Mataram, Media Dinamika Global.id. – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., menegaskan bahwa penggunaan pakaian seragam di sekolah memang merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan. Namun demikian, sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan peserta didik membeli seragam di sekolah atau pada penyedia tertentu.
Menurut Syamsul Hadi, sekolah dapat memfasilitasi penyediaan seragam bagi orang tua atau siswa yang ingin membelinya melalui sekolah, tetapi sifatnya harus sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban.
"Penggunaan seragam merupakan aturan sekolah yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Namun, sekolah tidak boleh mewajibkan siswa membeli seragam di sekolah. Sekolah boleh menyediakan layanan pembelian seragam sebagai bentuk kemudahan, tetapi pilihan tetap berada di tangan orang tua atau siswa," tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam memperoleh layanan pendidikan.
"Saya meminta seluruh sekolah agar peka terhadap kondisi sosial ekonomi peserta didik. Jangan sampai ada anak yang terhambat mengikuti pembelajaran hanya karena belum mampu membeli seragam," ujarnya.
Syamsul mendorong sekolah membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial melalui berbagai inisiatif. Salah satunya dengan mengumpulkan seragam layak pakai dari alumni atau siswa yang telah lulus untuk kemudian dihibahkan kepada peserta didik yang membutuhkan.
"Sekolah dapat berinisiatif menggalang seragam bekas yang masih layak dari alumni atau siswa yang sudah tamat untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Selain itu, sekolah juga bisa mengajak komite sekolah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun para dermawan yang peduli terhadap pendidikan agar bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan seragam bagi siswa," katanya.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak merupakan langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak di NTB yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
"Kita ingin memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus kita bangun agar pendidikan benar-benar dapat diakses oleh semua kalangan," pungkas Syamsul Hadi.(Sekjend MDG)