Polri Buka Pendaftaran Calon Perwira Sumber Sarjana

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id --  kembali memanggil putra dan putri terbaik yang ingin menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karena saat ini pendaftaran calon perwira Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS Polri Tahun 2022 sudah dibuka khusus untuk lulusan D4, S1, dan S2. 

Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 26-30 Januari 2022 melalui laman website  Polri,  www.penerimaan.Polri.go.id serta melakukan verifikasi di Polda NTB. 

Sedangkan pembukaan pendidikan pada 8 Maret 2022 dan penutupan pada 8 September 2022 atau lama pendidikan selama 6 bulan. Lokasi pendidikan berada di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. 

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, mengatakan bahwa dalam penerimaan anggota Polri dilakukan secara, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. 

"Perlu diingat bahwa tidak ada calo dan tidak ada KKN," ucapnya

Tidak hanya itu, menurutnya bahwa masyarakat perlu juga mengetahui dalam penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya. 

"Perlu diketahui juga bahwa masuk polisi itu gratis tanpa dipungut biaya," tegasnya.

Sementara itu untuk persyaratan yaitu secara umum dan khusus, dimana persyaratan umum, 1. Warga Negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 4. Berumur paling rendah 18 tahun.  5. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba (Surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang).  6. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat. 7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.  

Sedangkan persyaratan khusus yang perlu dipenuhi , 1. Pria dan wanita belum pernah menjadi anggota Polri.  2. Berijazah sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan.  3. Wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir oleh Pembantu Dekan bidang Akademik, untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi terakreditasi A dan B dengan minimal IPK 2,75 (terdaftar di BAN-PT).  4. Wajib melampirkan keputusan penyetaraan yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi, untuk lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.  5. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS tahun Anggaran 2022: Maksimal 40 tahun untuk Dokter Spesialis Maksimal 33 tahun untuk S2, S2 dan Pilot Maksimal 29 tahun untuk S1 profesi. maksimal 26 tahun untuk S1/D4.  6. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku).  Pria: 158 cm. Wanita: 155 cm.  7. Belum pernah menikah secara hukum positif/agam/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Khusus Dokter Spesialis diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama pendidikan pembentukan. 8. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri.  9. Bersedia ditugaskan pada Satuan Kerja (Satker) sesuai keahlian atau latar belakang program studinya. (MDG.*).

Continue reading...

Kren, Wakil DPRD Minta Gubernur Perhatikan Pembangunan Ibukota Kabupaten Bima

Mataram, Media Dinamika Global.Id -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima M.Aminurlah SE, meminta Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah agar memperhatikan Ibu Kota Kabupaten Bima tepatnya Kecamatan Woha. Hal ini dia sampaikan saat pertemuan diruang kerja Gubernur. Jum'at (28/1) kemarin. 

M Aminurlah Sapaan Akrab Maman menyampaikan kepada media ini, Via WhatsApp Jum'at kemarin, semua aspek bidang dia sampaikan kepada Gubernur NTB agar memberikan perhatian khusus untuk ibukota Kabupaten Bima teoatnya wilayah kecamatan Woha," ungkapnya.

Lebih lanjut Putra Asli Sape ini, menjelaskan kepada Gubernur agar tata ruang ibukota Kabupaten Bima dibantu melalui APBD I.Pasalnya, di IDP-Dahlan Tahap II ini kita takut tak menjadi perhatian utama," tutur Maman Sapaan Akrannya. 

Seperti desa Samili,Kalampa dan lain lainnya di kecamatan Woha yang terletak di Pusat Ibukota Kabupaten Bima. Baik itu infrastrukturnya dan lain lainnya," pintanya.

"Selain itu, depan kantor Bupati Bima taman dan tempat bacaan menjadi tambahan keindahan kantor Bupati agar suasananya hidup," tambah Maman. 

Dikatakan Maman, Alhamdulillah tanggapan positif dari Gubernur NTB atas permintaan M Aminurlah akan diamini (diperhatikan)," akun DPR Kabupaten Bima tiga periode ini.(MDG.*).

Continue reading...

Alhamdulillah, Warga Mpuri Alami Penyakit Lumpuh Dapat Bantuan dari GCI Chapter Bima

Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Alhamdulillah Bapak Mursalim (57 Tahun) alamat RT 02, Dusun Satu, Desa Mpuri, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima yang sedang berbaring lemas ditempat tidur mendapatkan bantuan dari GSX CLUB  INDONESIA (GCI) CHAPTER BIMA, Penyerahan berlangsung di kediaman Bapak Mursalim. Sabtu, (29/1/22).

Bapak Mursalim Warga asal Mpuri ini masih berbaring tempat tidur atas penyakit yang dialaminya dan sampai sekarang bulum diketahui penyakit yang alaminya selama ini kerena belum diperiksa dibawah di rumah sakit.

Pada sore ini Jum'at, (29/1) sekitar pukul 16.57 Wita kedatangan Rombongan GSX Club Indonesia (GCI) Chapter Bima tiba dirumah Bapak Mursalim dan sambutan oleh kelurganya serta warga setempat.

Kemudian ketua GCI serta Anggotanya memberikan sumbangan Uang Sebesar Rp.1.534.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Empat Ribu rupiah)  kepada Bapak Mursalim diwakili oleh orang Istrinya Ibu Misbah dan disaksikan keluarga maupun warga setempat.

Ketua GCI Chapter Bima, Wardin menyampaikan, sebelum kami dari GCI baru datang sore ini memberikan bantuan, jangan melihat besar atau kecil bantuan ini tulus dari kami, kami hanya bisa membantu tenaga, serta meluangkan untuk bapak Mursalim yang sedang berbaring di tempat tidur ini.

"Sembangan ini merupakan hasil kami Galang dana, Pagi di pasar sila, pasar tente, depan Bandaran, dan Pasar Sore lagi," ungkapan Wardin.

Baca juga: https://www.mediadinamikaglobal.id/2022/01/warga-mpuri-alami-penyakit-lumpuh-butuh.html

Sambung Wardin, Semoga bantuan ini bermanfaat untuk Bapak Mursalim untuk meringankan beban keluarga.

"Dengan adanya bantuan ini Bapak Mursalim bisa dibawah ke rumah sakit untuk mengetahui penyakit dialami dan berobat," harapan Ketua GCI Chapter Bima.

Sementara keluarga Muslim diwakili oleh Istrinya, Ibu Misbah mengucapkan terimakasih banyak telah membantu beban yang alami suaminya.

"Kami sekeluarga sekali mengucapkan terimakasih banyak dan bantuan ini kami akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengobati suami saya," ucapan istri Muslim. (MDG.**).

Continue reading...

Bupati Bima: "RAT Koperasi, Ruang Dialog Pengurus dengan Anggota"

Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia  (KPRI) "Teratai" Pemkab Bima tahun Buku 2021 berlangsung Kamis (27/01) di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima.   Pada yang turut dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE  dan Wabup Drs. H.Dahlan M. Noer, Kepala Dinas Koerasi UMKM kabupaten Bima Drs.Dahlan dan Dewan Pengawas tersebut,  dilakukan undian doorprizes sejumlah hadiah utama antara lain 1 unit sepeda motor merk Beat dan 2 unit sepeda gunung, kulkas dan dan sejumlah hadiah menarik lainnya. RAT juga melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Buku 2021,  pembahasan rencana kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Tahun 2022 serta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.

Bupati Bima dalam arahannya mengungkapkan, agar dapat berdiri secara sehat dan berkinerja baik, sebuah koperasi perlu didukung oleh partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan agenda yang telah ditetapkan dalam RAT tahun sebelumnya. Demikian halnya untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan,  Koperasi Teratai harus memiliki kantor yang representatif untuk melayani beragam kebutuhan anggota. Dikatakan Bupati, peserta RAT koperasi tidak hanya hadir untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tetapi yang lebih penting adalah menjadi ruang bagi dialog bagi pengurus dan  semua anggota untuk memberikan catatan untuk membangun demi   kebesaran Koperasi di masa yang akan datang. 

Para pengurus dan anggota juga kembali diingatkan pentingnya peningkatan kinerja koperasi. "Jika koperasi berada dalam kondisi yang tidak sehat, maka akan sulit disembuhkan dengan berbagai cara. Oleh karena itu pengawasan merupakan hal yang penting, baik oleh Kepala Dinas Koperasi maupun dewan pengawas  berkaitan dengan operasional koperasi. Langkah pengawasan ini penting untuk  memastikan perjuangan dan jerih payah para perintis dan  pengurus Koperasi Teratai sebelumnya dapat terjaga dan diwarisi oleh generasi selanjutnya," harap Bupati.

Sebelumnya, Ketua KPRI Teratai H. Abdul Wahab Usman SH, M.Si dalam laporannya kepada Bupati dan para peserta rapat mengatakan pada periode kepemimpinannya, Pengurus dan Dewan Pengawas cukup akomodatif menindaklanjuti masukan-masukan peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun lalu dalam hal penghematan belanja yang seperti seragam pengurus, biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Pengurus juga berkomitmen untuk melakukan pengelolaan manajemen koperasi dengan lebih baik, dan bila ada kekurangan agar disampaikan kepada pengurus," kata Wahab.

Selain menindak lanjuti aspirasi para anggota, pada Tahun 2022 KPRI Teratai juga telah menyusun rencana kerja antara lain aplikasi pembukuan dengan menggunakan pencatatan keuangan secara digital, membangun kemitraan dengan PT penjaminan Jamkrindo Syariah sesuai dengan surat permohonan menjadi rekanan bisnis KPRI dalam bentuk penjaminan kredit mikro, umum multiguna dan lainnya. Rencana kerja lainnya  adalah kemitraan dengan pihak perbankan dalam bentuk CMS dan laku aplikasi yang memberikan pelayanan penyetoran, transfer, penarikan uang, listrik dan lainnya dan pihak perbankan siap melakukan pendampingan.

Masih terkait terobosan kepengurusan, "pada tahun 2021 jajaran pengurus KPRI Teratai  telah melakukan rasionalisasi atau penghematan biaya sebesar Rp. 40,4 juta dan pada tahun 2022 ini juga akan ada pemangkasan RP. 40,2 juta. Pada kesempatan tersebut Ketua KPRI  Teratai secara khusus menyampaikan terima kasih kepada bupati yang sudah berkomitmen untuk mendukung keberadaan gedung Sekretariat koperasi itu. (MDG.01).

Continue reading...

Diduga SDN Sori Owo Jadi Lahan Bahan Basah Dikbupora Bima

Kabupaten Bima-NTB. Media Dinamika Global.Id -- Prihatin dengan keadaan sekolah SDN Sori Owo bertempat di Desa Mpuri, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima diduga tak memiliki tuan.

Beberapa informasi himpun dari masyarakat setempat bahwa sekolah tersebut sudah tidak dirawat lagi hingga di biarkan begitu saja.

Salah satu perwakilan aktivis Muda Bima-makassar, Furkan Pandora mengatakan, Sekolah tersebut sudah tidak memiliki penghuni, hingga kondisi sekolah amburadur dan ibarat kaya hutan.

"Sekolah merupakan milik negara yang harus dirawat oleh pemerintah daerah maupun dinas Dibukpora,"  ucapan Furkan saat diwawancara oleh beberapa awak media, pada Jum'at, (28/1).

Sambung Aktivis Bima-Makassar, SDN Sori Owo merupakan tanggung jawab jawab pemerintah daerah maupun Dinas Dikbupora Kabupaten Bima, Pasalnya Sekolah tersebut statusnya Negeri yang harus dirawat diperjuangkan oleh dinas terkait.

"Diduga sekolah SDN Sori Owo dijadikan lahan basah untuk Dikbupora Kabupaten Bima," ujar Furkan Pandora.

Masih menurut Furkan, sudah jelas perintah negara memberikan pendidikan yang layak kepada putra-putri bangsa demi keutuhan bangsa dan negara.

"Anak-anak bangsa sangat membutuhkan pendidikan, kalau begini bagaimana menjaga nama baik bangsa dan negara, sekolah saja ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penghuninya," Sesal Putra Asli Mpuri.

Lebih lanjutnya, kondisi bangunan sekolah seperti kandang ternak karena tidak ada perawatan sama sekali, wilayah sekolah dipenuhi dengan Pohon-pohon dan semak-semak hampir menutupi atas sekolah tersebut.

“UPT Dikbupora kecermatan Madapangga diduga tutup mata atas kondisi sekolah tersebut," tutur Furkan.

Furkan juga kecewakan Kondisi Sekolah tersebut tak memiliki aktivitas belajar mengajar, sesungguhnya sekolah itu harus ada aktivitas belajar mengajar.

"Tak hanya itu saja, sekolah pun tak memiliki siswa-siswi," kecewanya.

Ditambahkannya, sekolah ini sudah lama tak memiliki aktivitas belajar mengajar, lalu dikenakan uang negara selama ini.

"Dia tegaskan, Jangan jadikan pendidikan sebagai alat kebutuhan pribadi ASN dan Dinas terkait, dalam waktu-waktu dekat kami akan aksi unjuk rasa dan Blokade di wilayah kecamatan Madapangga, Acam Furkan Pandora. (MDG.01).

Continue reading...

Gubernur NTB Lakukan Kegiatan KUNKER Kabupaten Bima Dan Kota Bima

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id. - Gubenur NTB mengelar kegiatan kunjungan kerja (KUNKER) di Kabupaten Bima dan Kota Bima berdialog mendengarkan aspirasi masyarakat Bima. (Jumat 28/01/22).

Adapun wilayah yang disisir Gubenur NTB asal pulau Sumbawa ini meliputi Kelurahan Melayu di Kediaman Halid, di Desa Sape Naru Kediaman Rukmini, di Desa Baralau kediaman Dino dan di Desa Samili di Kediaman Kades Samili.

Turut hadir mendampingi kadis PUPR NTB, Kadis Perikanan dan kelautan NTB, Kadis Peternakan NTB, Sekba BAPPEDA NTB, Karo Kesrah NTB, Karo Paro, Karo admin.

Di kediaman Dino menjadi tempat pertemuan warga Desa Baralau dengan Gubenur NTB. Ribuan warga sangat antusias hadir menemui gubenur asal pulau Sumbawa ini selain menyampaikan aspirasinya warga rindu dengan sosok pemimpin putra terbaik pulau Sumbawa santun, rendah hati dan pro terhadap Rakyat menjadi Gubenur NTB.

Dino yang merupakan eks Ketua Tim Syafaad Kec. Monta ini tegas dirinya bersama masyarakat dan gerbongnya bakal all Out dukung Zul Rohmi di periode kedua nanti.

Saya Dino dan seluruh warga serta pendukung dan gerbong kami siap memperjuangkan Zul Rohmi menang kembali di periode ke II" Kata Dino.

Dalam pertemuan di Desa Baralau tersebut, perwakilan warga yaitu Kepala Desa Setempat meminta kepada Gubernur NTB untuk membantu pembuatan bronjongnisasi sungai sekitar Desa Baralau agar tebing sungai tidak mudah dimasuki banjir seperti beberapa waktu yang lalu.

Selain meminta perhatian untuk bronjongnisasi, warga juga mengeluhkan mahalnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi, salah satunya ini menjadi faktor menurunnya pendapatan masyarakat bahkan tidak sedikit mengalami kerugian akibat kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.

Menanggapi keluhan warga, Gubernur NTB Bang Zul meminta kepada Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Muslim, akan menyanggupi terkait dengan permintaan warga setempat, Pada prinsipnya pak Muslim akan ditugaskan untuk menkosolidasikan proposal, aspirasinya ke Dinas Propinsi dan Kabupaten Bima, ungkapnya. ( MDG 002.)

Continue reading...

Front Nelayan Indonesia Silaturahmi Ke Partai PKB: Rusdianto dkk akan Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Sebagai Capres 2024

Jakarta. Media Dinamika Global. Id. - dalam Kongres I Front Nelayan Indonesia (FNI) pada November 2021, yang terdiri dari 11 sayap organisasi dan diwakili sejumlah 22 pimpinan sayap organisasi stakeholder nelayan dari berbagai komoditas, seperti nelayan Lobster, Petani rumput laut, komunitas budidaya lobster, petani garam, nelayan kepiting dan Rajungan, nelayan Lanra (Gilnet), nelayan penyelam (snorkel), pembudidaya bandeng, kelompok petambak dan lainnya.

Dalam keterangan pers, Wahyu Alamsyah Sekjend Front Nelayan Indonesia (FNI) mengatakan bahwa kongres merupakan forum refleksi sektor kelautan dan perikanan yang mewadahi seluruh organisasi nelayan yang berada dibawah Front Nelayan Indonesia (FNI). Mengingat Indonesia, sala satu negara maritim yang sangat besar dan kaya akan komoditas." Katanya

Lanjut, Wahyu, masalah - masalah yang dibahas dalam kongres nelayan kemaren seputar benturan antara nelayan dengan kebijakan politik pemerintah dalam berbagai produk regulasi. Terutama, keputusan yang dapat kita ambil dalam kongres I Nelayan Indonesia kemaren adalah perjuangan politik jalur parlemen di DPR dan eksekutif dalam menghadapi Pemilihan Presiden, Pilkada, dan Pemilu Legislatif.

"Namun, negara maritim belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi kehendak berdaulatnya nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia. Secara politik diparlemen DPR, belum sungguh - sungguh perjuangan dan keberpihakan terhadap nelayan. " imbuhnya

Wahyu Alamsyah juga mengeluhkan, regulasi di sektor kelautan dan perikanan belum mampu pertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum, terutama terkait dengan nasib kesejahteraan nelayan di berbagai daerah. Mulai dari Peraturan Menteri Kelautan - Perikanan dan UU Perikanan. Dampak regulasi yang bertentangan itu, maka nelayan dan masyarakat pesisir terjadi polarisasi." Keluhanya

Selain itu, Wahyu terangkan lebih jauh, kalau selama ini, banyak kebijakan yang merugikan nelayan dan dampaknya pada sektor ekonomi dan sosial. Padahal, potensi perikanan tangkap di Indonesia sangat besar, seharusnya bisa lebih meningkatkan kinerja pendapatan negara.

"Misalnya pada periode lalu, terjadi pelarangan sekitar 17 cabang alat tangkap nelayan. Apalagi, adanya program relokasi nelayan yang tidak sesuai wilayah (WPPNRI) dan tempat nelayan menangkap ikan, termasuk dinamika nelayan yang tak kunjung ada kepastian dalam berusaha," tutupnya.

Seharusnya kebijakan bisa berikan pertimbangan terhadap perikanan tangkap dan budidaya sehingga bisa mencerminkan nilai keadilan. Nelayan pun bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia." katanya

Tambahnya, penyebab lain, melemahnya perikanan tangkap dan budidaya maupun ambruknya ekonomi pendapatan nelayan Indonesia, ketika ada kebijakan yang dipaksakan tidak sesuai kehendak nelayan sehingga mengalami kesulitan dalam melaut.

"Kami mengkaji seluruh regulasi terkait sektor kelautan dan perikanan telah berdampak negatif terhadap masa depan perikanan tangkap dan perikanan budidaya," jelasnya.

Sementara itu, menurut Rusdianto Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) juga ikut dalam silaturahmi tersebut, bahwa Front Nelayan Indonesia (FNI) secara kelembagaan bersilaturahmi dengan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, kemaren.

Lanjutnya, Rusdianto yang akrab disapa Bung Rusdi ini, mengatakan silaturahmi akan selalu membawa keberkahan, manfaat, menambah ilmu pengetahuan, pengabdian lebih untuk nelayan Indonesia. Karena, selama ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berjuang, membela, mengawal dan membantu nelayan Indonesia dari berbagai produk regulasi yang tidak berpihak kepada nelayan." tegasnya

Jejak digital dan momentum perjuangan nelayan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibawah kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar sebagai pemecah rekor membela nelayan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu hadir dalam denyut nadi para nelayan.

Rusdianto juga tegaskan, sangat berterima kasih atas silaturahmi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Kami nelayan Indonesia dari latar belakang apapun selalu ingat akan militansi kader dan anggota serta pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah melahirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimasa Presiden mendiang tokoh besar Bangsa, Ulama Nahdatul Ulama, yakni Abdurrahman Wahid (Gusdur)." katanya

Nelayan selalu mengingat jasa - jasa besar Gusdur dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Apalagi, nelayan Indonesia lebih bergairah dan semangat membaca jejak pembelaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap kaum pinggiran seperti nelayan, pembudidaya, petani garam, petani rumput laut dan maritim. PKB itu selalu dihati para nelayan Indonesia." ungkapnya haru bangga.

Lanjut, Rusdianto, kedepan, atas silaturahmi tersebut, berkomitmen, Insha Allah lebih baik untuk kehidupan rakyat, nelayan dan masyarakat pesisir umumnya. Rencana Nelayan Indonesia (NI) akan deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang." kata Rusdianto saat memberikan keterangan pers (28/02/2024) di Jakarta

"Front Nelayan Indonesia (FNI) juga akan mendistribusikan seluruh sumber daya nelayan Indonesia untuk masuk dan maju pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang, baik tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu, dilakukan semata - mata menjalankan hasil amanat Kongres I Front Nelayan Indonesia (FNI) pada November lalu." imbuhnya

Lebih teknis, Front Nelayan Indonesia (FNI) akan menggalang dukungan, komunikasi, mendata, dan membawa rekomendasi ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar secara serentak bergerak dan maju bersama mendukung pencapresan Gus Muhaimin." tegas Rusdianto pada awak media (Jum'at, 28/02/2022)

"Tentu, dukungan tersebut, bukan tanpa alasan. Karena Gus Muhaimin bersama PKB-nya telah terbukti dari pendirian Kementerian Kelautan - Perikanan hingga perjuangan nelayan dan masyarakat pesisir tanpa lelah hingga sekarang. Jadi, kami selain berterima kasih, juga harus kerahkan segala daya upaya tenaga serta sumber daya nelayan untuk pencapresan Gus Muhaimin pada momentum Pilpres 2024. Tutupnya. (Anang MDG).

Continue reading...