Bapak menteri dalam negeri tidak usah berbicara air ludah berbusa.
Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Efisiensi anggaran terhadap Daerah APBD 1 APBD 2 Bupati Walikota dan Gubernur dan efisiensi anggaran terhadap Kepala Desa serta menekan pajak di masyarakat itu bukan solusi, karena uang hasil efisiensi anggaran dan pajak masyarakat dirampok oleh koruptor di pusat
Dengan efisiensi anggaran tersebut pemerintah daerah tidak bisa membangun daerahnya masing-masing karena keterbatasan anggaran Bupati Walikota Gubernur kepala desa didemo terus oleh masyarakat bahkan kantor mereka dibakar oleh para pendemo.
Perbandingan korupsi pemerintah daerah dan pemerintah Desa jauh lebih merajalela korupsi Oknum pemerintah pusat korupsi hitungan triliunan ratusan triliun ratusan miliar. contoh sekarang anggaran untuk mbg dirampok oleh krpala BGN dan jajarannya serta ada keterlibatan oknum TNI dan oknum Polri sangat menyedihkan artinya presiden gagal melaksanakan efisiensi anggaran terhadap kepala daerah dan terhadap kepala desa.
Efisiensi anggaran terhadap kepala daerah Bupati Walikota Gubernur dan efisiensi anggaran terhadap kepala desa. Apakah bisa mingkatkan pembagunanya di Daerah dan Desa??? , menguntungkan daerah atau merugikan daerah???. Karena Oknum Pejabat Pemerintah pusat termasuk Oknum Pejabat TNI POLRI KEJAKSAAN PENGADILAN korupsi semakin merajalela.
Efisiensi anggaran dan menekan pajak masyarakat uang dirampok oleh para koruptor di pusat. Efisiensi anggaran dan menekan pajak di masyarakat bukan solusi untuk masyarakat Indonesia.
Kepala daerah dianggap pemborosan anggaran kepala desa dianggap pemborosan anggaran tetapi efisiensi anggaran dan penekan pajak masyarakat uang tersebut dirampok oleh koruptor di pusat.
Hati-hati bapak Presiden Republik Indonesia jangan sampai terjebak dengan efisiensi anggaran dan menekan pajak sebaiknya bapak presiden kabinet lama dibersihkan semua diganti dengan yang baru jangan sampai presiden terlena dengan pola-pola gerakan mereka.(Sekjend MDG)