Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 07 Januari 2026

Sejarah DPRD Kabupaten Kabupaten Bima Sejak Awal Pembentukannya Hingga Saat Ini

      Comment   


Bima. Media dinamika Global.id.// Kali ini "Media Londa Post Bima," menyuguhkan pada Publik catatan dan dokumen tentang bagaimana perjalanan sejarah DPRD Kabupaten Bima sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Sekaligus mencatat untuk ingatan publik khususnya generasi muda tanah bima siapa saja nama-nama Ketua Lembaga Dewan di daerah ini.

Pada masa Orde Lama lembaga perwakilan rakyat daerah sering berubah nomenklatur, dan sebelum bernama DPRD bernama DPRD Gotong Royong. Ditengah keterbatasan data sejarah tersebut, ada pihak-pihak yang peduli mencatat khususnya Media Londa Post Bima yang terus menggali sumber-sumber informasi terkait sejarah perjalanan lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bima ini.

Mari kita runut dengan sajian informasi singkat Ketua-Ketua DPRD Kabupaten Bima yang pernah memimpin lembaga DPRD sejak tahun 1972 pasca Pemilu pertama di Era Orde Baru.

Ketua DPRD Pertama sejak Orde Baru antara tahun 1972-1977 adalah H. Sulaiman H. Muhammad, kemudian 1977-1982 tampuk kepemimpinan di DPRD dipegang H. Abdullah Tayib,BA, berikutnya H.M. Jafar Amyn yang memimpin 1982-1987, ketiganya berasal dari Golongan Karya. 

Setelah itu sejak 1987 hingga 1999 Kursi Ketua DPRD Kabupaten Bima dipegang oleh Kalangan Militer atau yang saat itu dikenal dengan istilah Fraksi ABRI (Gabungan TNI/Polri) yaitu Sarjono 1987-1992, R. Djamhur 1992-1997, dan Ngadiman Sumarto Putro hanya memimpin selama satu tahun 1997-1999.

Para periode kepemimpinan Ngadiman terjadi Reformasi di segala bidang yang berimplikasi pada berubahnya beragam aturan dan sistem ketatanegaraan kita, salah satunya mempercepat Pemilu pada tahun 1999. Praktis Ngadiman hanya memimpin selama 2 tahun untuk persiapan Pemilu ulang sekaligus Pemilu Pertama di Era Reformasi tahun 1999.

Era Reformasi bergulir dan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bima dilanjutkan oleh Putra Asli Daerah dari Partai Golkar yaitu H.A. Malik Ibrahim,SH yang memimpin selama 4 Tahun mulai 1999 hingga 2003, karena pada tahun 2003 seiring Pembentukan Pemerintah Kota Bima tahun 2002, aturan mengharuskan para Anggota DPRD dari daerah pemilihan Rasanae saat itu otomatis beralih status menjadi Anggota DPRD Kota Bima.

Pada periode H. Malik Ibrahim ini pula, untuk pertama kalinya masyarakat Kabupaten Bima dipimpin oleh Putra Asli Daerah yaitu Drs.H. Zainul Arifin yang terpilih dalam proses Pemilihan Bupati tahun 2000. Saat itu Pemilihan Bupati Bima dilakukan oleh Anggota DPRD.

Setelah H. Malik Ibrahim pindah menjadi Anggota DPRD Kota Bima tahun 2003, posisi Ketua DPRD Kabupaten Bima digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya yaitu H. Muhtar Seman yang menjabat selama satu tahun hingga 2004.

 Setelah Pemilu 2004 komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Bima masih didominasi Partai Golkar yang kemudian mengantarkan kadernya H. Muchdar Arsyad menjadi Ketua DPRD 2004-2009. Kepemimpinan H. Muchdar berlanjut hingga periode kedua yakni 2009-2014. H. Muchdar adalah satu-satunya yang mencetak rekor sebagai Ketua DPRD selama dua periode atau selama 10 tahun.

Setelah Muchdar, kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bima 2014-2019 beralih ke figur perempuan Murni Suciyanti dari Partai Amanat Nasional yang untuk pertama kalinya menggeser dominasi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bima. Kepemimpinan Murni yang berasal dari kaum perempuan merupakan sejarah pertama dalam kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bima.

Tidak hanya itu, keanggotaan DPRD periode 2014-2019 juga mencetak sejarah baru bagi kebangkitan kaum perempuan Bima karena untuk pertama kalinya dalam periode keanggotaan DPRD terdapat 6 (enam) orang Anggota DPRD dari kaum perempuan.

Selanjutnya pada periode keanggotaan DPRD 2019-2024, Ketua DPRD kembali beralih kepemimpinan ke Partai Golkar selaku peraih kursi terbanyak pemenang Pemilu 2019 di Kabupaten Bima yang kemudian mengantarkan kader terbaiknya menduduki jabatan Ketua DPRD Kab Bima.

Muhammad Putera Ferryandi,S.IP adalah Putra Almarhum mantan Bupati Bima H. FERRY Zulkarnain, ST dan Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE ( kini bupati Bima 2 periode). Putra Ferryandi yang juga Pewaris Raja Bima ini, sebagai Ketua DPRD, sekaligus mencetak rekor baru sebagai Ketua DPRD termuda di usia 25 tahun dalam sejarah kepemimpinan DPRD di Kabupaten Bima, bahkan se- Provinsi NTB. 

Sosoknya yang tidak banyak bicara tapi banyak berkarya ini, menggambarkan kharisma turun temurun dari karakter sang Ayah yang berdedikasi tinggi mengabdi pada tanah leluhurnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya. Kini Putra Mahkota Ferryandi sudah cerdas dan mapan, mengiringi langkahnya sekaku pengendali Roda Lembaga Penggodok Anggaran Untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Bima. (Sekjend MDG).

Sat Lantas Polres Bima Kota Lakukan Pengecekan Daerah Rawan Laka dan Berikan Himbauan Keselamatan Berlalu Lintas

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Sat Lantas Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan pengecekan daerah rawan kecelakaan lalu lintas sekaligus memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Januari 2026, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sejumlah titik rawan laka di wilayah hukum Polres Bima Kota, yakni Rabadompu Barat, Kelurahan Raba, Kelurahan Sambinae, serta Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Unit Kamsel Sat Lantas Polres Bima Kota sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Pengecekan ini difokuskan pada kondisi jalan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti jalan rusak, berlubang, maupun faktor lain yang membahayakan pengguna jalan.

Selain melakukan pengecekan, personel Sat Lantas juga memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada pengendara dan masyarakat sekitar agar selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Sat Lantas Polres Bima Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan berlalu lintas demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di jalan raya.(Sekjend MDG)



Sat Samapta Polres Bima Kota Gelar Patroli Dialogis, Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Satuan Samapta Polres Bima Kota terus meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan patroli dialogis, Pada Rabu (7/1/2026) di wilayah Hukum Polres Bima Kota.

Kegiatan patroli dialogis ini dilakukan untuk memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat, mengajak bersama-sama menjaga situasi lingkungan agar tetap aman dan kondusif, Selain itu, personel juga berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi, saran, dan informasi terkait keamanan di wilayah setempat.

Kehadiran Personel Sat Samapta di tengah masyarakat melalui patroli terbuka merupakan langkah preventif untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana, Dengan adanya interaksi langsung ini, masyarakat dapat lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

Kegiatan patroli turut difokuskan pada pemantauan wilayah pemukiman, area publik, serta titik-titik yang rawan gangguan kamtibmas. Masyarakat juga dihimbau agar tetap waspada, saling peduli, dan segera melaporkan Lewat Layanan Call Center 110 Polri jika mengetahui adanya indikasi tindakan kriminal.(Sekjend MDG)


Murni Sucianti Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, Tegaskan Lembaga Legislatif Menjalankan Fungsi dan Mengawasi Jalannya Pemerintah Daerah

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id - DPRD bukan pelaksana proyek, melainkan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi membuat aturan, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, Murni Sucianti, Jumat 29 Agustus 2025.

Murni Sucianti mengatakan, dana pokir merupakan usulan program pembangunan yang dihimpun anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen RKPD atau APBD dengan dasar hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

“Fungsi pokir hanya sebatas usulan atau masukan perencanaan, bukan pelaksanaan. DPRD juga tidak menunjuk pelaksana proyek seperti kontraktor, pihak ketiga, CV atau PT tertentu. Tapi pelaksanaan proyek yaitu kewenangan eksekutif atau Pemda melalui OPD terkait,” ujarnya.

Murni utusan Dapil 6 dari Fraksi PAN menjelaskan, DPRD memiliki fungsi utama berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pertama, fungsi legislasi yaitu membentuk Perda bersama Kepala Daerah. Kedua, fungsi anggaran yaitu membahas dan menyetujui APBD bersama Kepala Daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan dengan mengawasi pelaksanaan Perda, APBD serta kebijakan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Kata Murni yang juga istri Bupati Bima, DPRD memiliki tugas dan wewenang berdasarkan pasal 101 sampai 103 UU 23 tahun 2014 yaitu membentuk Perda yang dibahas bersama Kepala Daerah, kemudian membahas dan menyetujui rancangan APBD.

“Selanjutnya, tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Mendagri, memilih wakil Kepala Daerah jika terjadi kekosongan jabatan, memberikan persetujuan terhadap kerja sama daerah, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi representasi rakyat daerah,” tegasnya.

Murni yang juga sebagai Ketua TP PKK Kabupaten memberikan kesimpulan, bahwa DPRD bukan pelaksana proyek, melainkan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi membuat aturan. “Selain itu, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah,” tutupnya.(Sekjend MDG)

Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang 1 Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bima, di Buka Oleh Muhammad Erwin S.E. M.M

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id.// Pada Selasa, 6/1/2026, berlangsung Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026. Rapat yang dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, SE., M.M., menghadirkan sekitar 50 peserta termasuk Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S. Kom., M.Sc., serta perwakilan dari pemerintah daerah dan jajaran legislatif.

Fokus utama rapat adalah pembukaan masa sidang dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi pendapatan dan aset daerah Kabupaten Bima. Sebanyak 15 anggota DPRD ditetapkan sebagai Ketua dan anggota Pansus yang akan berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan transparansi aset milik daerah. Proses pembentukan Pansus ini berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama.

Dandim 1608/Bima Letkol Samuel Asdianto Limbongan menyambut positif kegiatan tersebut. “Rapat paripurna ini adalah bukti nyata sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kami siap mendukung penuh agar pelaksanaan fungsi pengawasan aset dan pendapatan daerah dapat berjalan optimal demi kemajuan Kabupaten Bima,” ujar Dandim Samuel.

Lebih lanjut Dandim menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi. “Keterlibatan TNI dalam kegiatan pemerintahan daerah seperti ini mempererat hubungan kita dengan unsur legislatif dan eksekutif, sehingga program-program pembangunan dan keamanan dapat berjalan harmonis dan efektif,” tambahnya. Kehadiran TNI dalam acara ini juga menjadi simbol komitmen menjaga stabilitas dan keamanan demi mendukung roda pemerintahan yang bersih dan transparan.

Rapat Paripurna Ke-1 DPRD Kabupaten Bima yang berlangsung berjalan dengan aman dan kondusif. Langkah pembentukan Pansus ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pendapatan dan aset daerah, sekaligus memacu sinergi antara semua pihak demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.(Sekjend MDG)

Irwan SH Fraksi Partai Gelora DPRD Kabupaten, Menilai Pengurangan Dana Transfer Ke Daerah Karena Akan Menghambat Proses Pembangunan di Tengah Kebutuhan Masyarakat

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id.// Anggota DPRD Kabupaten Bima, menilai pengurangan dana transfer ke daerah, akan menghambat proses perencanaan pembangunan yang tengah direncanakan oleh eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggota komisi satu DPRD Dapil satu Fraksi Partai Gelora, Irwan, SH mengatakan, Kabupaten Bima merupakan Daerah yang minim Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara tahun 2026, harus anggarkan belanja PPPK Paruh Waktu (PW) sebanyak 14.77 orang yang akan ditanggung oleh dana APBD.

“Kondisi ini mengharuskan Kepala Daerah sedikit lebih ekstra dalam memainkan peran untuk bisa cari ruang ke pemerintah pusat dan diberbagai kementerian agar bisa mendapatkan alokasi dana APBN demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat disetiap wilayah, terutama wilayah yang menjadi prioritas,” kata Irwan, Selasa 6 Januari 2026.

Irwan tegaskan, 45 orang DPRD Kabupaten Bima, memiliki kepentingan yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah yaitu aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses maupun yang di usul di luar reses.

“Untuk menjawab aspirasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, baik melalui Pokir Dewan maupun visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada program reguler,” terangnya.

Pihak eksekutif dan legislatif dalam menghadapi kondisi fiskal dan keuangan daerah, tentu akan berusaha untuk mencari cara agar bisa keluar dari keterpurukan dan tidak terlepas dari bantuan semua elemen agar bisa meningkatkan PAD.


Panen Raya, Simbol Kebangkitan Pertanian Indonesia

      Comment   


Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id - Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.

Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (07/01/2026) dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.

“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri”, tegas Presiden.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.

Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat. Kebijakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.

Cadangan beras pemerintah di Bulog pun mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton, sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan dicapai melalui kebijakan tegas tanpa kompromi.

“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden”, tegas Amran.

Di tingkat daerah, Gubernur Iqbal, memaparkan bahwa program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.

“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung”, ujar Iqbal.

Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi. Menurutnya, produktivitas sawah hanya dapat terjaga jika distribusi air berjalan optimal, baik melalui perbaikan saluran lama maupun pembangunan jaringan baru.

“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Dirinya menyebutkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai meningkatkan pendapatan petani dan mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.

“Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan”, katanya.

Dari sisi global, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia kini bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Sebanyak 10 ribu ton beras telah dikirim ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

“Indonesia sekarang memberi, bukan lagi meminta”, ujar Presiden.

Pemerintah selanjutnya menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda besar berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan membuka 8,6 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari desa hingga dunia, pertanian kini tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.

Redaksi ||

PT GNE Didorong Fokus Penuh pada Bisnis Material Konstruksi

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembalikan kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE) agar dapat beroperasi secara normal dan berkelanjutan.

Dirinya mengatakan, hasil diskusi panjang dengan Dewan Direksi serta berbagai pihak yang konsen terhadap Badan Usaha Milik Daerah ini menyepakati bahwa PT GNE ke depan akan melakukan refocusing bisnis dengan fokus utama pada material konstruksi. 

“PT GNE harus fokus. Ke depan hanya bergerak di bidang material konstruksi, mulai dari traffic block yang sudah kompetitif, berkembang ke precast, kraton, dan lini lain yang masih dalam satu ekosistem konstruksi,” jelas Gubernur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang digelar di Ruang Rapat GNE, Mataram, Rabu (07/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu dan menjadikannya sebagai pijakan untuk membangun perusahaan ke depan.

“Dalam pikiran saya hanya satu, bagaimana PT GNE bisa berjalan kembali dan melakukan bisnisnya secara normal. Apa yang terjadi di masa lalu kita jadikan pelajaran. Kesalahan kita catat, lalu kita perbaiki untuk membangun ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa fokus. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang bangkit setelah melakukan re-engineering dan kembali pada core business mereka.

Lebih lanjut, Gubernur berharap PT GNE dapat menjadi katalisator pembangunan fisik di NTB, khususnya sebagai pemasok utama dalam berbagai proyek konstruksi daerah.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Pemprov NTB akan melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan figur terbaik yang mampu membawa PT GNE keluar dari krisis dan kembali menjadi BUMD andalan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur juga memaparkan rencana besar konsolidasi BUMD di NTB. Ke depan, hanya akan ada dua holding utama, yakni Bank NTB sebagai holding sektor keuangan dan NTB Capital sebagai holding sektor non-keuangan, di mana PT GNE akan menjadi anak perusahaan di bawah NTB Capital.

“Konsolidasi ini penting agar BUMD bisa dikelola secara profesional, minim intervensi, dan berorientasi bisnis murni B to B. Pemerintah provinsi cukup di level holding,” tegasnya.

Ia menambahkan, PT GNE saat ini harus segera melakukan konsolidasi internal, merapikan pembukuan, serta menyusun perencanaan bisnis yang solid agar saat diintegrasikan ke dalam NTB Capital tidak menjadi beban, melainkan kekuatan baru.

Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi atas upaya yang telah dilakukan, seraya berharap seluruh catatan dan pelajaran yang diperoleh dapat menjadi fondasi kebangkitan PT GNE ke depan.

Redaksi ||

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin Tolak Teken APBD 2026

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menolak menandatangani lembar pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penolakan itu disampaikan langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP.

Muhammad Erwin menegaskan, penolakan penandatanganan APBD dilakukan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima dengan alasan yang jelas dan mendasar.

“Penandatanganan APBD itu harus dilakukan di dalam forum resmi, bukan dengan cara mendatangi rumah pimpinan DPR satu per satu untuk meminta tanda tangan,” tegas Erwin melalui Konferensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, proses pengesahan APBD harus mengikuti tahapan yang diatur, termasuk penyampaian hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar).

“Eksekutif seharusnya memahami tahapan pengesahan APBD. APBD yang sudah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTB harus ditunjukkan kepada pimpinan DPRD dan Banggar. Faktanya, hasil evaluasi itu tidak pernah diperlihatkan kepada kami,” ungkap dia.

Sebut Cacat Prosedur

Menurut Erwin, tindakan eksekutif yang langsung meminta tanda tangan pimpinan DPRD tanpa melalui rapat resmi menunjukkan ketidakpahaman prosedur atau bahkan kesengajaan.

“APBD 2026 ini cacat. Cacat prosedur, cacat formal, dan berpotensi melanggar aturan,” tegasnya.

Erwin mengungkapkan, sebelumnya pimpinan DPRD telah secara resmi meminta agar hasil evaluasi APBD dari Pemerintah Provinsi NTB dihadirkan dan dipaparkan kepada DPRD. Namun hingga kini, permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi.

“Kami tidak berani menandatangani APBD di luar forum rapat Banggar. Pemerintah daerah harus profesional dan terbuka, karena ini menyangkut kepentingan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Erwin juga menyoroti rapat evaluasi APBD yang dilakukan melalui Zoom Meeting antara eksekutif dan Pemerintah Provinsi NTB, yang disebutnya tidak melibatkan unsur legislatif.

“Tidak ada pimpinan DPRD maupun anggota Banggar yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut. Bahkan hasil rapat itu sampai sekarang tidak pernah disampaikan kepada DPRD. Ini baru pertama kali terjadi, rapat evaluasi APBD dilakukan secara tertutup,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini pimpinan DPRD belum pernah melihat secara utuh dokumen APBD hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB.

Erwin berharap, pihak eksekutif ke depan lebih memahami dan mematuhi seluruh tahapan dalam proses pengesahan APBD.

“Semua tahapan harus dilalui dengan benar. Tidak boleh lagi ada praktik mendatangi rumah pimpinan DPRD untuk meminta tanda tangan pengesahan APBD. Jika ini dipaksakan, kami yang akan menjadi sasaran pertanyaan dari anggota DPRD lainnya,” pungkasnya.

Redaksi ||

Beri Rasa Aman Bagi Warga,Serda Asnaidin Babinsa Desa Jia Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Serda Asnaidin Babinsa Desa Jia Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(07/01/2026)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Jia Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Jia Kecamatan Sape Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.

Anggota Koramil 1608-03/Sape juga memberikan Himbauan kepada warga Desa Jia Kecamatan Sape seperti halnya Banyak sekali kejadian rata-rata akibat anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi,akibat minuman keras,hindari kegiatan yang negatif yang merugikan diri sendiri.saat hujan di malam hari,selalu waspada terhadap banjir tanah longsor dan  gangguan listrik mengakibatkan terjadinya kebakaran.



Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)