Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 16 Juli 2026

Wagub Jihan Dampingi Wamen Perindustrian Faisol Riza Tinjau Lokasi Calon Balai Diklat Industri.

     

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.Id || Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dampingi Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri (BDI) yang berlokasi di Kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 16 Juli 2026.

Peninjauan ini sebagai dukungan Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza terhadap rencana pembangunan Calon Balai Diklat Industri (BDI).

Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan lahan serta mendukung perencanaan pembangunan sarana pelatihan industri yang representatif. Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk proyek strategis ini.

Balai Diklat Industri (BDI) diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.

Ia menyampaikan bahwasannya Balai Diklat Industri ini adalah bentuk komitmen dari Pemerintahan Provinsi Lampung untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi yang ada di Provinsi Lampung. 

"Ini merupakan komitmen besar dari Provinsi Pemerintahan Provinsi Lampung. Tentu kami menyambut dengan tangan terbuka kerja sama yang akan dilakukan ini, menjadi pintu yang lebih besar lagi buat kemajuan industri yang ada di Lampung," ujarnya.

Wamen Perindustrian Faisol berharap BDI dapat menjadi pusat pengembangan SDM dan mendorong kualitas tenaga kerja di Lampung.

Terkait rencana pembangunan BDI, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat mendukung rencana pembangunan ini.
"Pak Gubernur sangat mendukung rencana ini, dengan harapan dapat menguatkan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi," ujarnya.( Fs/Red) 

Pemprov Lampung Perkuat Transparasi Dan Akuntabilitas Lewat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis 16 Juli 2026.

Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 

Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.

Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.

Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.

Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

"Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung" tegas Wakil Gubernur.

Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian," jelas Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen," ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026. ( Fs/Red) 

Lebur Tanpa Sekat Kapolda NTB Ajak Driver Ojol Hingga Wartawan Nobar Seru di Mapolda

     


Mataram, Media Dinamika Global – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti Lapangan Bhara Daksa Mapolda NTB pada Kamis dini hari (16/07/2026). Di bawah sorotan layar lebar yang menyiarkan laga semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar nonton bareng (nobar) bersama ratusan masyarakat dari berbagai kalangan.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran dan antusiasme masyarakat yang memadati lapangan sejak malam hari. Ia menegaskan bahwa acara ini merupakan wujud nyata kolaborasi dan kemanunggalan antara aparat dan rakyat.

"Terima kasih, nonton sepak bola Piala Dunia ini merupakan kebersamaan kita dengan masyarakat. Ini untuk mewujudkan rasa kebersamaan antara masyarakat, Manunggal dan Polri, serta komunitas-komunitas untuk mendukung program TVRI sebagai lembaga penyiaran Piala Dunia 2026," ujar Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja di sela-sela acara.

Menurut jenderal bintang dua tersebut, sepak bola bukan sekadar permainan taktik di lapangan hijau, melainkan sebuah media sosial yang sangat efektif untuk meruntuhkan sekat pembatas antara polisi dan warga.

"Sepak bola ini sifatnya menjadi pemersatu komunitas, tempat berkumpul, dan membuat akrab antara Polri dan masyarakat," tambahnya.

Keunikan nobar kali ini terletak pada komposisi penonton yang hadir. Polda NTB secara khusus mengundang para pekerja lapangan, pelaku usaha kecil, hingga jurnalis untuk menikmati pertandingan akbar empat tahunan ini bersama-sama.

"Dalam kegiatan nonton bareng pada malam hari ini, kita memanggil rekan-rekan dari UMKM, kemudian dari pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, termasuk dari rekan-rekan wartawan. Ini adalah unsur komponen yang sifatnya kebersamaan dalam rangka menyaksikan pertandingan yang digelar empat tahun sekali," jelas Kapolda.

Bagi Irjen Pol. Kalingga, momen berkumpul di Lapangan Bhara Daksa ini menjadi kesempatan berharga bagi jajarannya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sembari melepas penat dari rutinitas kedinasan yang padat.

"Ya ini merupakan olahraga yang paling digemari masyarakat. Kita kumpul bareng, saling ngobrol, sambil diskusi santai sehingga hubungan kita menjadi lebih baik lagi," tuturnya.

Meskipun pertandingan berlangsung hingga dini hari dan berpotensi memicu rasa lelah, Kapolda memastikan kesiapan jajarannya dalam memberikan pelayanan keesokan harinya tidak akan kendur sedikit pun. Saat ditanya mengenai kondisi fisik para personelnya yang harus langsung bertugas pagi hari, ia memberikan jawaban yang santai sekaligus memotivasi.

"Tidak masalah, nanti kalau capek bisa langsung istirahat sejenak atau langsung lanjut dinas lagi," pungkasnya sembari tersenyum ramah.

Redaksi |

Kapolda NTB Terima Silaturahmi PMII, Ajak Mahasiswa Bersama Jaga Kondusivitas Kampus

     


Mataram, Media Dinamika Global – Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, SE.,MH., menerima kunjungan silaturahmi pengurus dan perwakilan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) provinsi NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/07/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat komunikasi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan kalangan mahasiswa dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Suasana dialog berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, Kapolda NTB mendengarkan berbagai informasi dan pandangan dari para mahasiswa mengenai dinamika kehidupan kampus serta kondisi kemahasiswaan di sejumlah perguruan tinggi di Kota Mataram, khususnya yang berkaitan dengan kader PMII.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang bertukar gagasan mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan di lingkungan akademik agar aktivitas pendidikan, organisasi, dan pengembangan intelektual mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

Kapolda NTB menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus mitra penting dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di tengah masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh kader PMII NTB untuk terus berkontribusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban, terutama di lingkungan kampus, serta menjadi teladan dalam menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab.

“Polda NTB dan jajarannya siap membantu setiap kegiatan yang diselenggarakan PMII sepanjang itu sesuai dan diatur dalam peraturan. Kami berharap adik-adik akan menjadi contoh di tengah masyarakat,” ujar Kapolda.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polda NTB dan organisasi kemahasiswaan semakin erat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman, kondusif, serta mendukung lahirnya generasi muda yang kritis, berintegritas, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah maupun bangsa.

Redaksi |

Wali Kota Bima Hadiri Pembukaan PORPROV XII NTB 2026

     


Mataram NTB, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima menghadiri Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang berlangsung pada Kamis, 16 Juli 2026 di Halaman Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram.

Pembukaan ajang olahraga terbesar di Provinsi NTB tersebut berlangsung meriah dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-NTB, unsur Forkopimda, KONI, para atlet, official, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas antar daerah di Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan bahwa kepingan medali bukanlah satu-satunya tolok ukur kejayaan suatu daerah dalam dunia olahraga. Menurutnya, pembentukan karakter dan penanaman nilai sportivitas justru merupakan mahkota tertinggi dari sebuah kompetisi.

Ia mengajak seluruh atlet untuk bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadikan ajang olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan antardaerah di Nusa Tenggara Barat.

"Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, kejarlah prestasi setinggi mungkin, tetapi jangan pernah mengorbankan sportivitas. Kemenangan sejati bukan hanya ditentukan oleh medali, melainkan karakter. Kita boleh bersaing di arena, tetapi setelah pertandingan usai, kita tetap satu keluarga besar Nusa Tenggara Barat," pesan Gubernur.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTB, Mori Hanafi, menjelaskan bahwa PORPROV XII NTB Tahun 2026 menjadi ajang seleksi yang sangat ketat dalam menjaring atlet-atlet terbaik daerah menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Menurutnya, skala penyelenggaraan PORPROV kali ini terbilang sangat besar dengan melibatkan 4.860 atlet, 1.088 ofisial, serta 574 wasit dan juri yang akan berkompetisi pada 51 cabang olahraga.

Pertandingan akan digelar di enam wilayah strategis, yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram.

"Sesuai arahan Gubernur, ajang yang didukung oleh APBD NTB dan berbagai sponsor ini menjadi seleksi bagi para atlet. Hanya atlet terbaik yang akan diikutsertakan menatap target PON 2028, yakni masuk dalam lima besar nasional dengan perolehan 60 medali emas. Sebagai wujud komitmen pembinaan jangka panjang, atlet senior berprestasi yang meraih juara satu hingga tiga akan langsung menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda)," jelas Mori Hanafi.

Kehadiran Wali Kota Bima pada pembukaan PORPROV XII NTB Tahun 2026 merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Bima terhadap pengembangan olahraga daerah serta peningkatan prestasi atlet Kota Bima di tingkat provinsi maupun nasional.

Melalui kegiatan ini, Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan olahraga daerah, meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi atlet, serta menyukseskan seluruh rangkaian pelaksanaan PORPROV XII NTB Tahun 2026.

Wali Kota Bima berharap para atlet yang mewakili daerah dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi sportivitas, dan mengharumkan nama Kota Bima melalui prestasi terbaik yang diraih pada ajang tersebut.(Sekjend MDG)

Inspektorat Kabupaten Bima Segera Evaluasi dan Monitoring Dana PIP SDN Inpres 1 Tolowata di wera Ambalawi

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Inspektorat didesak untuk segera melakukan evaluasi dan monitoring dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara menyeluruh di lingkup SDN Inpres 1 Tolowata di wera Ambalawi kabupaten bima. Langkah ini sangat mendesak untuk memastikan dana bantuan pendidikan tepat sasaran, utuh diterima siswa SDN inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima dan bebas dari penyalahgunaan atau pemotongan tidak sah oleh oknum guru SDN Inpres 1 tolowata Wera ambalawi tersebut yang tidak tanggung jawab dan melanggar Surat edaran gubernur NTB Berikut adalah fokus utama inspektorat kabupaten bima, yang harus dicakup dalam evaluasi dan monitoring:

1. Ketepatan Penyaluran: Memastikan dana masuk langsung ke rekening siswa SDN inpres 1 tolowata Wera ambalawi, dan dicairkan sesuai SK nominasi maupun SK pemberian. 

2. Larangan Potongan: Menindak tegas oknum yang melakukan pemotongan dana dengan dalih apa pun. Buku tabungan dan ATM wajib dipegang sendiri oleh siswa atau orang tua.

3. Kesesuaian Penggunaan: Mengawasi agar dana digunakan murni untuk keperluan personal pendidikan, seperti membeli seragam, buku, tas, sepatu, dan biaya transportasi. Dana dilarang keras untuk membayar SPP atau kebutuhan lain di luar ketentuan. 

4. Perbaikan Data: Menyinkronkan data penerima dengan sistem yang ada seperti EMIS dan DTKS agar meminimalisir salah sasaran.

Sekjend MDG

Pemprov Lampung Perkuat Strategi Percepatan Penanggulangan TBC Di Tubaba.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memimpin Rapat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Provinsi Lampung yang membahas percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis 16 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur menyoroti kondisi penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan capaian keberhasilan pengobatan sangat tinggi, namun masih menghadapi tantangan serius dalam penemuan dan pelaporan kasus baru ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini mencatatkan Treatment Success Rate (TSR) sebesar 94 persen untuk pasien TBC Sensitif Obat (SO) dan 100 persen untuk pasien TBC Resisten Obat (RO). Namun, Case Notification Rate (CNR) baru mencapai 15 persen, atau sebanyak 120 kasus yang berhasil ditemukan dari estimasi 826 kasus, sehingga menjadi salah satu daerah dengan capaian notifikasi TBC terendah secara nasional.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas tingginya keberhasilan pengobatan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menemukan penderita TBC yang belum terdiagnosis agar penularan dapat segera diputus.

"Keberhasilan pengobatan di Tubaba patut diapresiasi. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah menemukan masyarakat yang belum terdiagnosis. Masih banyak penderita TBC yang belum teridentifikasi dan belum tercatat dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), sehingga berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya," ujar Wakil Gubernur.

Untuk mempercepat pencapaian target eliminasi TBC tahun 2030, Wakil Gubernur memberikan tiga arahan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pertama, menyusun micro planning hingga tingkat puskesmas guna memperkuat pelaksanaan Active Case Finding melalui pemetaan sasaran secara rinci serta pemantauan capaian secara berkala selama periode Juli–November 2026.

Kedua, mempercepat pembentukan Desa Siaga TBC. Hingga saat ini Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki Surat Keputusan Desa Siaga TBC, sementara di kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung telah terbentuk sebanyak 252 Desa Siaga TBC.

Ketiga, meningkatkan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah penderita TBC sebagai upaya memutus rantai penularan.

Selain itu, Wakil Gubernur menekankan pentingnya intervensi lintas sektor melalui penyediaan rumah sehat bagi masyarakat penderita TBC. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 217 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah yang menderita TBC.

Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa penanganan TBC yang terlambat tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menurunkan produktivitas masyarakat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memaparkan perkembangan penanggulangan TBC melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Untung Budiono, selaku perwakilan pimpinan daerah.

Berdasarkan laporan hingga 15 Juli 2026, meskipun capaian penemuan kasus baru masih berada pada angka 15 persen, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat optimistis target pada semester kedua tahun 2026 dapat dicapai melalui strategi pencarian kasus secara aktif, penguatan pelacakan kontak, serta inovasi pelaksanaan program di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan komitmennya menjadikan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan.

Optimisme tersebut didukung pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian Program CKG yang sebelumnya berada pada angka 5,9 persen, kemudian meningkat menjadi 23 persen pada awal Juli dan mencapai 27 persen per 15 Juli 2026, sehingga Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil masuk ke dalam Zona Hijau.

"Kami memiliki pengalaman berharga dalam mengejar ketertinggalan pada Program CKG. Dari zona merah, kita mampu bertransformasi menjadi zona hijau dalam waktu singkat melalui sinergi lintas sektor. Semangat kedisiplinan, kolaborasi, dan integrasi kinerja tersebut kini kami terapkan secara penuh dalam percepatan penanggulangan TBC," ujar Untung Budiono.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan TBC dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan target eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Lampung pada tahun 2030.
(Fs/Red) 

Peserta Didik Kembali Terima Manfaat MBG, SPPG Uma Lengge 3 Wawo Terapkan Standar Gizi dan Keamanan Pangan

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali beroperasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Uma Lengge 3, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini para peserta didik kembali mendapatkan asupan makanan bergizi, dengan jaminan menu yang disiapkan sesuai prinsip gizi seimbang dan standar keamanan pangan yang ketat.

Setelah masa jeda operasional, SPPG Uma Lengge 3 Wawo kembali menyalurkan makanan bergizi bagi ribuan siswa di Wilayah Kecamatan Wawo. 

Kepala Bagian Gizi SPPG Uma Lengge, Mutmainah, S.Tr.Gz., menjelaskan seluruh tahapan penyajian mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan hingga penyajian diawasi secara ketat. Bahan makanan dipastikan segar, layak konsumsi, dan berasal dari sumber yang terpercaya.

Sementara itu program tersebut dipimpin oleh Arya Anang Putra Manggali, S.T., menuturkan bahwa susunan menu dirancang dengan memadukan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serat, serta vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan daya konsentrasi belajar anak. Penyajiannya pun mengikuti prosedur kebersihan yang berlaku guna mencegah risiko gangguan kesehatan.

"Menu tersebut terdiri atas nasi putih sebagai sumber karbohidrat, ayam goreng tepung krispi sebagai lauk utama, tempe goreng sebagai lauk pendamping, sup bening berisi wortel, kentang, dan kol, anggur merah segar sebagai buah, serta sambal merah sebagai pelengkap,"tuturnya.

Mitra penyedia makanan SPPG Uma Lengge 3 Wawo, H. Kasnun, menyampaikan bahwa keberadaan program ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dengan kualitas yang terjaga. 

“Kami pastikan setiap porsi yang sampai ke tangan anak-anak tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi harian mereka,” ujar H. Kasnun. Kamis (16/7/2026). 

Pihak sekolah dan perwakilan orang tua murid menyambut baik dimulainya kembali operasional ini. Mereka berharap dukungan asupan gizi yang baik dapat menjaga kesehatan anak serta mendukung peningkatan prestasi dan semangat belajar di sekolah.

Program MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak usia sekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai sekaligus mengurangi angka stunting dan gizi buruk guna mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh.

(MDG05)


Asosiasi Mitra MBG Ancam Mogok Massal, Siap Tutup dan Segel Dapur Jika Tata Kelola Tak Dibenahi hingga 17 Agustus 2026

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Sejumlah asosiasi yang tergabung sebagai mitra strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan ultimatum kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mengancam akan melakukan mogok massal hingga menutup atau menyegel dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila tata kelola program tidak segera dibenahi paling lambat, 17 Agustus 2026. 

Dalam pernyataannya, para mitra menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dinilai mendesak. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme kerja sama, kepastian regulasi, koordinasi antarlembaga, hingga kepastian investasi yang telah dikeluarkan oleh para mitra pelaksana. 

Asosiasi menyebutkan bahwa apabila tidak ada langkah konkret dari BGN dalam kurun waktu yang telah ditentukan, ribuan dapur SPPG di berbagai daerah berpotensi menghentikan operasionalnya sebagai bentuk protes. Aksi tersebut disebut akan dilakukan secara serentak melalui penutupan atau penyegelan dapur MBG. 

Meski demikian, para mitra menegaskan bahwa ultimatum tersebut merupakan upaya terakhir agar pemerintah segera melakukan perbaikan tata kelola dan membuka ruang dialog yang lebih intensif. Mereka berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui komunikasi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, tidak terganggu. 

Hingga laporan ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait tuntutan maupun ancaman mogok massal yang disampaikan asosiasi mitra tersebut. Perkembangan lebih lanjut masih menunggu klarifikasi dan langkah yang akan diambil oleh pihak terkait.(Sekjend MDG)

Dugaan Pemotongan Dana Program (PIP) Kembali Mencuat di SDN 1 Tolowata Wera Ambalawi Kab, Bima

     


Wera NTB, Media Dinamika Global.id.-- Tindakan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum guru SDN Inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima atau pihak sekolah SDN Inpres tolowata Wera ambalawi merupakan pelanggaran berat dan tindakan ilegal yang dapat dipidana. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kemendikdasmen, dana PIP harus diterima utuh 100% oleh siswa Inpres SDN 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima atau orang tua yang berhak, tanpa ada potongan biaya administrasi sekolah, alasan uang kas, maupun iuran lainnya.

Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mencuat di Kabupaten Bima, praktik serupa kini juga diduga terjadi di SD Inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan dikonfirmasi pada Kamis, 16 Juli 2026, sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya setoran uang setelah dana PIP dicairkan.

“Di kampung ku 200 RB per orang na setor. SD negeri 1 tolowata Wera ambalawi jadi 250 ribu.” ungkap salah seorang warga kepada media ini, menirukan praktik yang disebut terjadi di sekolah tersebut.

Artinya, dari dana PIP sebesar Rp450 ribu yang diterima siswa sekolah dasar, orang tua murid diduga diminta menyetor kembali Rp250 ribu, sehingga dana yang diterima bersih hanya Rp200 ribu.

Keluhan serupa, menurut warga, sebenarnya sudah lama dirasakan oleh para orang tua murid. Namun, mereka memilih untuk tidak melapor secara resmi.

“Sebenarnya mengeluh juga orang tua murid, tapi malas melapor karena tidak mau terlibat hukum,” kata warga tersebut.

Sikap enggan melapor ini didorong oleh kekhawatiran orang tua terhadap dampak yang bisa ditimbulkan, terutama terhadap anak-anak mereka yang masih bersekolah di SD Inpres 1 tolowata Wera ambalawi kabupaten bima.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pemerintah pusat yang bertujuan membantu biaya pendidikan siswa. Dalam ketentuan yang berlaku, dana PIP tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun, baik atas nama administrasi, kesepakatan, maupun alasan lainnya.

Terkait dugaan tersebut, Kepala SD Inpres 1 tolowata Belum dikonfirmasi menyampaikan bantahan.

“Setelah saya konfirmasi dengan teman inisial AH, menurut saya ada pemotongan,” ujarnya kepada Awak media ini, sesuai bunyi dana PIP seperti surat edaran gubernur NTB yang unggah di Facebook/Media sosial.

Meski demikian, adanya perbedaan keterangan antara pengakuan warga dan klarifikasi pihak sekolah diharapkan menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, guna memastikan penyaluran dana bantuan pendidikan benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan hak siswa diterima secara utuh.

Awak Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari semua pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan informasi.(Sekjend MDG)