Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota Ungkap Kasus Pencurian Gerai Alfamart, Dua Terduga Pelaku Diamankan

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota Ungkap Kasus Pencurian Gerai Alfamart, Dua Terduga Pelaku Diamankan

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di salah satu gerai Alfamart di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Dalam pengungkapan tersebut, Tim Opsnal Berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, sementara dua terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Proses Penangkapan ini dipimpin oleh AIPTU Hero Suharjo A., S.H., Bersama Tim Opsnal berdasarkan laporan korban atas Ma’ul Hayati Sulastri (26) aksi pencurian yang terjadi pada November 2025.

Adapun identitas terduga pelaku pencurian yang berhasil diamankan berinisial MZ (26) dan FA alias Daus (30), merupakan Warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang berperan sebagai penadah atau penjual rokok hasil curian.

Berdasarkan laporan tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota melakukan penyelidikan, Tim mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah memastikan keberadaannya, tim bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan MZ pada Selasa, 16 Desember 2025 sekitar pukul 07.30 WITA di wilayah Taliwang, tepatnya di Kantor Indihome, sementara FA alias Daus di Kelurahan Melayu, Kota Bima

Dari hasil interogasi, MZ mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa aksi pencurian dilakukan bersama dua rekannya berinisial B dan I. Modus operandi yang digunakan yakni dengan mencungkil bagian bawah pintu toko. MZ dan B masuk ke dalam toko untuk mengambil barang, sementara I menunggu di atas sepeda motor.

Kasus tersebut terungkap setelah pelapor mendapati kondisi toko berantakan saat dibuka pada pagi hari. Hasil pengecekan CCTV menunjukkan para pelaku masuk ke dalam toko sekitar pukul 03.00 WITA dengan cara mencungkil pintu dan mengambil berbagai jenis rokok serta satu unit handphone. Akibat kejadian itu, pihak Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp21.365.348.

Dari hasil pengembangan, Tim Opsnal Sat Reskrim mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok berbagai merek. Saat ini, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota masih terus melakukan pengejaran terhadap dua terduga pelaku lainnya berinisial B dan I. Seluruh terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mako Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut.(Sekjend MDG)

H. Johan Rosihan DPR RI Fraksi PKS Bersama Ketua DPD, kami ikut melantik 24 DPC PKS se Kabupaten Sumbawa

H. Johan Rosihan DPR RI Fraksi PKS Bersama Ketua DPD, kami ikut melantik 24 DPC PKS se Kabupaten Sumbawa

Media Dinamika Global       Comment   

Saya berharap dengan dilantiknya para ketua DPC baru, mereka bisa menjadi garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

Sumbawa NTB, Media Dinamika Global.id.– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa hari ini secara resmi melantik jajaran pengurus baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-kabupaten sumbawa untuk periode kepemimpinan 2025-2030.

Pelantikan yang mengusung tema “Kokoh dan Solid Majukan Sumbawa” ini menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis dan meraih kemenangan dalam pemilu mendatang.

Pembacaan ikrar Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PKS yang juga Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.Ap,. MM.Inov, didampingi Sekretaris DPD, Muhammad Fauzi, S.Ap dan Bendahara, Adizul Syahabuddin, SP,. M.Si.

Acara yang digelar di Hotel La Grande Sumbawa, Rabu (17/12/2025) turut dihadiri H. Johan Rosihan, ST., Ketua Biro Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang juga anggota DPR RI Komisi IV asal dapil NTB I, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD): Muhammad Takdir, SE., MM.Inov, para pengurus DPD dan seluruh DPC se-kabupaten sumbawa.

Peta Kepemimpinan Baru dan Pesan Perjuangan

Pelantikan ini merupakan babak lanjutan dari konsolidasi internal PKS Sumbawa, setelah Nanang Nasiruddin terpilih sebagai Ketua DPD dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI pada September 2025 lalu. Dalam pidatonya, Nanang yang memulai karier organisasi dari tingkat cabang hingga pimpinan daerah, membagikan empat pesan inti kepada seluruh pengurus yang dilantik:

Pertama, Tekad dan Keimanan: Menegaskan bahwa perjuangan politik memerlukan mental baja dan komitmen kuat. Ia menekankan bahwa PKS harus selalu hadir di garda terdepan dalam setiap kegiatan dan situasi, termasuk bencana, untuk memecahkan masalah masyarakat.

Kedua, Pelayanan yang Tulus: Jabatan di partai bukan untuk mencari keuntungan, melainkan menjadi jembatan aspirasi. Kemenangan di Pemilu 2029 harus diraih dengan meraih simpati masyarakat akar rumput.

Ketiga, Soliditas dan Kerja Kolektif: Menghadapi luas dan majemuknya Sumbawa, ego pribadi harus dikesampingkan untuk memperkuat ukhuwah dan silaturahmi.

Keempat, Napas Panjang Perjuangan: Mengingatkan bahwa PKS memiliki komitmen jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Arahan dari Pusat dan Dukungan Lokal

H. Johan Rosihan dalam sambutannya mendukung penuh arahan dari Ketua DPD. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Nanang dapat menjadi acuan seluruh DPC dalam bergerak.

Rosihan, yang merupakan putra daerah Sumbawa, juga menyelaraskan perjuangan partai dengan falsafah lokal “Samawa”, mendorong kader untuk senantiasa bersih, peduli, dan mengayomi.

Keberhasilan PKS Sumbawa dalam menjaga hubungan harmonis dengan semua elemen, termasuk pemerintah daerah dan partai politik lain, sebelumnya telah mendapat apresiasi tinggi. Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, dalam kesempatan terpisah pada Musda VI menyebut kolaborasi PKS dengan Pemda “sangat luar biasa” dan berkontribusi positif bagi terciptanya Sumbawa yang aman, damai, dan semakin dewasa berdemokrasi.

Menatap Masa Depan: Kaderisasi dan Target Politik

Pelantikan massal ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi konsolidasi menyongsong agenda politik nasional dan daerah. Sebelumnya, Nanang telah menyatakan komitmen untuk fokus pada penguatan kader, digitalisasi partai, dan peningkatan elektabilitas menuju Pemilu 2029, serta memenangkan Pilkada 2030.

Dengan struktur kepengurusan yang kini telah solid dari tingkat daerah hingga cabang, PKS Sumbawa bertekad mengimplementasikan program strategis partai secara lebih masif. Semangat “Kokoh dan Solid” diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk meraih kepercayaan masyarakat sekaligus mengukuhkan peran PKS sebagai bagian dari kekuatan politik yang progresif dan mengakar di Bumi Samawa.(Sekjend MDG)

Kepsek Beserta Seluruh Civitas SMAN 1 Kota Bima, Mengucapkan Selamat HUT Provinsi NTB Ke-67 tahun 2025

Kepsek Beserta Seluruh Civitas SMAN 1 Kota Bima, Mengucapkan Selamat HUT Provinsi NTB Ke-67 tahun 2025

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.id. – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Semangat percepatan ini kini divisualisasikan dalam sebuah identitas branding HUT NTB ke-67 yang mengusung slogan "Gerak Cepat NTB Hebat".

Wakil Bupati Bima Pimpin Apel Peringatan HUT NTB ‎

Wakil Bupati Bima Pimpin Apel Peringatan HUT NTB ‎

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Apel Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat Rabu (17/12/25) di Lapangan upacara Kantor Bupati Bima. 

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy yang bertindak sebagai pembina apel membacakan amanat tertulis Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan beberapa poin dihadapan Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD, Camat, dan unsur ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. 

Peringatan tahun ini mengusung tema “Gerak Cepat NTB Hebat” dan sejalan dengan triple agenda NTB Makmur Mendunia, yaitu angka kemiskinan yang diturunkan, ketahanan pangan yang dikuatkan dan pariwisata yang diduniakan."

Wakil Bupati juga memaparkan, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, setiap kebijakan bergerak cepat menyentuh masyarakat, dan setiap langkah pembangunan memberikan hasil yang nyata.

‎"Di HUT ke-67 Provinsi NTB ini, setiap capaian dan penghargaan yang di raih menjadi bukti kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat." ujar Wabup.

‎

Menutup amanatnya, Wakil Bupati Bima mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi kekuatan bersama.

‎"Perbedaan adalah keniscayaan, tapi tujuan mulia membuat rakyat tersenyum harus menjadi mantra pembangunan kita bersama." Pungkasnya.‎

Pada apel yang berlangsung khidmat tersebut, bertindak sebagai Perwira Upacara Kasat POLPP Syamsul Bahrain, S.IP., M.Si, Pemimpin Upacara I Putu Rasdwiqa, S.Sos, Kabag Prokompim Setda kab, bima Suryadin, S.S,,.MSI (Sekjend MDG)

Sidang KKEP Putuskan PTDH Dua Anggota Polri Terkait Pengroyokan Matel di TMP Kalibata.

Sidang KKEP Putuskan PTDH Dua Anggota Polri Terkait Pengroyokan Matel di TMP Kalibata.

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta - Mediadinamikaglobal..id || Divisi Humas Polri menyampaikan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap enam anggota Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengroyokan debt collector atau mata elang (matel) di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Sidang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.45 WIB, di Gedung Presisi III Mabes Polri.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kabag Penum Ro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si., didampingi Kabaggaketika Rowabprof Divpropam Polri, Kombes Pol Hardiono, S.I.K., M.H., dalam doorstop yang berlangsung di Lobi Gedung Divhumas Polri, Rabu malam (17/12).

“Sidang KKEP hari ini telah memeriksa dan memutus perkara etik terhadap enam terduga pelanggar dari Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengeroyokan di depan TMP Kalibata,” ujar Kombes Pol Erdi.

Sidang KKEP dilaksanakan secara paralel di tiga ruang sidang Divpropam Polri dengan susunan Komisi yang dipimpin langsung oleh Karowabprof Divpropam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran perwira Divpropam lainnya.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025. Para terduga pelanggar secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap dua orang matel, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

“Perbuatan para terduga pelanggar dinilai bertentangan dengan etika profesi Polri, khususnya terkait larangan melakukan tindakan kekerasan serta kewajiban menaati norma hukum,” jelas Kombes Pol Hardiono.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi tegas kepada dua anggota Polri, yakni Brigadir IAM dan Bripda AMZ. Keduanya terbukti memiliki peran dominan dalam kejadian tersebut.

“Terhadap Brigadir IAM dan Bripda AMZ, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Kombes Pol Erdi.

Dalam persidangan diketahui Bripda AMZ merupakan pemilik kendaraan yang diberhentikan oleh pihak matel, kemudian menghubungi Brigadir IAM melalui grup WhatsApp. Brigadir IAM selanjutnya mengajak anggota lain untuk mendatangi lokasi kejadian.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Bripda BN, Bripda JLA, Bripda RGW, dan Bripda MIAB, dinilai hanya mengikuti ajakan senior dan turut serta dalam pengeroyokan.

Terhadap keempat anggota tersebut, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, mereka juga dikenakan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama lima tahun.

“Atas seluruh putusan yang dibacakan, para pelanggar menyatakan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui penyampaian ini, Polri menegaskan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi.

“Polri tidak mentolerir pelanggaran, siapa pun pelakunya. Setiap anggota wajib mematuhi hukum, etika, dan aturan yang berlaku. Penegakan kode etik ini adalah bentuk komitmen Polri untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” pungkas Kombes Pol Erdi.(Fs/Red) 

BKD Diklat Kabupaten Bima Tegaskan Pembatalan 5.000 NIP PPPK PW adalah Informasi Hoaks

BKD Diklat Kabupaten Bima Tegaskan Pembatalan 5.000 NIP PPPK PW adalah Informasi Hoaks

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Kabupaten Bima informasi di media sosial yang berkembang dan menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima membatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 5.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) adalah informasi sesat atau hoaks (disinformasi).

Pelaksana Tugas Kepala BKD Diklat Kabupaten Bima, Syahrul menegaskan bahwa pembatalan 5.000 NIP PPPK PW oleh Pemkab Bima adalah informasi keliru atau hoaks. “Tidak benar, tidak ada pembatalan 5.000 NIP PPPK Paruh Waktu,” ujarnya saat dihubungi media dinamika global. Senin (15/12/2025).

Dijelaskannya, sampai saat ini BKD Diklat Kabupaten Bima masih menunggu proses penyelesaian persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar penerbitan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu setelah verifikasi dan validasi usulan dari instansi pemerintah.

Diakui Syahrul, sebelumnya terdapat 50 orang yang dilaporkan dan divalidasi. Namun selanjutnya bergantung dari organisasi perangkat daerah (OPD) tempat calon PPPK PW mengabdi, apakah siap mempertanggungjawabkan (SPTJM PPPK) yang menjamin kebenaran data usulan PPPK, kesesuaian persyaratan, dan kesediaan menerima sanksi hukum jika data terbukti tidak benar.(Sekjend MDG)

AKBP Marieta Dwi Ardhini SH.,,S.I.K Menunjukkan Pemberantasan Koba-Koba di Pulau Sumbawa

AKBP Marieta Dwi Ardhini SH.,,S.I.K Menunjukkan Pemberantasan Koba-Koba di Pulau Sumbawa

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa NTB, Media Dinamika Global.id.// Sejak dilantik sebagai Kapolres Sumbawa pada Juli lalu, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K. menunjukkan satu hal yang selama ini langka dalam pemberantasan koba di pulau Sumbawa, selalu hadir langsung memimpin di lapangan. Bukan sekadar perintah dari balik meja. Bukan hanya rilis foto dan konferensi pers. Bahkan tidak sampai seminggu setelah dilantik, langkah pertamanya saat itu adalah masuk ke kampung koba.

Saya tidak mengenal secara pribadi Kapolres Sumbawa, tidak pernah bertemu, tidak pernah duduk satu meja dan tidak pernah berkoordinasi langsung dalam bentuk apa pun.

Tidak ada relasi personal, tidak ada kepentingan, tidak ada kerja sama tersembunyi. Satu-satunya interaksi saya saat beliau dilantik, saya mengucapkan selamat melalui WhatsApp pribadi, disertai doa agar beliau diberi integritas dan ketegasan dalam memberantas koba di Sumbawa. Dalam empat bulan terakhir setiap kali saya berada di Sumbawa, saya selalu menyapa melalui WA pribadi, sekadar menanyakan kabar dan mengingatkan satu pesan yang sama untuk tetap kuat melawan koba, jangan beri ruang kompromi. Namun yang pasti adalah tidak satu pun pesan WA saya dibalas sampai hari ini.

Itu menunjukkan bahwa narasi yang saya sampaikan hari ini bukan karena kedekatan, bukan karena akses, bukan karena komunikasi intens, apalagi karena koordinasi. 

Lalu dari mana penilaian saya tentang kepemimpinannya berbeda? 

Saya mengikuti, memantau, dan membaca pola kepemimpinan beliau sejak awal menjabat, bagaimana ia memulai langkah pertama, di mana ia memilih hadir, apakah ia hanya muncul di rilis pers atau turun ke lokasi, apakah ia menyerahkan operasi ke bawahan atau memimpin sendiri. Dan fakta yang saya temukan, ia konsisten turun langsung sampai sekarang, Ia memimpin sendiri. Ia hadir di lapangan, bukan hanya di kamera. Ini bukan asumsi tapi jejak tindakan yang bisa kalian buktikan sendiri.

Selama ini ada persepsi oknum bahkan tuduhan bahwa saya membenci polisi, anti institusi kepolisian dan ingin merusak wibawa aparat. Itu keliru!

Sejak awal sikap saya jelas dan konsisten bahwa saya melawan koba bukan institusi, saya melawan oknum bukan polri sebagai sistem.

Perlawanan saya selama ini termasuk membongkar jaringan koba yang melibatkan oknum Resnarkoba di wilayah hukum Polda NTB lahir dari satu niat, yaitu membantu negara membersihkan penyakit dari dalam.

Sebab untuk memerangi koba, negara tidak butuh aparat yang sempurna. Negara hanya butuh aparat yang jujur dan berintegritas. Ketika aparat jujur, publik akan berdiri di belakangnya. Ketika aparat berani, masyarakat akan ikut melindungi.

Bagian yang jarang dibicarakan secara jujur adalah kepemimpinan perempuan dalam memerangi koba. Dalam rentetan investigasi yang saya lakukan selama ini, pola yang sama selalu muncul, yaitu negosiasi di balik penindakan, kompromi dengan pelaku, setoran, jatah, pengamanan jaringan, keterlibatan kasta koba hingga level kasat, kanit dan buser. Dan hampir selalu, struktur itu dipimpin oleh laki-laki. Bukan karena semua polisi laki-laki buruk. Tapi karena pola maskulinitas tertentu dalam penanganan koba terlalu percaya relasi, terlalu longgar pada kompromi dan mudah masuk wilayah neg*osiasi kekuasaan dan uang.

Bagi saya kepemimpinan perempuan menjadi relevan saat ini dalam kondisi Pulau Sumbawa yang berada di zona merah koba. Secara psikologi kepemimpinan perempuan terutama dalam posisi strategis cenderung memiliki intuisi perlindungan yang kuat, sensitivitas terhadap dampak jangka panjang, empati pada korban bukan pelaku, orientasi pada generasi bukan sekadar target kasus.

Koba bukan sekadar angka penangkapan, tapi soal anak-anak yang hancur, ibu yang kehilangan dan generasi yang rusak sebelum tumbuh. Kita butuh naluri keibuan, sehingga ketika hadir sosok pemimpin perempuan dalam penegakan hukum koba, memandang pengguna dan pengedar bukan sebagai objek transaksi, melainkan sebagai ancaman nyata terhadap masa depan anak-anak kita. Dan dari apa yang saya lihat di Sumbawa empat bulan terakhir, naluri itu bekerja.

Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tegar dan tetap komitmen dalam pemberantasan koba di wilayah hukum Polres Sumbawa ibu komandan. (Sekjend MDG)

𝗡𝗧𝗕 𝗕𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸 𝟭.𝟭𝟲𝟲 𝗣𝗼𝘀𝗯𝗮𝗸𝘂𝗺 𝗗𝗲𝘀𝗮, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀 𝗞𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮

𝗡𝗧𝗕 𝗕𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸 𝟭.𝟭𝟲𝟲 𝗣𝗼𝘀𝗯𝗮𝗸𝘂𝗺 𝗗𝗲𝘀𝗮, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀 𝗞𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram NTB, Media Dinamika Global.id.// Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pembentukan 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan di NTB merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan hingga ke tingkat paling bawah.

Hal itu disampaikan Gubernur saat peresmian Posbakum Desa/Kelurahan se-NTB di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (13/12). Acara ini dihadiri oleh Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, dan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. 

“Alhamdulillah, inilah kali pertamanya dalam sejarah Republik, kita benar-benar akan membangun dari desa, dan itu terjadi saat saya pulang kampung,” ujarnya. 

Ia menjelaskan percepatan pembentukan Posbakum dilakukan dengan langkah tegas. Seluruh desa dipanggil dan diberi tenggat waktu satu bulan untuk menuntaskan pendirian Posbakum setelah sebelumnya sempat tersendat.

Menurut Gubernur, Posbakum menjadi instrumen penting untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat desa, terutama melalui layanan gratis berupa konsultasi, pendampingan, dan pemberian pendapat hukum tanpa harus selalu berujung ke pengadilan.

“Bapak Presiden melalui Menteri Hukum menerjemahkan pandangan bahwa semuanya harus didekatkan dari desa. Ke depan, masyarakat desa akan punya koperasi sendiri, unit usaha sendiri, dan juga Posbakum sendiri,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan berbasis desa bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan dan perlindungan hukum. Ia menyebut Posbakum sebagai fondasi penting agar masyarakat desa merasa aman dalam berusaha, bermasyarakat, dan bernegara.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum RI atas dukungan penuh terhadap pembentukan Posbakum di seluruh wilayah NTB.(Sekjend MDG)

Ciptakan Rasa Aman,Sertu Buyung Babinsa Kowo Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

Ciptakan Rasa Aman,Sertu Buyung Babinsa Kowo Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

Media Dinamika Global       Comment   

Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Sertu Buyung Babinsa Desa Kowo Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(17/12/2025)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Kowo Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Kowo Kecamatan Sape,Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.

Anggota Koramil 1608-03/Sape juga memberikan Himbauan kepada warga Desa Kowo Kecamatan  Sape seperti halnya Banyak sekali kejadian rata-rata akibat anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi,akibat minuman keras,hindari kegiatan yang negatif yang merugikan diri sendiri.saat hujan di malam hari,selalu waspada terhadap banjir tanah longsor dan  gangguan listrik mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Tim Kesehatan Gabungan dari DPP PDIP Gelar Pengobatan Gratis Korban Banjir di Kab, Aceh Tamiang

Tim Kesehatan Gabungan dari DPP PDIP Gelar Pengobatan Gratis Korban Banjir di Kab, Aceh Tamiang

Media Dinamika Global       Comment   

1. PDI Perjuangan Buka Pengobatan Gratis untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

2. Tim Kesehatan PDI Perjuangan Layani Korban Banjir Aceh Tamiang

3. Jaga Kesehatan Pascabanjir, PDI Perjuangan Turun ke Aceh Tamiang

4. Korban Banjir Aceh Tamiang Antusias Ikuti Pengobatan Gratis PDI Perjuangan

5. PDI Perjuangan Terjun Langsung Layani Kesehatan Warga Aceh Tamiang Pascabanjir

6. Pengobatan Gratis PDI Perjuangan Ringankan Beban Korban Banjir Aceh Tamiang

7. PDI Perjuangan Fokus Layanan Kesehatan Korban Banjir Aceh Tamiang

8. Keliling Aceh Tamiang, PDI Perjuangan Layani Kesehatan Warga Korban Banjir

9. Tim Kesehatan PDI Perjuangan Keliling Aceh Tamiang Layani Korban Banjir

ACEH TAMIANG, Media Dinamika Global.id.// Kepedulian terhadap warga terdampak banjir terus ditunjukkan PDI Perjuangan. Tim kesehatan gabungan dari DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Aceh, DPC PDI Perjuangan Lhokseumawe dan DPC PDI Perjuangan Aceh Tamiang kembali menggelar layanan pengobatan gratis bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Terbaru, pada Selasa, 16 Desember 2025, tim kesehatan PDI Perjuangan menyambangi Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang.

Warga tampak antusias menyambut kedatangan Tim Kesehatan PDI Perjuangan. Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, memadati lokasi pelayanan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan gratis.

Sejak enam hari terakhir, tim kesehatan PDI Perjuangan berada di Aceh Tamiang dan bergerak secara mobile dari desa ke desa serta dari kecamatan ke kecamatan. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan warga pascabanjir tetap terjaga, terutama dari ancaman penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, hingga trauma pascabencana.

Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham mengatakan, kehadiran tim kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab moral partai terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah.

“Banjir ini bukan hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, PDI Perjuangan hadir untuk memastikan warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan gratis,” ujar Jamaluddin Idham.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan akan terus berada di tengah rakyat dan membantu hingga kondisi benar-benar pulih.

Jamaluddin Idham juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, relawan, serta instansi terkait agar penanganan pascabencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terlewatkan dari bantuan, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia,” tambahnya.

Sementara itu, Melky Silubun, salah seorang anggota tim kesehatan PDI Perjuangan, mengungkapkan kondisi di Desa Kota Lintang sangat memprihatinkan.

Ia juga menuturkan bahwa sejak dimulainya kegiatan sosial tersebut dari hari pertama, pihaknya turut didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe, Fahrizal. 

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BNPB, setidaknya sebanyak 58 orang warga Desa Kota Lintang meninggal dunia karena wilayah ini merupakan salah satu lokasi terdampak paling parah,” katanya.

Melky menambahkan, selain korban jiwa, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah rumah warga hilang terseret arus.

“Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan saat ini masih membutuhkan bantuan kesehatan, logistik, serta pendampingan psikologis,” ujarnya.

Melalui layanan pengobatan gratis ini, PDI Perjuangan berharap dapat meringankan beban masyarakat Aceh Tamiang sekaligus membantu percepatan pemulihan pascabencana banjir. (Sekjend MDG)