 |
Direktur RSUP NTB dr. Asrul Sani, Anggota DPRD NTB Nadirah Alhabsy, Akademisi
Aflfisahrin, Relawan Kemanusiaan Kaharuddin Abbad, dan peserta, (Surya) |
MATARAM,
Media Dinamika Global - Dugaan ketidaksesuaian diagnosis terhadap pasien rujukan asal Bima dan Dompu yang menjadi perhatian publik dinilai tidak boleh disikapi dengan penghakiman sepihak terhadap tenaga medis. Sebaliknya, persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Pandangan itu disampaikan Akademisi Universitas Bima Internasional (UNBIM), Aflfisahrin, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertajuk "Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB" yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Hangout Caffee, Kota Mataram, Senin (3/8/2026).
Dialog tersebut juga menghadirkan Direktur RSUP NTB dr. Asrul Sani, Anggota DPRD NTB Nadirah Alhabsy, serta Relawan Kemanusiaan Kaharuddin Abbad.
Aflfisahrin menegaskan dirinya berbicara bukan sebagai dokter, melainkan sebagai akademisi yang menekuni bidang antropologi kesehatan. Karena itu, ia memandang persoalan diagnosis dari perspektif hubungan antara ilmu kedokteran, budaya, dan pengalaman manusia.
"Ketika isu salah diagnosis mencuat, ruang publik sering kali terburu-buru menjatuhkan vonis kepada tenaga medis. Padahal, jika ingin bersikap adil, persoalan ini harus dilihat berdasarkan data akademik, fakta empiris, dan berbagai faktor yang memengaruhinya," ujarnya.
Menurutnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kasus salah diagnosis hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan praktik pelayanan kesehatan. Hal itu membuktikan bahwa dunia medis lebih banyak menghasilkan diagnosis yang tepat dibandingkan yang keliru.
Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak menyamakan setiap perbedaan diagnosis dengan bentuk ketidakprofesionalan tenaga kesehatan.
"Kesalahan diagnosis memang bisa terjadi, tetapi penyebabnya tidak pernah berdiri pada satu faktor saja," katanya.
Dalam kajian antropologi kesehatan, komunikasi antara dokter dan pasien menjadi faktor yang sangat menentukan. Perbedaan bahasa, istilah lokal, hingga cara masyarakat memaknai rasa sakit kerap menjadi tantangan dalam proses penegakan diagnosis.
Menurut Aflfisahrin, pasien menyampaikan keluhan berdasarkan pengalaman yang dirasakannya, sedangkan dokter harus menerjemahkan pengalaman tersebut ke dalam bahasa ilmiah sebagai dasar menentukan diagnosis.
"Dokter berusaha membaca gejala berdasarkan ilmu kedokteran, sementara pasien menyampaikan apa yang dirasakan berdasarkan pengalaman budaya yang dimiliki. Di sinilah pentingnya komunikasi yang saling memahami," jelasnya.
Ia juga menjelaskan konsep antropologi kesehatan yang membedakan penyakit dalam tiga dimensi, yakni disease sebagai gangguan biologis, illness sebagai pengalaman individu saat merasakan sakit, dan sickness sebagai cara masyarakat memaknai penyakit dalam kehidupan sosial.
Menurutnya, pengalaman masyarakat Bima dan Dompu yang memperoleh diagnosis berbeda setelah dirujuk ke rumah sakit tingkat provinsi harus dijadikan bahan evaluasi bersama, bukan ajang mencari pihak yang bersalah.
"Kalau rumah sakit provinsi mampu menegakkan diagnosis yang lebih baik, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat rumah sakit di daerah melalui peningkatan kualitas dokter, teknologi, dan fasilitas kesehatan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang setara," tegasnya.
Aflfisahrin menilai kasus-kasus tersebut seharusnya menjadi pemicu percepatan pemerataan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah NTB, khususnya Bima dan Dompu.
"Tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan persoalan serupa tidak terus berulang. Ketika sistem pelayanan semakin kuat, kompetensi tenaga kesehatan meningkat, dan fasilitas semakin memadai, maka kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan juga akan tumbuh," ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman tenaga medis, dukungan teknologi, kualitas komunikasi, hingga kelengkapan informasi dari pasien merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dalam proses penegakan diagnosis.
"Persoalan ini terlalu besar jika hanya dibebankan kepada satu pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama. Jika kita melihatnya secara utuh, maka solusi yang lahir akan lebih adil, ilmiah, dan berpihak pada keselamatan pasien," pungkasnya.
Redaksi |
