P., menegaskan bahwa AMBI akan terus hadir untuk membantu masyarakat Bima dan Dompu yang menghadapi persoalan kemanusiaan, khususnya pekerja migran Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan bantuan negara.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin mengawal persoalan ini melalui jalur koordinasi yang berlaku agar hak-hak warga negara Indonesia tetap terlindungi dan yang bersangkutan dapat segera memperoleh penanganan serta kepastian terkait proses pemulangannya," ujarnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah desa dengan tujuan mempererat hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat sekaligus memberikan edukasi serta imbauan terkait pentingnya menjaga situasi keamanan lingkungan.
Di Desa Buncu, sekitar pukul 19.25 WITA, Babinsa Serka Khaeruddin melaksanakan patroli bersama warga. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan menghindari konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu berbagai permasalahan. Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan yang terjadi diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Selanjutnya, pada pukul 19.45 WITA di Desa Melayu, Babinsa Sertu Jafar dari Posramil Lambu memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, serta menghindari perselisihan antarwarga. Menurutnya, menjaga hubungan kekeluargaan dan kebersamaan menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis.
Di Desa Jia, pada pukul 20.45 WITA, Babinsa Serma Nasruddin melaksanakan patroli wilayah sekaligus komunikasi sosial dengan warga untuk memantau perkembangan situasi keamanan desa. Dalam dialog bersama masyarakat, ia mengimbau agar kegiatan ronda malam terus diaktifkan sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi tindak kriminal maupun gangguan keamanan lainnya.
Melalui kegiatan patroli Kongkow-Kongkow ini, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara TNI dan masyarakat sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)
Dalam pertemuan tersebut, BPS menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari masih adanya masyarakat yang enggan memberikan data karena alasan privasi, perlunya penguatan kelembagaan BPS dalam penyelenggaraan statistik, hingga pentingnya peningkatan literasi masyarakat agar pelaksanaan pendataan dan sensus dapat berjalan lebih optimal.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Panja dalam menyempurnakan RUU Statistik agar mampu menjawab tantangan penyelenggaraan statistik di era digital sekaligus mendukung penyediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.(Sekjend MDG)
Mataram, Media Dinamika Global.id.-- Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., secara resmi membuka Ajang Talenta Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, yang menghadirkan empat ajang bergengsi, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), serta Lomba Debat Indonesia (LDI).
Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat eselon III dan IV, dan Pengawas lingkup Dinas DIKPORA Provinsi NTB, Ketua MKKS SMA Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, Kepala SMA Negeri se-Kota Mataram, Koordinator Dewan Juri, Dewan Juri, Official, Guru Pendamping, Panitia, serta para peserta terbaik dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas menyampaikan bahwa Ajang Talenta Puspresnas bukan sekadar arena kompetisi, tetapi menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, memperkuat kepercayaan diri, serta mengukir prestasi sesuai bakat dan minat yang dimiliki.
"Jangan hanya mengejar kemenangan. Jadikan setiap proses sebagai pengalaman berharga untuk terus belajar dan berkembang. Juara sejati adalah mereka yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan integritas."
Beliau juga berharap melalui ajang ini akan lahir atlet pelajar, ilmuwan muda, seniman, dan pendebat terbaik yang mampu mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat pada tingkat Nasional bahkan Internasional.
Ajang Talenta Puspresnas menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu, inklusif, serta memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk tumbuh menjadi generasi yang unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berdaya saing global.
Selamat bertanding!
Selamat berkarya!
Selamat berprestasi!
