Bima, Media Dinamika Global.id.// Anggota DPRD Kabupaten Bima, menilai pengurangan dana transfer ke daerah, akan menghambat proses perencanaan pembangunan yang tengah direncanakan oleh eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Anggota komisi satu DPRD Dapil satu Fraksi Partai Gelora, Irwan, SH mengatakan, Kabupaten Bima merupakan Daerah yang minim Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara tahun 2026, harus anggarkan belanja PPPK Paruh Waktu (PW) sebanyak 14.77 orang yang akan ditanggung oleh dana APBD.
“Kondisi ini mengharuskan Kepala Daerah sedikit lebih ekstra dalam memainkan peran untuk bisa cari ruang ke pemerintah pusat dan diberbagai kementerian agar bisa mendapatkan alokasi dana APBN demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat disetiap wilayah, terutama wilayah yang menjadi prioritas,” kata Irwan, Selasa 6 Januari 2026.
Irwan tegaskan, 45 orang DPRD Kabupaten Bima, memiliki kepentingan yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah yaitu aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses maupun yang di usul di luar reses.
“Untuk menjawab aspirasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, baik melalui Pokir Dewan maupun visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada program reguler,” terangnya.
Pihak eksekutif dan legislatif dalam menghadapi kondisi fiskal dan keuangan daerah, tentu akan berusaha untuk mencari cara agar bisa keluar dari keterpurukan dan tidak terlepas dari bantuan semua elemen agar bisa meningkatkan PAD.