Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 02 Juli 2026

Dibalik Penolakan LPJ APBD Kabupaten Bima 2025

     


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- Penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Fraksi Golkar, PPP, Gerindra, dan PKB di DPRD Kabupaten Bima membuka ruang untuk menelusuri lebih jauh sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bima.

Dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/7), keempat fraksi menyampaikan puluhan catatan kritis yang menjadi dasar penolakan LPJ. Sorotan mereka tidak hanya menyangkut tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan, tetapi juga sejumlah proyek pembangunan yang dinilai menimbulkan persoalan.

Salah satu yang paling banyak disorot adalah proyek pematangan lahan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bima senilai Rp1,5 miliar. Nilainya memang tidak besar dibandingkan total APBD Kabupaten Bima, namun asal-usul anggarannya, proses pengadaannya, hingga pelaksanaannya memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab.

*Proyek Muncul Usai Pergeseran APBD*

Fakta pertama yang perlu dicatat, APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tahun 2024: tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah dinas bupati dan wakil bupati.

Alokasi Rp1,5 miliar baru muncul setelah Bupati Bima melakukan pergeseran APBD pada Juni 2025. Pergeseran itu dilakukan, merujuk kebijakan efisiensi belanja pemerintah melalui Instruksi Presiden.

Di sinilah letak kontradiksinya. Di tengah narasi efisiensi anggaran, justru muncul belanja baru untuk proyek yang sebelumnya tidak menjadi prioritas dalam APBD.

*Dimenangkan Kontraktor Asal Jawa Tengah*

Paket pekerjaan pematangan lahan rumah dinas kemudian dilelang melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tender diikuti 10 perusahaan. Namun hanya tiga peserta yang memasukkan penawaran harga, yaitu:

CV Andika Mandiri sebesar Rp1.388.876.195,52;

CV Mutiara Karya sebesar Rp1.432.970.000,01;

CV Sumber Rejeki sebesar Rp1.465.861.682,00.

Meski menawarkan harga terendah, CV Andika Mandiri tidak ditetapkan sebagai pemenang.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan justru menetapkan CV Mutiara Karya yang beralamat di Sragen, Jawa Tengah, sebagai pemenang dengan nilai kontrak terkoreksi sebesar Rp1,43 miliar.

*Baru Tahap Pematangan Lahan*

Perlu dicatat, kontrak senilai Rp1,5 miliar tersebut bukan untuk membangun gedung rumah dinas.

Paket pekerjaan hanya mencakup pematangan lahan di Desa Panda, Kecamatan Palibelo sebagai tahap awal sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi mobilisasi dan pekerjaan persiapan, pemasangan papan proyek, timbunan tanah pilihan sekitar 7.482,15 meter kubik, pemadatan tanah hingga mencapai kepadatan minimal 90 persen Modified Proctor, pengendalian mutu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pembersihan lokasi.

Dengan demikian, anggaran Rp1,5 miliar hanya digunakan untuk menyiapkan lahan, sementara pembangunan gedung rumah dinas akan membutuhkan anggaran lanjutan pada tahun berikutnya.

*Diduga Menjadi Temuan BPK*

Proyek ini juga disebut-sebut menjadi salah satu objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Madisa Institut dari sumber yang mengetahui proses pemeriksaan, pekerjaan pematangan lahan rumah dinas diduga menjadi salah satu temuan dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima Tahun 2025.

Namun hingga catatan ini ditulis, Madisa Institut sedang melakukan permohonan informasi tentang LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bima Tahun 2025.

*Efisiensi yang Berujung Membengkaknya Belanja Rumah Dinas*

Penelusuran terhadap dokumen anggaran menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan total Rp2,282 miliar untuk kebutuhan Rumah Dinas Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Irfan Zubaidy pada Tahun Anggaran 2025.

Anggaran tersebut terdiri atas:

Rp1,5 miliar untuk pekerjaan pematangan lahan;

Rp432 juta untuk belanja sewa rumah dinas;

Rp350 juta untuk pemeliharaan rumah dinas.

Seluruh kenaikan anggaran tersebut terjadi setelah pergeseran APBD.

Sebelumnya, tidak ada anggaran pembangunan rumah dinas dalam APBD murni. Setelah pergeseran, muncul alokasi baru sebesar Rp1,5 miliar.

Belanja sewa rumah dinas juga meningkat dari Rp235 juta menjadi sekitar Rp432 juta. Sementara anggaran pemeliharaan naik dari Rp150 juta menjadi Rp350 juta.

Dengan kata lain, kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari efisiensi anggaran justru melahirkan belanja baru sekaligus meningkatkan dua pos anggaran yang sudah ada.

Fakta inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar kritik mayoritas fraksi DPRD terhadap LPJ APBD 2025. Bagi mereka, kebijakan tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi, sementara masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan dukungan anggaran.

Persoalan ini belum berhenti pada penolakan LPJ. Dokumen pergeseran APBD, hasil evaluasi tender, kontrak pekerjaan, hingga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK akan menjadi mata rantai penting untuk menjawab apakah proyek tersebut sepenuhnya telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik, atau justru menyisakan persoalan yang lebih besar dalam tata kelola keuangan daerah.

Bima 2 Juli 2026

Ruang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik NTB.(Sekjend MDG)

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima Menolak Raperda APBD tahun 2025

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dari awal Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima telah melayangkan kritik terhadap Eksekutif dari persoalan penandatanganan APBD yang tidak sesuai tahapan Hingga penolakan Raperda APBD TA 2025, namun semua itu tidak ada keinginan untuk melakukan rekonsiliasi oleh eksekutif kabupaten Bima.

Dalam politik, konsistensi adalah ukuran integritas. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bima menunjukkan bahwa fungsi legislatif bukan sekadar hadir dalam rapat, tetapi menjalankan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Hal itu terlihat dari sikap Fraksi PPP yang sejak awal terus menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima. Dalam pandangan fraksinya terhadap APBD, PPP mempertanyakan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari arah belanja daerah, pelayanan air bersih, hingga kepastian anggaran bagi PPPK paruh waktu.

Kritikan ini menunjukkan bahwa perhatian Fraksi PPP tidak hanya berorientasi pada angka-angka dalam APBD, tetapi juga pada sejauh mana anggaran menjawab kebutuhan riil masyarakat. 

Konsistensi itu kembali terlihat ketika muncul polemik mengenai proses penyempurnaan dan penandatanganan APBD. Unsur pimpinan DPRD dari PPP memilih tidak menandatangani dokumen karena menilai prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan mekanisme yang semestinya. Keberatan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa proses penyempurnaan APBD seharusnya dilakukan secara terbuka melalui harmonisasi bersama DPRD, bukan sekadar meminta tanda tangan tanpa pembahasan sebagaimana yang mereka nilai terjadi. 


Bagi Fraksi PPP, kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap eksekutif. Kritik merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG)

Rabu, 01 Juli 2026

Gubernur Lampung Mirza Ajak KAHMI dan FORHATI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Lampung Maju.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun Provinsi Lampung menuju daerah yang maju dan berdaya saing. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lampung dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Lampung periode 2026-2031 yang digelar di Mahan Agung, Kamis 02 Juni 2026.

Mengusung tema “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan peran alumni HMI dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kiprah KAHMI yang selama lebih dari lima dekade telah melahirkan kader-kader yang tersebar di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, maupun sektor strategis lainnya.

“Ini adalah bukti keberhasilan kaderisasi HMI. Bagaimana HMI mampu menempatkan kader-kader terbaiknya di berbagai struktur masyarakat dan terus memberikan kontribusi serta arah bagi perjalanan bangsa, termasuk di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan Lampung tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti KAHMI dan FORHATI.

Menurutnya, Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, di mana sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

“Lampung adalah provinsi agraris. Sebagian besar masyarakat kita bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, harga komoditas sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketika komoditas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” jelasnya.

Gubernur menyoroti pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha di tingkat bawah. Menurutnya, potensi besar Lampung harus diolah agar tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tinggi.

“Ke depan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kekayaan yang kita miliki dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung. Kita harus mendorong hilirisasi, penguatan sektor produktif, serta membuka lebih banyak peluang ekonomi di desa,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan gizi masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan generasi unggul.

“Generasi emas harus dipersiapkan sejak sekarang. Kita harus memastikan anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pembangunan ke depan diarahkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas, termasuk melalui penguatan sektor usaha mikro, pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam kaitan itu, Gubernur berharap KAHMI dan FORHATI Lampung dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan gagasan, masukan, serta inovasi berbasis data untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk KAHMI, untuk bersama-sama membawa Lampung menjadi lebih maju,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir jajaran Majelis Nasional KAHMI, pengurus KAHMI Lampung, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD Provinsi Lampung, kepala daerah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, akademisi, serta para alumni HMI.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Majelis Wilayah KAHMI Lampung periode 2026-2031 oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI Abdullah Puteh, serta pelantikan FORHATI Lampung oleh Presidium FORHATI Pusat Anita Aryani. 

Dalam agenda tersebut juga dilakukan peluncuran Kartu Anggota KAHMI oleh Ketua Majelis Wilayah KAHMI Lampung Budiono, serta penyerahan Kartu Anggota KAHMI Istimewa kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar sebagai bentuk penghargaan dan penguatan sinergi antara KAHMI dan pemerintah daerah. (Fs/Red) 

Bupati Bima Hadiri Pelepasan Mahasiswa KKN UM Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--“Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri China. Dan Menuntut Ilmu tak mengenal batas usia”. Pesan “penting penuh makna” ini nampaknya diterjemahkan oleh Bupati Bima, Ady Mahyudi.

Rabu pagi (1/7/2026) sekitar pukul 7.30 Wita Kampus II Universitas Muhammadiyah Bima (UM) Bima yang berlokasi di Lingkungan Tolotongga Kelurahan Ule Kecamatan Asakota-Kota Bima, Rektor UM Bima H. Ilyas Sarbini, SH, MH yang didampingi seluruh Civitas Akademika setempat melepas secara resmi lebih dari 1000 orang peserta KKN “Berdampak” angkatan ke-V tahun 2026.

Dari total jumlah Mahasiswa KKN tersebut tersebar dui berbagai daerah di Indonesia dan bahkan ke : Luar Negeri. Yakni di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, KKN Mas di Malang, KKN Internasional di malas Malaisya dan Singapore dan KKN Tematik Gentaskin Batch di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ditengah ribuan peserta KKN Berdampak yang dilepas secara resmi tersebut, tampak sebuah pemandangan yang dinilai sangat spektakuler. Yakni Bupati Bima, Ady Mahyudi hadir di Kampus II UM Bima. Pertanyaan terkait kehadiran orang nomor wahid di Kabupaten Bima tersebut pun terjawab.

Yakni poitisi Partai Amanat Nasional juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima tersebut merupakan Mahasiswa KKN Berdampak pada UM Bima angkatan ke-V tahun 2026. Pada moment sangat meriah dan ramai tersebut, Ady Mahyudi hadir dengan kemeja putih dan berdasi warna biru, peci warna hitam dan celana formil warna hitam pula.

Usai pelepasan ribuan orang peserta KKN tersebut, Ady Mahyudi melakukan sesi foto bersama dengan seluruh Civitas Akademika UM Bima. Di moment KKN Berdampak angkatan ke-V pun terkuak sesuatu yang “sangat menarik”. Yakni KKN Kolaborasi antara UM Bima dengan Universitas Nggusuwaru (UNSWA) yang berlokasi di salah satu Desa di Kecamatan Tambora-Kabupaten Bima. Rektor UM Bima, H. Ilyas Sarbini, SH, MH pun membenarkan hal itu.

“Dari ribuan orang peserta KKN yang telah dilepas secara tersebut, diantaranya ada Ady Mahyudi. Ady Mahyudi melaksanakan kegiatan KKN bukan bersifat serta merta. Tetapi melalui berbagai proses dan tahapan Akademik selama menjalani perkuliahan di UM Bima,” tegasnya didampingi Wakil Rektor II setempat, Dr. Iksan, S.Pd.I, M.Pd, Rabu (1/7/2026).

Ikhwal lokasi KKN orang nomor wahid di Kabupaten Bima tersebut juga terjawab. Ilyas Sarbini menjelaskan bahwa lokasi KKN yang bersangkutan di Kota Bima.

“Ribuan orang peserta KKN Berdampak yang dilepas itu tersebar di Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, NTT, Malaisya, Singapore dan NTT. Sementara lokasi KKN Bupati Bima tersebut yakni di Kota Bima,” ulasnya.

Ilyas Sarbini kembali menjelaskan, jumlah mahasiswa KKN UM Bima angkatan ke-V tahun 2026 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pun demikian halnya dengan Jumlah Mahasiswa Baru (Maba) pada UM Bima.

“Antara jumlah Mahasiswa KKN Berdampak angkatan ke-V dan Maba pada UM Bima tahun 2026 ini Alhamdulillah bertambah. Gelombang pertama dan kedua untuk penerimaan Maba pada UM Bima ini sudah usai. Kini memasuki penerimaan Maba gelombang ketiga pada UM Bima. Terkait jumlah Maba yang mendaftar di UM Bima pada Gelombang ketiga ini pun sudah banyak,” tandasnya.

Catatan aktual Media Dinamika Global cetak dan online mengungkap banyaknya hal menarik sebagai daya tarik bagi masyarakat di berbagai daerah khususnya Pulau Sumbawa dan bahkan NTT untuk memilih melanjutkan study baik Program S-I maupun S-II (S-2 Hukum dan S-2 Pedagogi  dan S-2 Pendidikan Agama Islam) pada UM Bima.

Antara lain ketersediaan sarana dan fasilitas perkuliahan yang “sangat memadai”. Diantaranya hampir seluruh SDM Dosen bergerlar Doktor, ruangan perkuliahan yang dilengkapi dengan meja dan kursi sangat apik serta seluruh ruangan kuliah dilengkapi AC, lingkungan Kampus II, Kampus II dan Kampus III yang sangat rapi serta soal kesehatan lingkungan yang sejak awal hingga saat ini masih terjaga dengan sangat baik, WC umum di tiga gedung perkulihan tersebut dilengkapi dengan Musholla dan air bersih, rutinitas kegiatan sosial sejak awal hingga kini masih intens dilakukan, mencetak berbagai prestasi di bidang Keagamaan (MTQ) dan Akademik.

Tak hanya itu, sejumlah Fakultas dan Program Studi (Prodi) yang dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa juga ada pada UM Bima. Yakni Fakultas Hukum dan Ekonomi (FHE), Fakultas Kesehatan (Fakes), Fakutas Tehnik, dan Fakultas Agama Islam (FAI).

Dan Inilah Fakultas dan Prodi di UM Bima. Fakultas dan Program Studi

Fakultas Hukum dan Ekonomi

S1- Ilmu Hukum

S1- Kewirausahaan

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

S1- Ilmu Komputer

S1- Teknik Sipil

Fakultas Kesehatan

S1- Ilmu Gizi

Fakultas Agama Islam

S1-Pendidikan Agama Islam

S1-Pendidikan Anak usia Dini

S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

S1-Pendidikan Bahasa Arab

S1-Ekonomi Syariah

S1-Hukum Keluarga

Program Pascasarjana

S2- Magister Pendidikan Agama Islam

S2- Magister Hukum

S2- Magister Pedagogi

Singkatnya, hingga kini minat masyarakat untuk melanjutkan studi di UM Bima terus berdambah, baik untuk Program S-1 maupun S-2. Sementara total jumlah Mahasiswa dari berbagai Fakultas dan Prodi di UM Bima mulai dari Maba hingga Mahasiswa KKN Berdampak angkatan ke-V tahun 2026 lebih dari 7000 orang.

Perubahan angka soal jumlah Mahasiswa yang dinilai sangat signifikan tersebut, diakui terjadi sejak Kampus ini berubah nama dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH Muhammadiyah Bima menjadi Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima). UM Bima merupakan Universitas Pertama di Bima dan Dompu diakui sebagai salah satu daya tarik yang terus mendongkrak jumlah Mahasiswa, baik Program S-1 maupun Program S-2.

Sementara klasifikasi mahasiswa yang melanjutkan study di UM Bima diakui bukan saja berasal dari warga biasa. Tetapi juga ada pihak-pihak dengan klasifikasi ekonomi menengah ke atas. Antara lain beberapa personil Kasat dan di Polres Bima, Polres Bima Kota dan serta Polres Dompu. Pun Walikota-Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE-Feri Sofiyan, SH (Program S-2),Bupati Bima, Ady Mahyudi, Pengusaha lokal Bima, Kepala Desa (Kades) dan Aparattur Sipil Negara asal Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu  memilih kuliah di UM Bima.(Sekjend MDG)

535 Gram Sabu Sudah Disita, Penerima di Bima Masih Misterius, GAKADA BIDOM Desak Polda NTB Ambil Alih Kasus

     


Mataram, Media Dinamika Global – Dua pekan telah berlalu sejak pengungkapan dugaan penyelundupan sabu seberat 535 gram di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Namun hingga kini, sosok penerima yang disebut menjadi tujuan pengiriman barang haram tersebut belum juga terungkap ke publik. Kondisi ini memantik kritik keras dari Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok.

Bagi GAKADA BIDOM, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti lebih dari setengah kilogram tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir semata. Mereka menilai aparat penegak hukum harus mampu membongkar jaringan hingga kepada pihak yang diduga menjadi penerima dan pengendali peredaran di wilayah Bima.

Diketahui, Satresnarkoba Polres Bima sebelumnya mengamankan dua terduga kurir berinisial SH (46) dan SL (42), warga Kabupaten Lombok Barat, beserta barang bukti sabu seberat 535 gram. Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan seorang terduga berinisial YF alias PP alias BKT asal Tuban, Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepolisian, narkotika tersebut diduga dikirim dari Mataram dan akan diserahkan kepada seseorang di wilayah Bima. Namun hingga saat ini, identitas penerima yang dimaksud belum diumumkan kepada masyarakat.

Ketua Umum GAKADA BIDOM–Pulau Lombok, Arif Kurniadin, menilai lambannya perkembangan pengungkapan terhadap penerima utama berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.

"Ini bukan kasus kecil. Barang bukti mencapai 535 gram sabu menunjukkan dugaan adanya jaringan yang terorganisir. Kalau kurir sudah ditangkap, lalu siapa penerimanya? Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan. Jangan sampai kasus besar berhenti di pelaku lapangan," tegas Arif pada Media Dinamika Global. Kamis, (2/6/26).

Ia mendesak Kapolda NTB melalui Direktorat Reserse Narkoba segera mengambil alih penanganan perkara agar proses penyidikan berjalan lebih cepat, transparan, dan menyentuh seluruh mata rantai jaringan.

Menurut Arif, keterlambatan mengungkap penerima utama berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta Polda NTB memberikan kepastian melalui langkah-langkah penyidikan yang terbuka dan profesional.

GAKADA BIDOM juga meminta aparat mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan yang menghubungkan Mataram, Bima, hingga Tuban, sehingga tidak ada pihak yang luput dari proses hukum apabila terbukti terlibat.

"Jangan biarkan kasus sebesar ini berakhir hanya dengan penangkapan kurir. Publik menunggu keberanian aparat membongkar siapa pemesan, siapa penerima, dan siapa pengendali jaringan. Penegakan hukum harus menyentuh akar persoalan, bukan berhenti di permukaan," tutup Arif.

GAKADA BIDOM menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkotika serta dorongan agar proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara, Polda NTB melalui Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Hari Pertama Masuk Kantor, Kepala BLK Kota Bima Sambut Tamu Dengan Ramah

     


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Hari Pertama Masuk Kantor, Kepala BLK Kota Bima Sambut Tamu Dengan Ramah. Setelah kemarin Pemerintah kota bima melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan kota bima yang berlangsung pada Rabu (2/7/2026).

Pantauan langsung Media ini, Beberapa Tokoh, dan Beberapa LSM yang langsung menjadi tamu Utamanya dalam Pertemuan itu. Diantaranya Ketua LSM Detektif Investigasi Indonesia dan Para Akademisi dari Kampus Harapan Bunda. Pertemuan tersebut semata-mata untuk membahas Program-program kedepannya terutama untuk Mengangkat masalah tingginya angka Pengangguran di Kota Bima ini.

Karenanya, perlu sinergi antara semua komponen dengan melibatkan semua Komponen baik dari Masyarakat Umum, LSM  hingga Komponen lainnya yang pasti memperbincangkan masalah Program kedepan yang lebih bagus dan baik.

Kepala BLK Kota Bima Abdul Haris, S. Sos. MH dalam kesempatan itu mengatakan rasa syukur dan terima atas doa dan dukungannya, terutama kepada Walikota dan Wakil Walikota Bima yang telah mempercayai saya sebagai Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bima.

Saya juga akan selalu mendengarkan aspirasi Masyarakat terutama LSM dan stakeholder lainnya sehingga BLK Kota Bima bisa berbenah dan berbuat yang terbaik.

Kemarin saja, Bapak Walikota Bima menyampaikan amanat bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, jabatan administrator dan pengawas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara arah kebijakan pimpinan dengan implementasi program dan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Jabatan administrator dan pengawas merupakan jantung birokrasi. Saudara-saudara memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Walikota Bima saat membacakan sambutan.

Lebih lanjut, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, memahami tugas dan fungsi jabatan secara menyeluruh, serta mampu mengidentifikasi berbagai tantangan organisasi guna menghadirkan solusi yang tepat dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Ucapnya

Selain itu, inovasi dan peningkatan kualitas kinerja menjadi aspek yang turut ditekankan. Aparatur pemerintah dituntut untuk terus bertransformasi melalui budaya kerja yang cepat, efektif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Loyalitas tersebut tidak hanya ditujukan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat serta komitmen terhadap visi pembangunan daerah kota bima.

Di samping itu, sinergi dan kolaborasi antar seluruh unsur organisasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui koordinasi yang baik dan kerja sama yang solid, berbagai program pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Mengakhiri sambutannya, lanjut walikota Bima, H. Rahman H. Abidin S.E menyampaikan harapan agar seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik sesuai kompetensi yang dimiliki serta mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Pungkasnya 

Disisi lainnya, Ketua Umum LSM Detektif Investigasi Indonesia ( LDII ) Sultan, SH mengucapkan rasa terima kasih kepada semua komponen yang telah membantu Bapak Wali Kota Bima H. Rahman H Abidin, SE yang telah memilih Pemimpin yang terbaik hasil Penelitian dan Penilaian kinerja terbaik yang ada di Kota Bima.

Semoga Kepala BLK Kota Bima dibawah kendali Bapak Abdul Haris ini bisa menjadi yang terbaik dalam memimpin, terutama dapat membantu mewujudkan Kota Bima BISA. Tuturnya.(Team MDG).

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, 2 Juli 2026 – Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di sejumlah desa binaan pada Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan, ketertiban, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia juga mengingatkan pentingnya semangat gotong royong, saling membantu antarwarga, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.




Sementara itu, di Desa Kowo, Sertu Sahfundi mengimbau warga agar lebih aktif dalam membina dan mengawasi anak-anak dari pengaruh pergaulan bebas. Menurutnya, berbagai persoalan yang melibatkan kalangan pelajar, seperti perkelahian antarsekolah maupun antarkampung, perlu dicegah melalui pendidikan karakter dan penanaman akhlak yang baik sejak dini. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran.

Di Desa Kele'o, Kecamatan Lambu, Serda Sanusi melaksanakan Komsos bersama warga dengan menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar terhindar dari minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang. Menurutnya, banyak konflik sosial maupun kecelakaan lalu lintas yang berawal dari penyalahgunaan minuman keras. Babinsa juga mengingatkan warga agar segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat yang berwenang.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Desa Rai Oi. Babinsa bersama pemerintah desa melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan suasana desa yang aman serta nyaman. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan secara rutin, Koramil 1608-03/Sape berharap sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan kondusif.(Team.MDG.03)

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Bima: Antara Warisan Budaya Suku Mbojo dan Tantangan Politik Kontemporer

     

Alfariji Nato, (Ist/Surya)

Opini 

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bima menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Dana Mbojo untuk tidak hanya mengenang perjalanan sejarah daerah, tetapi juga merefleksikan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berkembang saat ini. Di tengah berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai budaya Mbojo masih menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan?

Hari Jadi Kabupaten Bima yang diperingati setiap tanggal 5 Juli merupakan tonggak sejarah penting yang menandai lahirnya pemerintahan Kesultanan Bima pada tahun 1640 M, ketika La Kai dinobatkan sebagai Sultan Abdul Kahir, sultan pertama Bima yang menerapkan sistem pemerintahan Islam. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi fondasi terbentuknya identitas masyarakat Mbojo yang menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, persaudaraan, dan kehormatan.

Masyarakat Bima sejak dahulu dikenal memiliki falsafah hidup "Maja Labo Dahu" yang berarti malu dan takut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat. Selain itu, terdapat pula nilai "Nggahi Rawi Pahu", yaitu keselarasan antara perkataan dan tindakan. Kedua nilai tersebut menjadi pedoman moral yang membentuk karakter masyarakat Mbojo dalam kehidupan sosial, budaya, maupun pemerintahan.

Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru. Arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika politik modern telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Bima. Sejumlah kalangan menilai bahwa budaya Mbojo saat ini menghadapi ancaman memudarnya nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi identitas daerah.

Fenomena tersebut terlihat dari semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda, menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat, hingga semakin terbatasnya ruang budaya dalam kehidupan publik. Tradisi-tradisi yang dahulu menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kini cenderung hanya tampil dalam acara seremonial tertentu dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kontestasi politik lokal dinilai semakin mendominasi ruang sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik sering kali menciptakan polarisasi yang berpotensi mengganggu hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan solidaritas sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Bima. Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa kepentingan politik praktis lebih menonjol dibandingkan upaya memperkuat budaya dan identitas daerah.

Kondisi ini menjadi ironi ketika nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur Mbojo mulai tergeser oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Padahal, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga identitas budaya dan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Melalui momentum Hari Jadi Kabupaten Bima, masyarakat diajak untuk kembali menempatkan budaya sebagai ruh pembangunan daerah. Pelestarian bahasa Mbojo, penguatan lembaga adat, revitalisasi nilai *Maja Labo Dahu* dan *Nggahi Rawi Pahu*, serta peningkatan peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya menjadi agenda penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Hari Jadi Kabupaten Bima hendaknya tidak hanya menjadi perayaan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi kolektif untuk meneguhkan kembali jati diri masyarakat Mbojo. Politik dan pembangunan harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya, sehingga kemajuan yang dicapai tidak menghilangkan akar sejarah dan identitas masyarakat Bima.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dan peradaban yang kaya, Kabupaten Bima memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa warisan budaya leluhur tetap hidup dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Dengan demikian, semangat Hari Jadi Kabupaten Bima tidak hanya menjadi pengingat masa lalu, tetapi juga menjadi inspirasi untuk membangun masa depan yang berlandaskan nilai, budaya, dan persatuan masyarakat Mbojo.

Pesan Reflektif

"Membangun Bima tidak cukup hanya dengan kekuatan politik dan pembangunan fisik. Bima membutuhkan penguatan identitas budaya, pelestarian nilai-nilai Mbojo, dan kepemimpinan yang berlandaskan Maja Labo Dahu serta Nggahi Rawi Pahu. Sebab daerah yang maju adalah daerah yang mampu menjaga sejarah, budaya, dan kehormatan masyarakatnya."

Selamat Hari Jadi Kabupaten Bima. Mari menjaga warisan budaya Mbojo sebagai jati diri Dana Mbojo untuk generasi hari ini dan masa depan.

Penulis: Alfariji Nato (Mantan Ketua IMBI Mataram)

Enam Pesan Presiden Prabowo kepada Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Hukum dengan Adil

     


Bogor, Media Dinamika Global - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan enam pesan utama kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat memimpin Upacara Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Kepala Negara menegaskan bahwa kepercayaan rakyat merupakan modal utama yang harus terus dijaga oleh setiap anggota Polri.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kedekatan dengan masyarakat harus menjadi jati diri seorang polisi. Menurut Presiden, setiap anggota Polri harus hadir saat masyarakat membutuhkan, memberikan pelayanan terbaik, serta menjalankan tugas untuk melindungi rakyat.

“Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. 

Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Kepala Negara meminta seluruh personel Polri untuk berani membela kebenaran, melindungi masyarakat yang lemah, serta tidak gentar menghadapi tekanan apa pun dalam menjalankan tugas.

“Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Presiden.

Menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang, Presiden Prabowo juga mengingatkan Polri agar terus meningkatkan profesionalisme dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan. Menurut Presiden, kemampuan tersebut menjadi kunci dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di masa kini maupun masa depan.

“Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan. Kuasai teknologi. Kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang andal,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan oleh Polri seorang diri. Karena itu, sinergi dengan TNI, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, akademisi, media, pelaku usaha, petani, nelayan, buruh, serta seluruh elemen bangsa harus terus diperkuat.

“Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh insan Bhayangkara untuk terus berbenah dan membangun institusi yang rendah hati serta terbuka terhadap perubahan. Presiden menegaskan bahwa institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar, sedangkan institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati,” pungkas Presiden.

Enam pesan tersebut menjadi penegasan arah pembinaan Polri ke depan, yakni membangun institusi yang semakin profesional, modern, berintegritas, serta senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Melalui kepercayaan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan profesionalisme, sinergi nasional, dan komitmen untuk terus berbenah, Polri diharapkan semakin kokoh sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus pengawal utama stabilitas nasional.

Redaksi |

Pemilik Gudang Bantah Tuduhan Penimbunan BBM Subsidi, Tegaskan Lokasi Merupakan Gudang dan Bengkel Perbaikan Kendaraan

     


PEKANBARU – Menanggapi pemberitaan yang menyebut adanya dugaan gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jalan Palembang, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, pihak yang disebut dalam pemberitaan tersebut memberikan klarifikasi dan membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.

UR, yang namanya disebut dalam pemberitaan, menegaskan bahwa bangunan yang dimaksud bukan merupakan gudang penimbunan BBM bersubsidi, melainkan gudang penyimpanan barang-barang loak serta tempat perbaikan kendaraan.

Menurutnya, aktivitas kendaraan yang keluar masuk lokasi merupakan hal yang wajar karena kendaraan tersebut sedang menjalani proses perbaikan maupun pengangkutan barang bekas, bukan untuk kegiatan pengisian, penimbunan, ataupun distribusi BBM bersubsidi sebagaimana yang diberitakan.

"Kami tegaskan bahwa tidak ada aktivitas penimbunan solar subsidi maupun gudang BBM di lokasi tersebut. Tempat itu adalah gudang loak dan lokasi perbaikan mobil," tegas UR.

Ia juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai telah menggiring opini publik tanpa adanya pembuktian hukum maupun hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya tindak pidana.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, seharusnya hal tersebut dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang, bukan berdasarkan asumsi atau dugaan semata.

UR menyatakan siap bersikap kooperatif apabila aparat penegak hukum ingin melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Bahkan, ia mempersilakan pihak kepolisian maupun instansi terkait melakukan pemeriksaan agar masyarakat memperoleh informasi yang objektif.

"Kami terbuka apabila aparat ingin mengecek langsung ke lokasi. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu kami siap mengikuti proses hukum. Namun apabila tidak ada, kami berharap nama baik kami juga dipulihkan," ujarnya.

Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh, belum terdapat pernyataan resmi maupun penetapan dari aparat penegak hukum yang menyatakan lokasi tersebut sebagai gudang penimbunan BBM bersubsidi ataupun menetapkan adanya pelanggaran hukum terkait tuduhan tersebut.

Pihak yang memberikan klarifikasi berharap masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum memiliki kepastian hukum serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada fakta dan putusan yang berkekuatan hukum.