Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 03 Juli 2026

Penasehat Hukum Non Litigasi HAI Dampingi Klien Terkait Kasus KDRT

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Penasehat Hukum Non Litigasi HAI Dampingi Klien Terkait Kasus KDRT. Kasus tersebut sering menjadi Atensi Khusus dari para Praktisi Hukum yang ada di Wilayah Provinsi NTB terutama Himpunan Advokat Indonesia/HAI.

Anggota Penasehat Hukum Non Litigasi pada Media ini menjelaskan bahwa Aturan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) diselaraskan dengan UU PKDRT.

KDRT secara spesifik dikelompokkan ke dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melindungi anggota keluarga batih dan orang yang menetap di rumah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum

Berikut adalah rincian pokok KDRT dalam KUHP Baru:

Bentuk Tindakan: Meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum dan ....

Kekerasan Fisik: Diatur dalam Pasal 416, di mana setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun Pembaruan Aturan Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam ....

Pemberatan Pidana: Apabila kekerasan mengakibatkan luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan korban meninggal dunia, ancaman pidananya menjadi penjara paling lama 15 (lima belas) tahun modul penanganan tindak pidana kekerasan seksual - IJRS.

Untuk kasus-kasus kekerasan ringan, penelantaran, atau kekerasan seksual tertentu antar-suami/istri, tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik aduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Delik Biasa Atau Delik Aduan?. Artinya, proses hukum baru dapat berjalan jika terdapat laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum dan ....

Sebagai acuan utama dalam penanganan, perlindungan korban, serta rincian sanksi yang lebih spesifik, payung hukum utamanya tetap merujuk pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perlindungan Hukum

Dan  Jika Anda membutuhkan bantuan atau pendampingan darurat, Anda dapat menghubungi layanan resmi seperti Komnas Perempuan.

Tabung CNG Merah Putih Resmi Gantikan LPG 3 Kg, Tabung Lebih Ringan dengan Harga Sama

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id. – Pemerintah akan melaksanakan program konversi energi nasional dengan menghadirkan Tabung CNG (Compressed Natural Gas) Merah Putih 3 kilogram sebagai pengganti tabung LPG 3 kg bersubsidi atau gas melon. Hal ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus menekan beban subsidi energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG Merah Putih yang akan memasuki tahap uji coba pada Juli 2026. "Satu tahap lagi sudah bisa diimplementasikan dan diedarkan tahun ini," ujar Laode di Kompleks DPR RI, Jakarta.(Sekjend MDG)



Berita Viral Hasil Investigasi Kemenkes RI Terungkap Fakta Kematian dr. Icha

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Di balik kepergian dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha), terdapat fakta-fakta yang kini mulai terungkap melalui investigasi Kementerian Kesehatan RI.

Tim investigasi Kemenkes telah bertemu dengan seluruh pihak terkait, mulai dari manajemen RS Leona Kefamenanu, RSUD Kefamenanu, hingga keluarga almarhumah. Hasil awal yang disampaikan kepada keluarga menjadi pengakuan penting terhadap dedikasi dr. Icha selama menjalankan profesinya.

Menurut kuasa hukum keluarga, Viktor Manbait, tim investigasi menyampaikan bahwa dr. Icha tidak hanya bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kode etik, dan sumpah profesi. Ia bahkan dinilai telah bekerja melampaui apa yang menjadi kewajiban seorang dokter, dengan mengedepankan hati nurani dan pengabdian kepada pasien.

Kini, hasil investigasi tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan RI sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk melakukan pembenahan sistem pelayanan kesehatan, termasuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan di lapangan.

Bagi keluarga, perjuangan ini bukan semata mencari keadilan bagi dr. Icha. Lebih dari itu, mereka berharap tragedi yang menimpa putri mereka menjadi titik balik lahirnya sistem yang mampu melindungi setiap dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari mengabdikan diri demi keselamatan masyarakat.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tenaga kesehatan membutuhkan perlindungan yang nyata, bukan hanya aturan di atas kertas. Ketika mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas, negara dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka dapat bekerja tanpa rasa takut, intimidasi, ataupun tekanan.

Semoga hasil investigasi ini menjadi awal dari pembenahan yang menyeluruh, sehingga pengabdian dr. Icha tidak berakhir sia-sia, melainkan menjadi warisan yang menghadirkan perubahan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia.

Selamat jalan, dr. Icha. Pengabdianmu telah diakui. Semoga perjuanganmu menjadi cahaya yang menerangi lahirnya perlindungan yang lebih baik bagi seluruh tenaga kesehatan Indonesia.(Sekjend MDG)

Komisi XI DPR RI Minta Penerapan Pajak Marketplace Tidak Membebani Daya Beli dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

     


JAKARTA, Media Dinamika Global.id.— Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad meminta pemerintah memberikan penjelasan secara rinci mengenai rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak sebesar 0,5 persen melalui platform perdagangan daring (marketplace). Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirancang secara cermat agar mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengurangi daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kamrussamad menilai pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen, pelaku usaha, serta pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Kita di DPR tentu akan meminta penjelasan dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak tentang skenario penerimaan negara dengan pengenaan pajak 0,5 persen melalui marketplace yang diuji coba melalui empat platform marketplace. Skenarionya seperti apa, potensi penerimaannya seperti apa, nilai transaksinya setiap tahun, sehingga kita mendapatkan penjelasan yang cukup rinci,” ujar Kamrussamad saat ditemui, Jakarta, Kamis (2/7/2026)

Ia menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi langkah mitigasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Komisi XI DPR memang mendorong supaya penerimaan pajak melalui ekosistem ekonomi digital diharapkan bisa ditingkatkan. Jadi, kita tentu memberi dukungan, tetapi perlu mitigasi sejauh mana dampak terhadap daya beli masyarakat melalui marketplace,” jelasnya.

Kamrussamad mengingatkan agar pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menyebabkan kenaikan harga produk yang berpotensi menurunkan omzet pelaku usaha di platform perdagangan daring sekaligus melemahkan daya beli masyarakat.

“Jangan sampai harga produk menjadi naik, lalu kemudian berdampak terhadap omzet bagi marketplace atau industri yang produknya on board di dalam marketplace menjadi menurun, lalu kemudian daya beli masyarakat juga terpengaruh. Itu tiga poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci sasaran penerapan kebijakan tersebut, termasuk apakah mekanisme pemungutan pajak akan diberlakukan kepada seluruh pedagang dan seluruh jenis produk, atau hanya menyasar pelaku usaha dengan kriteria omzet tertentu.

“Apakah berlaku untuk semua jenis produk, apakah berlaku untuk semua jenis produk yang bersumber dari industri UMKM misalnya, dengan omset mereka yang sangat terbatas setiap bulannya melalui penjualan marketplace, atau produk-produk tertentu dari segmen industri yang menengah. Itu yang kita ingin minta penjelasan sebelum terlampau jauh dampaknya yang dirasakan oleh para konsumen,” tutupnya.(Sekjend MDG)

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BIMA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Rekognisi Pembelajran Lampau (RPL) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi secara fleksibel. RPL merupakan pengakuan atas Capaian Pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE bima) membuka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL (Tipe A) Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

Prosedur Pendaftaran:

a. Menyiapkan semua persyaratan;

b. Melakukan registrasi akun dan mengisi data secara online pada sistem Pendaftaran RPL melalui laman.

https://admission.stie.ac.id. (gunakan email yang masih aktif pada saat melalukan registrasi akun);

c. Pemohon mengajukan permohonan konsultasi ke Pengelola RPL (Form 1/F01);

d. Pemohon melengkapi isian data portofolio (Form 2/F02) meliputi;

1) Ijazah dan transkrip;

2) Surat Pernyataan dari Peserta;

3) Daftar Riwayat Hidup;

4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

5) Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja dapat dilihat pada Buku Panduan RPL sekolah tinggi ilmu ekonomi STIE bima pada laman https://pmb.stie.ac.id.

e. Mencetak Kartu Peserta RPL dan selanjutnya melakukan pembayaran biaya Seleksi Mahasiswa Baru Jalur RPL;

f. Biaya pendaftaran.

g. Pemohon melakukan konsultasi dan mengikuti proses penilaian di Program Studi yang dirokomendasi oleh Pengelola RPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan

h. Menunggu hasil penilaian dan penetapan kelulusan.

Hal-hal yang belum jelas tentang proses pendaftaran mahasiswa baru, dapat ditanyakan kepada Humas STIE bima.(Sekjend MDG)

Bupati dan Wakil Bupati Bima Mengucapkan

     


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Selamat Hari Jadi ke-386 Kabupaten Bima! Semoga setiap langkah pembangunan membawa kebahagiaan bagi masyarakat. (Tim)

Kepala Dikpora NTB Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Pembelian Seragam di Sekolah

     


Mataram, Media Dinamika Global.id. – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., menegaskan bahwa penggunaan pakaian seragam di sekolah memang merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan. Namun demikian, sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan peserta didik membeli seragam di sekolah atau pada penyedia tertentu.

Menurut Syamsul Hadi, sekolah dapat memfasilitasi penyediaan seragam bagi orang tua atau siswa yang ingin membelinya melalui sekolah, tetapi sifatnya harus sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban.

"Penggunaan seragam merupakan aturan sekolah yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Namun, sekolah tidak boleh mewajibkan siswa membeli seragam di sekolah. Sekolah boleh menyediakan layanan pembelian seragam sebagai bentuk kemudahan, tetapi pilihan tetap berada di tangan orang tua atau siswa," tegasnya. 

Ia juga meminta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam memperoleh layanan pendidikan.

"Saya meminta seluruh sekolah agar peka terhadap kondisi sosial ekonomi peserta didik. Jangan sampai ada anak yang terhambat mengikuti pembelajaran hanya karena belum mampu membeli seragam," ujarnya.

Syamsul mendorong sekolah membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial melalui berbagai inisiatif. Salah satunya dengan mengumpulkan seragam layak pakai dari alumni atau siswa yang telah lulus untuk kemudian dihibahkan kepada peserta didik yang membutuhkan.

"Sekolah dapat berinisiatif menggalang seragam bekas yang masih layak dari alumni atau siswa yang sudah tamat untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Selain itu, sekolah juga bisa mengajak komite sekolah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun para dermawan yang peduli terhadap pendidikan agar bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan seragam bagi siswa," katanya.

Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak merupakan langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak di NTB yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.

"Kita ingin memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus kita bangun agar pendidikan benar-benar dapat diakses oleh semua kalangan," pungkas Syamsul Hadi.(Sekjend MDG)



AKSI CEPAT PEMPROV NTB: 10 RIBU BSPS HARUS TEPAT SASARAN

     


Mataram, Media Dinamika Global.id. — Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat memastikan alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat tahun 2026 segera tersalurkan.

Memimpin rapat koordinasi pada Jumat (3/7), Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), menegaskan bahwa validitas data penerima adalah kunci utama agar bantuan ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata dan tepat sasaran.

Umi Dinda meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera memutakhirkan dan menyelaraskan data guna menghindari tumpang tindih atau salah sasaran. Tidak hanya sekadar urusan administrasi, program BSPS ini juga diintegrasikan sebagai strategi besar Pemprov NTB dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

Poin Penting Percepatan BSPS NTB 2026:

• Sinkronisasi Total: Pemprov NTB akan segera menyandingkan data usulan kabupaten/kota melalui rakor bersama Dinas Perkim se-NTB.

• Fokus Kemiskinan Ekstrem: Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyatakan verifikasi akan memprioritaskan masyarakat desil 1 dan desil 2.

• Integrasi Program: Rumah layak huni akan dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa keluar dari belenggu kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemprov NTB berkomitmen mengawal ketat setiap tahapan—mulai dari data hingga penyaluran di lapangan—demi mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia.(Sekjend MDG)



Babinsa Desa Sari Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Imbau Warga Jaga Keamanan Lingkungan

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Babinsa Desa Sari, Serda Junaidin bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Jumat (3/7/2026) malam.

Patroli yang dimulai pukul 20.00 Wita tersebut bertujuan untuk memantau situasi keamanan wilayah serta mengantisipasi perkembangan situasi di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Kegiatan ini melibatkan dua personel Koramil, dua aparat desa, serta lima orang masyarakat. Adapun sasaran patroli meliputi kawasan permukiman warga dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya para pemuda.

Rangkaian patroli diawali dengan keberangkatan personel Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Sari pada pukul 20.10 Wita. Lima menit kemudian, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Serda Junaidin bersama anggota memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Warga juga diingatkan untuk menghindari perselisihan yang dapat memicu perkelahian, terutama di kalangan anak muda yang sering kali dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras sehingga sulit mengendalikan emosi.



Selain itu, masyarakat diimbau agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan tidak mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Pada pukul 21.10 Wita, patroli dilanjutkan dengan pemantauan di wilayah desa binaan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 21.15 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan patroli Siskamling ini, diharapkan sinergi antara aparat TNI, pemerintah desa, dan masyarakat terus terjalin dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kecamatan Sape dan sekitarnya.(Team.MDG.03)

DPN AMBI Siap Kawal Pemulangan Warga Dompu yang Sakit di Arab Saudi

     


DEWAN PIMPINAN NASIONAL ANGKATAN MUDA BIMA INDONESIA (DPN AMBI)

Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Dewan Pimpinan Nasional Angkatan Muda Bima Indonesia (DPN AMBI) menerima laporan dan permohonan bantuan dari keluarga seorang warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini berada di Arab Saudi dalam kondisi sakit dan membutuhkan pemulangan ke Indonesia, 3 Juli 2026.

Informasi tersebut disampaikan oleh pihak keluarga melalui perwakilan keluarga di Dompu yang berharap DPN AMBI dapat membantu melakukan pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat proses pemulangan yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan yang diterima, kondisi kesehatan warga tersebut terus menurun dan memerlukan perhatian serius. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses pemulangannya, di antaranya dokumen paspor yang diduga masih berada dalam penguasaan majikan serta belum adanya kesediaan dari pihak majikan untuk memulangkan yang bersangkutan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, DPN AMBI menyatakan siap melakukan langkah-langkah koordinasi dan pendampingan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, serta instansi lain yang berwenang dalam penanganan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Ketua Umum DPN AMBI, Yhadin, S.P., menegaskan bahwa AMBI akan terus hadir untuk membantu masyarakat Bima dan Dompu yang menghadapi persoalan kemanusiaan, khususnya pekerja migran Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan bantuan negara.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin mengawal persoalan ini melalui jalur koordinasi yang berlaku agar hak-hak warga negara Indonesia tetap terlindungi dan yang bersangkutan dapat segera memperoleh penanganan serta kepastian terkait proses pemulangannya," ujarnya.


DPN AMBI juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap keluarganya.(Sekjend MDG)